Saat ini saya sedang di kabupaten Manggarai Barat, bersama Wahana Visi Indonesia dan pemerintah daerah mencanangkan istilah “layak anak”.

Hari anak nasional baru saja lewat minggu lalu, tapi tidak banyak orang memahami anak dan haknya.

Sebagai manusia yang masih tumbuh dan kembang, anak butuh perlindungan atas hak tumbuh kembangnya itu.

Utamanya, karena mereka belum mampu menyuarakan masalah yang muncul saat haknya tidak terpenuhi, bahkan berisiko dimanipulasi orang dewasa – demi kepentingan orang dewasa.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) menjadi acuan pemenuhan hak anak-anak berupa: tersedianya akses pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi yang sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan.

Adanya kebijakan dan anggaran khusus untuk anak, tersedianya lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga memungkinkan anak dapat berkembang.

Sealain itu juga, keseimbangan di bidang sosial, ekonomi, dan terlindungi dari pengaruh kerusakan lingkungan dan bencana alam.

Kemudian, perhatian khusus pada anak yang bekerja di jalan, mengalami eksploitasi seksual, hidup dengan kecacatan atau tanpa dukungan orangtua.

Dan adanya wadah bagi anak-anak untuk berperan serta dalam pembuatan keputusan, yang berpengaruh langsung pada kehidupan anak-anak.

Memenuhi hak akan layanan kesehatan, Pendidikan, serta cemaran lingkungan saja sudah merupakan pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai.

Masih banyak bayi dan anak hidup di lingkungan perokok yang tak tahu diri.

Bahkan, memberi edukasi yang salah: seakan dengan merokok tercipta aura kejantanan dan “kemapanan”. Padahal, yang semakin mapan industri rokoknya.

Pendidikan anak tidak akan paripurna dipenuhi, jika pendidikan orangtuanya masih sebatas bisa baca tulis dan menghitung belanjaan. Kemampuan bernalar, berpikir hingga akhirnya mengambil keputusan bijak saja masih sulit dieksekusi orang dewasa.

Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) polio di wilayah-wilayah terdampak Kejadian Luar Biasa (KLB), susah sekali dengan semakin liarnya berita-berita bohong (hoax) yang dinarasikan sedemikian “masuk akal”nya, untuk mengakali keputusan orang-orang sederhana memberi perlindungan bagi anaknya dari cacat seumur hidup.

Padahal, imunisasi jelas-jelas proteksi. Yang harus dibedakan dengan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) koinsidental.

Suatu gejala yang sebetulnya bukan akibat imunisasi, tapi bersamaan dengan anak sedang mengalami sakit tertentu.

Namun, bisa dibayangkan kehebohannya dengan semakin dihubung-hubungkan ilmu cucokologi.

Semakin mengerikan karena penyebar hoaksnya beranak pinak, dimulai dari orang yang tidak mempunyai dasar keilmuan tanpa tanggung jawab profesi, karena tidak diakui profesi mana pun.

Ibaratnya, masyarakat belajar masak dengan tukang jahit, yang juga tidak pernah masak buat keluarganya. Semakin liar lepas kendali. Jika di negara lain, orang ini sudah mendekam di penjara karena menyebarkan teror alias ketakutan di masyakarakat.

Di sisi lain, perlindungan atas hak sehat anak juga dengan memberi aturan promosi makanan minuman yang tidak sesuai kebutuhan tumbuhnya.

Indonesia terkenal sebagai negeri penuh iklan termasuk iklan yang superlative. Overklaim. Mulai dari susu pertumbuhan hingga bumbu masak yang melibatkan anak-anak.

Sementara Komisi Penyiaran Indonesia, masih fokus seputar tayangan dengan kekerasan dan perlecehan seksual.

Padahal usia anak adalah masa kritis otak dipengaruhi, dibangun, dan dibentuk. Merusak referensi dan preferensi asupan gizi anak amat mudah dilakukan di usia anak, di bawah 18 tahun.

Menjaga Kearifan Lokal

Indonesia adalah Nusantara bhineka yang tidak boleh berkembang dengan cetak biru yang sama di semua wilayahnya.

Kearifan lokal amat perlu dijaga sebelum punah atau dicaplok bangsa asing, sebab kita tidak lagi menghargainya.

Sarana bermain dan jajan seperti di mall kota-kota besar yang sudah terlanjur terjadi, tidak boleh jadi stereotip pembangunan “sarana ramah anak”.

Akan sangat menyedihkan, jika anak-anak kita tidak lagi kenal permainan tradisional, karena diganti wahana mandi bola atau ice skating di mall. Lebih sadis lagi, pangan tradisional diganti gerai-gerai street food ala Korea dan Taiwan.

Kabupaten/kota layak anak atau kota ramah anak, perlu memiliki kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga yang kuat secara fisik dan tegas dalam menjamin hak-hak anak, yakni kesempatan berpartisipasi untuk anak, serta fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang menjamin kehidupan anak.

Sebab, tujuan pengembangan KLA adalah membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota, yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi.

Di sisi lain juga ada strategi dan intervensi pembangunan yang tecermin dari kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak pada suatu wilayah kabupaten/kota, yang khas dari wilayah tersebut, tanpa meninggalkan karakter dan budaya setempat.

Pasalnya, kemajuan itu tidak sama dengan seorang ibu yang terpaksa bekerja hingga larut malam dan ASI-nya seret, sehingga harus diubah jadi susu formula. Atau tak sempat menyiapkan sarapan pagi hingga mengandalkan roti kemasan.

Belum lagi rasa lelah orangtua yang membuat kehilangan kesempatan bermain bersama anak, akibatnya anak asyik sendiri dengan layar dan tayangan-tayangan gawai. Komunikasi terputus, interaksi keluarga pun pupus.

Mari selamatkan hak anak, bukan agar layak anak semata, tapi untuk pemenuhan martabat manusia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Setiap anak memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh orangtua, lingkungan, dan pemerintah.

Pasalnya, pemenuhan hak anak dapat membuat kehidupan mereka lebih sejahtera.

Bahkan, ini menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia merayakan Hari Anak Nasional setiap 23 Juli.

"Kenapa Hari Anak diperingati? Agar semua orang berkontemplasi mengenai hak anak," ungkap Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Pribudiarta Nur Sitepu, di Plaza Indonesia, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Melalui perayaan Hak Anak Nasional, diharapkan seluruh lapisan masyarakat memastikan bahwa hak-hak anak di Nusantara telah terpenuhi.

Hak anak di Indonesia

Di Indonesia sendiri, ada empat hak anak yang harua diperhatikan dan dipenuhi. Apa saja?

1. Hak sipil

Hak sipil adalah hak anak untuk memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Untuk KIA sendiri, aturan ini tercatat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Pasal 2 Permendagri itu menyebutkan, tujuan KIA adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik, serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Ada dua jenis KIA yang diterbitkan oleh negara, yaitu KIA untuk mereka yang berusia 0-5 tahun dan 5-17 tahun.

Jika orangtua ingin membuka tabungan untuk anak, KIA digunakan sebagai syarat pendaftaran. Begitu pula dengan pendaftaran sekolah.

Dalam hak sipil, anak juga memiliki hak untuk berpartisipasi yang sama pentingnya.

Salah satu bentuk partisipasi sederhana dalam ranah keluarga adalah mengajak anak dalam mengambil keputusan.

Misalnya tentang menu makan hari ini, kegiatan di akhir pekan, acara televisi yang ingin ditonton, atau pembagian pekerjaan rumah.

"Biasanya, anak-anak yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam keluarga, biasanya keluarganya sehat," ujar Pribudiarta.

Ketika anak merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan di rumah, ikatan hubungan antara anak dan orangtua semakin erat.

Mereka saling memahami satu sama lain karena anak dilibatkan dalam diskusi.

2. Hak pengasuhan anak

Dalam lingkup keluarga, anak berhak menerima pola pengasuhan yang baik dari ayah dan ibunya.

Dalam cakupan yang lebih luas, anak berhak diasuh dengan baik oleh lingkungan dan pemerintah melalui ruang dan layanan ramah anak.

3. Hak pendidikan dan bermain

Ketiga adalah hak terkait pendidikan dan pemanfaatan waktu luang seperti bermain.

"Bermain buat anak itu hak," tegas Pribudiarta.

Pribudiarta menjelaskan, pendidikan memang penting untuk anak-anak. Namun, mengedepankan pendidikan bukan berarti mengesampingkan waktu bermain.

Dalam pemanfaatan waktu luang, orangtua seharusnya mendorong anak untuk bermain dengan teman-teman sebayanya.

"Kalau anak bermain dengan bahagia, sehat, dengan teman-temannya, bisa diasumsikan anak itu dalam kondisi yang sehat secara fisik dan psikis," ucap dia.

4. Hak sehat

Tentunya, tidak ada anak yang ingin dilahirkan dalam kondisi yang sakit-sakitan.

Selain harus selalu minum obat atau melakukan kunjungan rutin ke dokter, kondisi itu dapat menghambat mereka bermain dan bersosialisasi dengan teman sebaya.

Jadi, hak sehat adalah hak anak yang wajib dipenuhi. Jika tidak, ini dapat berdampak pada hak anak untuk mengenyam pendidikan dan bermain.

"Hak anak untuk mendapatkan kesehatan yang paling prima. Setiap anak harus dipastikan kesehatannya," terang Pribudiarta.

Salah satu cara untuk memastikan kesehatan anak adalah rutin memberinya vaksin sesuai usianya.

Beberapa vaksin dasar yang wajib dilakukan adalah polio, campak, rubella, dan tetanus.

Informasi seputar vaksin anak dan jadwal pemberiannya bisa diperoleh dari Puskesmas setempat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Setiap orangtua pasti menginginkan anak yang cerdas.

arenanya banyak dari mereka yang memasukkan anaknya ke beragam jasa bimbingan belajar (bimbel), les, atau ekstrakurikuler tertentu untuk mengasah kecerdasan sang buah hati.

Kendati demikian, orangtua sering melupakan betapa pentingnya kegiatan bermain untuk anak-anak

"Bermain buat anak itu hak," tegas Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Pribudiarta Nur Sitepu, di Plaza Indonesia, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Untuk diketahui, anak memiliki empat hak yang wajib terpenuhi guna memastikan kehidupan yang sejahtera.

Pemenuhan hak anak bukan hanya peran dari orangtua, tetapi juga lingkungan dan pemerintah.

Dalam hak anak, salah satunya adalah hak terkait pendidikan dan pemanfaatan waktu luang.

Pribudiarta menjelaskan, pendidikan memang penting untuk anak-anak. Namun, mengedepankan pendidikan bukan berarti mengesampingkan waktu bermain.

Dalam pemanfaatan waktu luang, orangtua seharusnya mendorong anak untuk bermain dengan teman-teman sebayanya.

"Kalau anak bermain dengan bahagia, sehat, dengan teman-temannya, bisa diasumsikan anak itu dalam kondisi yang sehat secara fisik dan psikis," ucap dia.

Sebab, anak akan menggerakkan seluruh anggota tubuhnya saat bermain. Misalnya, ketika bermain lompat tali, perosotan, petak umpat, atau gundu.

Kegiatan bermain juga bisa membantu anak mengasah kecerdasannya, misalnya saat diajak bermain tebak gambar atau kata, atau memainkan permainan strategi.

View this post on Instagram

A post shared by KOMPAS Lifestyle (@kompas.lifestyle)

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa orangtua enggan melibatkan anak-anaknya saat mengambil keputusan soal rumah tangga.

Terkadang, keputusan sesimpel menu makan hari ini, kegiatan di akhir pekan, acara televisi yang ingin ditonton, atau pembagian pekerjaan rumah, hanya dibicarakan dengan pasangan.

Padahal, tidak masalah jika anak dilibatkan dalam pengambilan keputusan di rumah.

"Anak-anak juga punya hak untuk berpartisipasi. Penting itu partisipasi dari anak-anak," ujar Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Pribudiarta Nur Sitepu, di Plaza Indonesia, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Hak anak untuk berpartisipasi termasuk dalam hak sipil anak. Adapun, hak sipil anak merupakan salah satu dari empat hak anak yang wajib terpenuhi.

Pemenuhan hak anak bukan hanya peran dari orangtua, tetapi juga lingkungan dan pemerintah.

Pemenuhan hak anak sama dengan memastikan kehidupan anak yang sejahtera.

Untuk hak sipil sendiri, beberapa yang wajib terpenuhi adalah anak harus memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Kemudian hak untuk berpartisipasi dan perihal literasi. Terkait literasi, anak diberikan ruang untuk membaca.

"Biasanya, anak-anak yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam keluarga, biasanya keluarganya sehat," ujar Pribudiarta.

Pasalnya, anak diizinkan untuk bebas menyuarakan pendapatnya kepada orangtua. Sementara orangtua mendengarkan apa pun yang disampaikan.

Ketika anak merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan di rumah, ikatan hubungan antara anak dan orangtua semakin erat.

Mereka saling memahami satu sama lain karena anak dilibatkan dalam diskusi.

"Orangtua yang mendengarkan anak dalam setiap pengambilan keputusan di rumah, biasanya keluarganya sehat," kata Pribudiarta.

View this post on Instagram

A post shared by KOMPAS Lifestyle (@kompas.lifestyle)

Jakarta: Guru Besar Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Sutinah, menyebut Hari Anak Nasional (HAN) 2024 mesti menjadi momentum kuat mendorong upaya nyata dalam memenuhi hak-hak anak. Pemenuhan hak tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Termasuk hak untuk hidup layak, berkembang secara optimal, berpartisipasi aktif dalam masyarakat, dan terhindar dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi,” ucap Sutinah dikutip dari laman unair.ac.id, Selasa, 23 Juli 2024.

Sutinah menekankan anak adalah aset bangsa. Ketika hak dan perlindungan anak terabaikan, kemajuan bangsa akan terhambat.
Oleh karena itu, peringatan HAN bukan sebatas seremonial. Melainkan sebuah momentum meningkatkan kesadaran lapisan masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak.

“HAN menjadi momentum bagi kita semua untuk bersatu dalam upaya memenuhi hak-hak anak dan membangun masa depan Indonesia yang lebih maju,” ujar Sutinah.

Sutinah menyampaikan perlu ada penanaman nilai nasionalisme, perjuangan, pendidikan karakter, dasar budaya Indonesia, toleransi, dan multikulturalisme pada peringatan HAN. Perkembangan pesat teknologi informasi dan penggunaan internet tanpa pengawasan membawa dampak signifikan pada perkembangan anak, mulai dari aspek mental, psikologis, pendidikan, hingga perilaku seksual.

“Penting bagi kita untuk menciptakan ruang dialog yang terbuka dengan anak-anak guna memastikan kebutuhan dan hak-hak mereka terpenuhi agar memberikan perlindungan yang optimal,” ujar Sutinah.

Sutinah menegaskan anak-anak berhak atas kehidupan yang bebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, pekerja anak, dan stunting. Dia menyebut perlu menciptakan lingkungan ramah anak untuk memastikan anak-anak terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

“Baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, komunitas, serta sosial untuk menjamin hak mereka. Negara juga harus memberikan akses yang memadai untuk layanan dan sumber daya, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan,” jelas Sutinah.

Kolaborasi yang melibatkan pemerintah, LSM, organisasi berbasis komunitas (CBO), dan berbagai elemen masyarakat lainnya menjadi kunci dalam upaya memberikan akses dan lingkungan yang adil bagi seluruh anak Indonesia.

Baca juga: Hari Anak Nasional, KPAI Ingatkan Pemerintah Investasi pada Generasi Muda

(REN)

Jakarta: Negara harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Sehingga, kelak dapat berpartisipasi secara optimal dalam proses pembangunan nasional.

"Sebagai generasi penerus bangsa yang akan memegang kendali kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan, perlindungan terhadap anak adalah langkah strategis yang harus diwujudkan demi masa depan bangsa yang lebih baik," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin, 22 Juli 2024.

Hal itu diungkap Lestari Moerdijat dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli, yang tahun ini bertemakan "Anak Terlindungi, Indonesia Maju". Diakui Lestari, beragam tantangan dihadapi para orang tua dan anak dalam proses tumbuh kembang mereka di era globalisasi saat ini.

Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari 2019 hingga 2023 total kasus kekerasan pada anak terus meningkat.
Sepanjang 2023, tercatat 10,932 kasus kekerasan yang dialami anak Indonesia. Dari total kasus tersebut kekerasan seksual mendominasi.

Berdasarkan catatan tersebut, Rerie, sapaan akrab Lestari mendorong semua pihak mengedepankan isu perlindungan anak di setiap daerah demi menekan angka kasus yang terjadi di tanah air.

Ancaman kekerasan terhadap anak, jelas Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, sejatinya merupakan ancaman bagi masa depan bangsa.

Trauma yang terjadi sebagai dampak kekerasan yang berpotensi merusak anak secara fisik dan psikis, tegas Rerie, jelas sangat mengancam kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional di masa datang.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu berkolaborasi dengan baik dalam rangka mewujudkan gerak bersama yang harmonis dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia yang merupakan masa depan bangsa.

(ADN)