JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, sebanyak 2.650 guru honorer yang bakal mengikuti seleksi Kontrak Kerja Individu (KKI)

Disdik Jakarta telah mendata dari 4.000-an tenaga pendidik honorer, 2.650 di antaranya merupakan tenaga pendidik (guru) yang mengajar.

"Guru honorer setelah kami data itu jumlahnya ada 2.650 di Jakarta. InsyaAllah mudah-mudahan mereka akan masuk KKI semua (Agustus)," ujar Budi saat ditemui di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2024).

Sementara itu, tersisa 1.400-an merupakan tenaga honorer yang bekerja sebagai guru bagian administrasi dan petugas keamanan.

"Sekitar 1.400an tenaga pendidik itu bisa administrasi, petugas kebersihan, perugas keamanan, seperti itu," kata dia.

Disdik Jakarta bakal mengutamakan tenaga pengajar untuk mengikuti seleksi KKI.

"Tapi kami utamakan nanti adalah guru honorernya yang jumlah sekitar 2.650 dan juga tenaga honorer lainnya juga akan kami masukan ke KKI, tetapi mungkin tidak semua," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, jumlah guru honorer yang terkena cleansing atau pemutusan kontrak kerja di Jakarta berdasarkan catatan dari Dinas Pendidikan mencapai 141 orang.

Guru-guru tersebut telah dipanggil untuk dilakukan penataan administrasi saat pertemuan dengan Pj Gubernur Jakarta Heru Budi di Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (20/7/2024).

Heru telah merekomendasikan 4.000 guru honorer di Jakarta untuk mendapatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Ribuan guru honorer yang akan diprioritaskan mendapat Dapodik itu adalah mereka yang bekerja sebagai tenaga honorer pada 2017 hingga Desember 2023.

"Harus ada cut off date-nya, yaitu Desember 2023, itu (kita) dorong untuk dapat data dapodik," ucap Heru di Velodrome, Minggu.

Heru menyarankan agar para guru honorer di Jakarta mengikuti seleksi KKI sesuai dengan aturannya pada Agustus 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekolah SMAN 112 Jakarta Barat, Mutia, menjelaskan alasan ia mengangkat guru honorer di sekolah tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Mutia menjadi perwakilan kepala sekolah yang menyampaikan curhatannya atas kebijakan cleansing guru honorer dalam rapat bersama Disdik dan Komisi E DPRD DKI Jakarta.

"Kami mohon maaf telah melakukan pelanggaran, tapi pelanggaran tersebut untuk meminimalisir (dampak ke depan). Kami mohon maaf untuk itu, kami bersedia disalahkan karena memang kami salah," kata Mutia saat diberikan kesempatan untuk berbicara oleh dewan sebelum rapat ditutup, Selasa (23/7/2024).

Mutia menegaskan, ia tidak mengangkat guru honorer berdasarkan faktor kedekatan. Semua murni karena kebutuhan tenaga pengajar di sekolah.

"Insya Allah kami tidak (mengangkat guru honorer karena hubungan). Kami mengangkat karena awalnya adalah kebutuhan," ucap dia.

Setiap bulan, ia mengirim surat ke Suku Dinas Pendidikan tembusan ke Dinas Pendidikan untuk meminta guru karena akan ada guru di sekolah yang pensiun.

"Tapi tidak serta merta ada saat itu guru pensiun, saat itu ada penganti," ucap dia.

Melihat itu, Mutia mengambil langkah dengan memanfaatkan guru yang ada untuk mengajar dua mata pelajaran.

"Pelayanan itu tekad kami, melayani anak supaya masa depannya cemerlang. Itu fokus kami di sekolah, tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," kata dia.

Di sisi lain, Mutia mendapat tenaga pengajar dari pemerintah, tetapi untuk mata pelajaran yang sudah ada pengajarnya.

Alhasil, muncul keluhan dari para siswa karena hanya terus diberikan tugas tanpa penjelasan mata pelajaran.

"Itu alasan kami mengambil langkah mengangkat guru honorer. Walaupun saya tahu persis, ini melanggar aturan," kata Mutia.

Mutia mengaku kondisi seperti ini sudah sering dia utarakan. Namun, realisasinya tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Setelah ramainya kebijakan cleansing ini, Mutia mengaku siap apabila dia harus dipecat karena mengangkat guru honorer kembali.

"Kami sudah janji di depan Pj Gubernur, kami janji, 'bagi yang mengangkat lagi guru honorer, pecat'. 'Siap' (menjawab dalam sumpah)," ujar Mutia.

Sebelumnya diberitakan, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Penjabat (Pj) menegaskan, 4.000 guru honorer di DKI Jakarta direkomendasikan untuk mendapatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Ribuan guru honorer yang akan diprioritaskan mendapat Dapodik itu adalah mereka yang bekerja sebagai tenaga honorer pada medio 2017 hingga Desember 2023.

"Harus ada cut off date-nya, yaitu Desember 2023, itu (kita) dorong untuk dapat data dapodik," ucap Heru.

Heru juga menyarankan agar para guru honorer di Jakarta mengikuti seleksi kontrak kerja individu (KKI) sesuai dengan aturannya pada Agustus ini.

Sementara 2.300 sisanya, bisa mengikuti program KKI di tahun 2025 mendatang. Untuk mengikuti seleksi KKI ini, para guru honorer tidak diwajibkan memiliki Dapodik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak meminta Dinas Pendidikan (Disdik) mengangkat seluruh honorer menjadi guru kontrak kerja individu (KKI).

Usulan itu untuk merespons rencana Disdik yang akan merekrut 1.700 guru honorer menjadi KKI pada Agustus mendatang.

Sementara jumlah guru honorer di DKI Jakarta saat ini lebih dari 4.000 orang. Maka dari itu, masih ada 2.300 guru yang tidak tertampung.

"Kenapa tidak 4.000 sekian (guru honorer) itu langsung kami terima? (Soal) Dana? PJLP kita banyak sekali jumlahnya. PPSU mereka dapat Rp 4 juta sekian. Kenapa tidak kita dahulukan guru?" kata Jhonny saat rapat dengan Disdik di Komisi E DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Jakarta dinilai mempunyai APBD yang besar, sehingga cukup untuk mengangkat seluruh guru honorer menjadi KKI.

Jhonny lalu menyamakan dengan kemampuan Pemprov DKI mempekerjakan ribuan pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perseorangan (PJLP) dengan gaji Rp 4 juta-an.

"Bagaimana SDM mau bagus sementara guru masih seperti ini? Ada yang digaji Rp 200.000, Rp 700.000, sementara PJLP, PPSU, mereka dapat Rp 4,6 juta," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Penjabat (Pj) menegaskan, 4.000 guru honorer di DKI Jakarta direkomendasikan untuk mendapatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Ribuan guru honorer yang akan diprioritaskan mendapat Dapodik itu adalah mereka yang bekerja sebagai tenaga honorer pada 2017 hingga Desember 2023.

"Harus ada cut off date-nya, yaitu Desember 2023, itu (kami) dorong untuk dapat data dapodik," ucap Heru.

Heru juga menyarankan agar para guru honorer di Jakarta mengikuti seleksi kontrak kerja individu (KKI) sesuai dengan aturannya pada Agustus ini.

Sementara 2.300 sisanya, bisa mengikuti program KKI di tahun 2025 mendatang. Untuk mengikuti seleksi KKI ini, para guru honorer tidak diwajibkan memiliki Dapodik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebelum adanya kebijakan penataan ataucleansingguru honorer di Jakarta, Tono (bukan nama sebenarnya) hendak melamar pasangannya untuk ke jenjang pernikahan.

Begitu kebijakan itu berlaku, Tono langsung galau harus bagaimana, mengingat guru honorer di Jakarta diberhentikan secara sepihak.

“Belum (berkeluarga), saya masih bujang. Tapi tadinya saya mau melamar pasangan saya. Karena isu cleansing ini, saya juga bingung,” ujar Tono saat berbincang dengan Kompas.com, Senin (22/7/2024).

Terlepas dari rencana melamar pasangan, isu cleansing juga berpengaruh ke kehidupan Tono sebagai tulang punggung keluarga.

“Kebetulan saya tulang punggung keluarga dan adik saya dua, masih kuliah. Nah, ini sangat membingungkan. Apalagi saya hanya bisa mengajar karena saya jurusannya pendidikan,” kata Tono.

Hal yang sama juga dirasakan seorang guru honorer di Jakarta, Kevin (bukan nama sebenarnya), yang dipecat sepihak akibat kebijakan cleansing.

Sebagai kepala rumah tangga, Kevin mengatakan bahwa kebijakan ini sangat berdampak terhadap kehidupannya dan keluarga. Sebab, ia kehilangan sumber pendapatan.

“Ya pasti (dampaknya sangat besar). Saya kepala keluarga lho, saya punya anak dan istri. Kalau saya diam begini sambil cari pekerjaan, terus istri minta uang bulanan, saya harus jawab apa?” kata Kevin.

Kevin mengatakan, penghasilannya hanya bersumber dari gaji sebagai guru honorer di sekolah negeri tersebut.

Oleh karenanya, ia kini tengah berupaya mencari pekerjaan lain dengan melamar ke sekolah swasta.

“Tapi (sekarang) sudah melamar ke (sekolah-sekolah) swasta,” ujar Kevin.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menuturkan, per Selasa (16/7/2024), terdapat 107 guru honorer di Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan cleansing.

"Hari ini yang sudah kami terima sudah masuk 107 (guru honorer) di seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, dan SMA," ujar Iman saat dikonfirmasi, Selasa.

Kebijakan sepihak itu mengakibatkan guru-guru honorer "dipecat" pada hari pertama bekerja pada tahun ajaran baru 2024.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengaku telah mengingatkan pihak sekolah untuk tidak mengangkat guru honorer tanpa rekomendasi Disdik sejak 2017.

Namun, nyatanya, banyak sekolah yang nekat merekrut guru honorer.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 memperlihatkan, ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan realisasi guru honorer di Jakarta.

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK. Guru honorer saat ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi.

Oleh karena itu, sejak 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah Jakarta sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 63 tahun 2022 khususnya Pasal 40.

"Pertama karena mereka tidak sesuai ketentuan dalam pengangkatannya dan tidak di-publish, tidak ada di dalam data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) kami (berdasar temuan) oleh BPK," ucapnya.

“Sesuai Permendikbud tersebut bahwa guru yang dapat diberikan honor harus memenuhi persyaratan berstatus bukan ASN, tercatat pada Dapodik, memiliki NUPTK, dan belum mendapat tunjangan profesi guru," terang dia.

Dengan begitu, Budi mengatakan, para guru harus terdata dalam Dapodik jika ingin diangkat atau diakui sebagai tenaga honorer oleh Disdik.

NUPTK sendiri merupakan salah satu syarat bagi guru honorer untuk mendapatkan tunjangan setelah mengikuti serangkaian proses program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tono (bukan nama sebenarnya), seorang guru honorer muda di Jakarta, terpaksa menerima nasib setelah terkena kebijakan cleansing Dinas Pendidikan (Disdik).

Karier Tono sebagai tenaga pengajar di Jakarta pun terhenti.

“Cleansing ini pemberhentian secara sepihak dan tidak manusiawi sehingga yang seharusnya saya bisa berkarier atau jenjang karier saya di guru, akhirnya harus berhenti ketika ada isu cleansing ini,” kata Tono kepada Kompas.com, Senin (22/7/2024).

Tono mengaku pikirannya saat ini kusut, pendapatannya sebagai guru seketika hilang begitu saja. Padahal, Tono ingin mengabdi untuk bangsa melalui profesinya ini.

“Ya saya bingung saja. Tetapi, kebetulan saya belum menikah. Kawan-kawan saya yang sudah menikah, ya pusing juga,” ujar Tono.

“Karena ini sifatnya sangat cepat. Ketika masuk sekolah, sudah ada interupsi, seluruh kepala sekarang harus mendata guru-guru honorer murni yang akan di-cleansing,” lanjutnya.

Tono mulai menjadi guru pada 2020 di salah satu sekolah swasta. Namun, dia pindah ke sekolah negeri pada 2022.

“Saat itu saya melihat peluang di (sekolah) negeri akan diangkat menjadi KKI, Kontrak Kerja Individu. Itu gajinya lebih manusiawi karena mengacu pada UMR DKI,” ujar Tono.

Namun, setelah dia resmi bekerja sebagai guru honorer di sekolah negeri, Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dari tempat dia bekerja sebelumnya tidak bisa dipindahkan.

Guru honorer lainnya di Jakarta, Kevin (bukan nama sebenarnya) mengaku sudah dirumahkan oleh pihak sekolah akibat kebijakan cleansing.

Dia heran karena Kevin sudah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kevin juga mengaku memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

“Terus yang dibilang sama Disdik (Dinas Pendidikan), katanya syarat (tenaga guru honorer yang diangkat Disdik) ada NUPTK dan Dapodik. Saya kan ada semua, tapi kena cleansing. Kenapa harus cleansing?” kata Kevin.

Kevin mengatakan, dirinya menjadi guru honorer sejak tahun 2017.

Ketika itu, dia mengajar di salah satu sekolah negeri di Kota Depok, Jawa Barat. Sejak saat itu, nama Kevin telah tercatat dalam Dapodik.

Kevin juga telah memiliki NUPTK. Setelah mengikuti serangkaian proses program Pendidikan Profesi Guru (PPG), ia juga mendapat tunjangan sebagai tenaga honorer.

Namun, setelah bertahun-tahun menjadi guru honorer, tiba-tiba nama Kevin hilang di Dapodik pada 2023.

Kevin yang merasa kebingungan langsung meminta pihak sekolah untuk mengajukan surat ke Disdik DKI Jakarta agar namanya kembali dicatat di Dapodik.

“Dari 2024, saya mengajar tanpa ada Dapodik. Artinya, saya mengajar tanpa ada identitas jelas. Ibaratnya saya enggak punya KTP, enggak ada statusnya,” ujar Kevin.

“Kita warga negara Indonesia tapi enggak punya KTP, kan percuma. Padahal, saya sudah punya itu, Dapodik itu, tapi hilang,” tambah dia.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menuturkan, per Selasa (16/7/2024), terdapat 107 guru honorer di Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan cleansing.

"Hari ini yang sudah kami terima sudah masuk 107 (guru honorer) di seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, dan SMA," ujar Iman saat dikonfirmasi, Selasa.

Kebijakan sepihak itu mengakibatkan guru-guru honorer "dipecat" pada hari pertama bekerja pada tahun ajaran baru 2024.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengaku telah mengingatkan pihak sekolah untuk tidak mengangkat guru honorer tanpa rekomendasi Disdik sejak 2017.

Namun, nyatanya, banyak sekolah yang nekat merekrut guru honorer.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 memperlihatkan, ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan realisasi guru honorer di Jakarta.

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK. Guru honorer saat ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi.

Oleh karena itu, sejak 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah Jakarta sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 63 tahun 2022 khususnya Pasal 40.

"Pertama karena mereka tidak sesuai ketentuan dalam pengangkatannya dan tidak di-publish, tidak ada di dalam data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) kami (berdasar temuan) oleh BPK," ucapnya.

“Sesuai Permendikbud tersebut bahwa guru yang dapat diberikan honor harus memenuhi persyaratan berstatus bukan ASN, tercatat pada Dapodik, memiliki NUPTK, dan belum mendapat tunjangan profesi guru," terang dia.

Dengan begitu, Budi mengatakan, para guru harus terdata dalam Dapodik jika ingin diangkat atau diakui sebagai tenaga honorer oleh Disdik.

NUPTK sendiri merupakan salah satu syarat bagi guru honorer untuk mendapatkan tunjangan setelah mengikuti serangkaian proses program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tono (bukan nama sebenarnya) menjadi salah satu guru honorer muda di Jakarta yang diberhentikan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) buntut kebijakan “cleansing”.

Kendati demikian, Tono masih dipertahankan pihak sekolah tempatnya bekerja dengan alasan masih memiliki jam mengajar.

“Betul, saya kena cleansing. Namun, saya belum di-cut, masih dipertahankan. Karena saya mempunyai jam mengajar, 24 jam dalam satu minggu,” kata Tono kepada Kompas.com, Senin (22/7/2024).

Kondisi Tono saat ini bergantung pada Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, meski masih dipertahankan pihak sekolah.

Untuk diketahui, Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 menetapkan penataan tenaga honorer sebagai prioritas, dengan target penyelesaian pada Desember 2024.

Setelah Undang-Undang tersebut berlaku pada Desember mendatang, dia tidak bisa lagi mengajar di sekolahnya.

“Itu tergantung kondisi sekolah ya. Karena mereka (sekolah) butuh kami (guru honorer). Kalau masih ada jam, ya masih diizinkan. Tapi kan sewaktu-waktu kalau misalnya ada yang masuk dari P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), otomatis jam kita terpakai kan,” ujar Tono.

“Yang masih mengajar, itu dijanjikan atau diberitahu sampai Desember sebelum UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 diberlakukan. Itu akan dipertahankan sampai Desember,” lanjut dia.

Untuk diketahui, P3K merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan dan direkrut berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu untuk menjalankan tugas pemerintahan.

“Sebenarnya itu tergantung kebijakan sekolah. Justru yang masih ada jam mengajarnya, teman saya, itu langsung di-cut. Jadi, tergantung bagaimana sekolah menangani kasus ini,” tutur Tono.

Berbeda dengan Tono, Kevin (bukan nama sebenarnya) mengaku sudah dirumahkan oleh pihak sekolah akibat kebijakan cleansing.

Kevin heran karena dirinya sudah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kevin juga mengaku memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

“Terus yang dibilang sama Disdik (Dinas Pendidikan), katanya syarat (tenaga guru honorer yang diangkat Disdik) ada NUPTK dan Dapodik. Saya kan ada semua, tapi kena cleansing. Kenapa harus cleansing?” kata Kevin.

Kevin mengatakan, dirinya menjadi guru honorer sejak 2017. Ketika itu, dia mengajar di salah satu sekolah negeri di Kota Depok, Jawa Barat.

Sejak saat itu, nama Kevin telah tercatat dalam Dapodik.

Kevin juga telah memiliki NUPTK. Setelah mengikuti serangkaian proses program Pendidikan Profesi Guru (PPG), ia juga mendapat tunjangan sebagai tenaga honorer.

Namun, setelah bertahun-tahun menjadi guru honorer, tiba-tiba nama Kevin hilang di Dapodik pada 2023.

Kevin yang merasa kebingungan langsung meminta pihak sekolah untuk mengajukan surat ke Disdik DKI Jakarta agar namanya kembali dicatat di Dapodik.

“Dari 2024, saya mengajar tanpa ada Dapodik. Artinya, saya mengajar tanpa ada identitas jelas. Ibaratnya saya enggak punya KTP, enggak ada statusnya,” ujar Kevin.

“Kita warga negara Indonesia tapi enggak punya KTP, kan percuma. Padahal, saya sudah punya itu, Dapodik itu, tapi hilang,” tambah dia.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menuturkan, per Selasa (16/7/2024), terdapat 107 guru honorer di Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan cleansing.

"Hari ini yang sudah kami terima sudah masuk 107 (guru honorer) di seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, dan SMA," ujar Iman saat dikonfirmasi, Selasa.

Kebijakan sepihak itu mengakibatkan guru-guru honorer "dipecat" pada hari pertama bekerja pada tahun ajaran baru 2024.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengaku telah mengingatkan pihak sekolah untuk tidak mengangkat guru honorer tanpa rekomendasi Disdik sejak 2017.

Namun, nyatanya, banyak sekolah yang nekat merekrut guru honorer.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 memperlihatkan, ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan realisasi guru honorer di Jakarta.

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK. Guru honorer saat ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi.

Oleh karena itu, sejak 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah Jakarta sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 63 tahun 2022 khususnya Pasal 40.

"Pertama karena mereka tidak sesuai ketentuan dalam pengangkatannya dan tidak di-publish, tidak ada di dalam data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) kami (berdasar temuan) oleh BPK," ucapnya.

“Sesuai Permendikbud tersebut bahwa guru yang dapat diberikan honor harus memenuhi persyaratan berstatus bukan ASN, tercatat pada Dapodik, memiliki NUPTK, dan belum mendapat tunjangan profesi guru," terang dia.

Dengan begitu, Budi mengatakan, para guru harus terdata dalam Dapodik jika ingin diangkat atau diakui sebagai tenaga honorer oleh Disdik.

NUPTK sendiri merupakan salah satu syarat bagi guru honorer untuk mendapatkan tunjangan setelah mengikuti serangkaian proses program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan menolak mengomentari perihal "cleansing" honorer yang sedang ramai saat ini.

Menurut Anies, hal tersebut sudah menjadi kebijakan Pemprov DKI, sehingga yang boleh menilai adalah masyarakat.

"Saya selalu melihat kebijakan yang dibuat oleh penerus kemarin, karena ada Pj dan Pemprov DKI Jakarta, itu tidak dikomentari," kata Anies saat menghadiri Tasyukuran Hari Lahir (Harlah) ke-26 PKB di Kantor DPW PKB DKI Jakarta, Pulogadung, Jakarta Timur, Minggu (21/7/2024).

"Biarkan masyarakat yang menilai," lanjut dia.

Anies mengatakan, masyarakat berhak menilai kinerja Pemprov. Masyarakat pula yang bisa memberikan persetujuan atau ketidaksetujuan

"Adapun tentang kinerja dari Pemprov, itu adalah rakyat yang nanti akan menilai, rakyat yang nanti akan memberikan apakah kesetujuan atau tidak kesetujuan," terang Anies.

"Semua ini kan hasil demokrasi. Hasil demokrasi itu memberikan ruang pada masyarakat untuk menilai," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, ratusan guru honorer di wilayah Jakarta diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan clensing honor atau pembersihan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri.

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, pihaknya mendapati banyak guru honorer diangkat kepala sekolah tanpa ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan.

Kasus tersebut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Budi menuturkan, pihak sekolah menggaji guru honorer tersebut menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Guru honorer saat ini diangkat oleh kepsek tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi saat dikonfirmasi, dikutip Rabu (17/7/2024).

Budi mengatakan, pengangkatan guru honorer harus mendapatkan rekomendasi dari Disdik sesuai aturan yang berlaku sejak 2017.

"Sejak tahun 2017 hingga 2022, kami sudah mengeluarkan instruksi bahwa pengangkatan guru harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan," kata Budi.

Karena itu, sejak 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah Jakarta.

Dengan itu, pengangkatan guru honorer di sekolah negeri harus sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai Permendikbud No 63 Tahun 2022 Pasal 40 (4).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyediakan 1.700 kuota untuk program Kontrak Kerja Individu (KKI) yang bisa diikuti para guru honorer pada Agustus 2024 nanti.

"Agustus buka guru KKI, silakan daftar dan berproses secara aturan, (Pemrov) menerima 1.700 (guru honorer)," ucap Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono kepada awak media di acara pertemuan dengan kepala sekolah se-Jakarta di Veldrome, Jakarta Timur, Minggu (21/7/2024).

Program KKI, lanjut Heru, akan dibuka juga tahun depan dan bisa diikuti para guru honorer yang tidak kebagian kuota tahun ini.

Untuk mengikuti program KKI, guru honorer tidak perlu memiliki Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sehingga siapa saja bisa mendaftarkan diri.

Di sisi lain, Heru menyatakan masih banyak sekolah di Jakarta yang kekurangan guru, terutama guru difabel. Karena itu, Pemprov akan berusaha memenuhinya.

"(Tadi dalam pertemuan dengan para kepala sekolah) ada pertanyaan dari guru, (terkait) kekurangan guru difabel, maka akan (kami) penuhi," ujar Heru.

Sejauh ini, Pemprov masih menghitung berapa jumlah kekurangan guru di DKI Jakarta.

Sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menuturkan, per Selasa (16/7/2024), terdapat 107 guru honorer di Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan cleansing.

Sementara guru honorer saat ini diangkat kepala sekolah setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Sehingga guru honorer yang tidak mendapatkan rekomendasi tersebut akan dikenakan cleansing atau penataan.

"Hari ini yang sudah kami terima sudah masuk 107 (guru honorer) di seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, dan SMA," ujar Iman saat dikonfirmasi, Selasa.

Kebijakan sepihak itu mengakibatkan guru-guru honorer "dipecat" pada hari pertama bekerja pada tahun ajaran baru 2024.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengaku telah mengingatkan pihak sekolah untuk tidak mengangkat guru honorer tanpa rekomendasi Disdik sejak 2017.

Para guru harus terdata dalam Dapodik jika ingin diangkat sebagai tenaga honorer oleh Disdik.

Selain itu, tenaga honorer bukan bagian dari aparatur sipil negara (ASN), tetapi memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Namun, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 memperlihatkan, ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan realisasi guru honorer di Jakarta.

Budi mengatakan, banyak sekolah yang nekat merekrut guru honorer tanpa rekomendasi Disdik.

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK. Guru honorer saat ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi.

Karena itu, sejak 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah Jakarta sesuai Permendikbud No. 63 tahun 2022 Pasal 40.

"Pertama karena mereka tidak sesuai ketentuan dalam pengangkatannya dan tidak dipublish, tidak ada di dalam data Dapodik kami (berdasar temuan) oleh BPK," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dipecat secara halus di tahun ajaran baru ini menjadi pukulan yang berat bagi 107 guru honorer di Jakarta karena kebijakan "cleansing".

Pemutusan kontrak massal ini membuat para guru honorer tak bisa lagi mengajar. Padahal, tupoksi mereka bisa dibilang lebih berat dibanding yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

Kevin (bukan nama sebenarnya), seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di Jakarta, menumpahkan keluh kesahnya menjadi salah satu guru yang diputus kontrak secara sepihak.

Ia telah mengabdi selama 4,5 tahun. Tugasnya ternyata lebih dari hanya mencerdaskan anak bangsa. Ia kerap disuruh-suruh karena statusnya sebagai honorer.

"Tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) kami (sebagai) guru honorer, lebih-lebih (banyak). Kalau lagi disuruh-suruh, ya saya sindir, ‘babu nih’. Soalnya pekerjaannya lebih-lebih dari orang (guru berstatus) PNS," kata Kevin kepada Kompas.com, Kamis (18/7/2024).

Nyatanya, tenaga pengajar yang berstatus PNS justru bermalas-malasan. Beda halnya dengan guru honorer yang sigap bekerja ini dan itu.

"Yang (statusnya) PNS (malah) malas-malasan. Apalagi yang tua-tua, diam doang, duduk, WhatsApp, suruh kerjain. Kenyataannya kayak gitu,” lanjut Kevin.

Kevin bukan maksud hati merendahkan derajat guru berstatus lain. Tetapi, ia menginginkan Pemprov DKI Jakarta membuka mata lebar-lebar dan melihat langsung realita yang ada.

Dengan adanya kebijakan tersebut, Kevin menilai Pemprov seolah memandang sebelah mata guru honorer.

"Jangan nanti (guru honorer) diibaratkan kayak sampah. Pengabdian kami lebih bagus dibandingkan (guru) PNS. Kalau disuruh, gerak cepat kami. Kalau ditanya kinerja, boleh diadu," ujar dia.

Berdiam diri di rumah

Sebagai kepala rumah tangga yang menghidupi istri serta anaknya, Kevin kini hanya berdiam diri di rumah usai dipecat secara sepihak akibat kebijakan tersebut.

Kebijakan "cleansing" sangat berdampak bagi kehidupannya. Kevin kehilangan sumber pendapatan untuk menghidupi keluarga.

"Ya pasti (dampaknya sangat besar). Saya kepala keluarga lho, saya punya anak dan istri. Kalau saya diam begini sambil cari pekerjaan, terus istri minta uang bulanan, saya harus jawab apa?" kata Kevin.

Kevin mengaku, namanya sudah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kevin juga mengaku memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Namun, karena pada Desember 2023 lalu tengah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Jakarta Selatan, urusan Dapodik milik Kevin akhirnya terbengkalai.

"Dari 2024, saya mengajar tanpa ada Dapodik. Artinya, saya mengajar tanpa ada identitas jelas. Ibaratnya saya enggak punya KTP, enggak ada statusnya," ujar dia.

Oleh karenanya, Kevin tengah berupaya mencari pekerjaan lain dengan melamar ke sekolah swasta meski hatinya tetap berharap mengajar di sekolah negeri.

Diminta jadi guru ekskul

Cerita lainnya dari Dono (nama samaran) yang mengaku masih diminta menjadi guru ekstrakurikuler (ekskul) di sekolah dasar negeri (SDN) yang baru saja memecatnya.

"Bapak tetap mengajar di sini, tapi (mengajar untuk) ekskul baca tulis Al Quran (BTQ). Setiap Selasa, jam 13.00 WIB," ujar Dono mengingat perkataan kepala sekolah.

Dono yang merupakan guru agama, sebelumnya mengajar di lima kelas. Masing-masing kelas bertemu dirinya selama empat jam untuk dua kali pertemuan.

Ia sudah tiga tahun terakhir mengabdi di salah satu SDN di Jakarta Utara. Sebelumnya, Dono menjadi guru agama di sekolah swasta selama 10 tahun lamanya.

"(Sudah) tiga tahun (mengajar di SDN). Kalau di sekolah lama (swasta) itu sudah 10 tahun. Dari 2012 sampai 2022," ujar Dono.

Dalam perjalanan kariernya, Dono juga sudah memiliki Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Sayangnya, Dono tidak lolos tes seleksi untuk mendaftar kontrak kerja individu (KKI).

Dono pun masih sempat mengikuti rapat bersama orangtua murid untuk membahas kegiatan pembelajaran di hari pertama masuk sekolah sebelum ia diberhentikan secara sepihak.

"Tidak ada surat dari dinas atau dari mana pun bahwa ada planning pembersihan (guru) honorer,” imbuh dia.

Guru honorer mumpuni mengajar

Wakil Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengatakan, banyak guru honorer yang terdampak kebijakan "cleansing" sedianya mumpuni untuk mengajar di sekolah.

Sayangnya, mereka tak memiliki sertifikasi sebagai guru karena tak mendapatkan kuota untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Banyak guru honorer yang secara pengalaman sangat mumpuni, tetapi tidak mendapatkan kuota atau sertifikasi untuk jadi ADM atau PPPK karena bersaing dengan lulusan baru," ujar Elva saat dikonfirmasi, Kamis (17/7/2024).

Elva mengatakan, memang banyak guru honorer yang tidak memiliki sertifikasi keilmuan. Mereka dipekerjakan oleh sekolah negeri karena terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Ia menilai, kebijakan "cleansing" tenaga honorer perlu dikaji ulang mengingat masih banyak sekolah yang kekurangan guru dengan kualifikasi yang baik.

"Jika kebijakan cleansing ini terus dilakukan, dikhawatirkan akan menganggu sistem pembelajaran di sekolah-sekolah," tutur dia.

Pekan depan, Komisi E DPRD bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) DKI untuk meminta keterangan terkait pemutusan kontrak ratusan guru honorer di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang guru honorer di sebuah SMA negeri wilayah Jakarta Pusat tetap dipecat karena kebijakan cleansing meski sudah mendapatkan 31 jam untuk mengajar.

Rana, bukan nama sebenarnya, merupakan satu dari dua guru biologi yang mengajar di sekolahnya.

Pada tahun ajaran baru, dia dimandatkan untuk mengajar tiga kelas untuk tingkat kelas 11 dan empat kelas untuk anak kelas 10.

“Senin kalau enggak salah tanggal 8 Juni 2024. Saya sudah dapat jam di SMAN itu, kurang lebih 31 jam, mengajar di kelas 10 dan 11,” ujar Rana saat dihubungi pada Kamis (18/7/2024).

Sebelum resmi diberhentikan, ia sudah lebih dahulu mendengarkan desas-desus kebijakan cleansing yang menimpa guru honorer di DKI Jakarta.

Melalui grup WhatsApp, Rana mengetahui banyak teman-temannya yang diberhentikan mendadak pada hari Senin.

Namun, dirinya dan satu guru biologi di sekolah itu baru dipanggil ke ruang kepala sekolah pada keesokan harinya.

Saat itu, Selasa (9/7/2024), kepala sekolah sampai menelepon seseorang dari Disdik untuk menjelaskan kebijakan cleansing yang diberlakukan secara tiba-tiba.

“Pokoknya sampai orang dinas itu bilang, ‘iya bu, benar, mohon maaf ada cleansing bagi guru-guru yang tidak punya Data Pokok Pendidikan (Dapodik),” lanjut Rana.

Melalui telepon, orang dinas menyebutkan ada empat persyaratan yang harus dipenuhi agar guru honorer tidak diberhentikan. Pertama, harus punya Dapodik. Kedua, belum punya sertifikasi. Ketiga, bukan ASN. Dan, terakhir, harus punya Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Berdasarkan syarat yang disebutkan, Rana tidak memenuhi salah satunya. Dia belum punya NUPTK.

Pada hari itu juga, kepala sekolahnya bahkan mendatangi Disdik untuk melobi dan mempertahankan dirinya.

Hal ini karena sekolah tempat Rana mengajar hanya diisi dua guru biologi. Padahal, ada 16 kelas yang memerlukannya pelajaran biologi. Namun, Rana tetap diberhentikan karena tidak memenuhi syarat.

Jauh sebelum cleansing terjadi, Rana sudah mencoba untuk mendapatkan NUPTK.

Namun, untuk bisa mendapatkan NUPTK, seorang guru harus terlebih dahulu diangkat menjadi guru kontrak kerja individu (KKI).

Kemudian, guru KKI ini harus terlebih dahulu mengabdi di sekolah negeri selama tiga tahun untuk sebelum dapat mengajukan diri untuk mendapatkan NUPTK.

Rana yang saat ini baru dua tahun mengajar di SMA negeri sebagai guru honorer murni tentu belum memenuhi syarat.

Ketika seleksi masuk KKI dibuka pada Desember 2023 lalu, dia pun segera mendaftar. Namun, sistem dan proses seleksi ini mengagetkan Rana dan teman-temannya sesama guru honorer murni.

“Saya sempat ikut proses seleksi masuk KKI. Tapi, ternyata itu tuh untuk KKI yang sudah memang masuk. Bukan untuk guru honor yang memang mau masuk KKI,” imbuh dia.

Rana menjelaskan, pada seleksi KKI ini, kuota yang dibuka justru sudah terisi oleh guru lain yang sudah berstatus KKI.

Ternyata, guru-guru yang sudah punya KKI juga diharuskan untuk mengikuti seleksi yang sama demi mempertahankan status KKI mereka.

Guru honorer murni seperti Rana tentu tidak terima. Pasalnya, sebelum mendaftar, mereka mendapatkan informasi bahwa seleksi kali ini hanya dibuka untuk guru honorer, bukan guru KKI.

Sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menuturkan, per Selasa terdapat 107 guru honorer yang di Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan cleansing honor.

"Hari ini yang sudah kami terima sudah masuk 107 (guru honorer) di seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, dan SMA," ujar Iman saat dikonfirmasi, Selasa (16/7/2024).

Kebijakan sepihak itu mengakibatkan guru-guru honorer "dipecat" pada hari pertama bekerja di tahun ajaran baru 2024.

Klaim Disdik

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, pihaknya mendapati banyak guru honorer diangkat kepala sekolah tanpa ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Kasus tersebut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Budi menuturkan, pihak sekolah menggaji guru honorer tersebut menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Guru honorer saat ini diangkat oleh kepsek tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi saat dikonfirmasi, dikutip Rabu (17/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang guru honorer terpaksa harus mengajar 16 kelas karena temannya diberhentikan karena kebijakan cleansing oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.

Hal ini disampaikan oleh Rana, bukan nama sebenarnya, yang merupakan salah satu guru honorer di sebuah SMA negeri di Jakarta Pusat yang diberhentikan pada Rabu (10/7/2024).

“Guru biologi di sekolah saya cuma satu. Mengajar semua kelas. Untuk kelas 11 ada 3 kelas. Untuk kelas 12, ada 3 kelas. Lalu, kelas 10, ada 8 kelas. Total, 16 kelas,” ujar Rana saat dihubungi pada Kamis (18/7/2024).

Pemberhentian Rana memang lebih lama dibandingkan dengan guru-guru honorer lainnya yang diberhentikan serentak pada Senin (8/7/2024).

Hal ini dikarenakan kepala sekolahnya sempat mencoba untuk mempertahankan Rana mengingat kondisi sekolah yang kekurangan guru biologi.

Pada Selasa (9/7/2024) kepala sekolah tempat Rana mengajar bahkan sempat menemui pejabat di Disdik untuk bernegosiasi.

“Kepsek bilang beliau sudah segala cara untuk mempertahankan saya, cuma tidak bisa bentrok (tidak diizinkan Disdik),” lanjut Rana.

Kepala sekolah bahkan sempat mau menggaji Rana dengan uang pribadinya. Namun, Disdik tetap tidak memperbolehkan.

Sementara, di sekolah itu guru biologi hanya dua dan semuanya menggunakan tenaga honorer. Rana mengatakan, sejak dua tahun terakhir, pendaftaran PPPK tidak membuka kuota untuk guru PNS pengajar biologi.

Teman Rana yang notabene juga guru honorer selamat dari cleansing karena memenuhi empat syarat yang diajukan oleh Disdik.

Keempat syarat itu adalah, punya Data Pokok Pendidikan (Dapodik); belum punya sertifikasi; bukan ASN; dan harus punya Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Berdasarkan syarat yang disebutkan, Rana tidak memenuhi salah satunya. Dia belum punya NUPTK.

Sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menuturkan, per Selasa terdapat 107 guru honorer yang di Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan cleansing honor.

"Hari ini yang sudah kami terima sudah masuk 107 (guru honorer) di seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, dan SMA," ujar Iman saat dikonfirmasi, Selasa (16/7/2024).

Kebijakan sepihak itu mengakibatkan guru-guru honorer "dipecat" pada hari pertama bekerja di tahun ajaran baru 2024.

Klaim Disdik

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, pihaknya mendapati banyak guru honorer diangkat kepala sekolah tanpa ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Kasus tersebut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Budi menuturkan, pihak sekolah menggaji guru honorer tersebut menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Guru honorer saat ini diangkat oleh kepsek tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi saat dikonfirmasi, dikutip Rabu (17/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Sholikhah menilai kebijakan cleansing terhadap guru honorer berpotensi mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah.

"Pasti mengganggu kegiatan belajar mengajar, apalagi guru itu sudah mengajar lebih dari lima tahun," ujar Sholikhah mealui keterangan tertulis, Jumat (19/7/2024).

Sholikhah menuturkan, pemutusan kontrak guru honorer karena kebijakan tersebut membuat beberapa mata pelajaran yang tidak memiliki pengajar dan harus diganti oleh guru lain.

"Kami sesalkan pula pemutusan yang terkesan sepihak itu dilakukan pada awal tahun ajaran baru," ucap dia.

Selain berdampak pada kegiatan belajar mengajar, Sholikhah juga khawatir akan berdampak buruk pada psikologis para guru honorer.

"Pastinya kebijakan sepihak ini akan merugikan para guru honorer yang kehilangan pekerjaannya, apalagi mereka selama ini turut mencerdaskan anak-anak bangsa," tutur Sholikhah.

Sholikhah mengaku kecewa atas kebijakan Dinas Pendidikan yang diterapkan tanpa adanya koordinasi dengan Komisi E.

"Sangat disesalkan karena pastinya kebijakan atau keputusan sepihak yang tidak dikomunikasikan dengan DPRD, dalam hal ini komisi E, karena DPRD adalah mitra eksekutif dalam Pemerintahan dan mewakili rakyat," kata dia.

Karena itu, Sholikhah mendorong Dinas Pendidikan segera menyiapkan solusi bagi para guru honorer yang terdampak pemutusan kontrak agar tidak menimbulkan masalah baru di dunia pendidikan.

"Kami akan mendorong Disdik memberikan solusi kepada para guru honorer, karena mereka punya keluarga yang pastinya akan mendapatkan dampaknya dari pemecatan ini," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menuturkan, per Selasa (16/7/2024), terdapat 107 guru honorer di Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan cleansing.

"Hari ini yang sudah kami terima sudah masuk 107 (guru honorer) di seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, dan SMA," ujar Iman saat dikonfirmasi, Selasa.

Kebijakan sepihak itu mengakibatkan guru-guru honorer "dipecat" pada hari pertama bekerja pada tahun ajaran baru 2024.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengaku telah mengingatkan pihak sekolah untuk tidak mengangkat guru honorer tanpa rekomendasi Disdik sejak 2017.

Para guru harus terdata dalam Dapodik jika ingin diangkat sebagai tenaga honorer oleh Disdik.

Selain itu, tenaga honorer bukan bagian dari aparatur sipil negara (ASN), tetapi memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Namun, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 memperlihatkan ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan realisasi guru honorer di Jakarta.

Budi mengatakan, banyak sekolah yang nekat merekrut guru honorer tanpa rekomendasi Disdik.

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK. Guru honorer saat ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi.

Karena itu, sejak 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah Jakarta sesuai Permendikbud No. 63 tahun 2022 Pasal 40.

"Pertama karena mereka tidak sesuai ketentuan dalam pengangkatannya dan tidak dipublish, tidak ada di dalam data Dapodik kami (berdasar temuan) oleh BPK," ucap dia.