Kedekatan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut sudah tak diragukan lagi. Keduanya sering bersama di beberapa kunjungan kerja yang dilakukan Jokowi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai Prabowo dan Jokowi merupakan pemimpin yang kompak. Menurutnya tidak ada orang yang dapat memisahkan keduanya

"Saya ingin mengatakan satu hal, bapak Presiden Jokowi dengan Pak Presiden Prabowo itu kompak. Nggak ada satu orang pun yang dapat memisahkan hubungan mereka," kata Bahlil ditemui di Hotel Kempinski semalam, ditulis Jumat (11/10/2024).

Bahlil menyebut Jokowi dan Prabowo merupakan pemimpin yang memiliki visi dan misi yang sama untuk kesejahteraan dan kedaulatan negara.

"Pak Prabowo dengan Pak Jokowi adalah satu kesatuan yang mementingkan negara," jelasnya.

Kemudian, saat ditanya apakah Jokowi akan menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada era Pemerintahan Prabowo Subianto, Bahlil enggan berkomentar.

"Waallahualam, waallahualam," pungkasnya.

Simak Video Jokowi-Prabowo Makan Bareng: Dari Ngobrolin Bakso hingga Negara

[Gambas:Video 20detik]

DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia. Ada beberapa poin yang berubah di dalam revisi undang-undang tersebut.

Di antaranya jabatan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia dapat dijabat secara bergantian hingga jumlah anggota yang tak terbatas.

Apakah Presiden Jokowi akan dimasukkan ke dalam Wantimpres di dalam pemerintahan Prabowo-Gibran?

"Urusan itu urusan pemerintahan baru," kata Jokowi kepada wartawan usai meresmikan injeksi bauksit perdana Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) yang berlokasi di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa (24/9).

Eks Wali Kota Solo ini enggan berkomentar lebih jauh mengenai revisi undang-undang Wantimpres.

"Saya enggak mau komentar," ucap dia.

Saat ditanyai apakah dirinya sempat membahas mengenai RUU tersebut saat bertemu dengan presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jokowi mengaku tidak.

"Ndak, ndak ,ndak," terangnya.

DPR RI menyetujui Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna ke-VII, masa sidang I tahun 2024-2025, Kamis (19/9).

Ketua Badan Legislatif Wihadi Wiyanto menjelaskan beberapa perubahan dalam RUU ini dari UU yang berlaku sebelumnya.

Di antaranya jabatan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia dapat dijabat secara bergantian, hingga jumlah anggota yang tak terbatas.

Wihadi menyebutkan usulan untuk mengubah Pasal 8G tentang syarat menjadi anggota Wantimpres bagi terpidana di bawah 5 tahun yang sebelumnya sudah disepakati di tingkat I menjadi tidak pernah dijatuhi pidana.

Pimpinan rapat paripurna DPR RI, Lodewijk F Paulus pun menerima usulan perubahan itu dan mengembalikannya kepada forum.

“Rapat paripurna merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR RI maka kami meminta persetujuan fraksi fraksi terhadap usulan penyempurnaan rumusan Pasal 8G Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden apakah dapat disetujui?” tanya Lodewijk.

“Setuju,” jawab seluruh peserta rapat paripurna setelah itu Lodewijk pun mengetuk palu sidang tanda pengambilan keputusan.

DPR RI dan Pemerintah telah menyepakati pengesahan dua perubahan undang-undang, yakni Kementerian Negara dan Wantimpres. Hal tersebut disepakati dalam Rapat Paripurna di DPR RI, Kamis (19/9).

Rapat paripurna hanya dihadiri 48 orang dari 570 wakil rakyat.

“Kami menanyakan kepada seluruh anggota dewan penyempurnaan rumusan sebagaimana tersebut di atas apakah dapat disetujui?” tanya pimpinan rapat Lodewijk F Paulus kepada seluruh peserta rapat.

“Setuju!” jawab seluruh peserta rapat. Setelah itu Lodewijk mengetuk palu sidang tanda pengambilan keputusan.

Kemudian Lodewijk bertanya sekali lagi kepada seluruh fraksi.

“Selanjutnya kami menanyakan kepada fraksi fraksi apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan penyempurnaan rumusan sebagaimana di atas dapat di disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya politikus Golkar ini.

Seluruh fraksi pun menjawab sepakat.

Sekilas UU Kementerian Negara

UU Kementerian Negara mencakup beberapa hal penting yang melandasi presiden terpilih Prabowo Subianto dalam mengatur kabinetnya.

Ada beberapa pasal yang menjadi sorotan yakni aturan mengenai jumlah menteri yang sebelumnya dibatasi sebanyak 34 orang menjadi tidak terbatas.

Secara garis besar, berikut adalah enam perubahan dalam UU Kementerian Negara:

Sekilas UU Wantimpres

Dalam paparannya, Ketua Badan Legislatif Wihadi Wiyanto menjelaskan beberapa perubahan dalam RUU ini dari UU yang berlaku sebelumnya.

Di antaranya jabatan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia dapat dijabat secara bergantian, hingga jumlah anggota yang tak terbatas.

Wihadi lalu juga menyebutkan usulan untuk mengubah Pasal 8G tentang syarat menjadi anggota Wantimpres bagi terpidana di bawah 5 tahun yang sebelumnya sudah disepakati di tingkat I menjadi tidak pernah dijatuhi pidana.

Berikut selengkapnya isi UU Wantimpres:

Denny Indrayana Sebut UU Kementerian Negara dan Wantimpres Rentan Dibatalkan MK

Guru Besar Hukum Tata Negara sekaligus Senior Partner INTEGRITY Law Firm, Denny Indrayana, punya catatan soal dua UU ini. Menurutnya, dua produk hukum ini sangat rentan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Meskipun sekilas menguatkan prinsip hak prerogatif presiden dalam menyusun kabinet, serta kelembagaan wantimpres, kedua RUU tersebut paling tidak mempunyai empat cacat, sehingga rentan dibatalkan di Mahkamah Konstitusi," kata Denny dalam keterangannya.

Berikut empat cacat menurut Denny:

DPR RI dan Pemerintah telah menyepakati pengesahan dua perubahan undang-undang, yakni Kementerian Negara dan Wantimpres. Hal tersebut disepakati dalam Rapat Paripurna di DPR RI, Kamis (19/9).

Guru Besar Hukum Tata Negara sekaligus Senior Partner INTEGRITY Law Firm, Denny Indrayana, punya catatan soal dua UU ini. Menurutnya, dua produk hukum ini sangat rentan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Meskipun sekilas menguatkan prinsip hak prerogatif presiden dalam menyusun kabinet, serta kelembagaan wantimpres, kedua RUU tersebut paling tidak mempunyai empat cacat, sehingga rentan dibatalkan di Mahkamah Konstitusi," kata Denny dalam keterangannya.

Berikut empat cacat menurut Denny:

"Karena empat cacat fundamental di atas, setelah diundangkan, kedua RUU tersebut layak diajukan uji formil dan materiil ke MK, dan terbuka peluang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi," pungkasnya.

UU Kementerian Negara mencakup beberapa hal penting yang melandasi presiden terpilih Prabowo Subianto dalam mengatur kabinetnya nanti.

Ada beberapa pasal yang menjadi sorotan yakni aturan mengenai jumlah menteri yang sebelumnya dibatasi sebanyak 34 orang menjadi tidak terbatas.

Secara garis besar, berikut adalah enam perubahan dalam UU Kementerian Negara:

Sementara, terkait UU Wantimpres, di antaranya perubahan nomenklatur dari Wantimpres saja menjadi Wantimpres Republik Indonesia.

Lalu, aturan bahwa jumlah anggota Wantimpres kini menjadi tidak terbatas hingga jabatan ketua wantimpres yang bisa digilir sesuai dengan wewenang presiden.

DPR menyepakati untuk menghapus pasal yang mengatur terpidana hukuman penjara di bawah 5 tahun bisa menjadi Dewan Pertimbangan Presiden RI saat pembahasan di tingkat II, rapat paripurna DPR RI, Kamis (19/9).

Usulan perubahan ini disampaikan oleh Ketua Badan Legislatif DPR RI, Wihadi Wiyanto, saat membacakan laporan perumusan RUU Wantimpres.

“Perlu kami sampaikan bahwa setelah RUU disampaikan kepada pimpinan DPR, badan legislasi menerima usulan penyempurnaan terhadap ketentuan Pasal 8 huruf G (pasal yang membahas soal syarat terpidana menjadi Wantimpres),” kata Wihadi dalam rapat paripurna.

Sebelumnya dalam rumusan RUU Wantimpres Pasal 8 huruf G yang disepakati di tingkat pertama berbunyi: tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Diusulkan untuk diubah menjadi : tidak pernah diancam atau dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Setelah itu, pimpinan rapat paripurna Lodewijk F Paulus pun menerima usulan itu dan mengembalikannya kepada forum rapat.

“Rapat paripurna merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR RI maka kami meminta persetujuan fraksi fraksi terhadap usulan penyempurnaan rumusan pasal 8G rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden apakah dapat disetujui,” tanya Lodewijk.

Seluruh peserta rapat pun setuju, Lodewijk pun mengetok palu sidang tanda pengambilan keputusan perubahan pasal tersebut.

Setelah itu Lodewijk kembali bertanya kepada forum apakah DPR sepakat untuk mengesahkan seluruh RUU Wantimpres menjadi undang-undang.

“Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 2006 tentang dewan pertimbangan presiden dengan menyempurnakan putusan sebagai di atas apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Lodewijk seluruh peserta yang hadir pun sepakat.

RUU Wantimpres kini sudah sah menjadi undang-undang dan berlaku di pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI, Wihadi Wiyanto, mengatakan bahwa RUU Kementerian Negara dan RUU Wantimpres bakal disahkan dalam rapat paripurna terdekat — rapat paripurna biasa dilakukan pada hari Selasa atau Kamis.

Jika melihat jadwal terdekat, rapat paripurna bakal digelar pada Kamis (19/9). Pembahasan kedua RUU ini berlangsung cepat.

“Sudah sudah rapim sudah Bamus (Badan Musyawarah). (Kamis) iya, iya [disahkan],” kata Wihadi saat ditemui di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/9).

Meski sudah melalui pengesahan tingkat 1 di Baleg DPR RI, nyatanya masih ada beberapa pasal yang menjadi pembahasan hingga saat ini.

Yakni syarat batas maksimal hukuman pidana 5 tahun untuk anggota wantimpres yang dinyatakan oleh pimpinan DPR bakal didrop.

Wihadi mengatakan bahwa pembahasan pasal ini kemungkinan akan terjadi saat pembahasan tingkat paripurna Kamis mendatang.

“Ya, ini kan ada saat ada pembahasan besok pengesahan ke paripurna, masih diberikan kesempatan untuk dibawa ke paripurna, kan. Dan nanti di paripurnalah adanya suatu perubahan yang minta persetujuan daripada anggota, kan, gitu,” kata politikus Gerindra ini.

Sedangkan dalam RUU Kementerian Negara dibahas mekanisme dan aturan yang bakal menjadi pedoman bagi presiden terpilih, Prabowo Subianto, menentukan para pembantunya.

Dalam RUU ini, dibahas beberapa perubahan aturan tentang kabinet menteri, salah satunya kebebasan presiden untuk menentukan berapa jumlah menterinya tanpa batasan apa pun.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pasal yang menyebutkan terpidana hukuman penjara di bawah 5 tahun bisa menjadi Dewan Pertimbangan Presiden RI sudah dicoret dari RUU.

“Ya mungkin hal-hal seperti itu rasanya sudah dicoret itu, sudah dicoret itu, sudah dicoret itu, sudah didrop itu, nggak ada,” kata Dasco saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9).

Padahal, pasal tersebut sudah disepakati saat rapat pleno antara Badan Legislatif DPR RI dan pemerintah, Selasa (10/9).

Aturan ini merupakan usulan pemerintah. Dalam DIM 32 perihal perubahan substansi, pemerintah mengusulkan bunyi pasal yang awalnya berbunyi tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diubah menjadi:

“Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,” demikian bunyi pasal yang diusulkan yang kemudian disepakati.

RUU ini memang belum disahkan di tingkat paripurna untuk ditetapkan menjadi undang-undang yang berlaku.

Presiden Jokowi menegaskan dirinya ingin kembali ke Solo, Jawa Tengah, usai tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI.

Hal itu ditegaskan Jokowi menanggapi dirinya yang dianggap cocok oleh Ketua Umum ProJo Budi Arie Setiadi untuk menjadi Dewan Pertimbangan Presiden pada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Budi menganggap Jokowi layak menjadi Wantimpres dan masih terlalu muda untuk pensiun pada usia 63.Tetapi Jokowi menegaskan niatnya sedari awal untuk kembali ke Solo.

"Saya mau pulang ke Solo," kata Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis (12/9).

Diketahui Jokowi akan habis masa jabatan pada 20 Oktober 2024. Pada tanggal yang sama, Prabowo Subianto bakal dilantik menjadi Presiden RI.

Sementara itu Jokowi kembali menegaskan dirinya akan pulang ke Solo.

"Pulang ke Solo tanggal 20 nanti pulang ke Solo," ujarnya.

Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah telah merampungkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dua revisi Undang-Undang sebelum berakhirnya masa jabatan pemerintahan saat ini. Dua RUU itu adalah Undang-Undang (UU) Kementerian Negara dan Dewan Pertimbangan Presiden.

“Ada tiga RUU sekarang yang memang saya kejar menyangkut proses penyelesaian DIM-nya dan dua RUU DIM-nya sudah selesai, yakni RUU Kementerian negara sudah ada di DPR sekarang DIM-nya. Kemudian kemarin itu tentang Dewan Pertimbangan Presiden,” kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/9).

Selain itu, Supratman mengatakan bahwa isi dari revisi Undang-Undang Kementerian Negara itu tidak akan jauh berbeda dengan pembahasan di Baleg (Badan Legislasi) DPR yang pada intinya jumlah kementerian akan disesuaikan dengan kebutuhan Presiden.

“Pada prinsipnya, kurang lebih sama, mungkin nanti ada hal-hal yang sifatnya teknis, dengan mempertimbangkan anggaran, dan lain sebagainya,” ujarnya.

“Termasuk di Wantimpres juga jadi ada DIM penjelasan untuk ditambahkan sehingga di penjelasan itu ada pembatasan berapa jumlahnya,” tutup dia.

Sementara itu, satu RUU yang sedang dikejar oleh pemerintah yakni RUU Keimigrasian.

Sebelumnya, DPR telah menyetujui dua rancangan UU tersebut agar dibahas di Baleg. Hal tersebut disepakati dalam sidang paripurna DPR yang digelar Selasa (3/9).

“Berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus 27 Mei yang memutuskan menugaskan badan legislasi DPR untuk membahas RUU tentang perubahan UU 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara,” kata Dasco di ruang sidang paripurna DPR Senayan, Jakarta.

Badan Legislasi (Baleg) DPR akan tetap membahas RUU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Ketua Baleg, Wihadi Wiyanto mengatakan bahwa pihaknya telah menerima Surpres (surat presiden) terkait RUU tersebut.

“Perubahan atas Undang-undang 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (DPA) ini masih menunggu DIM (daftar inventaris masalah) dari pemerintah tapi surpresnya sudah ada,” kata ketua Baleg Wihadi Wiyanto di kawasan DPR Senayan, Jakarta, Senin (26/8).

Meski begitu, Wihadi mengatakan bahwa pengubahan nomenklatur Wantimpres jadi DPA ini masih menunggu kajian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN/RB).

Selain RUU tersebut, Wihadi mengatakan dalam waktu dekat Baleg juga akan membahas RUU nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

“RUU Ombudsman RI yang disertai DIM dari pemerintah, jadi ini sudah ada DIM-nya,” tuturnya.

"Jadi dua undang-undang itu yang dalam waktu dekat ini sudah siap untuk kita bahas," sambungnya.

Sebelumnya, Baleg sepakat membatalkan pembahasan revisi Undang-undang TNI/Polri. Wihadi mengatakan bahwa RUU tersebut akan dibatalkan dan diserahkan untuk periode berikutnya.

“Hari ini Baleg memutuskan akan menunda atau membatalkan pembahasan UU TNI/Polri, ya. Dan nanti kita akan sampaikan bahwa ini nanti akan dilanjutkan untuk DPR yang berikutnya,” kata Wihadi.

Wihadi tak menjelaskan alasan dibatalkannya RUU tersebut. Namun, kata dia, urgensi revisi UU tersebut akan dibahas di periode berikutnya.

“Kalau kita melihat kan nanti periode berikutnya yang akan, ini terkait dengan masalah carry over juga kan. Jadi urgensinya nanti kita lihat,” ujar dia.

DPR telah mengesahkan RUU Kementerian Negara dan RUU Wantimpres sebagai RUU inisiatif. Langkah selanjutnya adalah membahas kedua RUU itu bersama pemerintah.

Pembahasan kedua RUU itu menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah.

Mensesneg Pratikno mengaku belum tahu perkembangan pembahasan RUU Kementerian Negera dan Wantimpres.

"Waduh saya cek, ya. Saya cek, ya. Saya kurang mengikuti detail di situ. Saya cek, saya cek," kata Pratikno di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (1/8).

Pratikno mengatakan, pembahasan dari sisi pemerintah akan dilakukan oleh KemenPANRB dan Kementerian Keuangan.

"Jadi isu kelembagaan pemerintahan adalah 'tankernya' adalah ada di Kementerian PANRB kemudian diimplikasi anggarannya tentu saja dibahas di Kementerian Keuangan," jelasnya.

Meski demikian, Pratikno belum memantau lebih lanjut perkembangan pembahasan kedua RUU itu.

"Tapi saya tidak belum cek detail bagaimana progresnya sampai sekarang," pungkasnya.

DPR RI menyetujui draf revisi UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Salah satu aturan yang dimuat dalam draf adalah syarat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Nama Wantimpres akan diubah menjadi DPA. Dalam pasal 1 draf RUU, tugas DPA yakni memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Syarat menjadi anggota DPA tercantum dalam pasal 8. Di sana ada 7 syarat secara umum.

Sedangkan Revisi UU 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juga masih dibahas di DPR. Ada 2 pasal utama yang direvisi dalam undang-undang ini.

Pertama, pasal 10 yang mengatur soal posisi wakil menteri dan kedua Pasal 15, yang berisi soal jumlah kementerian. Dalam revisi itu, jumlah kementerian dihapus dan diserahkan ke presiden.

RUU Kementerian Negara ini bertepatan dengan wacana Prabowo-Gibran menambah kementerian pada pemerintahannya ke depan. Ini dinilai untuk mengakomodir rencana itu.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengomentari Revisi Undang-undang (RUU) Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Dalam RUU tersebut, Wantimpres akan berubah nama menjadi Dewan Pertimbangan Agung.

Hasto mengaku, partainya sepakat dengan pendapat para pakar dan juga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), bahwa hal ini bukan sekadar perubahan nama.

"Kami sependapat dengan pendapat para pakar, termasuk Pak Jusuf Kalla bahwa ini bukan sekadar nama," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (20/7).

"Ketika menggunakan nama Dewan Pertimbangan Agung, itu seluruh memori kolektif kita terhadap lembaga tersebut harus dilakukan melalui amandemen konstitusi," tambahnya.

Hasto berpendapat, Dewan Pertimbangan Agung bukan hanya tempat untuk memberikan jabatan bagi seseorang. Melainkan mempunyai tugas krusial, yakni memberikan pertimbangan bagi presiden.

"Apa lagi sifatnya yang agung, sehingga ada implikasi pada tata pemerintahan negara ketika hal tersebut harus menggunakan nama seperti itu," ujarnya.

Untuk itu, Hasto berharap kritik yang disampaikan terkait RUU Wantimpres ini bisa didengar oleh para penyusun Undang-Undang.

"Jangan sampai fenomena-fenomena autocratic legalism itu dibiarkan terjadi," pungkasnya.

Sebelumnya, Jusuf Kalla telah angkat bicara terkait munculnya isu Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihidupkan kembali. Menurutnya, itu tak perlu.

"Kan, ada Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) pengganti Dewan Pertimbangan Agung, masa ada dua," kata JK saat ditemui wartawan usai menjadi saksi meringankan untuk Karen Agustiawan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).

JK menilai, Wantimpres sudah cukup untuk memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden.

"Memang begitu," kata JK saat ditanya apakah Wantimpres dinilai sudah cukup tanpa adanya DPA.