YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin menyatakan, dirinya bersedia menerima Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) jika pertemuan itu untuk mencari solusi atas permasalahan PBNU dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Hal ini disampaikan Wapres menanggapi rencana PBNU yang akan meminta keterangan dari Ma'ruf Amin berkaitan dengan konflik yang terjadi antara PKB dan PBNU.

“Kalau keinginan mereka itu untuk saya dimintai sebagai orang yang bagaimana mengislahkan, mendamaikan ya, dengan tulus, dengan ikhlas, saya sangat bersedia,” kata Wapres saat ditemui di MuseumKu Gerabah Timbul Raharjo, Yogyakarta, Rabu (7/8/2024).

Wapres mengatakan, dirinya dengan terbuka akan menerima PBNU jika ingin mencari jalan keluar atas permasalahan dengan PKB.

Terlebih, kata Ma’ruf Amin, dirinya merupakan salah satu pendiri PKB dan menjadi Ketua Majelis Syura pertama.

“Bersedia tentu karena untuk mendamaikan itu kan perintah, perintah agama, apalagi saya juga terlibat dulu waktu pendiriannya, bahkan ketua Dewan Syura pertama saya. Sebelum Gus Dur,” ucapnya.

Namun demikian, Ma’ruf Amin menekankan bahwa dirinya akan menolak jika pertemuan dengan PBNU hanya mencari peluru untuk menyerang PKB.

Wapres menyatakan, tidak ingin menjadi bagian dari konflik antara PBNU-PKB.

“Kalau hanya untuk nyari peluru untuk menghantam yang satu, hanya minta dari saya (keterangan) tapi untuk digunakan peluru untuk menghantam yang lain, saya tidak bersedia. Itu kan namanya saya memberi peluru-peluru untuk tambah konfliknya,” kata Wapres.

“Tapi kalau saya dimintai untuk mendamaikan dan mereka ingin berdamai, mencari solusi tentu saya sangat siap untuk melakukan itu. Saya kira itu,” imbuhnya.

Sebelumnya, Rois Syuriyah PBNU sekaligus anggota Tim Panel PBNU Cholil Nafis mengatakan, Ma'ruf Amin akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai salah satu tokoh yang membidani lahirnya PKB.

"Insya Allah nanti juga akan kita mendatangi sowan bukan manggil kalau kepada Kiai Ma'ruf Amin karena beliau dari awal yang mendirikan PKB," ujar Cholil dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Senin (5/8/2024).

Cholil menyebutkan, pihaknya memberikan perlakuan berbeda kepada kader NU muda dengan yang senior seperti Ma'ruf.

Bila kader muda dipanggil untuk datang ke kantor PBNU, tim panel PBNU akan mendatangi tokoh-tokoh senior untuk meminta keterangan.

"Kepada yang tua kami akan nanti akan mendatangi, termasuk kepada Kiai Ma'ruf Amin insyaallah kita akan mendatangi selain kepada beliau untuk mendapatkan informasi yang cukup, kata dia.

Cholil mengatakan, tim panel PBNU akan meminta keterangan Ma'ruf setelah selesai memanggil kader-kader yang berusia muda.

Konflik antara PBNU dan PKB bermula dari Panitia Khusus Hak Angket DPR-RI terkait penyelenggaraan haji 2024.

Pansus tersebut disahkan oleh Wakil Ketua DPR-RI Muhaimin Iskandar dan dibentuk karena menilai Kementerian Agama bermain dalam kebijakan kuota haji khusus.

Menanggapi pembentukan pansus tersebut, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai ada dendam pribadi dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Yahya menuding pansus tersebut dibentuk untuk mengincar kesalahan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang merupakan adiknya sendiri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Konflik antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) semakin memanas. Kedua pihak saling menuding satu sama lain.

Mulanya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyatakan bahwa PBNU dan PKB ibarat pabrik dan mobil yang dihasilkan. Jika terjadi kerusakan pada mobilnya, maka pabrik harus melakukan penarikan.

“Kemarin ada perusahaan memproduksi mobil. Sudah dilempar ke pasar, sudah laku, ternyata ada kesalahan sistem di mobilnya. (Maka) Ditarik kembali produknya untuk diperbaiki sistemnya,” ujar Gus Yahya dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/8/2024).

Pernyataan itu seakan menjadi narasi penguat upaya PBNU untuk merebut PKB dari kepemimpinan Muhaimin melalui pembentukan Tim Lima.

Tak tinggal diam, melalui akun X miliknya @cakimiNOW, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memberikan respon.

Ia meminta agar PKB tak perlu diseret dalam situasi yang kontraproduktif.

Muhaimin menganggap, Gus Yahya dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul justru menjadi pihak yang selama ini selalu berupaya merusak PKB.

“Omongan Yahya dan Saipul (Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf) gak laku. Yang rusak itu itu Yahya sama Saiful, kok PKB ditarik-tarik untuk ikut rusak, apa gak semakin menurunkan tingkat kepercayaan pada PBNU?” ucap Muhaimin dikutip Kompas.com, Minggu (4/8/2024).

Saling tuding

Saling tuding antar kedua pihak pun tak bisa dihindarkan.

Muhaimin mengatakan bahwa selama ini Gus Yahya dan Gus Ipul berupaya mempolitisir NU namun mengalami kegagalan.

Maka, saat ini keduanya berusaha untuk menganggu PKB.

Ia juga menyebutkan bahwa keduanya adalah pihak yang berusaha mendegradasi PKB.

“Prestasi perolehan PKB pada Pemilu 2024 diakui semua pihak dan kita syukuri sebagai keberhasilan kader-kader yang tidak lagu bergantung pada siapapun,” ujarnya.

“Digembosi Yahya dan Saipul di pemilu malah membuat perolehan PKB meningkat tajam,” sambung Muhaimin.

Di sisi lain, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Suleman Tanjung menuding PKB menjadi dalang dibalik aksi demonstrasi yang terjadi di depan Kantor PBNU, Senen, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Ia mengungkapkan, massa dikoordinir oleh seseorang bernama Muhamad Solihin yang merupakan pengurus DPW PKB Jawa Barat serta mantan Ketua DPC PKB Kabupaten Indramayu.

“PCNU Indramayu juga telah mengkonfirmasi bahwa massa ini digerakkan oleh beberapa orang PKB dari Indramayu,” tuturnya melalui keterangan tertulis, Minggu.

Saat itu, massa aksi mengatasnamakan diri sebagai “Aliansi Santri Gus Dur Menggugat”.

Dalam orasinya, massa meminta Gus Yahya dan Gus Ipul mundur dari jabatannya di PBNU.

Suleman pun mempertanyakan penggunaan peserta aksi. Baginya, massa tak semestinya menggunakan nama tersebut karena Muhaimin adalah figur yang berseberangan dengan Presiden ke 4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

“Mereka ini aneh, mengatasnamakan santri Gus Dur tapi malah membela Muhaimin. Masak pecinta Gus Dur bela musuh Gus Dur, kan tidak masuk akal,” ucapnya.

Diketahui konflik PBNU dan PKB kerap terjadi semenjak Yahya terpilih menjadi Ketua PBNU 2021 lalu.

Namun konflik hari ini kembali muncul dan terus memanas dipicu oleh pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Penyelenggaraan Haji 2024 yang dilakukan oleh DPR RI.

Pansus itu bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Kementerian Agama (Kemenag) dalam melaksanakan ibadah haji.

Para anggota pansus menganggap ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas karena membagi rata kuota haji tambahan pada program haji reguler dan program haji khusus.

Proses pengesahan pansus dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang berlangsung 4 Juli 2024.

Setelah semua fraksi partai politik (parpol) DPR RI setuju, Muhaimin sebagai Wakil Ketua DPR RI yang memimpin rapat mengetok persetujuan.

Tak lama, Gus Yahya mengeluarkan statemen, bahwa Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Haji 2024 dibentuk untuk menjegal Yaqut yang merupakan adik kandungnya.

Ia menganggap penjegalan itu dilakukan oleh Muhaimin yang memiliki persoalan pribadi dengannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menganggap Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf dan Saiffullah Yusuf telah gagal mempolitisasi Nahdlatul Ulama (NU).

Maka, saat ini keduanya berusaha untuk melakukan gerakan politik yang mengganggu kepemimpinan Muhaimin di PKB.

“Mempolitisir NU gak laku kok lanjut mempolitisir PKB, emang siapa lu.. Anda sopan kami segan, kalo gak sopan jangan ajak-ajak kite..,” ujar Muhaimin dalam akun X @cakimiNOW dikutip Kompas.com, Minggu (4/8/2024).

Kompas.com sudah mendapatkan izin dari tim komunikasi PKB untuk mengutip pernyataan itu.

Lebih lanjut, Muhaimin menyatakan bahwa upaya Gus Yahya dan Gus Ipul untuk mendegradasi kekuatan PKB tidak berhasil dilakukan.

Alasannya, PKB berhasil meraih kenaikan suara dan kursi legislatif di tingkat pusat dan daerah pada Pemilu 2024.

“Prestasi perolehan PKB pada Pemilu 2024 diakui semua pihak dan kita syukuri sebagai keberhasilan kader-kader yang tidak lagu bergantung pada siapapun,” katanya.

“Digembosi Yahya dan Saipul di pemilu malah membuat perolehan PKB meningkat tajam,” sambung dia.

Terakhir, Muhaimin menganggap bahwa Gus Yahya dan Gus Ipul telah melanggar pernyataannya sendiri yang tidak ingin melibatkan PBNU dalam urusan politik.

Berbagai pernyataan yang dibuat keduanya, lanjut Muhaimin, justru bakal membuat kepercayaan publik PBNU mengalami penurunan.

“Omongan Yahya dan Saipul gak laku. Yang rusak itu Yahya sama Saipul, kok PKB ditarik-tarik untuk ikut rusak, apa gak semakin menurunkan tingkat kepercayaan pada PBNU?” imbuh dia.

Sebelumnya, Yahya mengibaratkan PBNU dan PKB ibarat pabrik dan mobil.

Sehingga jika ada kerusakan dari mobil yang dibuat maka pabrik harus menarik barang tersebut.

Adapun konflik antara PBNU dan PKB semakin memanas setelah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 di DPR RI.

Pansus itu bertujuan mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kuota haji tambahan yang oleh Kementerian Agama (Kemenag) dibagi juga untuk program haji khusus.

Yahya menganggap, pembentukan pansus adalah upaya Muhaimin untuk menjegal adiknya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas.

Ia menuding, langkah itu diambil karena Yaqut merupakan adiknya dan Muhaimin memiliki persoalan pribadi dengannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar memberikan respons atas pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf yang mengibaratkan PBNU dan PKB seperti pabrik dan mobil.

Melalui akun X pribadinya @cakimiNOW, ia meminta agar PBNU tidak ikut merusak PKB.

Kompas.com sudah mendapatkan izin dari tim komunikasi PKB untuk mengutip pernyataan tersebut.

“Omongan Yahya dan Saipul (Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf) gak laku. Yang rusak itu Yahya sama Saiful, kok PKB ditarik-tarik untuk ikut rusak, apa gak semakin menurunkan tingkat kepercayaan pada PBNU?” ucap Muhaimin dikutip Kompas.com, Minggu (4/8/2024).

Ia menganggap Gus Yahya dan Gus Ipul telah melanggar prinsip yang dibuatnya sendiri, yaitu tidak melibatkan PBNU untuk urusan politik.

Bagi Muhaimin, dengan mencampuri urusan PKB, keduanya sama saja menarik PBNU dalam lingkaran politik.

“Melanggar khittoh yang ditegaskan mereka sendiri. Mempolitisir NU gak laku, kok lanjut mempolitisir PKB, emang siapa lu..” ucapnya.

“Anda sopan kami segan, kalo gak sopan jangan ajak-ajak kite..” sambungnya.

Ia juga menuturkan, para kader PKB telah berhasil membuktikan pencapaian signifikan dalam perolehan kursi legislatif di tingkat pusat hingga daerah dalam Pemilu 2024.

Capaian tersebut diraih sendiri tanpa bergantung dengan pihak manapun. Hasil itu bisa didapatkan meskipun PKB kerap mendapatkan kritik dari Gus Yahya dan Gus Ipul.

“Digembosi Yahya dan Saipul di pemilu malah membuat perolehan PKB meningkat tajam,” imbuh dia.

Diketahui konflik antara PKB dan PBNU semakin memanas beberapa waktu belakangan. Hal itu dipicu oleh pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 oleh DPR RI.

Gus Yahya menuding, langkah itu diambil untuk menyerang adik kandungnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

Kemudian, PBNU pun membentuk Tim Lima dengan tujuan mengevaluasi dan merebut PKB dari kepemimpinan Muhaimin saat ini.

Gus Ipul menganggap, para kader elite PKB kerap memberikan komentar menyudutkan PBNU yang menjadi organisasi pendiri PKB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih terus memanas.

Pada Rabu (31/7/2024), PBNU mendatangkan mantan Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy untuk menggambarkan situasi di internal PKB selama dipimpin Ketua Umum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Lukman Edy yang menjabat Sekjen PKB periode 2005-2007 dan 2009-2014 itu menceritakan banyak hal, sebagian besar justru "borok" kepemimpinan Cak Imin.

Lukman membongkar "dosa-dosa" Cak Imin selama memimpin PKB hampir 20 tahun terakhir.

Kewenangan Dewan Syuro

Lukman Edy membongkar "borok" Cak Imin yang pertama, yaitu tentang Dewan Syuro di PKB.

Dewan Syuro, jelas dia, sejatinya memiliki kewenangan penting di PKB. Namun, sejak kepemimpinan Cak Imin, kewenangan itu disebut dihapus.

Misalnya kewenangan Dewan Syuro terkait penandatanganan surat-surat keputusan penting.

"Kalau dulu Dewan Syuro itu ikut menandatangani surat-surat keputusan. Kalau sekarang itu tidak ada lagi. Dewan Syuro tidak lagi menandatangani surat-surat keputusan," kata Lukman saat ditemui di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu sore.

"Dewan Syuro tidak lagi memberikan keputusan terhadap hal-hal strategis di partai," tambahnya.

Lukman menyebutkan, perubahan kewenangan Dewan Syuro itu terjadi sejak Muktamar Bali tahun 2019.

Salah satunya adalah Dewan Syuro tak lagi bisa memberikan persetujuan terhadap pengangkatan ketua umum PKB. Ini tertuang dalam AD/ART versi Muktamar Bali.

Dihapusnya sebagian besar kewenangan Dewan Syuro ini, diyakini Lukman, menjadi pemicu panasnya hubungan PKB dan PBNU.

Tata kelola keuangan

Menurut Lukman, di bawah Cak Imin, PKB tidak menerapkan transparansi tata kelola keuangan.

Semua terkait tata kelola keuangan, jelas dia, tidak ada keterbukaan dan pertanggungjawaban.

Bahkan, dalam hal keuangan menyangkut pemilu, baik itu pileg, pilpres, maupun pilkada, PKB sangat tertutup.

"Teman-teman dari PBNU tadi juga mengejar saya seperti apa sih kepemimpinan Cak Imin di DPP itu. Apa namanya, tata kelola partai itu seperti apa sih," kata Lukman.

"Saya bilang, saya jujur saja katakan bahwa hal yang paling substansial di internal PKB itu adalah tata kelola keuangan yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Keuangan fraksi, keuangan dana pemilu, dana pileg, dana pilpres, sampai sekarang dana pilkada itu tidak transparan dan tidak akuntabel," terangnya.

Cak Imin terlalu lama memimpin

Dirinya juga menilai Cak Imin terlalu lama memimpin PKB.

Ia menyoroti waktu kepemimpinan Cak Imin di PKB yang sudah hampir 20 tahun.

"Saya katakan kepada PBNU tadi, kepada tim bahwa Cak Imin ini terlalu lama memimpin. Sudah 19 tahun, hampir 20 tahun memimpin PKB," ungkap Lukman.

Sebagai informasi, Cak Imin telah memimpin PKB sejak 2005 atau selama 19 tahun.

Meski begitu, Lukman menyatakan, tidak ada pembicaraan mengenai pergantian ketua umum PKB saat ia memberikan keterangan kepada PBNU.

Namun, ia menyebutkan bahwa Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB terus memantau dinamika yang terjadi di tingkat pusat.

Menurut dia, bisa saja pengurus di tingkat daerah itu mendorong adanya pergantian ketua umum PKB.

"Sampai pada saatnya nanti DPW-DPC pasti bersikap. Apa namanya, kepemimpinan PKB itu apakah perlu dipertahankan atau diganti," kata dia.

Respons PKB

Menanggapi segala tudingan tersebut, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menegaskan bahwa Lukman Edy bukanlah kader PKB.

Lukman disebut sudah tidak lagi kader PKB sejak 10 tahun lalu.

Untuk itu, ia menilai, semua pernyataan Lukman Edy saat memberikan keterangan di Gedung PBNU tidak memiliki dasar yang kuat berkaitan PKB.

"Lukman Edy sudah bukan anggota PKB lagi sehingga keterangannya tidak memiliki legal standing, tidak berhak membawa-bawa nama PKB," kata Jazilul saat dikonfirmasi, Rabu.

Jazilul berpandangan bahwa apa pun pernyataan Lukman tentang PKB sudah usang. Ia juga menyebut mantan Sekjen PKB itu ingin memecah belah soliditas partai.

Wakil Ketua MPR ini juga menepis kewenangan Dewan Syuro yang disebut Lukman dihapus saat Cak Imin memimpin.

"Dewan Syuro tetap memiliki tugas dan kewenangan sesuai AD/ART. Dan hasil Muktamar PKB di Bali menetapkan Ketua Umum adalah mandataris muktamar yang memiliki kewenangan tertinggi dalam partai," tegas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akhirnya buka suara mengenai Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang berencana merebut kembali PKB.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, PBNU berupaya menyerobot apa yang bukan menjadi haknya. Jazilul menyebut hal tersebut pantang bagi ulama.

Dia pun menyindir PBNU sebagai organisasi yang malah tidak menunjukkan etika ulama meski didasari oleh keulamaan.

"Disayangkan, organisasi yang di situ membawa didasari keulamaan, ternyata tidak menunjukkan etika keulamaan. Mau nyerobot, mau ambil alih, mau ngambil sesuatu yang bukan haknya, itu pantang bagi ulama. Itu adalah tindakan yang batil, tindakan yang tidak hak. Kita tidak menduga-duga," ujar Jazilul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Jazilul memaparkan, PKB selama ini menjalankan kedaulatan UU Partai Politik, sedangkan PBNU menjalankan UU Ormas.

Itu artinya, PKB dan PBNU berada dalam "kolam" yang berbeda.

Jazilul mempersilakan PBNU fokus mengurus umat, masjid, dan madrasah. Dia mengingatkan PBNU sudah melahirkan PKB sebagai alat perjuangan politik.

Maka dari itu, Jazilul menilai Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) selaku sosok yang pertama kali menggulirkan rencana perebutan PKB tidak paham konstitusi.

Dia menekankan, PKB bukanlah badan otonom PBNU. Jazilul meminta PBNU memecat pengurusnya yang telah membuat kisruh antara PKB dan PBNU ini.

"Kisruh yang disampaikan oleh Gus Ipul itu menunjukkan tidak paham konstitusi, tidak paham tata kelola organisasi, bahkan enggak paham tata krama," tukasnya.

Dalam menghadapi wacana perebutan partai ini, PKB menegaskan mereka solid untuk menolak berbagai bentuk intervensi dari PBNU tersebut.

Heran PBNU jadi gila hormat

Jazilul mengatakan PBNU di masa kepemimpinan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) selalu mengganggu dan menggembosi PKB.

Padahal, kata dia, PKB menghormati PBNU yang menjaga jarak dari semua partai politik.

"Sebenarnya PKB ini sudah menghormati apa yang menjadi hak PBNU untuk menjaga jarak dari seluruh partai politik. Tapi faktanya, misalnya Gus Yahya, Gus Ipul (Sekjen PBNU), PBNU itu selalu menggembosi, mengganggu apa yang dilakukan PKB," ujar Jazilul.

Jazilul menjelaskan, di Pemilu 2024, PKB terbukti memiliki prestasi yang luar biasa. Misalnya seperti kenaikan kursi DPR yang diperoleh PKB dari 58 menjadi 68 kursi.

Namun, PBNU malah tidak pernah mengakui keberhasilan PKB ini.

"Ketika PKB di 2024 terbukti memiliki prestasi yang luar biasa, malah tidak diakui. (Misalnya) kenaikan anggota DPR RI. Dari 58 ke 68, 10 kursi. Dan kemudian mencetak prestasi PKB menjadi satu-satunya partai politik berhaluan al-sunnah wal-jama'ah, yang paling besar di parlemen ini. Itu lho enggak pernah diakui," tuturnya.

Jazilul juga membantah tudingan Gus Ipul yang menyebut PKB melecehkan atau tidak menghormati PBNU.

Dia bingung dengan PBNU yang tiba-tiba terkesan gila hormat.

"PBNU kok tiba-tiba gila hormat. Enggak ada hubungannya, kita ini memperjuangkan aspirasi, ajaran, tuntunan al-sunnah wal-jama'ah di bidang politik. Itulah cara menghormati. Maksudnya gimana menghormati? Menghormatinya begitu. Menjalankan apa yang menjadi ide ideologi perjuangan al-sunnah wal-jama'ah seperti juga NU," jelasnya.

Merasa bantu PBNU secara frontal, bukan menyerang

Jazilul membantah PBNU yang menyebut PKB menyerang mereka secara frontal.

Menurutnya, selama ini, PKB justru membantu PBNU secara frontal, bukan menyerang.

"Dengan menaikkan kursi PKB secara frontal di seluruh Indonesia. Itu dong caranya melihat. Begitu dong caranya ulama melihat. Begitu dong caranya ulama menghargai. Bukan malah menganggap PKB menyerang frontal. Siapa? Enggak ada. Enggak ada," kata dia.

Jazilul mengatakan, pihaknya merasa tidak memiliki masalah apapun dengan PBNU.

Dia menuding PBNU era Gus Yahya dan Gus Ipul yang justru mencari-cari masalah dengan PKB.

"Kita enggak pernah ada masalah. PKB itu tidak pernah merasa punya masalah dengan Gus Ipul, dengan Gus Yahya. Enggak pernah punya masalah. Lihat saja di bawah itu, struktur MWC, struktur PAC PKB, MWC NU, enggak pernah ada masalah. Apa yang mau didudukkan? Enggak pernah ada masalah," terang Jazilul.

Bakal abaikan 2 utusan sesepuh PBNU

Terkait isu perebutan PKB ini, Gus Yahya telah mengutus Wakil Rais Aam PBNU Anwar Iskandar dan Waketum PBNU Amin Said Husni untuk mendalami masalah antara PBNU dan PKB.

Jazilul mengatakan PKB akan mengabaikan dua sesepuh yang diutus PBNU tersebut.

"Utusan apa itu? Itu sesuatu yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik. Dengan sendirinya maka itu gugur, maka itu harus diabaikan," tukas Jazilul.

Jazilul menyebut pihaknya belum berkomunikasi sama sekali dengan Anwar Iskandar dan Amin Said Husni.

Jazilul mengatakan, jika PBNU sebagai ormas keagamaan ingin mengevaluasi partai politik, maka lebih baik evaluasi saja seluruh partai di Indonesia.

"Kalau mengevaluasi silakan evaluasi semua. Mengevaluasi Indonesia juga boleh," ucapnya.

Maka dari itu, kata dia, pansus atau apapun yang ingin dibentuk oleh PBNU untuk merebut PKB haruslah batal demi hukum.

PBNU merasa direndahkan

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, pihaknya merasa diserang secara tajam oleh PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar.

Walhasil, PBNU mengutus dua sesepuhnya untuk mendalami masalah dengan PKB ini.

"Mereka (PKB) serang PBNU dengan serangan yang sangat tajam. Nah, ini jadi persoalan bagi PBNU. Karena ini soal lembaga yang disepelekan, direndahkan, dan sebagainya. Dan PBNU sebagai kelembagaan perlu ambil sikap dan langkah-langkah terkait hal ini," ujar Gus Yahya dalam jumpa pers di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (28/7/2024).

Yahya menjelaskan, dalam rapat pleno PBNU pada Minggu (28/7/2024), PBNU telah memutuskan untuk memberi mandat kepada dua orang, yakni Wakil Rais Aam PBNU Anwar Iskandar dan Waketum PBNU Amin Said Husni.

Kedua pengurus itu ditugaskan melakukan pendalaman terkait masalah antara PBNU dan PKB ini.

Lalu, kedua orang itu akan memberikan rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang perlu diambil.

Yahya mengatakan, Anwar Iskandar dan Amin Said Husni akan berkomunikasi terus dengan dirinya selaku Ketum PBNU.

Yahya meyakini Anwar dan Amin sama-sama memahami betapa urgent-nya masalah ini sehingga perlu cepat diselesaikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, pihaknya merasa tidak memiliki masalah dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), termasuk dengan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Maka dari itu, PKB tidak berencana untuk duduk bersama PBNU.

"Kita enggak pernah ada masalah. PKB itu tidak pernah merasa punya masalah dengan Gus Ipul, dengan Gus Yahya. Enggak pernah punya masalah. Lihat saja di bawah itu, struktur MWC, struktur PAC PKB, MWC NU, enggak pernah ada masalah. Apa yang mau didudukkan? Enggak pernah ada masalah," ujar Jazilul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Menurut Jazilul, yang mencari-cari masalah dengan PKB justru Gus Ipul.

Gus Ipul menjadi tokoh yang berencana membuat tim untuk merebut PKB dengan dalih partai tersebut mulai melenceng.

"Ini kan cari-cari masalah Gus Ipul ini. Cari-cari masalahlah menurut saya. Dan perlu saya ingatkan, warga Nahdlatul Ulama itu sudah cerdas melihat sepak terjang pemimpinnya. Apa itu tidak didengar? Apa itu tidak dibaca? Keluhan-keluhan dari para warga Nahdliyin. Itu kan banyak sekali. Masa budeg, masa enggak didengar," tutur dia.

Maka dari itu, Jazilul meminta PBNU untuk memberhentikan pengurus yang membuat kisruh antara PBNU dan PKB ini.

Dia menyebut, pengurus yang membuat pernyataan kisruh tidak menerapkan standar moral ulama, sehingga harus dipecat.

"Yang membuat kisruh itu berhentikan. Yang membuat kisruh, berhentikan. Karena tidak sesuai dengan standar moral al-sunnah wal-jama'ah. Tidak sesuai dengan standar moral ulama. Membuat pernyataan yang kisruh-kisruh," ujar Jazilul.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memiliki rencana untuk merebut kembali Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke PBNU yang dianggap sebagai pemilik sah PKB.

Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf menyebutkan bahwa PBNU berencana membentuk tim lima atau panitia khusus untuk merealisasikan wacana tersebut.

“PBNU sedang berdiskusi. Jika diperlukan, pembentukan tim lima akan segera dilakukan. Langkah ini setelah melihat pernyataan elite-elite PKB yang ahistoris. Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB,” kata Saifullah dalam keterangan tertulis, Jumat (26/7/2024).

Pria yang biasa disapa Gus Ipul ini menyampaikan bahwa tim lima yang sedang digagas ini akan menyerupai tim yang dibentuk oleh PBNU pada awal masa reformasi untuk mendirikan PKB.

Gus Ipul mengungkapkan alasan PBNU ingin merebut kembali PKB. Menurut dia, elite PKB saat ini banyak membuat pernyataan yang melenceng dari fatsun awal berdirinya PKB.

Bahkan, ia menuding ada upaya yang nyata dan sistematis yang dilakukan elite PKB untuk menjauhkan PKB dari struktural NU.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 menjadi bola liar setelah dipertanyakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf mencurigai bahwa pembentukan pansus ini disebabkan karena permasalahan pribadi antara dirinya dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Diketahui, partai pimpinan Cak Imin merupakan partai di parlemen yang paling vokal mendorong pembentukan Pansus Hak Angket Haji 2024.

Namun demikian, PKB pasang badan atas kecurigaan Yahya. PKB menyatakan pembentukan Pansus Hak Angket Haji 2024 sebagai upaya memperbaiki manajemen pelaksanaan haji.

Masalah pribadi

Yahya mencurigai bahwa pembentukan Pansus Hak Angket Haji 2024 di DPR RI karena ada masalah pribadi antara dirinya dengan Cak Imin.

Yahya merasa pembentukan Pansus Hak Angket Haji 2024 sebenarnya mengincar dirinya, namun dilakukan melalui Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang merupakan adik kandungnya.

Diketahui, dalam pelaksanaan haji tahun ini, Yaqut menjadi bulan-bulanan para anggota Pansus Hak Angket Haji 2024 karena pelaksanaan haji tahun ini dinilai sangat buruk.

"Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita Pansus Haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi, ini jangan-jangan, gitu lho," ujar Yahya dalam jumpa pers di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (28/7/2024).

Atas pembentukan tersebut, PBNU pun merasa kebingungan. Sebab, pembentukan Pansus Hak Angket Haji 2024 dinilai belum urgen.

Dalam pandangannya, Yahya menilai tidak ada masalah dari pelaksanaan ibadah haji tahun ini yang menjadi dasar dibentuknya Pansus Hak Angket Haji 2024.

Dia bahkan mempersilakan dibuat survei terkait kepuasan pelaksanaan haji tahun ini, yang responden surveinya adalah para jemaah yang merasakan ibadah haji secara langsung.

"Ya kami melihatnya enggak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini, dan masyarakat saya juga bisa melihat lagi. Kita kan punya jemaah yang berhaji, juga ada banyak orang yang bisa ditanyain ya, kalau perlu bikin survei ya. Sebetulnya enggak ada," jelas Yahya.

Karena itu, Yahya menduga pembentukan Pansus Hak Angket Haji 2024 sebenarnya bentuk kemarahan kepada PBNU, namun amarahnya dilakukan melalui Menag Yaqut.

"Makanya itu kami juga ini apa gara-gara marah kepada PBNU. Terus adik saya diincar apa bagaimana kan begitu sih pertanyaan. Kita enggak tahu kita lihat saja nanti bagaimana ya," imbuhnya.

PKB pasang badan

Setelah dikritik PBNU, PKB pun tak tinggal diam. PKB langsung pasang badan atas lontaran kritik PBNU terhadap pembentukan Pansus Hak Angket Haji 2024.

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKB Maman Imanulhaq membantah pembentukan Pansus Hak Angket Haji 2024 untuk menyerang PBNU.

Maman menjelaskan, pengguliran pansus hak angket ini murni dalam rangka perbaikan manajemen haji. Karena itu, pihaknya meminta PBNU tidak perlu ikut campur dalam urusan politik yang kini tengah bergulir di DPR.

Apalagi, kata anggota Pansus Hak Angket Haji 2024 ini, hak angket merupakan hak yang dimiliki DPR untuk melakukan penyelidikan atas dugaan penyelewengan kebijakan yang dinilai bertentangan dengan perundang-undangan.

"Urusan Angket Pansus Haji 2024 adalah urusan kerja DPR dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama," ujar Maman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Maman mengatakan, pengguliran pansus adalah cara konstitusional resmi yang dilindungi UU untuk menunjang kerja parlemen dalam melakukan pengawasan dan perbaikan kerja eksekutif.

Terlebih, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu, Pansus Hak Angket Haji 2024 telah disetujui oleh seluruh fraksi di Senayan.

"Pansus haji itu formal, resmi, dan konstitusif. Tidak ada urusan dengan pribadi-pribadi atau PBNU," ucapnya.

Maka dari itu, Maman menekankan, Pansus Hak Angket Haji 2024 dibuat untuk memastikan adanya peningkatan pelayanan haji ke depannya.

Sebaliknya, PBNU seharusnya berterima kasih atas adanya pansus ini. Sebab, warga NU pasti bakal merasakan perbaikan pelayanan haji.

Cak Imin salahkan Kemenag

Sementara, Cak Imin menegaskan bahwa pembentukan Pansus Hak Angket Haji 2024 sama sekali tidak ada hubungannya dengan PBNU dan PKB.

"Enggak ada urusannya dengan PKB atau PBNU, paham?!" ujar Cak Imin saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin.

Wakil Ketua DPR ini menjelaskan, pembentukan Pansus Hak Angket Haji 2024 berawal dari Komisi VIII DPR yang mengalami kemacetan rapat dengan Kementerian Agama (Kemenag) karena tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai.

Cak Imin lantas menyalahkan Kemenag yang tertutup terhadap DPR.

"Ketertutupan Kemenag membuat Komisi VIII bersepakat membongkar data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama penggunaan visa hak jemaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jemaah yang sudah antre berpuluh tahun," tuturnya.

Maka dari itu, Cak Imin menegaskan, Pansus Haji merupakan murni untuk mengurus penyelewengan proses pelaksanaan Haji 2024.

"Jadi ini murni urusan pekerjaan Komisi VIII yang meminta pansus angket haji. Fokus pada apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji," imbuh Cak Imin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merasa diserang secara tajam oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Walhasil, PBNU mengutus dua sesepuhnya untuk mendalami masalah dengan PKB ini.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan serangan dari PKB itu menjadi persoalan bagi PBNU.

Sebab, kata dia, PBNU merasa direndahkan dan disepelekan, sehingga mereka harus bergerak.

"Mereka (PKB) serang PBNU dengan serangan yang sangat tajam. Nah ini jadi persoalan bagi PBNU. Karena ini soal lembaga yang disepelekan, direndahkan, dan sebagainya. Dan PBNU sebagai kelembagaan perlu ambil sikap dan langkah-langkah terkait hal ini," ujar Gus Yahya dalam jumpa pers di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (28/7/2024).

Dalam kisruh antara PKB dan PBNU ini, PBNU menilai PKB kini hanya dimiliki oleh Cak Imin beserta keluarganya.

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) pun sempat menginisiasi rencana pembentukan tim panitia khusus (pansus) untuk merebut kembali PKB.

Gus Ipul merasa PKB saat ini sudah terlalu melenceng.

Meski demikian, rencana pembentukan pansus itu tak disetujui oleh Gus Yahya.

Utus 2 senior PBNU untuk dalami masalah dengan PKB

Alih-alih menyepakati rencana Gus Ipul membentuk pansus, Gus Yahya justru membantah pembentukan pansus untuk merebut PKB.

Yahya menyebut istilah pansus merupakan istilah dari Gus Ipul sendiri.

"Pertama, saya perlu klarifikasi ya, pansus itu kan usulannya sekjen, dan keputusannya bukan membentuk pansus, bukan. Nanti saya ulangi lagi, saya tegaskan lagi, bukan untuk pansus," kata Yahya.

Yahya menjelaskan, dalam rapat pleno PBNU pada Minggu (28/7/2024), PBNU telah memutuskan untuk memberi mandat kepada dua orang, yakni Wakil Rais Aam PBNU Anwar Iskandar dan Waketum PBNU Amin Said Husni.

Kedua pengurus itu ditugaskan melakukan pendalaman terkait masalah antara PBNU dan PKB ini.

Lalu, kedua orang itu akan memberikan rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang perlu diambil.

Yahya mengatakan, Anwar Iskandar dan Amin Said Husni akan berkomunikasi terus dengan dirinya selaku Ketum PBNU.

Yahya meyakini Anwar dan Amin sama-sama memahami betapa urgent-nya masalah ini, sehingga perlu cepat diselesaikan.

"Yang penting sekarang bahwa mandat sudah diberikan penuh kepada Kiai Anwar Iskandar dan Kiai Amin Said Husni untuk melakukan pendalaman terhadap masalah-masalah ini," tuturnya.

PBNU tolak klaim eksklusif PKB terhadap NU

Selain itu, Yahya menjelaskan, PBNU menolak klaim eksklusif PKB terhadap Nahdlatul Ulama (NU).

Dia mengakui banyak warga NU yang menjadi konstituen PKB. Akan tetapi, banyak pula warga NU yang tersebar di partai lain.

"Maka yang kami tolak adalah klaim eksklusif PKB terhadap NU. Itu yang kami enggak bisa, enggak bisa, ya nanti gimana warga yang ada di Golkar, Gerindra, dan lain-lain, itu warga NU juga. Masa mau enggak kita akui? Kan kita enggak bisa paksa juga mereka untuk ikut PKB gitu," kata Yahya.

"Jadi PKB tidak punya klaim eksklusif atas NU gitu. Sehingga ya enggak bisa juga misalnya PKB menyalah-nyalahkan keputusan kelembagaan yang dibuat oleh NU," sambungnya.

Yahya mengingatkan PKB didirikan oleh struktur PBNU yang resmi beserta surat keputusannya.

Dia mengaku belum tahu apakah PBNU ingin mengembalikan PKB ke organ NU atau tidak.

"Apakah nanti mau dikembalikan jadi organnya NU misalnya ya, kita belum tahu gitu soal aspirasi. Soal komunikasi dan lain sebagainya toh ya, ini masih sangat awal sekali, kita lihat nanti gitu," kata Yahya.

PBNU ogah lepas PKB, tapi...

Sementara itu, Gus Yahya mengakui PBNU tidak ingin lepas tangan dari PKB.

Pasalnya, kata dia, NU tidak bisa hanya dianggap untuk PKB. Yahya mencontohkan banyak warga NU yang tersebar di partai lain, bukan hanya PKB saja.

"PKB itu tidak bisa NU hanya untuk PKB saja, itu tidak bisa. Seringkali saya singgung di mana-mana bahwa warga NU yang menjadi konstituen PKB itu tidak sampai 20 persen. Sementara yang lain-lain tersebar di partai yang lain," kata Yahya.

"Nah maka NU juga harus berpikir tentang hubungan dengan semua kekuatan politik yang ada, bukan hanya PKB. Ini tidak berarti NU tidak mau berurusan dengan PKB. Atau NU berlepas diri dari PKB, tidak. Tapi NU tidak mau hanya urusi PKB saja. Prinsip dasarnya seperti itu," sambungnya.

PKB masih bungkam

Terkait isu perebutan PKB oleh PBNU ini, para elite PKB masih memilih untuk diam.

Kompas.com telah menghubungi beberapa petinggi PKB, termasuk Cak Imin. Namun, Cak Imin menolak mengomentari isu perebutan PKB ini.

Elite PKB lain yang awak media coba hubungi bahkan berdalih dirinya tidak tahu apa-apa terkait kisruh PBNU vs PKB ini.

Kendati begitu, beberapa hari lalu, ketika isu ini mencuat, Cak Imin telah menegaskan bahwa partai yang dia pimpin didirikan bukan hanya untuk kelompok NU.

Cak Imin menyebut PKB didirikan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan pendiri lainnya untuk seluruh bangsa Indonesia.

"Jadi bukan untuk NU pribadi, tapi seluruh bangsa Indonesia, tapi untuk berkibarnya Merah Putih, bagi kejayaan Indonesia," kata Cak Imin dalam keterangan tertulis, Jumat (26/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf membantah pihaknya membentuk panitia khusus (pansus) untuk merebut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Yahya menyebut istilah pansus merupakan istilah Sekjen PBNU Saifullah Yusuf.

"Pertama, saya perlu klarifikasi ya, pansus itu kan usulannya sekjen, dan keputusannya bukan membentuk pansus, bukan. Nanti saya ulangi lagi, saya tegaskan lagi, bukan untuk pansus," ujar Yahya dalam jumpa pers di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (28/7/2024).

Yahya menjelaskan, dalam rapat pleno PBNU hari ini, yang diputuskan adalah mereka memberi mandat kepada dua orang, yakni Wakil Rais Aam PBNU Anwar Iskandar dan Waketum PBNU Amin Said Husni.

Yahya menyebut Anwar Iskandar dan Amin Said Husni akan melakukan pendalaman terkait masalah antara PBNU dan PKB ini.

Lalu, kedua orang itu akan memberikan rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang perlu diambil.

Yahya mengatakan Anwar Iskandar dan Amin Said Husni akan berkomunikasi terus dengan dirinya selaku Ketum PBNU.

Yahya meyakini Anwar dan Amin sama-sama memahami betapa urgent-nya masalah ini, sehingga perlu cepat diselesaikan.

"Yang penting sekarang bahwa mandat sudah diberikan penuh kepada Kiai Anwar Iskandar dan Kiai Amin Said Husni untuk melakukan pendalaman terhadap masalah-masalah ini," tuturnya.

Kemudian, Yahya menjelaskan PBNU menolak klaim eksklusif PKB terhadap Nahdlatul Ulama (NU).

Dia mengakui banyak warga NU yang menjadi konstituen PKB. Akan tetapi, banyak pula warga NU yang tersebar di partai lain.

"Maka yang kami tolak adalah klaim eksklusif PKB terhadap NU. Itu yang kami enggak bisa, enggak bisa, ya nanti gimana warga yang ada di Golkar, Gerindra, dan lain-lain, itu warga NU juga. Masa mau enggak kita akui? Kan kita enggak bisa paksa juga mereka untuk ikut PKB gitu," kata Yahya.

"Jadi PKB tidak punya klaim eksklusif atas NU gitu. Sehingga ya enggak bisa juga misalnya PKB menyalah-nyalahkan keputusan kelembagaan yang dibuat oleh NU," sambungnya.

Sementara itu, Yahya mengingatkan PKB didirikan oleh struktur PBNU yang resmi beserta surat keputusannya.

Dia mengaku belum tahu apakah PBNU ingin mengembalikan PKB ke organ NU atau tidak.

"Apakah nanti mau dikembalikan jadi organnya NU misalnya ya, kita belum tahu gitu soal aspirasi. Soal komunikasi dan lain sebagainya toh ya, ini masih sangat awal sekali, kita lihat nanti gitu," kata Yahya.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memiliki rencana untuk merebut kembali Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke PBNU yang dianggap sebagai pemilik sah PKB.

Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf menyebutkan bahwa PBNU berencana membentuk tim lima atau panitia khusus untuk merealisasikan wacana tersebut.

“PBNU sedang berdiskusi. Jika diperlukan, pembentukan tim lima akan segera dilakukan. Langkah ini setelah melihat pernyataan elite-elite PKB yang ahistoris. Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB,” kata Saifullah dalam keterangan tertulis, Jumat (26/7/2024).

Gus Ipul, sapaan akrabnnya, menjelaskan bahwa tim lima yang sedang digagas ini akan menyerupai tim yang dibentuk oleh PBNU pada awal masa reformasi untuk mendirikan PKB.

Gus Ipul mengungkapkan alasan PBNU ingin merebut kembali PKB. Menurut dia, elite PKB saat ini banyak membuat pernyataan yang melenceng dari fatsun awal berdirinya PKB.

Bahkan, ia menuding ada upaya yang nyata dan sistematis yang dilakukan elite PKB untuk menjauhkan PKB dari struktural NU.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Suleman Tanjung menegaskan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) didirikan untuk bangsa, bukan untuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan keluarganya.

Hal tersebut Suleman sampaikan dalam rapat pleno PBNU di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (27/7/2024).

Mulanya, rapat pleno ini diwarnai dengan pembicaraan informal tentang rencana pembentukan panitia khusus (pansus) atau tim 5 tentang PKB.

Dia mengatakan, para pengurus PBNU menginginkan segera membentuk pansus tentang PKB.

Mereka berpandangan telah ada gejala pembelokan sejarah PKB yang dilakukan segelintir elite PKB.

Lalu, kata Suleman, PKB dinilai telah melenceng dari tujuan awal pendirian dan hanya dikuasai oleh segelintir elite dan keluarga Cak Imin.

“Para peserta rapat pleno dalam pembicaraan informal umumnya sepakat PBNU menginginkan agar PBNU menyikapi perilaku dan pernyataan elite-elite PKB. Besok (hari ini) saat penutupan pleno insyaallah akan diumumkan tentang Pansus PKB ini,” ujar Suleman dalam keterangannya, Minggu (28/7/2024).

Suleman menegaskan, pembentukan Pansus PKB ini semata-mata hanya untuk mengembalikan PKB ke rumah aslinya, yaitu NU.

Dia menyebut PBNU melihat elite PKB saat ini membelokkan PKB dari NU.

“PBNU melihat ada upaya dari segelintir elite PKB yang ingin membelokkan sejarah dan ingin menjauhkan PKB dari NU. Banyak kita dengar elite PKB ngomong bahwa PKB bukan milik NU tapi milik bangsa,” tuturnya.

“Memang PKB ini milik bangsa karena PKB didirikan oleh PBNU untuk bangsa bukan untuk Muhaimin dan segelintir elite serta keluarganya,” sambung Suleman.

Sementara itu, Suleman menambahkan, pembentukan pansus ini khusus untuk elite PKB, sehingga para kader PKB di bawah diminta tetap tenang.

“Ingat ya, ini khusus penyikapan terhadap elite PKB,” imbuhnya.