Jakarta: Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan upaya membangun sektor kebudayaan nasional harus terus ditingkatkan. Hal itu dengan memperkuat aspek pemeliharaan dan pelestarian budaya sebagai bagian upaya menjaga keberlanjutan keberagaman warisan budaya bangsa.

"Keberagaman budaya bangsa sebagai salah satu kekayaan yang kita miliki harus kita jaga, lestarikan, dan warisi kepada generasi penerus bangsa," kata Rerie, sapaan karib Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Selasa, 5 November 2024.

Berdasarkan informasi di laman ipk.kemdikbud.go.id, Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Indonesia konsisten meningkat sejak tiga tahun lalu. Nilai IPK tersusun atas tujuh dimensi, yaitu ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender.
Pada 2023, skor IPK Indonesia mencapai 57,13 atau bertambah 2 poin terhadap periode sebelumnya dan bertambah 5,23 poin dibandingkan dengan capaian 2021. Capaian IPK Indonesia ditargetkan 68,15 poin pada tahun 2045.

Rerie menyebut tren peningkatan IPK harus terus dijaga dengan berbagai upaya penguatan di sejumlah sektor. Dia berpendapat pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan, program, dan langkah-langkah strategis melestarikan serta mempromosikan kekayaan budaya yang menjadi identitas nasional.

Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu menilai sektor pendidikan juga berperan penting dalam upaya melestarikan budaya di Indonesia dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam sistem pendidikan.

Peran pendidikan tersebut bukan hanya untuk menghadirkan budaya sebagai pengetahuan umum. Tetapi juga sebagai sarana memperdalam pemahaman terhadap kekayaan budaya masyarakat.

Rerie juga berharap peran aktif masyarakat ikut mendukung kebijakan dan langkah strategis yang diambil pemerintah dalam upaya melestarikan kebudayaan nasional. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong pembangunan sektor budaya nasional konsisten dilakukan dalam upaya memperkokoh identitas dan jati diri bangsa di tengah tantangan modernisasi saat ini.

Menurut Rerie, penguatan jati diri bangsa merupakan langkah strategis dalam proses penanaman nilai-nilai kebangsaan seperti persatuan, gotong-royong dan cinta tanah air, kepada setiap anak bangsa.

Baca juga: Ratusan Siswa Ikut Lomba Cerdas Cermat Museum, Upaya Pembangkitan Cinta Warisan Budaya

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Semangat Sumpah Pemuda membuat partisipasi aktif generasi muda dalam proses pembangunan harus mampu menerapkan nilai-nilai gotong-royong, cinta Tanah Air, persatuan dan kekeluargaan.

"Lanskap persoalan dunia yang semakin kompleks saat ini mendorong kita untuk mau menengok kembali pada nilai-nilai perjuangan pemuda saat Sumpah Pemuda digaungkan pada 1928. Generasi muda harus berperan aktif mengisi kemerdekaan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Sumpah Pemuda 2024: Peran Pemuda Mewujudkan Pembangunan Provinsi Papua Selatan yang Inklusif yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 23 Oktober 2024.

Menurut Lestari, peran aktif pemuda dalam proses pembangunan sangat diharapkan untuk menjawab berbagai tantangan yang semakin beragam saat ini. Peran aktif pemuda, tambah dia, juga harus dilakukan di daerah-daerah, seperti di Papua Selatan.
Sehingga, tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, kebijakan-kebijakan dalam proses pembangunan yang dibuat pemerintah harus mampu seluas-luasnya melibatkan masyarakat.

Baca juga: Pakar Sebut Gen Z yang Punya Second Account Rentan Alami Depresi

Menurut Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI itu generasi muda juga harus mampu menerapkan nilai-nilai persatuan, gotong-royong dan cinta Tanah Air dalam setiap proses pembangunan.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat melahirkan kebijakan yang mampu melibatkan partisipasi publik secara aktif dalam proses pembangunan.

Sehingga, tegas Rerie, proses pembangunan yang dilakukan benar-benar mampu menghasilkan kesejahteraan baik bagi masyarakat di daerah bersangkutan dan masyarakat Indonesia secara luas.

Benturan paradigma antara pemerintah dan masyarakat adat

Ketua PMKRI Merauke, Kristianus Samkakai berpendapat dalam kasus pembangunan di Kabupaten Marauke, Papua Selatan ada benturan paradigma antara pemerintah dan masyarakat adat.

"Harus ada dialog, apalagi pelaksanaan pembangunannya di atas tanah-tanah adat milik pribumi," tegas Kristianus.

Masyarakat adat, jelas dia, perlu mendapatkan penghormatan yang tinggi. Namun, tambah Kristianus, sampai saat ini negara belum memberi perlindungan hukum kepada masyarakat adat.

Saat ini, ungkap Kristianus, di Papua Selatan masyarakat adat kehilangan eksistensinya karena pembangunan yang masif berdampak munculnya sejumlah konflik. "Negara harus hadir untuk mengatasi kondisi tersebut," tegas Kristianus.

Ketua KAMMI Merauke, Ilham Afandi Wahid berpendapat pembangunan setidaknya mencakup dua hal yaitu pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan di Papua Selatan, tambah Ilham, harus berimbang antara pembangunan infrastruktur dan SDM.

Ketika ada uang, jelas Ilham, dengan mudah kita bisa bangun infrastruktur. Namun, tambah dia, dengan kualitas SDM yang rendah ketersediaan infrastruktur yang layak sulit diharapkan dapat berkelanjutan.

Luasnya wilayah Papua, menurut Ilham, harus diimbangi dengan pola pikir yang tepat dalam pengelolaannya. Aktivis Perempuan Papua, Frederika Korain mengungkapkan keberadaan proyek strategis nasional (PSN) di Marauke berimbas kepada masyarakat adat.

"Pembangunan dilakukan seolah tanah Papua tidak berpenghuni. Seharusnya ada pembicaraan terlebih dahulu, sehingga tidak menimbulkan sengketa di belakang hari," ujar dia.

Menurut Frederika, perspektif pembangunan pemerintah pusat di Papua Selatan harus dikritisi.

Baca juga: Ini Dia Peran Generasi Muda Kaltim di Balik Peresmian Istana Negara di IKN

Pemuda wajib berperan aktif dalam melakukan perubahan

Ketua HMI Merauke, Fio Pani Siregar berpendapat sejumlah proyek nasional yang gagal di masa lalu seharusnya melahirkan kehati-hatian dalam melaksanakan proyek yang sama di saat ini. Apalagi, jelas Fio, setiap kegagalan proyek berskala nasional itu menimbulkan kerusakan hutan dan lingkungan yang berdampak pada kehidupan masyarakat adat.

Ketua GMNI Merauke, Rinaldo Aldi K. Makalau berpendapat pemuda wajib berperan aktif dalam melakukan perubahan dan pembangunan di daerah.

Anggota DPR RI, Sulaeman L. Hamzah mengungkapkan dalam perjuangannya sebagai wakil rakyat masyarakat Papua selama ini permasalahan yang mengemuka adalah terkait masyarakat adat.

Sulaeman berharap, respon pemerintah daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat, melalui sejumlah peraturan daerah, bisa dipercepat. Khusus Papua Selatan, ujar Sulaeman, selama ini peran kepala daerah dalam menyikapi kebijakan pemerintah pusat dinilai masih setengah hati.

Komunikasi dengan masyarakat adat dalam setiap proses pembangunan, tegas dia, harus mampu ditingkatkan dalam rangka memperbaiki pola pendekatan terhadap masyarakat. Selain itu, Sulaeman juga mendorong partisipasi aktif generasi muda di Papua Selatan juga bisa ditingkatkan dalam setiap proses pembangunan.

Menyikapi hal itu, wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat tidak bisa ada kemajuan dalam proses pembangunan, tanpa mutu pendidikan yang lebih baik. Sehingga, ujar Saur, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan. Dana Alokasi Khusus (DAK) misalnya, tambah dia, perlu difokuskan untuk pengembangan sektor pendidikan di daerah.

Diskusi dimoderatori Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Eva Kusuma Sundari menghadirkan Anggota DPR RI Dr. (H.C) H. Sulaeman L. Hamzah, Aktivis Perempuan Papua Frederika Korain, S.H., MAAPD, Ketua GMNI Merauke Rinaldo Aldi K. Makalau, Ketua KAMMI Merauke Ilham Afandi Wahid, Ketua PMKRI Merauke Kristianus Samkakai, Ketua GMKI Merauke Natalis Walilo, Ketua HMI Merauke Fio Pani Siregar, dan Ketua PMII Merauke Rizal Mustofa sebagai narasumber.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong peningkatan kualitas ekosistem digital yang mampu mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menurutnya, hal ini dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Beragam potensi yang dimiliki sektor UMKM harus mampu diakselerasi pertumbuhannya antara lain dengan memanfaatkan digitalisasi sebagai bagian upaya adaptasi di era globalisasi," kata Lestari dalam keterangannya, Selasa (8/10/2024).

Mengutip siaran pers Kementerian Keuangan, Lestari mengatakan peningkatan jumlah UMKM yang bertransformasi digital menjadi fondasi bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital di Tanah Air.

Adapun potensi peningkatan nilai ekonomi digital Indonesia diprediksi mencapai 8 kali lipat dalam kurun waktu 10 tahun mendatang, atau mencapai Rp 4.531 triliun pada tahun 2030.

Menurut perempuan yang akrab disapa Rerie, potensi nilai ekonomi digital harus disertai perluasan akses pasar, serta peningkatan kualitas SDM untuk peningkatan manajemen, kualitas, dan kuantitas produksi. Ia pun mengajak para pemangku kepentingan memperhatikan catatan tersebut sebagai bagian dari upaya merealisasikan setiap potensi yang diperkirakan.

Rerie menilai pemanfaatan teknologi digital oleh UMKM dalam menjalankan usahanya harus dilakukan secara konsisten demi mencapai pertumbuhan yang signifikan. Dengan pertumbuhan ini, ia menilai kesempatan untuk mewujudkan nilai ekonomi digital nasional mencapai Rp 4.531 triliun semakin besar.

Lebih lanjut, ia mengimbau persyaratan untuk mendorong sektor UMKM secara signifikan dalam memanfaatkan digitalisasi harus segera direalisasikan. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu pun berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu merealisasikan setiap potensi yang dimiliki negeri ini, termasuk dari sektor UMKM, untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

(anl/ega)

Jakarta: Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengungkapkan, ekosistem pendidikan nasional mencakup 60 juta murid, lebih dari 4 juta pendidik yang tersebar di 400 ribu sekolah. Dari jumlah tersebut masih ada 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi, sehingga dinilai masih terdapat ketimpangan dalam kualitas guru.

Selain itu, dari hasil uji kompetensi terhadap guru, tercatat 60% guru masih memerlukan peningkatan keterampilan pedagogi dan teknis. Untuk itu, pemanfaatan teknologi sebagai bagian dalam transformasi pendidikan harus diimbangi dengan peningkatan kepekaan terhadap kelemahannya, serta memastikan peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru.

"Transformasi di sektor pendidikan harus mampu memperkuat orientasi dan prinsip-prinsip yang dapat memandu kita dalam memaksimalkan manfaat dari pendidikan itu sendiri," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 6 Oktober 2024.
Dengan ekosistem tersebut, ujar Lestari, kesiapan untuk melakukan pembangunan sektor pendidikan nasional di tengah perkembangan teknologi yang pesat saat ini memerlukan langkah besar dengan arah yang tepat.

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, pemanfaatan teknologi dalam pengembangan pendidikan nasional adalah sebuah keniscayaan. Namun, jelas Rerie, di sisi lain kondisi tersebut membutuhkan kapasitas pendidik yang mampu beradaptasi dengan baik dalam pemanfaatan teknologi.

Menurut Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, peningkatan kapasitas dan kualitas pengajar agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini harus mampu diupayakan dengan berbagai cara.

Selain itu, tegas Rerie, potensi kelemahan dari pemanfaatan teknologi itu sendiri harus benar-benar diantisipasi dengan baik.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu juga mendorong agar kelengkapan infrastruktur untuk kelancaran proses belajar mengajar dengan pemanfaatan teknologi juga harus mendapat perhatian serius dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.

Sehingga, tegas Rerie, upaya transformasi di sektor pendidikan melalui pemanfaatan teknologi yang terus berkembang saat ini dapat berjalan sesuai rencana dan menghasilkan sumber daya manusia nasional yang berkarakter, serta berdaya saing dalam menjawab setiap tantangan di masa depan.

Baca juga: 5 Oktober Diperingati Sebagai Hari Guru Sedunia, Ini 3 Fakta Menariknya

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Salah satu pendiri Partai NasDem, Lestari Moerdijat, ditetapkan sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 2024-2029, dalam Sidang Paripurna MPR, Kamis (3/10).

Berapa harta kekayaan Lestari?

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lestari terakhir melaporkan data hartanya pada 14 Maret 2024.

Total harta: Rp 49.843.853.531

Berikut detailnya:

Lahir di Surabaya pada 30 November 1967, Lestari merupakan Wakil Ketua MPR periode 2019-2024 dan 2024-2029.

Sebelum ke Kompleks Parlemen Senayan, wanita yang tumbuh besar di Purwokerto ini merupakan CEO Media Group, Presiden Direktur Media Indonesia, hingga petinggi di Metro TV.

Jakarta: Tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia merupakan permasalahan yang harus mendapat perhatian serius semua pihak untuk segera diatasi. Permasalahan ekonomi masih menjadi salah satu penyebab masih tingginya tindak kekerasan terhadap anak.

"Kekerasan terhadap anak, terutama anak perempuan, merupakan kasus yang harus segera diatasi dengan langkah nyata yang memerlukan dukungan para pemangku kepentingan," kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 27 September 2024.

Data terbaru dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), per September 2024, tercatat sebanyak 15 ribu anak perempuan di Indonesia mengalami kekerasan. Pada Januari-Desember 2023 tercatat 14.449 anak perempuan menjadi korban tindak kekerasan.
Permasalahan ekonomi menjadi salah satu penyebab masih tingginya tindak kekerasan terhadap anak. Menurut Lestari, kekerasan terhadap anak perempuan memiliki dampak yang signifikan dalam jangka panjang.

Sebagai calon ibu di masa datang, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, dampak kekerasan terhadap anak perempuan yang berpotensi mengganggu perkembangan mental dan kejiwaan mereka, akan meningkatkan hambatan dalam proses mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh. Legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu sangat berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah bisa mengambil langkah yang tepat dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak perempuan.

Menurut Rerie, sejumlah permasalahan yang menjadi pemicu tindak kekerasan terhadap anak harus segera diatasi untuk meredam peningkatan angka kasus kekerasan terhadap anak di Tanah Air.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap langkah-langkah preventif untuk mencegah kekerasan terhadap anak bisa segera dilakukan, demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing dan tangguh di masa depan.

Baca juga: Pemulihan dan Transformasi adalah Kunci dalam Proses Pembelajaran

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Perlu lebih banyak angle pemberdayaan pada konten-konten penyiaran agar masyarakat tidak memandang kelompok difabel selalu sebagai obyek.

"Bagaimana publik memahami bahwa teman-teman kita penyandang disabilitas bukan sebagai obyek, tetapi sebagai subyek yang mampu berkontribusi dalam aktivitas keseharian di tengah masyarakat," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat memberi sambutan pada acara Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa: Perempuan, Disabilitas dan Media Penyiaran yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Semarang, Jawa Tengah, Senin, 12 Agustus 2024.

Menurut Lestari, untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap kelompok difabel sangat diperlukan peran lembaga-lembaga penyiaran untuk menyampaikannya.
Diakui Rerie, sapaan akrab Lestari, masih banyak lembaga penyiaran yang menempatkan kelompok difabel sebagai obyek dengan menyiarkan konten-konten charity bagi teman-teman penyandang disabilitas atau bahkan obyek pada acara hiburan.

Baca juga: Pemberdayaan Kaum Difabel dalam Atasi Dampak Perubahan Iklim

Sehingga, tambah Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, dibutuhkan gerakan literasi terkait kelompok difabel untuk mengedukasi masyarakat, seperti yang diselenggarakan KPI ini.

Menurut Rerie, isu seputar kelompok difabel ini penting untuk dipahami oleh masyarakat luas, mengingat potensi ancaman kekerasan yang dihadapi oleh teman-teman perempuan difabel.

"Permasalahan yang dihadapi perempuan difabel dalam keseharian cukup pelik. Mereka menghadapi berbagai ancaman kekerasan dan diskriminasi. Kondisi ini harus disampaikan ke publik, agar kita menyadari dan segera ada solusi untuk mengatasinya," ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.

Rerie sangat berharap gerakan-gerakan literasi terkait perempuan dan disablitas bisa terus diperluas di seluruh Indonesia, agar upaya perlindungan bagi setiap warga negara yang diamanatkan konstitusi dapat dinikmati oleh seluruh warga negara, termasuk kelompok disabilitas.

(MBM)

Jepara: Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, generasi muda harus mampu mengembangkan diri dengan terus mengasah talenta seni yang dimiliki. Sehingga generasi muda diharapkan mampu membawa ekonomi kreatif di daerah berkembang lebih baik di masa depan.

"Sebagai salah satu sentra ukir terbesar di Indonesia, saya yakin masyarakat Jepara memiliki darah seni yang tinggi. Tinggal bagaimana kita terus mengasahnya agar karya seni yang dilahirkan, termasuk seni musik, bisa diapresiasi oleh kalangan yang lebih luas lagi," kata dia saat membuka BISA Fest: Pentas Harmoni Musik Akustik, Minggu, 11 Agustus 2024.

Acara BISA Fest digelar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Komisi X DPR RI, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events) c.q Direktorat Event Daerah di Jepara, Jawa Tengah. Acara ini dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jepara Moh Eko Udiono, Analis Kebijakan Ahli Madya, Direktorat Event Nasional dan Internasional, Kemenparekraf Mei Edi Setyana, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara Pratikno, pegiat musik Mario Alprino Mogot, dan para musisi peserta BISA Fest di Jepara.
Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, Jepara dengan kekayaan potensi seni dan destinasi wisata harus terus mendorong keterlibatan aktif anak muda dalam proses pengembangannya. Apalagi, ujar Rerie, saat ini hampir di setiap kafe yang ada di Jepara tidak pernah sepi dari pengunjung.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Harus Segera Dilakukan Perubahan pada UU Sisdiknas

Kondisi tersebut, jelas Rerie, membuka banyak kesempatan bagi para pegiat seni musik di Jepara untuk mengembangkan bakatnya. Dengan begitu diharapkan mereka mampu berkiprah di tingkat yang lebih luas lagi.

Para pemangku kepentingan, tegas Rerie, juga harus jeli melihat sejumlah peluang dari beragam talenta di daerah. Salah satunya dengan memberikan wadah bagi para pegiat seni untuk bisa berekspresi secara konsisten, sambil terus membangun jejaring.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap kolaborasi yang baik antarpara pemangku kepentingan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat diwujudkan. Upaya ini pada akhirnya akan mendukung pengembangan talenta seni yang tumbuh di berbagai daerah di Indonesia.

(END)

Jakarta: Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mengatakan, bicara tentang masalah pendidikan, akan banyak masalah yang harus menjadi catatan dan memerlukan banyak pemikiran. Salah satu yang paling dirasakan adalah mendesaknya kebutuhan akan perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Menurut Rerie, sapaan akrabnya, berbagai masalah yang sebetulnya sangat fundamental dan sangat esensial pada pendidikan nasional mesti juga dikaji. Termasuk apakah sistem pendidikan nasional betul-betul telah memberikan jawaban terhadap apa yang dibutuhkan dari sebuah sistem pendidikan itu sendiri.

"Tentu rasanya kita sepakat bahwa harus segera dilakukan kembali perubahan terhadap Undang-Undang Sisdiknas itu sendiri," tegas Rerie saat menutup Simposium Peta Jalan Pendidikan 2024-2034 yang digelar di Akademi Bela Negara (ABN) Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024.

Butuh solusi fundamental

Dalam kesempatan itu, Rerie juga menyinggung banyaknya persoalan di dunia pendidikan yang belum dibenahi secara komprehensif. Kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mengatasi persoalan pendidikan pun hanya sebatas mengobati gejala umum yang muncul di permukaanya saja.
"Kalau kita ikuti diskusi dari siang ini, yang terjadi adalah keputusan-keputusan yang diambil semua sifatnya adalah symptomatic solution tidak ada atau jarang sekali pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan fundamental solution," kata Lestari.

Rerie menganalogikan, jika persoalan pendidikan ini adalah sebuah penyakit gatal di kulit, maka kebijakan yang diterapkan hanya sebatas mengobati sakit di permukaannya saja. "Jadi kalau orang gatelan cuma dikasih salep biar tidak gatal, tapi tidak dicari gatalnya di mana. Ini yang belum banyak dipahami masyarakat," terangnya.

"Mudah-mudahan diskusi yang diselenggarakan oleh Partai NasDem dengan menghadirkan Bapak-Ibu sekalian dan seluruh elemen pendidikan bisa memberikan banyak masukan yang nantinya bisa menjadi bahan kami semua," tandasnya lagi,

?Ia berharap dari serangkaian simposium hingga Kongres Partai NasDem dapat menerima masukan, meski semua pandangan, kata Rerie, tidak dapat menjadi sebuah wish list atau catatan harapan.

"Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini apa yang kita ikhtiarkan hari ini mendapatkan ridho Allah SWT agar kami dapat menjalankan apa yang sudah diamanatkan kepada partai politik. Ketika kita berbicara pendidikan, kita berbicara beyond partai. Kita tidak lagi berbicara warna merah, kuning, hijau," ujarnya.

Bagi Rerie dan Partai Nasdem, berbicara tentang pendidikan tidak lagi hanya dalam kerangka konstitusi, melainkan tentang hak paling dasar.

"Kita berbicara bukan hanya di dalam kerangka konstitusi tapi kita berbicara kepada hak yang paling dasar yaitu kemanusiaan. Karena pada dasarnya mendapatkan pendidikan adalah hak semua anak bangsa dan mendapatkan pendidikan adalah bentuk dari negara kita menjalankan kewajibannya kepada bangsa dan kepada rakyatnya," pungkasnya.

Baca juga: Masih Banyak Bolongnya, NasDem Dorong RUU Sisdiknas yang Benar-Benar Baru

(CEU)

Jakarta: Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat meminta pemerintah agar membenahi mekanisme pelayanan terhadap kelompok lanjut usia (lansia). Menurutnya, perbaikan pelayanan bagi lansia merupakan bagian kewajiban negara yang harus melibatkan masyarakat.

"Perkiraan jumlah lansia yang terus meningkat dari tahun ke tahun harus diantisipasi dengan persiapan yang komprehensif. Memberikan kemudahan pelayanan kepada lansia bagian dari cara kita menghormati mereka," kata dua saat membuka diskusi secara daring bertema Memuliakan Lansia: Hak-Hak Lansia, Kewajiban Negara dan Masyarakat yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 7 Agustus 2024.

Lestari mengungkapkan, Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023 mencatat jumlah lansia mencapai 22,6 juta jiwa atau sebesar 11,75 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Dengan usia harapan hidup lansia bertambah, diperkirakan pada 2045 jumlah lansia sekitar 50 juta jiwa atau 20 persen dari populasi penduduk Indonesia.
Namun, Rerie menyebut, sejumlah peraturan dan perundang-undangan yang ada terkait perhatian dan pelayanan terhadap lansia belum mampu dilaksanakan dengan baik. Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu juga menyebut, amanah konstitusi mewajibkan negara melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk lansia.

Rerie sangat berharap peningkatan pelayanan dan perhatian terhadap lansia menjadi perhatian semua pihak, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah. Upaya ini sekaligus sebagai bagian dari pembangunan kesehatan nasional yang lebih baik.

"Karena mewujudkan lansia yang sehat dan terawat menentukan status kita sebagai bangsa yang bermartabat," ungkapnya.

Baca juga: Penghujung 2019-2024, Lestari Moerdijat: Realisasikan Pengesahan RUU PPRT

Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Kementerian Kesehatan Vensya Sitohang mengungkapkan, dalam arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional sudah ditegaskan untuk mewujudkan peningkatan daya saing SDM. Untuk mewujudkan itu, pemerintah melakukan peningkatan pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup, sejak calon pengantin hingga lansia.

Pada 2024, ungkap dia, ditargetkan masyarakat usia 60 tahun ke atas harus sudah 100 persen mendapatkan pelayanan kesehatan lansia. Pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 Tahun 2024, tambah Vensya, pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota diwajibkan memberi layanan kesehatan kepada warga berusia diatas 60 tahun.

Pelayanan kesehatan tersebut dalam bentuk edukasi untuk hidup bersih dan sehat, skrining kesehatan dasar dan hasil skrining dasar itu wajib untuk ditindaklanjuti pemeriksaan lebih rinci. Vensya menegaskan, pemerintah berkomitmen kuat melakukan transformasi sistem kesehatan dengan mewujudkan layanan kesehatan primer yang lebih dekat dengan masyarakat.

Pendiri Center for Ageing Studies, Universitas Indonesia,Tri Budi. W. Rahardjo mengungkapkan pihaknya saat ini mengembangkan sebuah program pendidikan agar pendampingan lansia dilakukan secara utuh dalam rangka mewujudkan lansia yang bermartabat hingga akhir hayat.

Generasi muda saat ini juga akan menjadi sasaran pendidikan untuk pendampingan dalam mewujudkan lansia yang bermartabat. Karena selain jumlah lansia yang berpotensi meningkat, ancaman disabilitas di usia senja juga bertambah. Menurut Tri Budi, mewujudkan lansia mandiri, sejahtera dan bermartabat itu adalah hak azasi.

"Hal itu harus direalisasikan dalam bentuk bagaimana lansia mendapat pelayanan dan terwujudnya peningkatan kelembagaan dalam upaya pendampingan lansia. Bila pendekatan pelayanan lansia sesuai siklus hidup, yang harus diperhatikan adalah mengendalikan faktor risiko di setiap siklus kehidupan yang dilalui," ujar dia.

Pada kesempatan itu, pemerhati lansia di komunitas gereja, Agnes Sri Poerbasari mengungkapkan pengalamannya melayani lansia di Paroki Katedral, Jakarta. Menurut Agnes, lansia itu tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan kondisi kesehatan yang beragam.

Selain merupakan kewajiban pemerintah, pelayanan kesehatan lansia juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Agnes menyebut, pihaknya memberikan bantuan untuk lansia yang tidak mampu secara finansial dan kesehatan seperti bantuan uang bulanan dan pemeriksaan kesehatan gratis bekerjasama dengan Puskesmas setempat.

Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK Indonesia, Khotimun Sutanti mengungkapkan lansia rawan mengalami kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak dasarnya. Data Komnas Perempuan pada 2023 mencatat 191 kasus perempuan lansia mengalami ragam bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis, seksual dan ekonomi.

Sebanyak 100 kasus di antaranya, lanjut dia, terjadi di ranah domestik yang melibatkan orang dekat dan keluarga. Lansia juga tidak lepas dari stigmatisasi yang menilai mereka sudah tidak produktif lagi. Melihat kondisi itu, menurut Khotimun, perlu adanya data terpilah dalam mengidentifikasi kebutuhan bagi para lansia untuk merealisasikan perlindungan yang menyeluruh.

Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN, Sari Seftiani berpendapat di Indonesia banyak program yang ditujukan untuk melayani lansia, tetapi sangat disayangkan sejumlah program tersebut tidak terintegrasi dengan baik. Layanan home care lansia, seringkali tidak terlaksana karena adanya keterbatasan sumber daya manusia di Puskesmas terdekat.

"Konsep pentahelix untuk mewujudkan kesehatan lansia belum optimal implementasinya di lapangan. Karena, tambah dia, belum semua pemerintah daerah memprioritaskan isu lansia di wilayah mereka," ujar dia.

(END)

Jakarta: Keterlibatan para penyandang disabilitas pada industri kreatif, khususnya batik, butuh dukungan para pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Sehingga, dapat meningkatkan potensi dan kreativitas yang mereka miliki.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam sambutannya pada acara BISA Fest: Pesona Batik Nusantara Sahabat Inklusi. Kegiatan tersebut diselenggarakan Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events)Direktorat Event Daerah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama dengan Komisi X DPR RI.

"Pemerintah Daerah dan Kemenparekraf harus memberikan dukungan dengan memberikan kesempatan dan mengakomodasi sejumlah kebutuhan khusus kepada para penyandang disabilitas agar bisa berperan aktif dalam keseharian untuk meningkatkan produktivitas mereka," kata wanita yang akrab disapa Rerie itu melalui keterangan tertulis, Minggu, 4 Agustus 2024.
Anggota Komisi X DPR RI itu menilai batik dapat jadi media bagi para penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Apalagi, batik memiliki nilai ekonomi.

"Batik yang di masa lalu lekat dengan budaya. Sedangkan saat ini, batik juga memiliki nilai ekonomi dengan berbagai nilai tambah yang dimiliki sebagai sebuah produk industri kreatif," ungkap dia.

Baca juga: UMKM Batik Perlu Ekosistem Kondusif dalam Pasar Digital

Dalam pengembangan potensi tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan. Salah satunya, membangun jaringan dengan melibatkan secara aktif teman-teman difabel dalam berbagai kegiatan.

Selain itu, kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus dibangun dengan baik dalam pelibatan kelompok disabilitas dalam industri kreatif, terutama batik. Sehingga, pengembangan batik oleh para penyandang disabilitas dapat berkelanjutan.

Kegiatan BISA Fest: Pesona Batik Nusantara Sahabat Inklusi diikuti Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Event Daerah Kemenparekraf Arum Damarintyas, Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Wahyu Hendratmoko, Perajin batik alusan Prayuda Reza Subowo, perwakilan Perkumpulan Samyasamatva Indonesia Anggiasari Puji Aryati, dan para peserta BISA Fest para perajin batik dari komunitas difabel di Yogyakarta.

(ABK)

Jakarta: Pembiaran terhadap terkatung-katungnya keberlanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) memperlihatkan ketidakpedulian pimpinan DPR terhadap ancaman pelanggaran hak-hak dasar yang dihadapi kelompok marginal. Hal itu bisa menjadi preseden buruk untuk kepemimpinan DPR mendatang.

"Pembiaran pimpinan DPR terhadap proses pembahasan RUU PPRT berarti mengabaikan penderitaan yang dialami pekerja rumah tangga yang hingga kini belum terlindungi dari ancaman pelanggaran hak dasar mereka sebagai manusia. Kondisi ini akan menjadi preseden buruk bagi kepemimpinan DPR mendatang," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 3 Agustus 2024.

Menurut Lestari, sejatinya rangkaian tahapan proses legislasi untuk RUU yang bertujuan melindungi pekerja rumah tangga itu sudah mendapat dukungan dari semua pihak. Pada sidang paripurna 21 Maret 2023 lalu, ungkap Rerie, sapaan akrab Lestari, seluruh fraksi di DPR mendukung penetapan RUU PPRT sebagai RUU inisiatif DPR.
Sikap fraksi-fraksi di DPR itu pun disambut baik oleh pihak eksekutif. Dia mengungkap pada 25 April 2023, Presiden pun mengirim Surpres yang menyatakan kesiapan pemerintah untuk membahas RUU tersebut bersama DPR dengan menunjuk Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai wakil pemerintah untuk membahas draf RUU PPRT.

Tidak berhenti sampai di situ, ungkap dia, pemerintah juga sudah mengirimkan DIM (daftar inventarisasi masalah) untuk dibahas dalam panitia khusus DPR. Namun, hingga kini pimpinan DPR belum menindaklanjuti Surpres dan DIM Pemerintah itu.

"Padahal mewujudkan RUU PPRT menjadi undang-undang adalah bagian dari menjalankan amanah konstitusi yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sehingga, membiarkan RUU PPRT tidak menjadi undang-undang sama saja dengan mengabaikan amanat konstitusi," tegas legislator Fraksi Partai NasDem dari Dapil II Jawa Tengah itu.

Rerie mendesak pimpinan DPR mengambil langkah segera melanjutkan pembahasan RUU PPRT sampai menjadi undang-undang. Hal itu, kata dia, agar tidak terjadi preseden buruk bahwa pimpinan DPR boleh mengabaikan amanah konstitusi dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.

(LDS)