JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) menyatakan, PMI telah mengirim bantuan untuk korban erupsi gunung Lewotobi Laki-laki.

Bantuan yang telah disalurkan sejak hari pertama terjadinya erupsi Gunung di wilayah Flores itu diberikan melalui PMI Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Sejak hari pertama meletusnya gunung itu (gunung Lewotobi Laki-laki), PMI telah memberikan bantuan melalui PMI NTT," kata JK dalam keterangan tertulis, Minggu, (10/11/2024).

"Sampai sekarang, PMI terus memberikan pelayanan sebagaimana layaknya dalam tugas-tugas kemanusiaan," ucap Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 ini.

Namun demikian, JK tidak merinci bantuan apa saja yang disalurkan oleh PMI. Tetapi, JK menyebutkan bahwa bantuan yang diberikan meliputi kebutuhan untuk kesehatan dan keperluan hidup sehari-hari.

"Ada berupa bantaun kesehatan, untuk packing keperluan sehari-hari, ada selimut, makanan dan lainnya," sebut JK.

Untuk diketahui, bantuan untuk membantu para korban bencana alam di Kabupaten Flores Timur itu dikirim melalui jalur laut, dengan perjalanan sehari semalam.

Ketua PMI Provinsi NTT, Josef Nae Soi, mengatakan, pasca kejadian, PMI langsung melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan PMI Kabupaten Flores Timur dan Maumere-Sikka.

"Dengan kesigapan PMI maka teman-teman PMI Larantuka dan Maumere langsung membantu para korban erupsi gunung Lewotobi Laki-laki," sebut Josef Nae Soi.

Informasi yang dihimpun, barang-barang yang dikirim ke Flores Timur berupa masker, Hygine kit yang berisi barang-barang seperti sabun, pasta gigi, sikat gigi, handuk dan barang-barang lainnya.

Selain itu, matras alas tidur, selimut lurik, kelambu, terpal dan sepatu bot.

PMI NTT juga membantu satu mobil pikap, mobil ambulance dan mobil tangki air.

Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada jasa-jasa dari 7 mantan presiden Indonesia sebelum dirinya. Hal ini diungkapkan Prabowo pada pidato kenegaraan pertamanya saat dilantik jadi presiden.

Salah satunya adalah ucapan terima kasih kepada Megawati Soekarnoputri selaku Presiden ke-5 yang berhasil menyelesaikan masalah krisis ekonomi. Menurutnya, di era Megawati banyak sekali perusahaan yang hancur bisa diperbaiki dan diselamatkan.

"Kita berterima kasih kepada presiden Megawati yang menyelesaikan masalah ekonomi akibat crash tahun 98 harus di akui di bawah pemerintahan Megawati masalah perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan," ujar Prabowo dalam pidatonya di Gedung MPR/DPR, Minggu (20/10/2024).

Ucapan terima kasih juga diungkapkan Prabowo untuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku presiden ke-6 yang juga memimpin Indonesia saat krisis ekonomi terjadi.

"Kita harus berterima kepada SBY, yang memimpin Indonesia di saat krisis yang sangat berat. Beliau juga menghadapi tsunami dan menyelesaikan bersama wakil Presiden Jusuf Kalla. Menyelesaikan pertikaian di Aceh yang sudah berjalan begitu lama ini prestasi yang harus kita akui," ungkap Prabowo.

Prabowo mengungkapkan terima kasihnya juga kepada Soekarno sebagai presiden pertama sekaligus proklamator yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Dia mengucapkan terima kasih kepada Presiden ke-2 Soeharto yang disebut berhasil mengamankan ideologi Pancasila dan meletakkan dasar bagi Indonesia yang modern. Kemudian terima kasih juga diungkapkan Prabowo untuk Presiden BJ Habibie yang membuat Indonesia berhasil meraih ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ucapan terima kasih juga diberikan Prabowo kepada Presiden Abdurahman Wahid alias Gus Dur yang mampu memberikan contoh toleransi antar agama, dan memperkenalkan inklusifitas Indonesia yang toleran.

Terakhir ucapan terima kasih juga diungkapkan Prabowo kepada Joko Widodo (Jokowi) selaku Presiden ke-7 yang berhasil membuat Indonesia bisa mengarungi krisis Pandemi COVID-19.

Menurutnya, selama pandemi, Jokowi berhasil menjaga perekonomian masyarakat kecil yang bergantung pada penghasilan harian dengan tidak memutuskan pemberlakuan lockdown.

"Saya saksi, saya menterinya beliau, semua pihak dalam dan luar negeri minta lockdown, lockdown, lockdown. Beliau menolak, beliau berpikir kalau kita lockdown bagaimana wong cilik, Warteg, ojol, bagaimana rakyat yang makannya dari upah harian," papar Prabowo.

Menurut Prabowo semua presiden pendahulunya memiliki sumbangsih yang besar bagi Indonesia yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat saat ini.

"Mereka semua dengan cara masing-masing memiliki sumbangsih terhadap apa yang kita nikmati. Negara kesatuan yang utuh, berdaulat, merdeka, dan terus menjaga kemerdekaan dan keadilan," tegas Prabowo.

.

Sejumlah tokoh nasional telah hadir di pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk Wapres ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla.

Pantauan kumparan di Gedung DPR, JK tiba bersama sang istri, Mufida Kalla, pukul 08.30 WIB. Keduanya sempat semringah menyapa wartawan sebelum masuk ke ruangan pelantikan.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah hadir terlebih dahulu, pukul 08.15 WIB.

Sementara Presiden Jokowi belum terlihat. Di sisi lain Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, konfirmasi tidak hadir dan diwakilkan putrinya sekaligus Ketua DPR Puan Maharani.

Dijadwalkan, pelantikan Prabowo dan Gibran akan dimulai pukul 10.00 WIB.

----

Saksikan kumparan Info A1 LIVE Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 mulai pukul 09.00 - 18.30 WIB hanya di YouTube kumparan. Informasi selengkapnya dapat kamu akses di: kum.pr/pelantikan2024!

Bisnis.com, JAKARTA - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengunjungi kediaman mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu (16/10/2024).

Selain silaturahmi, pimpinan MPR yang diketuai oleh Ahmad Muzani itu juga mengantarkan surat undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Beliau alhamdulillah berkenan hadir pada acara tersebut. Tentu saja kami menyampaikan terima kasih atas perkenaan dan kesediaan beliau hadir dalam acara tersebut," ujar Ketua MPR Ahmad Muzani kepada wartawan.

Muzani mengemukakan bahwa pertemuan dengan Jusuf Kalla juga dimaksudkan untuk memperkenalkan pimpinan MPR hasil pemilihan umum 2024 yang dilantik pada 3 Oktober 2024. Mereka juga berdiskusi mengenai isu-isu kebangsaan dan kemasyarakatan.

"Dan karena itu kami juga memohon doa dan restu beliau (Jusuf Kalla) agar acara 20 Oktober yang telah dinanti-nantikan oleh masyarakat bisa berjalan dengan lancar," tuturnya.

Adapun Jusuf Kalla menyampaikan terima kasih atas undangan tersebut dan menyatakan kesiapannya hadir dalam pelantikan.

"Tentu adalah kehormatan bagi saya untuk hadir dalam acara tersebut karena kita semua sebagai bangsa, delapan bulan menunggu-nunggu hari yang paling penting ini," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menilai 108 calon Menteri dan Wakil Menteri (Wamen) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memiliki reputasi yang mumpuni.

JK bahkan mengungkapkan bahwa para kandidat menteri dan wakil menteri tersebut keren-keren. Politikus Golkar itu kemudian meminta publik untuk memberikan kesempatan para calon menteri itu membuktikan kinerjanya terlebih dahulu.

"Kalau sekarang kita tidak bisa lihat, nanti satu tahun, dua tahun, baru bisa diketahui hasilnya selalu begitu," tutur JK di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2024).

Adapun soal jumlah menteri yang cukup banyak, JK menuturkan bahwa hal itu adalah hak prerogatif presiden yang tidak bisa diganggu gugat okeh siapapun. Apalagi secara undang-undang, Presiden memiliki kewenangan untuk membentuk kementerian lebih dari 34.

"Undang-undang itu yang baru sudah dirubah batasan 34 [kementrian] itu jadi itukan semua tergantung kepada kebutuhan dan apa yang disampaikan oleh bapak Presiden terpilih," terangnya.

Kendati demikian, JK berharap supaya sosok calon menteri yang telah dipilih Prabowo dapat bekerja sesuai bidangnya masing-masing. Terlebih, dengan jumlah menteri yang semakin banyak, JK menekankan pentingnya koordinasi.

JK kemudian menekankan bahwa efektif atau tidak jalannya pemerintahan tidak ditentukan oleh banyaknya jumlah menteri dalam suatu kabinet, tetapi kemampuan manajerial dalam mengkoordinir para menteri.

"Akan sangat efektif kalau koordinasi baik. Tapi nanti kalau kurang koordinasi tentu juga memang perlu diperbaiki," pungkas JK.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam pemerintahan Prabowo Subianto yang akan datang.

Pernyataan ini disampaikan JK di kediamannya pada Rabu (16/10/2024), di tengah rencana pembentukan kementerian dan lembaga untuk masa pemerintahan lima tahun ke depan.

“Yang sangat penting karena ini kabinetnya lebih besar maka koordinasinya yang sangat penting,” ujar JK kepada awak media.

Ia menegaskan, efektivitas pemerintahan yang akan datang sangat bergantung pada seberapa baik koordinasi antar kementerian dan lembaga tersebut.

JK mengatakan, penambahan jumlah kementerian dan lembaga akan memberikan dampak positif jika koordinasi berjalan dengan baik.

“Ya itu lah tergantung koordinasinya, akan sangat efektif kalau koordinasi baik. Tapi nanti kalau kurang koordinasi tentu juga memang perlu diperbaiki,” tutur JK.

Diketahui, pada masa pemerintahan Prabowo, jumlah kementerian dan lembaga akan bertambah dari sebelumnya.

Pada Senin (14/10/2024) dan Selasa (15/10/2024), Prabowo telah memanggil para calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta.

Sebanyak 100 orang lebih calon menteri, calon wakil menteri dan kepala badan telah menghadap Prabowo selama dua hari.

Setelah pemanggilan tersebut, mereka berkumpul di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, untuk mendapatkan pembekalan mengenai berbagai isu penting, termasuk geopolitik, produk domestik bruto, dan antikorupsi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jusuf Kalla Ingatkan Koordinasi Antar Kementerian di Kabinet Prabowo", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/16/21222201/jusuf-kalla-ingatkan-koordinasi-antar-kementerian-di-kabinet-prabowo.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan, para calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang dipilih untuk pemerintahan Prabowo Subianto adalah sosok-sosok yang keren.

Pernyataan ini disampaikan JK saat ditanya mengenai para calon yang telah dipanggil Prabowo selama dua hari terakhir.

“Semua keren-keren, kalau soal evaluasi kita lihat lah nanti, tahun depan jangan sekarang,” ujar JK saat ditemui di kediamannya, Rabu (16/10/2024).

Meskipun demikian, JK enggan memberikan komentar lebih lanjut mengenai tokoh-tokoh yang akan masuk ke dalam kabinet Prabowo dan menjalankan pemerintahan selama lima tahun ke depan.

Ia berharap para calon menteri dapat ditempatkan di kementerian atau lembaga yang sesuai dengan bidang dan kemampuan mereka.

“Kalau sekarang kita tidak bisa lihat, nanti satu tahun dua tahun baru bisa diketahui hasilnya, selalu begitu,” jelas JK.

“Ya tentu kita harapkan bahwa menteri dan wakil menteri yang dipilih itu dapat bekerja sesuai bidangnya masing-masing,” ujarnya.

Para calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan pada kabinet mendatang berkumpul di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, sejak Rabu pagi.

Mereka dikumpulkan untuk mendapatkan pembekalan mengenai berbagai isu, seperti geopolitik, produk domestik bruto, dan antikorupsi.

Sebelumnya, pada Senin (14/10/2024) dan Selasa (15/10/2024), Prabowo juga telah memanggil para calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta.

Total terdapat 49 calon menteri serta 58 calon wakil menteri dan kepala badan yang menghadap Prabowo.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Puji Calon Menteri Pemerintahan Prabowo, JK: Semua Keren-keren", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/16/19083681/puji-calon-menteri-pemerintahan-prabowo-jk-semua-keren-keren.

Bisnis.com, BANDUNG - Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin bicara tentang masalah pinjaman online di depan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla.

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin bersama Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) sekaligus Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menghadiri pelantikan Pengurus Wilayah (PW) Dewan Masjid Indonesia Jabar periode 2024-2029 di Masjid Raya Al Jabbar, Kota Bandung, Senin (14/10/2024).

Bey Machmudin menekankan peran penting masjid dalam pemberdayaan masyarakat sejalan dengan visi DMI.

Ia mengapresiasi Jusuf Kalla atas dedikasinya dalam memperkuat peran masjid di Indonesia, khususnya di Jabar.

"Kehadiran Bapak Jusuf Kalla adalah kehormatan besar bagi kami. Pengalaman dan kepemimpinan beliau dalam memajukan peran masjid menjadi inspirasi bagi seluruh umat Islam," ujar Bey.

Bey juga mengingatkan bahwa masjid bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga pusat pemberdayaan umat.

"Saya mengikuti Pak Jusuf Kalla sejak 2014 ketika beliau menjadi Wakil Presiden. Beliau selalu menekankan pentingnya masjid sebagai pusat pemberdayaan umat," jelasnya.

Lebih lanjut, Bey menyinggung persoalan pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol) yang marak di Jabar.

"Kami sedang berjuang melawan pinjol dan judol. Pinjol di Jawa Barat mencapai Rp18 triliun, sementara judol Rp38 triliun. Dengan bantuan DMI, kami berharap bisa menekan masalah ini dan mencari solusi pemberdayaan ekonomi umat melalui sistem syariah," tambahnya.

Bey juga optimistis dengan sinergi antara pemerintah dan DMI, tantangan zaman bisa diatasi.

"Dengan lebih dari 100.000 rmasjid di Jabar, saya yakin masjid dapat menjadi pusat transformasi sosial dan keseimbangan antara nilai-nilai spiritual serta ekonomi," ungkapnya.

Sementara itu Jusuf Kalla dalam sambutannya menekankan pentingnya memakmurkan masjid tidak hanya dengan membangun, tetapi juga melalui pengelolaan yang baik serta jemaah yang aktif.

"Memakmurkan masjid adalah janji Allah. Barang siapa yang memakmurkan masjid akan diberikan tempat di surga," ujar Jusuf Kalla.

Ia juga menyampaikan bahwa masjid di Indonesia merupakan simbol persatuan.

"Di Indonesia, masjid adalah tempat persatuan, tidak ada perbedaan siapa yang membangun atau mengurus baik dari NU, Muhammadiyah maupun organisasi lain. Semua jemaah diterima dengan tangan terbuka," ucapnya.

Menurutnya, pemerintah pun harus turut membantu dengan menghadirkan kredit yang berbasis di masjid-masjid yang ada di Indonesia, dan suku bunga pinjamannya harus lebih rendah daripada Pinjol.

"(DMI Jabar) Harus mempunyai program bersama dengan pemerintah, tapi (langkah) kedua harus ada alternatifnya. Pemerintah menyiapkan KUR contohnya, itu sampai Rp20 triliun per tahun dan disubsidi oleh pemerintah bunganya hanya 6%, jauh lebih murah dibanding pinjol," ujarnya.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengatakan Indonesia bukan pilihan pertama investor asing untuk berinvestasi, melainkan ke-4.

Di kawasan Asia, pria yang akrab disapa JK ini menilai investor lebih memilih berinvestasi ke Vietnam, Malaysia dan Filipina.

"Sekarang ini kalau bicara dengan negara luar itu, Indonesia jadi pilihan ke-4 (investasi). Pertama kalau berpikir investasi di Asia ya ke Vietnam, Filipina atau Malaysia, kita (pilihan) ke-4," ujarnya saat berbincang dengan Gita Wirjawan melalui tayangan Youtube mantan menteri perdagangan tersebut yang dikutip pada Jumat (11/10).

JK mengungkapkan ada dua penyebab mengapa asing kurang tertarik berinvestasi di dalam negeri, yakni masalah hukum dan birokrasi. Kedua hal tersebut dinilai belum bisa terselesaikan sampai saat ini.

Karenanya, ia menilai pemerintah tak perlu berkoar-koar di luar negeri agar investor masuk. Sebab, permasalahan utama yang harus diperbaiki ada di dalam negeri.

"Jadi itu kebijakan asing (mau masuk) bukan masalah luar, kita harus memperbaiki ke dalam, masalah hukum terutama," imbuhnya.

Ia menilai investor tertarik masuk ke Vietnam karena birokrasinya atau aturannya tidak rumit dan hukum yang berlaku sangat jelas dan jujur. Berbanding jauh dengan Indonesia.

"Jadi kalau kita bisa tangani 2 hal ini, bagaimana hukum betul-betul berlaku dengan baik, dengan jujur, dan birokrasi lebih sederhana lagi, seperti Vietnam cepat sekali mereka buat izin-izin. Kalau kita 2 hal itu mesti harus kita perbaiki hingga bisa menjadi pilihan nomor 1 atau 2," pungkasnya.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di level 5 persen hanya sekedar angka di atas kertas semata. Pasalnya, dampak ke dalam negeri tak terlihat.

Ia pun menggambarkan pertumbuhan ekonomi ini seperti perusahaan yang neracanya bagus tapi arus kasnya rusak dan memiliki banyak utang.

"5 persen itu angka yang ditulis BPS (Badan Pusat Statistik) berdasarkan dokumen. Sama kayak perusahaan neraca bagus tapi cash flow rusak. Boleh saja bagus neraca, tapi isinya utang," ujar pria yang akrab disapa JK ini saat berbincang dengan Gita Wirjawan melalui tayangan Youtube mantan menteri perdagangan tersebut yang dikutip pada Jumat (11/10).

Oleh karenanya, ia menilai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ingin dicapai Presiden terpilih Prabowo Subianto hanyalah angan saja. Sebab, pertumbuhan 5 persen saja tidak mencerminkan pertumbuhan itu sendiri.

"5 persen pun masih perlu kita urai lebih baik," imbuhnya.

Pertumbuhan yang menurut JK tidak riil ini tercermin dari kinerja ekspor. Meski catatan BPS menyebutkan surplus, tapi tak ada uangnya yang masuk ke dalam negeri, melainkan ke negara lain, terutama dari komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

"Contohnya ekspor kita memang di neraca, di BPS tinggi, tapi kalau didetailkan devisa kemana? Ini lari ke China, Singapura," jelasnya.

Oleh sebab itu, ia pernah mengusulkan agar sistem ekspor Indonesia dibuat seperti Malaysia dan Thailand. Dalam hal ini, hasil ekspornya itu diterima dalam bentuk mata uang masing-masing seperti ringgit dan bath.

Namun, hingga saat ini, hal itu tidak dilakukan. Imbasnya, devisa hasil ekspor terus melayang ke negara lain.

"Jadi untuk apa ekspor banyak-banyak nikel kalau terus lari ke China itu dolar, devisanya. Buat apa ekspor batu bara kalau lari semua ke Singapura, nothing," pungkasnya.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla atau JK mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak pernah jujur tentang besaran total utang Indonesia. Hal ini terjadi sampai sekarang.

Menurutnya, utang yang disampaikan ke publik hanya yang tercatat saja. Padahal banyak utang lain seperti utang BUMN hingga pembangunan proyek yang belum dibayar penuh.

"Utang kita yang selalu ditonjolkan Rp8.400 (triliun), tapi hidden debt, utang BUMN, proyek belum dibayar semua kan utang yang tidak tercatat," ujarnya saat berbincang dengan Gita Wirjawan melalui tayangan Youtube mantan menteri perdagangan tersebut.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di buku APBN KiTa edisi September, utang pemerintah mencapai Rp8.461,93 triliun per akhir Agustus 2024 dengan rasio 38,49 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

JK menekankan hal yang sama berlaku untuk kinerja ekspor Tanah Air. Meski di catatan Badan Pusat Statistik (BPS) surplus, tetapi tak terlihat dampaknya ke dalam negeri.

"Jadi angka (US$) 500 triliun ekspor per tahun, bener nggak itu ada? Di catatan ada, di neraca ada, di BPS ada, tapi sama dengan utang (tidak jujur)," jelasnya.

Sebelumnya, JK juga pernah menyebutkan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang paling banyak berhutang dibandingkan periode pemimpin negara lainnya. Oleh sebab itu, tak heran pembayaran bunga utang mencapai Rp1.000 triliun per tahun.

"Pak AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) tadi mengatakan utang besar, betul. Setahun bayar utang lebih Rp1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," ujar JK dalam Milad ke-21 PKS di Istora Senayan pada Sabtu (20/5).

Bisnis.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku pernah diperingatkan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) terkait hilirisasi nikel.

Bahlil disentil lantara terlalu menggembar-gemborkan kehebatan hilirisasi nikel. Padahal, keuntungannya lebih banyak lari ke luar negeri.

"Saya pernah disentil oleh Pak JK. 'Lil, itu investasi nikel itu jangan dibesarkan-besarkan. Karena yang dapat untung banyak kan bukan dalam negeri, luar negeri, nilai tambahnya itu luar negeri'," kata Bahlil di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Bahlil lantas menjelaskan bahwa izin tambang saat ini 85% hingga 90% masih dikuasai pengusaha dalam negeri. Pengusaha ini termasuk perusahaan pelat merah alias badan usaha milik negara (BUMN).

Kendati, ketua umum Golkar itu mengakui bahwa untuk industri pengolahan nikel 85% masih dikuasai asing. Menurutnya, hal ini terjadi lantaran untuk terjun ke industri pengolahan pengusaha butuh modal besar.

Dia menjelaskan bank lokal memang menawarkan kredit investasi untuk industri pengolahan nikel. Namun, bank lokal mensyaratkan pengusaha harus memiliki ekuitas 30% hingga 40%.

Bahlil berpendapat para pengusaha lokal kesulitan memenuhi persyaratan tersebut. Oleh karena itu, pengusaha memiliki pilihan untuk meminjam modal ke bank luar negeri.

Meski begitu, ketika mendapat kredit investasi dari bank luar negeri, pengusaha dibebankan kewajiban membayar pinjaman pokok dan bunga. Untuk membayar itu, pengusaha membayar dari pendapatan ekspor. Nilainya bisa mencapai 60% dari pendapatan.

"Jadi, apa yang saya bilang oleh Pak JK, itu benar, 60% DHE [devisa hasil ekspor] kembali ke sana [luar negeri] dari hasil industri. Tetapi itu terjadi karena memang membiayai pokok tambah bunga," terang Bahlil.

Ia pun mengaku memiliki jurus untuk mengatasi hal tersebut. Solusinya, perbankan dalam negeri khususnya himpunan bank milik negara (Himbara) ikut membantu pembiayaan dengan syarat ekuitas rendah. Namun, hal itu tak gampang. Menurut Bahlil, presiden pun tak punya wewenang untuk mengintervensi hal tersebut.

"Nah, di sini juga dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan sektor usaha. Untuk apa? Menuju kepada kedaulatan bangsa kita," tutup Bahlil.