REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPC Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Pasuruan mengadakan rapat pleno yang memutuskan beberapa poin penting menjelang Muktamar PKB di Bali pada 24-26 Agustus 2024. Ketua DPC PKB Kabupaten Pasuruan, Hj Hindun Anisah menyampaikan, hasil rapat pleno menegaskan dukungan penuh kepada Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memimpin PKB untuk periode lima tahun ke depan.

Ning Hindun, sapaan akrabnya, menyampaikan, sikap dukungan terhadap Cak Imin bukanlah keputusan yang tiba-tiba. Menurut dia, keputusan itu diambil merujuk aspirasi yang berkembang dari bawah.

"Sikap kami dari awal sudah jelas, kami akan mendukung kembali Gus Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum PKB. Mustasyar, dewan syuro, tanfidziyah, banom, DPAC (kecamatan) dan DPRt (desa) solid mendukung Gus Muhaimin," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Selain mendukung Cak Imin, rapat pleno DPC PKB Kabupaten Pasuruan juga mengusulkan perubahan dalam proses pemilihan kepemimpinan. Mereka mengusulkan pemilihan dewan syuro dan ketua umum digelar melalui musyawarah mufakat.

Menurut Ning Hindun, usulan itu bertujuan untuk memperkuat kebersamaan dan soliditas internal partai, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil merupakan hasil dari konteks yang luas. Dengan cara itu, diharapkan proses pemilihan dapat berlangsung lebih harmonis dan mencerminkan aspirasi seluruh elemen partai.

Dia mengeklaim, keputusan itu mendapat respon positif dari berbagai pihak dalam tubuh PKB. Ning Hindun menilai, dukungan terhadap Cak Imin sebagai langkah strategi untuk melanjutkan kepemimpinan yang sudah terbukti efektif dalam memajukan partai.

"Gus Muhaimin Iskandar dikenal sebagai sosok yang mampu memperkuat PKB di kancah politik nasional dan meningkatkan konsolidasi posisi internal partai," kata Ning Hindun.

Dia menjelaskan, Muktamar PKB di Bali diharapkan dapat menjadi ajang untuk memperkuat dan memperjelas arah serta strategi partai menjelang Pilkada Serentak 2024. Dengan adanya dukungan yang kuat dari berbagai daerah, termasuk Kabupaten Pasuruan, kata Ning Hindun, PKB ditargetkan dapat tampil lebih solid dan siap menghadapi tantangan politik ke depan.

"Rapat pleno ini menunjukkan bahwa DPC PKB Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk mendukung keputusan-keputusan strategi yang diambil oleh partai dan berusaha memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berlandaskan pada musyawarah dan mufakat," ucap Ning Hindun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjukkan sikap husnudzon atau prasangka baik terkait pertemuan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Dia mengatakan, Muhaimin hanya melakukan silaturahim pada Prabowo di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024).

Bagi Anies, pertemuan itu merupakan langkah positif yang dilakukan oleh mantan pasangannya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 itu.

“Jadi ketika Gus Imin bersilaturahim dengan tokoh-tokoh bangsa dan pimpinan partai lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang dan modern,” ucap Anies di kawasan Taman Kota, Kembangan Utara, Jakarta Barat, Jumat (9/8/2024).

Adapun saat ini Anies belum mendapatkan tiket resmi untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 dari PKB.

Rekomendasi dukungan baru diberikan di tingkat wilayah yaitu oleh DPW PKB DKI Jakarta.

Padahal, rekomendasi final dukungan untuk pilkada ada di tangan DPP PKB.

Sementara itu, ditemui terpisah, Wakil Ketua PKB Jazilul Fawaid menyatakan, pihaknya telah membangun kesepakatan dengan Partai Gerindra untuk bekerja sama di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Jazilul menyatakan kesepakatan kedua partai politik (parpol) itu saat ditanya awak media soal kemungkinan PKB bekerja sama dengan PDI-P untuk Pilkada DKI Jakarta.

"Ha-ha-ha bagaimana ya. Wong kita sudah bersepakat, kok kita terus disuruh keluar lagi, bagaimana?" ucapnya di Kantor DPP PKB, Senen, Jakarta, Jumat.

Diketahui Muhaimin mengaku turut membahas soal Pilkada DKI Jakarta dengan Prabowo.

Dia mengungkapkan pembicaraan itu tidak hanya sebatas urusan politik di Jakarta, tetapi juga terkait bagaimana membangun bangsa ke depan.

“Ini membahas negara ini, bukan Pilkada saja,” kata Muhaimin singkat pada awak media.

Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) bakal mengajukan mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta.

Ia bahkan mengeklaim, nama Ridwan Kamil disetujui oleh KIM Plus, koalisi besar yang dibentuk dengan mengajak partai-partai politik lain di luar koalisi.

Saat ini, Anies telah mendapatkan dukungan resmi dari DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem.

Tapi, kedua parpol itu memberikan sinyal sangat mungkin menarik dukungan dari pencalonan Anies.

Jika akhirnya PKS dan Nasdem menyusul langkah PKB untuk bergabung dalam KIM Plus, maka harapan Anies untuk melaju ke Pilkada DKI Jakarta ada pada PDI-P.

Masalahnya, PDI-P sendiri tak memenuhi syarat ambang batas pencalonan gubernur dan wakil gubernur di DKI Jakarta, sehingga mesti berkoalisi untuk bisa memenuhi ambang batas 20 persen kursi DPRD Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merasa diserang secara tajam oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Walhasil, PBNU mengutus dua sesepuhnya untuk mendalami masalah dengan PKB ini.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan serangan dari PKB itu menjadi persoalan bagi PBNU.

Sebab, kata dia, PBNU merasa direndahkan dan disepelekan, sehingga mereka harus bergerak.

"Mereka (PKB) serang PBNU dengan serangan yang sangat tajam. Nah ini jadi persoalan bagi PBNU. Karena ini soal lembaga yang disepelekan, direndahkan, dan sebagainya. Dan PBNU sebagai kelembagaan perlu ambil sikap dan langkah-langkah terkait hal ini," ujar Gus Yahya dalam jumpa pers di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (28/7/2024).

Dalam kisruh antara PKB dan PBNU ini, PBNU menilai PKB kini hanya dimiliki oleh Cak Imin beserta keluarganya.

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) pun sempat menginisiasi rencana pembentukan tim panitia khusus (pansus) untuk merebut kembali PKB.

Gus Ipul merasa PKB saat ini sudah terlalu melenceng.

Meski demikian, rencana pembentukan pansus itu tak disetujui oleh Gus Yahya.

Utus 2 senior PBNU untuk dalami masalah dengan PKB

Alih-alih menyepakati rencana Gus Ipul membentuk pansus, Gus Yahya justru membantah pembentukan pansus untuk merebut PKB.

Yahya menyebut istilah pansus merupakan istilah dari Gus Ipul sendiri.

"Pertama, saya perlu klarifikasi ya, pansus itu kan usulannya sekjen, dan keputusannya bukan membentuk pansus, bukan. Nanti saya ulangi lagi, saya tegaskan lagi, bukan untuk pansus," kata Yahya.

Yahya menjelaskan, dalam rapat pleno PBNU pada Minggu (28/7/2024), PBNU telah memutuskan untuk memberi mandat kepada dua orang, yakni Wakil Rais Aam PBNU Anwar Iskandar dan Waketum PBNU Amin Said Husni.

Kedua pengurus itu ditugaskan melakukan pendalaman terkait masalah antara PBNU dan PKB ini.

Lalu, kedua orang itu akan memberikan rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang perlu diambil.

Yahya mengatakan, Anwar Iskandar dan Amin Said Husni akan berkomunikasi terus dengan dirinya selaku Ketum PBNU.

Yahya meyakini Anwar dan Amin sama-sama memahami betapa urgent-nya masalah ini, sehingga perlu cepat diselesaikan.

"Yang penting sekarang bahwa mandat sudah diberikan penuh kepada Kiai Anwar Iskandar dan Kiai Amin Said Husni untuk melakukan pendalaman terhadap masalah-masalah ini," tuturnya.

PBNU tolak klaim eksklusif PKB terhadap NU

Selain itu, Yahya menjelaskan, PBNU menolak klaim eksklusif PKB terhadap Nahdlatul Ulama (NU).

Dia mengakui banyak warga NU yang menjadi konstituen PKB. Akan tetapi, banyak pula warga NU yang tersebar di partai lain.

"Maka yang kami tolak adalah klaim eksklusif PKB terhadap NU. Itu yang kami enggak bisa, enggak bisa, ya nanti gimana warga yang ada di Golkar, Gerindra, dan lain-lain, itu warga NU juga. Masa mau enggak kita akui? Kan kita enggak bisa paksa juga mereka untuk ikut PKB gitu," kata Yahya.

"Jadi PKB tidak punya klaim eksklusif atas NU gitu. Sehingga ya enggak bisa juga misalnya PKB menyalah-nyalahkan keputusan kelembagaan yang dibuat oleh NU," sambungnya.

Yahya mengingatkan PKB didirikan oleh struktur PBNU yang resmi beserta surat keputusannya.

Dia mengaku belum tahu apakah PBNU ingin mengembalikan PKB ke organ NU atau tidak.

"Apakah nanti mau dikembalikan jadi organnya NU misalnya ya, kita belum tahu gitu soal aspirasi. Soal komunikasi dan lain sebagainya toh ya, ini masih sangat awal sekali, kita lihat nanti gitu," kata Yahya.

PBNU ogah lepas PKB, tapi...

Sementara itu, Gus Yahya mengakui PBNU tidak ingin lepas tangan dari PKB.

Pasalnya, kata dia, NU tidak bisa hanya dianggap untuk PKB. Yahya mencontohkan banyak warga NU yang tersebar di partai lain, bukan hanya PKB saja.

"PKB itu tidak bisa NU hanya untuk PKB saja, itu tidak bisa. Seringkali saya singgung di mana-mana bahwa warga NU yang menjadi konstituen PKB itu tidak sampai 20 persen. Sementara yang lain-lain tersebar di partai yang lain," kata Yahya.

"Nah maka NU juga harus berpikir tentang hubungan dengan semua kekuatan politik yang ada, bukan hanya PKB. Ini tidak berarti NU tidak mau berurusan dengan PKB. Atau NU berlepas diri dari PKB, tidak. Tapi NU tidak mau hanya urusi PKB saja. Prinsip dasarnya seperti itu," sambungnya.

PKB masih bungkam

Terkait isu perebutan PKB oleh PBNU ini, para elite PKB masih memilih untuk diam.

Kompas.com telah menghubungi beberapa petinggi PKB, termasuk Cak Imin. Namun, Cak Imin menolak mengomentari isu perebutan PKB ini.

Elite PKB lain yang awak media coba hubungi bahkan berdalih dirinya tidak tahu apa-apa terkait kisruh PBNU vs PKB ini.

Kendati begitu, beberapa hari lalu, ketika isu ini mencuat, Cak Imin telah menegaskan bahwa partai yang dia pimpin didirikan bukan hanya untuk kelompok NU.

Cak Imin menyebut PKB didirikan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan pendiri lainnya untuk seluruh bangsa Indonesia.

"Jadi bukan untuk NU pribadi, tapi seluruh bangsa Indonesia, tapi untuk berkibarnya Merah Putih, bagi kejayaan Indonesia," kata Cak Imin dalam keterangan tertulis, Jumat (26/7/2024).