Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diingatkan untuk tunduk pada proses hukum. Salah satunya menghadapi gugatan praperadilan.

Hal itu disampaikan anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menanggapi sikap KPK yang kerap mangkir dari sidang gugatan praperadilan. Menurut dia, praperadilan merupakan instrumen hukum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Acara Hukum Pidana (KUHAP).

"Praperadilan itu instrumen hukum yang disediakan undang-undang (UU) untuk melakukan koreksi atas proses penyidikan oleh penyidik agar jangan melanggar due process of law yang sudah ditentukan KUHAP," kata Hinca melalui keterangan tertulis, Selasa, 10 September 2024.
Politikus Partai Demokrat itu menekankan praperadilan merupakan salah satu hak tersangka yang dilindungi aturan perundang-undangan. KPK seharusnya menghormati hak tersangka itu dengan hadir dan bertarung membeberkan dalil atas penetapan tersangkanya.

"Pengadilan menjadi tempat terhormat untuk menguji tahapan demi tahapan yang bersifat administratif yang tak boleh diabaikan sebaliknya harus teratur dan ditaati dengan presisi," ungkap dia.

Baca juga: Mengenal Sidang Praperadilan: Pengertian, Syarat, Tahapan, hingga Proses Pemeriksaannya

Menurut Hinca, tak ada alasan KPK tak menghadiri praperadilan. Sebab, waktu penyelenggaraan praperadilan dengan singkat karena hanya pengujian proses administratif penetapan status tersangka.

"Karena itu, jika hakim praperadilan sudah menetapkan jadwal sidang dan memanggil penyidik agar hadir pada waktunya wajib lah semua pihak hadir di persidangan. Saya kira KPK harus memenuhi kewajibannya untuk hadir di persidangan membuktikan tindakan yang diambilnya sah," sebut dia.

Sebelumnya, KPK menetapkan empat pihak berinisial A, HMAC, MYH, dan IP sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di PT ASDP (Persero). Kasus ini terkait proses kerja sama usaha dan akuisisi PT jembatan Nusantara oleh PT ASDP pada 2019-2022.

Atas penetapan itu, keempat tersangka mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Namun dalam perjalan sidang gugatan, KPK justru tidak pernah hadir dalam sidang gugatan praperadilan tersebut.

(ABK)

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menghadiri rapat pleno Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Rapat digelar di Gedung MUI, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Juli 2024.

Pantaun Medcom.id, Ma'ruf tiba di lokasi pada pukul 10.13 WIB. Wapres tampak menggunakan kemeja lengan panjang berwarna putih dan peci hitam.

"Assalamualaikum," sapa Ma'ruf kepada peserta rapat pleno.
"Wa'alaikumussalam," jawab peserta rapat.

Ma'ruf langsung duduk di bangku yang telah disediakan. Kehadiran Ma'ruf juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI.

Baca juga: Wapres Sebut Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Zakat Masih Rendah

Wakil Ketua Wantim MUI, Zainut Tauhid Saadi mengatakan ada tiga topik yang bakal dibahas dalam rapat pleno. Yaitu, masalah keorganisasian, program kerja ke depan, dan kondisi keuangan.

"Mudah-mudahan rapat kita bisa berjalan dengan lancar," kata Zainut saat membuka rapat.

Zainut kemudian mempersilahkan Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Suhud untuk menyampaikan laporan kerja. Kemudian akan disusul arahan dari Ketua Wantim MUI Ma'ruf Amin.

Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla tampak menghadiri rapat pleno Wantim MUI. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) hadir di lokasi pada pukul 10.34 WIB.

Ia sempat melaimbaikan tangan ke arah awak media. Ia merespon saat ditanya kondisi kesehatannya.

"Sehat," pungkas JK.

(ABK)