Jakarta: Sebuah kejadian tragis terungkap di Panti Asuhan Darussalam Annur, Kota Tangerang, Banten, di mana kasus kekerasan seksual terhadap anak ditemukan.

Polisi telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus percabulan ini, termasuk Ketua Yayasan Darussalam Anur, Sudirman (49 tahun), serta dua pengurus panti, Yusuf Bachtiar (30 tahun) dan Yandi Supriadi (28 tahun), yang salah satunya masih buron.

Kasus ini menyorot ketidakpastian perlindungan anak di lembaga kesejahteraan sosial seperti panti asuhan, di mana korban kekerasan seksual di panti Darussalam Annur termasuk delapan orang, termasuk anak-anak dan dewasa.

Panti Asuhan Darussalam Annur, yang beroperasi sejak tahun 2006 tanpa izin dari Dinas Sosial Kota Tangerang, diduga terlibat dalam kasus kekerasan seksual selama hampir dua dekade. Modus operandi pelaku mencakup penawaran uang dan hadiah kepada anak-anak asuh untuk melakukan perbuatan yang diminta.

Pelaku yang sebelumnya menjadi korban kekerasan seksual kini menjadi pelaku, menunjukkan kecenderungan perilaku menyimpang di lingkungan panti asuhan.

Pemerintah, khususnya Menteri Sosial, telah menanggapi dengan menerbitkan regulasi baru yang mewajibkan lembaga kesejahteraan sosial, termasuk panti asuhan, untuk memiliki badan hukum. Langkah ini diambil untuk memperketat pengawasan terhadap lembaga kesejahteraan sosial dan mencegah kasus kekerasan dan eksploitasi anak.

Masyarakat juga diimbau untuk aktif dalam mengawasi dan melaporkan indikasi penyimpangan atau kekerasan terhadap anak di lembaga sosial, serta teliti dalam memberikan donasi kepada panti asuhan.

Kasus kekerasan seksual di Panti Asuhan Darussalam Annur menjadi peringatan bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dan proaktif dalam melindungi anak-anak yang berada di lembaga kesejahteraan sosial.

Langkah-langkah pemerintah dalam mengawasi dan mengatur lembaga kesejahteraan sosial diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Sumber: Dok. MetroTV


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

SLEMAN, iNews.id - Sebanyak 22 bocah laki-laki kelas V SD hingga SMP menjadi korban predator seksual sesama jenis di Kapanewon (Kecamatan) Gamping, Kabupaten Sleman, DIY. Pelaku yakni pemuda berinisial EDW (29) yang masih tetangga para korban.

Kapolsek Gamping AKP Sandro Dwi Rahadian mengatakan, dalam melancarkan aksi bejatnya kepada puluhan korban, pelaku mencabuli mereka dengan iming-iming memberikan sambungan wifi gratis serta makanan.

"Pelaku berprofesi sebagai guru les seni. Statusnya outsoursing TK. Modus operandinya dengan menyediakan makanan hingga wifi bagi para korbannya," ujar Kapolsek, Rabu (9/10/2024). 

Hasil pemeriksaan, dari 22 korban 19 orang di antaranya masih di bawah umur. Kemudian tiga orang lainnya sudah berusia di atas 18 tahun. Semua korban berjenis kelamin laki-laki.

Dalam aksinya, pelaku mendekat para korban lalu mengajak mereka untuk mampir ke rumahnya. Anak-anak yang menjadi korban diberi makanan dan sambungan wifi gratis. 

"Kalau pas wifi sambil internetan, anak-anak ini sering dikasih makan," katanya.

Bahkan karena seringnya mendapat makan, anak-anak itu dengan sukarela membawa makanan atau bahan makanan seperti beras dan lain-lain untuk dimasak di rumah pelaku. 

Ketika anak-anak sedang bermain gadget, pelaku kemudian membujuk mereka untuk melakukan kegiatan cabul sesama jenis.

"Mereka itu satu-satu, tidak pernah bareng-bareng," ucapnya.

Sandro mengungkapkan, anak-anak yang menjadi korbannya tidak diberi imbalan usai melangsungkan aksi bejatnya. Korban hanya sesekali sempat diajak jalan-jalan saja. 

Kasus ini terungkap setelah ada seseorang yang memberi tahu pelapor yakni salah satu orang tua korban tentang video pencabulan. Kemudian setelah diperiksa, ternyata korban diketahui merupakan anak kandungnya. 

"Salah satu orang tua korban juga merasa aneh dengan sikap perilaku korban karena mengalami perubahan," katanya.

Kasus ini lalu dilaporkan ke Polsek Gamping. Seusai mendapat laporan, polisi langsung melakukan penyelidikan hingga menangkap pelaku.

"Pelaku EDW kini sudah ditahan di Rutan Polsek Gamping," ucapnya.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 64 KUHP atau Pasal 292 KUHP jo Pasal 64 KUHP. Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak di Indonesia.

Kasus terbaru yang mencuat adalah pencabulan yang terjadi di sebuah panti asuhan di Kota Tangerang, Banten.

Berdasarkan data KPAI, dalam tiga tahun terakhir tercatat 14.653 kasus pelanggaran hak anak.

Kasus pencabulan di Tangerang, menurut Ai Maryati, merupakan contoh tragis bagaimana anak-anak yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban di tempat yang seharusnya aman bagi mereka.

“Kita melihat ada dua hal krusial. Pertama, kekerasan seksual seperti sodomi yang telah terjadi berulang kali di panti tersebut,” kata Ai di Kantor Kementerian Sosial, Senin (7/10/2024).

Ai menjelaskan bahwa kekerasan ini dilakukan oleh individu yang dianggap sebagai orang tua, baik orang tua asuh maupun kepala panti.

Hal ini membuat penolakan dari pihak anak menjadi sangat sulit.

KPAI mencatat bahwa sebanyak 32 anak menjadi korban, di mana 26 di antaranya telah terdata dan 4 lainnya sudah di-profiling.

Adapun Yayasan yang mengelola panti asuhan tersebut telah beroperasi selama 20 tahun.

“Kami meminta agar setiap anak mendapatkan perlindungan penuh, karena dampak psikologis dan kesehatan reproduksi dari kekerasan ini sangat berat,” katanya.

Oleh karena itu, Ai Maryati menekankan pentingnya evaluasi dan koordinasi yang lebih ketat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota/kabupaten.

“Standar koordinasi dan evaluasi harus diperkuat. Meski banyak yang sudah berkontribusi untuk kesejahteraan anak, kita tidak boleh membiarkan adanya oknum-oknum yang memanfaatkan yayasan untuk kepentingan pribadi melalui eksploitasi seksual,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul) berkomitmen untuk segera merevisi kebijakan perlindungan anak, termasuk memperkuat pengawasan terhadap lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dan panti asuhan.

Mereka juga berharap masyarakat sipil tetap aktif dalam gerakan perlindungan anak dengan standar yang lebih ketat dan pengawasan yang menyeluruh.

“Ini menjadi perhatian kami, dan kami akan bekerja sama dengan seluruh pihak terkait agar kasus seperti ini tidak terulang,” ungkap Gus Ipul.

Diberitakan sebelumnya, tujuh orang dilaporkan menjadi korban dugaan pencabulan oleh S (49) dan YB (30), yang diketahui sebagai pemilik dan pengurus salah satu yayasan panti asuhan di Tangerang Kota.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, jumlah tersebut merupakan laporan yang diterima dari penyidik Polres Metro Tangerang Kota per hari ini, Senin (7/10/2024).

“Sampai saat ini, berdasarkan laporan dari penyidik ada 7 korban. (Rinciannya) 3 anak, 4 dewasa,” kata Ade saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin (7/10/2024).

Ade juga mengungkapkan, tujuh korban dugaan pencabulan tersebut semuanya laki-laki.

Sejauh ini, Polres Metro Tangerang Kota baru menangkap S dan YB, yang kini ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan.

“Sementara itu, satu tersangka lainnya yang juga pengurus, sudah ditetapkan sebagai DPO, yaitu YS. Sedang dikejar oleh Polres Metro Tangerang Kota,” kata Ade.

Jakarta: Tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia merupakan permasalahan yang harus mendapat perhatian serius semua pihak untuk segera diatasi. Permasalahan ekonomi masih menjadi salah satu penyebab masih tingginya tindak kekerasan terhadap anak.

"Kekerasan terhadap anak, terutama anak perempuan, merupakan kasus yang harus segera diatasi dengan langkah nyata yang memerlukan dukungan para pemangku kepentingan," kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 27 September 2024.

Data terbaru dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), per September 2024, tercatat sebanyak 15 ribu anak perempuan di Indonesia mengalami kekerasan. Pada Januari-Desember 2023 tercatat 14.449 anak perempuan menjadi korban tindak kekerasan.
Permasalahan ekonomi menjadi salah satu penyebab masih tingginya tindak kekerasan terhadap anak. Menurut Lestari, kekerasan terhadap anak perempuan memiliki dampak yang signifikan dalam jangka panjang.

Sebagai calon ibu di masa datang, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, dampak kekerasan terhadap anak perempuan yang berpotensi mengganggu perkembangan mental dan kejiwaan mereka, akan meningkatkan hambatan dalam proses mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh. Legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu sangat berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah bisa mengambil langkah yang tepat dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak perempuan.

Menurut Rerie, sejumlah permasalahan yang menjadi pemicu tindak kekerasan terhadap anak harus segera diatasi untuk meredam peningkatan angka kasus kekerasan terhadap anak di Tanah Air.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap langkah-langkah preventif untuk mencegah kekerasan terhadap anak bisa segera dilakukan, demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing dan tangguh di masa depan.

Baca juga: Pemulihan dan Transformasi adalah Kunci dalam Proses Pembelajaran

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Rencana pemerintah membatalkan kenaikan cukai rokok tahun depan dinilai merupakan suatu kemunduran dalam upaya perlindungan kesehatan publik setelah disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Kesehatan (PP Kesehatan), khususnya pada pengamanan bahan zat adiktif.

Hal itu disampaikan koalisi yang merupakan gabungan dari Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI), Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT), dan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI).

Ketentuan dalam PP Kesehatan sebagai turunan Undang-undang (UU) No. 17/2023 atau UU Kesehatan mengatur tentang pembatasan penjualan rokok eceran per batang, pembatasan iklan rokok, dan peringatan kesehatan pada iklan rokok. Peraturan Pemerintah Kesehatan tersebut tidak hanya mengatur peredaran produk tembakau, juga rokok elektronik, meningkatkan ukuran peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok, hingga melarang penjualan rokok kepada orang di bawah usia 21 tahun.

Koordinator Riset PKJS-UI, Risky Kusuma Hartono, mengatakan rencana pemerintah tersebut akan menghambat berbagai upaya pengendalian rokok yang telah direncanakan. Kebijakan ini juga memberi dampak negatif terhadap kondisi kesehatan masyarakat dan keuangan negara.

“Kenaikan tarif cukai rokok merupakan alat yang paling efektif dalam mengurangi konsumsi rokok, yang merupakan faktor risiko utama dari berbagai penyakit tidak menular, seperti kanker, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan," kata Risky dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (27/9).

Dia mengatakan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah secara tegas menyatakan bahwa menaikkan harga melalui kebijakan cukai adalah salah satu strategi pengendalian konsumsi rokok yang paling efektif. Indonesia saat ini menjadi salah satu negara yang memiliki prevalensi perokok tertinggi di dunia.

"Tanpa tindakan tegas, angka ini akan terus meningkat,” ujar Risky.

Perlindungan Anak, Kemiskinan, hingga Penerimaan Negara

Berdasarkan studi-studi PKJS-UI yang telah dilakukan, faktor harga sangat berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk merokok. Studi PKJS-UI (2020) menunjukkan semakin mahal harga rokok maka semakin kecil peluang anak merokok. Harga rokok murah juga menjadi faktor yang mendorong anak kambuh untuk merokok kembali/smoking relapse setelah pernah berhenti (PKJS-UI, 2023).

Di samping keterjangkauan oleh anak-anak, masyarakat prasejahtera juga masih mudah membeli rokok sehingga membuat mereka sulit berhenti dari adiksi. Studi PKJS-UI lainnya menunjukkan setiap 1% kenaikan belanja rokok, meningkatkan peluang terhadap kemiskinan sebesar 6 persen poin pada rumah tangga. Artinya, konsumsi rokok memiliki pengaruh besar terhadap garis kemiskinan.

Selain menjadi alat pengendalian konsumsi rokok, kenaikan tarif cukai ini juga dapat meningkatkan penerimaan negara yang dapat dialokasikan untuk program kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dana yang dihasilkan dari cukai rokok dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan, terutama dalam penanganan penyakit yang diakibatkan oleh rokok.

Sejalan dengan PKJS-UI, Hasbullah Thabrany selaku Ketua Komnas PT mengungkapkan praktik baik dari negara-negara yang telah sukses menekan prevalensi perokok melalui instrumen cukai seharusnya bisa menjadi contoh.

"Mereka mengalokasikan pendapatan dari cukai tersebut untuk program-program pencegahan dan pengobatan penyakit terkait rokok,”ujarnya.

Beban Biaya Kesehatan

Project Lead for Tobacco Control CISDI, Beladenta Amalia, menambahkan, salah satu sasaran utama kebijakan cukai rokok ini adalah mengurangi akses generasi muda dan masyarakat prasejahtera terhadap rokok. Banyak studi sudah menunjukkan efektivitas harga rokok yang lebih tinggi untuk menurunkan keterjangkauan rokok, khususnya pada generasi muda. Diharapkan generasi muda akan berpikir berulang kali sebelum memulai kebiasaan merokok.

"Tanpa kenaikan tarif cukai yang signifikan, kelompok rentan, termasuk generasi muda, akan semakin mudah mengakses produk ini dan memperburuk krisis kesehatan masyarakat yang ada,” jelasnya.

Riset CISDI (2021) menjelaskan konsumsi rokok memberi beban biaya kesehatan sebesar Rp17,9-27,7 triliun selama setahun pada 2019 akibat penyakit yang timbul dan berasosiasi dengan rokok. Angka Rp 17,9-27,7 triliun setara dengan 61,75% hingga 91,8% total defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2019. Artinya, pemerintah masih perlu membuat rokok tidak terjangkau untuk menekan beban kesehatan yang masih begitu besar.

Ketiga organisasi ini mendesak Pemerintah, terutama Kementerian Keuangan, untuk menekan prevalensi perokok dan memutus rantai beban biaya kesehatan akibat rokok yang jelas merugikan masyarakat dan perekonomian nasional. Pemerintah didesak menaikkan tarif CHT tahun 2025 secara bertahap, dimulai dengan 25% di awal tahun, kemudian disesuaikan dengan inflasi ditambah 10% pada tahun berikutnya.

Untuk mengurangi aksesibilitas anak-anak terhadap murahnya harga rokok saat ini, direkomendasikan untuk dilakukan peningkatan Harga Jual Eceran (HJE) minimum dan penyederhanaan struktur tarif CHT menjadi 5 hingga 3 golongan sebelum 2029. Selain itu, pemerintah diminta mendekatkan tarif antar golongan untuk mempersempit peluang perokok memilih merek yang lebih murah.

Kenaikan cukai ini mencakup semua produk tembakau, termasuk rokok elektronik dan tembakau iris, dengan kenaikan minimal 25% dan khusus untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) di atas 5%.

Jakarta: Seluruh pihak didorong mengutamakan kepedulian pada anak-anak bangsa. Sehingga, dapat berkontribusi menciptakan Indonesia Emas 2045, dengan menjamin pemberian hak-hak anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyebut komitmen itu mesti diutamakan seluruh pihak. Termasuk, pemilik dan pelaku usaha, serta komponen industri.

"Untuk terus memperhatikan dan mengutamakan hak-hak anak dalam setiap aspek bisnis mereka," ujar Puspayoga dikutip dari Antara, Rabu, 31 Juli 2024.
Dorongan itu diungkap Bintang Puspayoga dalam penghargaan Perusahaan Layak Anak (PLA) 2024, yang diinisiasi oleh Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI). Bintang Puspayoga mengatkan pelaku usaha perlu menerapkan standar dalam mengutamakan hak anak di lingkungan usaha.

"Sehingga, dapat menunjukkan komitmen luar biasa terhadap masa depan anak-anak kita," ujar Puspayoga.

Salah satu perusahaan yang diganjar penghargaan adalah Sarihusada Generasi Mahardhika. Sarihusada diganjar Kategori Utama Anugerah Perusahaan Layak Anak (PLA) 2024. HR Director Sarihusadar Made Dharmadetta, berterima kasih atas apresiasi itu.

"Untuk menciptakan perusahaan yang ramah keluarga dan diimplementasikan melalui kebijakan teknis, baik dalam sisi kegiatan bisnis operasional maupun dukungan kesejahteraan karyawan," kata Made.

Made mengatakan hal ini menjadi penyemangat bagi pihaknya. Terutama, dalam memotivasi pengutamaan hak anak dalam lingkungan usaha. Termasuk, mendorong pelaku usaha lain dalam mengikuti langkah serupa.

"Kami berharap semakin banyak pelaku usaha yang berperan pada dunia usaha menuju Indonesia Layak Anak”, tutup Made.

Anugerah Perusahaan Layak Anak Indonesia digelar sejak 2012. Program tersebut diinisiasi untuk mendorong keterlibatan perusahaan dan pelaku usaha, sebagai mitra pemerintah dan masyarakat. Sehingga, dapat mengutamakan hak-hak anak dalam praktik bisnis mereka.

(ADN)

BANGKA, iNews.id – Seorang pria di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditangkap polisi atas kasus dugaan pencabulan terhadap gadis usia 16 tahun hingga hamil. Modus pelaku dengan berpura-pura menjadi guru spiritual korban.

Pelaku inisial SY (46) warga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“SY diamankan oleh Unit Tim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)  Satreskrim Polres Bangka di kediamannya,” kata Kanit PPA Satreskrim Polres Bangka, Ipda Ikbal Jolanda, Sabtu (27/7/2024).

Aksi bejat pelaku terungkap saat korban mengeluh sakit di bagian perut kepada ibunya. Korban mengaku bahwa sakit tersebut adalah sakit ginjal.

“Ibu korban kemudian membawa anaknya ke rumah sakit. Namun hasil pemeriksaan dokter menyatakan korban sedang mengalami kehamilan,” ujarnya.

Mengetahui hal tersebut, ibu korban langsung melaporkan kejadian yang menimpa anaknya itu ke Mapolres Bangka. 

Saat diamanakan polisi, SY mengaku kenal dengan korban sejak tahun 2021 silam. Aksi pencabulan itu telah dilakukannya sebanyak tiga kali terhadap korban.

"Jadi dia (korban) itu mau belajar ilmu spiritual kepada saya, agar bisa mengobati orang. Namun mungkin saya memang sudah dirasuki setan, sehingga saya berbuat cabul terhadap korban," kata pelaku SY.

Pelaku juga sempat menyangkal telah menyetubuhi korban hingga hamil.

“Kalau menyetubuhi korban saya tidak ada, saya nggak tau dia bisa hamil. Kalau cabul iya, itu saya lakukan di sebuah pondok tambang," ujarnya.

Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolres Bangka untuk pemeriksaan lebih lanjut. SY terancam dijerat Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Editor: Ikhsan Firmansyah

Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 1.193 laporan pelanggaran terhadap perlindungan anak sepanjang 2024 hingga bulan Juni. Jumlah ini dinilai lebih sedikit ketimbang kasus yang terjadi.

"Hingga Juni 2024 mencapai 1.193 kasus, dengan rincian pelanggaran terhadap pemenuhan hak anak mencapai 893 kasus. Sedangkan pelanggaran perlindungan khusus anak mencapai 300 kasus," beber Komisioner KPAI Klaster Pemenuhan Hak Pendidikan, Waktu Luang, Budaya, Aris Adi Leksono, kepada Medcom.id, Rabu, 24 Juli 2024.

Ia meyakini ribuan kasus tersebut hanya sebagian dari kasus yang tampak. Aris mengatakan jumlah kasus sebenarnya lebih dari angka laporan.
"Kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak ibarat fenomena gunung es, maka data tersebut masih terus bergerak, karena sesungguhnya masih banyak kasus yang tidak terlaporkan," ujar dia.

Aris menuturkan kasus tertinggi pada pemenuhan hak anak adalah korban pengasuhan bermasalah. KPAI menerima laporan 486 kasus.

"Kemudian anak korban kebijakan pada lingkungan pendidikan mencapai 84 kasus. Sedangkan kasus tertinggi pada perlindungan khusus anak adalah anak korban kekerasan seksual 116 kasus, kemudian kekerasan fisik/psikis 101 kasus," ujar dia.

KPAI juga menemukan kasus anak melakukan kekerasaan pada diri sendiri atau selfharm sepanjang 2023 sampai 2024. Bahkan, ditemukan pula percobaan mengakhiri hidup atau bunuh diri.

"Angka kekerasan pada diri sendiri mencapai 46 kasus, 22 kasus tempat kejadian di satuan pendidikan atau di luar satuan pendidikan tapi masih menggunakan atribut sekolah," papar dia.

Baca juga: Verbal Atau Non Verbal, Setop Kekerasan pada Anak, Ini Pencegahannya!

(REN)

KOMPAS.com – Puncak Hari Anak Nasional Tahun 2024 bertema “Suara Anak Membangun Bangsa” digelar di Istora Papua Bangkit, Kota Jayapura, Papua, Selasa (23/7/2024).

Kegiatan tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ibu Negara Iriana, Ibu Wakil Presiden (Wapres) Wury Ma’ruf Amin, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, serta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) lainnya.

Dalam laporannya, Ketua Umum Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) Tri Suswati menjelaskan, tema tersebut dipilih sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

Acara tersebut turut diwarnai dengan penyampaian Suara Anak Indonesia oleh 38 perwakilan anak dari Forum Anak Indonesia.

Lebih lanjut, Tri mengatakan, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 Tahun 1984 menetapkan 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional.

Hari tersebut ditetapkan karena anak merupakan aset berharga untuk negara dan akan menjadi penerus bangsa.

“Atas dasar keppres tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyiapkan slogan utama Hari Anak Nasional, yakni ‘Anak Terlindungi, Indonesia Maju’,” jelasnya dalam siaran pers.

Istri Tito Karnavian itu menegaskan, sebagai organisasi sosial di bawah binaan ibu negara, OASE KIM mendukung penuh terselenggaranya acara Hari Anak Nasional ke-40 Tahun 2024 di Provinsi Papua.

“Kami bekerja sama dengan berbagai instansi, baik di tingkat pusat, provinsi se-Indonesia, serta Kota dan Kabupaten Jayapura merayakan hari spesial ini,” ujarnya.

Tri mengungkapkan, puncak Hari Anak Nasional 2024 dihadiri sekitar 6.500 anak pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) dari Provinsi Papua.

Turut hadir dalam kesempatan itu, perwakilan anak-anak dari seluruh provinsi yang didampingi para istri gubernur se-Indonesia.

Acara itu juga dimeriahkan berbagai penampilan, seperti penampilan anak-anak berbakat matematika, baris berbaris, marching band, menyanyi, dan desain kostum kreatif.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian beasiswa program Indonesia Pintar serta penghargaan kepada anak berprestasi.

“Akhirnya, sebagai puncak acara kami akan menyaksikan 2.600 anak-anak menari kolosal tarian pergaulan tanah Papua dalam rangka menciptakan Rekor MURI: anak-anak menari terbanyak yang diiringi musik dan lagu medley Papua,” ujarnya.

Tri mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut.

“Kiranya dukungan yang telah diberikan adalah cahaya terang bagi anak-anak kita menuju masa depan Indonesia Emas,” ungkapnya.

Jakarta: Negara harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Sehingga, kelak dapat berpartisipasi secara optimal dalam proses pembangunan nasional.

"Sebagai generasi penerus bangsa yang akan memegang kendali kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan, perlindungan terhadap anak adalah langkah strategis yang harus diwujudkan demi masa depan bangsa yang lebih baik," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin, 22 Juli 2024.

Hal itu diungkap Lestari Moerdijat dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli, yang tahun ini bertemakan "Anak Terlindungi, Indonesia Maju". Diakui Lestari, beragam tantangan dihadapi para orang tua dan anak dalam proses tumbuh kembang mereka di era globalisasi saat ini.

Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari 2019 hingga 2023 total kasus kekerasan pada anak terus meningkat.
Sepanjang 2023, tercatat 10,932 kasus kekerasan yang dialami anak Indonesia. Dari total kasus tersebut kekerasan seksual mendominasi.

Berdasarkan catatan tersebut, Rerie, sapaan akrab Lestari mendorong semua pihak mengedepankan isu perlindungan anak di setiap daerah demi menekan angka kasus yang terjadi di tanah air.

Ancaman kekerasan terhadap anak, jelas Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, sejatinya merupakan ancaman bagi masa depan bangsa.

Trauma yang terjadi sebagai dampak kekerasan yang berpotensi merusak anak secara fisik dan psikis, tegas Rerie, jelas sangat mengancam kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional di masa datang.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu berkolaborasi dengan baik dalam rangka mewujudkan gerak bersama yang harmonis dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia yang merupakan masa depan bangsa.

(ADN)

Sidoarjo: Petugas gabungan mengevakuasi tiga anak gadis dari rumahnya, di Dusun Patar Kidul Desa Sambungrejo, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, Rabu, 17 Juli 2024. Ketiga anak gadis itu dievakuasi setelah tidak boleh keluar rumah atau diduga disekap sendiri oleh ayahnya.

Tim gabungan sebelumnya mendatangi rumah dan melakukan negosiasi, dengan pihak ayah dari tiga anak gadis tersebut. Tim gabungan tersebut dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidoarjo, bersama anggota Polri dan TNI.

Mereka mendatangi rumah itu setelah mendapat laporan, ada tiga anak gadis yang tidak boleh keluar rumah selama tiga hari oleh ayahnya. Namun ayah dari ketiga anak gadis itu membantah, telah melakukan tindakan pengekangan pada anak-anaknya.

Sempat terjadi perdebatan, karena sang ayah bersikeras, apa yang dilakukan itu bukanlah tindakan kekerasan. Petugas akhirnya melakukan evakuasi ketiga anak gadis itu, dengan menggunakan mobil patroli milik Polri.

"Saya sampai sulit menjelaskan, apa yang dia lakukan, menurut ayah mereka tidak salah, kita sampai bingung," kata Plh Kepala Desa Sambungrejo Karim Amrullah.

Karim menjelaskab, ketiga gadis tersebut untuk sementara dibawa ke kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidoarjo. Mereka akan ditampung sementara disana hingga beberapa waktu ke depan sambil dimintai keterangan. MI/Heri Susetyo

(CDE)

Jakarta: Penanaman kedisplinan terhadap anak dalam memanfaatan teknologi, merupakan bagian upaya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan perlindungan pada proses tumbuh kembangnya.

"Peningkatkan literasi dan kedisiplinan dalam pemanfaatan teknologi sejak dini pada anak, merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak anak dalam memperoleh perlindungan dari ancaman dampak negatif perkembangan teknologi saat ini," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin, 15 Juli 2024.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengungkapkan berdasarkan data 2023 tercatat jumlah anak Indonesia 79,48 juta atau 28,82% dari jumlah penduduk Indonesia.
Menurut Lestari, jumlah anak yang hampir sepertiga dari populasi penduduk Indonesia itu membutuhkan lingkungan untuk tumbuh dan berkembang yang baik, agar mampu terwujud kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional yang lebih baik.

Baca juga: Teknologi AI Bantu Lindungi Anak dari Konten Negatif

Rerie, sapaan akrab Lestari itu berpendapat, perkembangan teknologi digital yang mewarnai kehidupan keseharian kita saat ini, bila tidak dikelola secara benar, berpotensi menjadi salah satu faktor yang mengancam proses tumbuh kembang anak menjadi generasi emas yang diharapkan.

Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu menilai, butuh langkah segera dari para pemangku kepentingan dalam upaya pemenuhan hak anak agar mendapatkan perlindungan dari ancaman dampak negatif perkembangan teknologi.

Menurut Rerie, sejatinya teknologi juga memiliki sisi positif yang bila dimanfaatkan dengan benar mampu mengakselerasi proses pembangunan.

Rerie berpendapat, sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak anak mendapatkan perlindungan dari ancaman dampak negatif teknologi dan hak anak mendapatkan masa depan yang lebih baik, berbagai upaya penanaman literasi teknologi harus dilakukan secara masif dan terukur.

Pemanfaatan teknologi digital secara bijak, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus ditanamkan dan dibangun sejak dini, sehingga di masa datang tumbuh anak-anak bangsa yang trampil memanfaatkan teknologi untuk hal-hal produktif.

Dengan peningkatan produktivitas yang dilakukan secara bersama oleh setiap warga negara, Rerie berharap, bangsa Indonesia mampu mengakselerasi pencapaian sejumlah target pembangunan nasional yang telah ditetapkan.

(MBM)