Wakil Presiden ke-9 RI, Hamzah Haz, merupakan salah satu sosok yang berjasa terhadap perkembangan ekonomi Tanah Air. Salah satunya dari bagaimana ia menangani masalah BBM di era reformasi.

Ekonom senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini mengatakan Hamzah Haz merupakan salah satu sosok pemimpin yang memiliki komitmen menjaga kepentingan nasional namun tetap realistis. Hal ini tercermin saat ia terjun langsung menangani krisis APBN.

"Komitmen terhadap kepentingan nasional secara keseluruhan tenpa meninggalkan aspek realitas dan rasional. Berbeda dengan pemimpin yang idealis utopis, yang tidak berpijak pada kenyataan. Sebagai contoh, 20 tahun lalu terjadi krisis APBN Hamzah Haz 'turun gunung' untuk ikut menyelesaikannya," kata Didik dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/7/2024).

Didik menjelaskan krisis APBN ini membuat pemerintah pada awal reformasi (2000-2005) harus beberapa kali menaikkan harga BBM. Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran negara, khususnya untuk pemberian subsidi.

Dalam kesempatan itu ia menjelaskan Hamzah Haz berupaya menenangkan masyarakat yang ribut akibat kebijakan kenaikan harga BBM ini. Hal ini menjadi penting mengingat bagaimana kebijakan ini sangatlah sensitif bagi masyarakat RI, yang bahkan bisa mengarah ke krisis politik.

"Pada pertengahan tahun 2000-an atau 2005 pro kontra kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memuncak dan bisa mengarah ke krisis politik. Mantan Wakil Presiden Hamzah Haz, yang juga menjadi Ketua Umum PPP, terlibat langsung dalam lobi-lobi untuk mengatasi krisis APBN sekaligus protensi krisis politik," ucap Didik.

Meski tidak merasa senang akan kebijakan kenaikan BBM ini, Didik menjelaskan pada akhirnya Hamzah Haz ini terpaksa harus ikut menyetujui langkah pemerintah yang satu ini. Sebab sebagai Wakil Presiden ia tahu betul bahwa kondisi APBN saat itu perlu disehatkan dengan salah satunya mengurangi nilai subsidi.

"Subsidi kepada barang adalah pemborosan dan harus diganti menjadi subsidi kepada orang. Hamzah Haz ikut mendinginkan suasana dan meskipun tidak populer kemudian menyetujui kenaikan harga BBM dengan alasan kenaikan tersebut sebagai pilihan rasional," papar Didik.

"Dalam hal ini Hamzah Haz tergolong pemimpin yang pro kebijakan harus berbasis evidence (evidence based policy). Jika politik populis yang anti rasional dijalankan oleh partai politik, maka pro kontra tersebut akan mengarah kepada krisis politik dan akan membuat masalah baru gabungan krisis APBN, krisis politik dan meluas menjadi krisis ekonomi rakyat," jelasnya lagi.

Sebagai informasi, dalam catatan detikcom disebutkan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak pernah populer di telinga masyarakat. Hal ini tidak luput pada masa kepemimpinan Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri yang tercatat memang sempat naik empat kali.

Posisi harga BBM pada Agustus 2001 yakni Premium Rp 1.450/liter, minyak tanah Rp 1.205/liter dan solar Rp 1.190/liter. Kemudian, pada Oktober 2004 harga Premium berubah menjadi Rp 1.810/liter, minyak tanah Rp 1.800/liter dan solar Rp 1.650/liter.

Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz meninggal dunia. Bagi Menteri BUMN Erick Thohir, Hamzah Haz merupakan sosok politikus yang mengabdikan diri demi bangsa dan negara.

Erick Thohir menyampaikan ucapan dukanya di Instagram. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita atas meninggalnya Wakil Presiden ke-9 Indonesia, Bapak Hamzah Haz," tulis Erick seperti dikutip Rabu (24/7/2024).

Erick juga mengunggah foto dirinya dengan Hamzah Haz bernuansa hitam putih. Ia pun mengenang salah satu momen saat bersama Hamzah Haz.

"Salah satu momen yang selalu teringat adalah saat beliau hadir di konser Hijriah Republika di Monas tahun 2002," kata Erick.

"Kita kehilangan tokoh bangsa, seorang politikus yang mengabdikan dirinya demi bangsa dan negara," tambahnya.

Hamzah Haz tutup usia pada usia 84 tahun. Hamzah Haz menjabat Wakil Presiden mendampingi Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri. Hamzah Haz menjabat pada 2001-2004.

Sebelum itu, Hamzah Haz juga pernah menjabat sebagai Menteri Investasi pada era Presiden BJ Habibie. Hamzah Haz juga pernah menjadi Wakil Ketua DPR RI serta Menko Kesra era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Kabar duka untuk Indonesia, Wakil Presiden (Wapres) ke-9 RI, Hamzah Haz, meninggal dunia di usia 84 tahun. Jenazah disemayamkan di rumah duka di kawasan Matraman, Jakarta Timur.

Selama menjabat Wakil Presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri, Hamzah Haz terbukti banyak membantu pemerintah kala itu khususnya dalam hal ekonomi. Sebab di masa pemerintahannya Indonesia berhasil keluar dari jeratan utang International Monetary Fund (IMF) yang kemudian disusul dengan pengeluaran paket kebijakan ekonomi.

Melansir dari situs Indonesiabaik.id milik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rabu (24/7/2024), Indonesia berhasil keluar dari jeratan utang IMF pada Desember 2003 silam dilanjutkan dengan privatisasi perusahaan negara dan divestasi bank guna menutup defisit anggaran negara.

"Semua opsi yang ditawarkan IMF sifatnya 'mencekik leher' bagi Indonesia. Sifatnya menggantung Indonesia supaya terus bergantung pada IMF," ujar Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas saat itu, Kwik Kian Gie.

Setelah mengakhiri kerja sama dengan IMF, Megawati yang didampingi Hamzah Haz menerbitkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Sesudah Berakhirnya Program IMF untuk menjaga stabilitas ekonomi makro.

Kebijakan ini terbagi dalam beberapa poin penting. Di sektor fiskal misalnya, ditandai dengan reformasi kebijakan perpajakan, efisiensi belanja negara dan privatisasi BUMN.

Di sektor keuangan, dilakukan perancangan Jaring Pengaman Sektor Keuangan, divestasi bank-bank di BPPN, memperkuat struktur governance bank negara, dan restrukturisasi sektor pasar modal, asuransi dan dana pensiun.

Lalu di sektor investasi, dilakukan peninjauan Daftar Negatif Investasi, menyederhanakan perizinan, restrukturisasi sektor telekomunikasi dan energi serta pemberantasan korupsi.

Dampaknya dinilai cukup baik. Kurs Rupiah yang semula Rp 9.800 (2001) menjadi Rp 9.100 (2004), tingkat inflasi menurun dari 13,1% menjadi 6,5% sedangkan pertumbuhan ekonomi naik 2%, begitu pun poin IHSG dari 459 (2001) menjadi 852 (2004).

Walaupun dalam catatan detikcom pada 2004, pelaksanaan white paper atau paket kebijakan pasca-pelunasan utang IMF selama pemerintahan Megawati bersama Hamzah Haz belum mencapai 90%. Hal ini seperti disampaikan langsung oleh Ketua Tim Monitoring Pelaksanaan white paper Jannes Hutagalung beberapa hari sebelum pengungkapan laporan akhir pelaksanaan white paper.

"Penyelesaiannya tidak sampai 90 persen. Mudah-mudahan 2-3 hari angka pastinya bisa disampaikan," kata Jannes Hutagalung di Gedung Depkeu, Jakarta, Oktober 2024 silam.

"Pelaksanaan white paper cukup tinggi. White paper cukup berhasil walaupun masih ada yang belum selesai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada laporan akhir pelaksanaan 13 bulan white paper," tegas Jannes.

Beberapa kebijakan yang belum bisa diselesaikan diantaranya revisi UU Pajak, sejumlah Kepmen Perburuhan dan juga program divestasi perbankan seperti BNI. Namun di luar itu, tidak berlebihan jika sosok Hamzah Haz disebut-sebut sebagai orang yang berhasil menjaga APBN RI tetap aman di masa reformasi.

Sebab sebelum ia menjadi Wakil Presiden ke-9 RI, Hamzah Haz sudah banyak menulis berbagai macam artikel yang membahas permasalahan APBN RI sebelum menjabat di pemerintahan.

"Tidak ada politisi yang tekun seperti Hamzah Haz dalam menulis masalah politik APBN ini di media massa pada akhir 1980-an dan tahun 1990-an," ungkap ekonom senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini.

"Tidak hanya menulis tetapi menekuninya dalam praktek kenegaraan dalam pembahasan-pembahasan di DPR dimana ia sekaligus sebagai pimpinan partai opposisi yang loyal," tambahnya.

Lebih lanjut Didik mengatakan pada tahun 2000-an sampai 2005, Hamzah Haz juga terlibat langsung untuk menenangkan masyarakat yang kala itu ribut karena pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM yang disebabkan adanya pengurangan subsidi.

"Pada pertengahan tahun 2000-an atau 2005 pro kontra kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memuncak dan bisa mengarah ke krisis politik. Mantan Wakil Presiden Hamzah Haz, yang juga menjadi Ketua Umum PPP, terlibat langsung dalam lobi-lobi untuk mengatasi krisis APBN sekaligus protensi krisis politik," ucap Didik.

"Subsidi kepada barang adalah pemborosan dan harus diganti menjadi subsidi kepada orang. Hamzah Haz ikut mendinginkan suasana dan meskipun tidak populer kemudian menyetujui kenaikan harga BBM dengan alasan kenaikan tersebut sebagai pilihan rasional," jelasnya lagi.

Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz meninggal dunia. Kepergiannya meninggalkan kesan pada orang-orang yang mengenalnya.

Ekonom Senior Didik J Rachbini menyebut, Hamzah Haz merupakan sosok politisi negarawan, sekaligus penulis, pemikir, kolumnis yang rajin memberikan pencerahan masalah-masalah ekonomi politik, khususnya politik anggaran dan APBN. Menurutnya, tidak ada politisi yang tekun seperti Hamzah Haz dalam menulis masalah politik APBN ini di media massa pada akhir 1980-an dan tahun 1990-an.

Menurutnya, Hamzah Haz tidak hanya menulis tetapi menekuninya dalam praktik kenegaraan dalam pembahasan-pembahasan di DPR di mana ia sekaligus sebagai pimpinan partai opposisi yang loyal.

"Hamzah Haz adalah seorang pemimpin yang matang dan wakil presiden yang negarawan pemikir, menyukai gagasan-gagasan bangsa dalam bidang politik dan ekonomi, yang seharusnya disajikan dalam diskursus publik. Berbeda dengan zaman sekarang yang matang dikarbit, tidak menyukai pemikiran, sekadae populer dan cuma menyukai mainan anak-anak," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/7/2024).

Didik pun bicara peran Hamzah Haz dalam menjaga APBN. Dia menerangkan, hal yang bisa ditiru dari sosok Hamzah Haz adalah berkomitmen terhadap kepentingan nasional secara keseluruhan tanpa

meninggalkan aspek realitas dan rasional. Dia bilang, Hamzah Haz berbeda dengan pemimpin yang idealis utopis, yang tidak berpijak pada kenyataan.

Ia pun mencontohkan, pada 20 tahun lalu terjadi krisis APBN Hamzah Haz 'turun gunung' untuk ikut menyelesaikannya. Pada pertengahan tahun 2000-an atau 2005 pro kontra kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memuncak dan bisa mengarah ke krisis politik. Hamzah Haz yang merupakan wakil presiden sekaligus Ketua Umum PPP terlibat langsung dalam lobi-lobi untuk mengatasi krisis APBN sekaligus potensi krisis politik.

"Subsidi kepada barang adalah pemborosan dan harus diganti menjadi subsidi kepada orang. Hamzah Haz ikut mendinginkan suasana dan meskipun tidak populer kemudian menyetujui kenaikan harga BBM dengan alasan kenaikan tersebut sebagai pilihan rasional," terangnya.

Dia mengatakan, Hamzah Haz tergolong pemimpin yang pro kebijakan harus berbasis evidence (evidence based policy). Jika politik populis yang anti rasional dijalankan oleh partai politik, maka pro kontra tersebut akan mengarah kepada krisis politik dan akan membuat masalah baru gabungan krisis APBN, krisis politik dan meluas menjadi krisis ekonomi rakyat.

"Apa yang dilakukan politisi sekarang ini? Mengeruk APBN dan mendulang utang di luar kemampuan membayarnya. Mestinya Sri Mulyani bisa berdiri rasional dalam kebijakan seperti Hamzah Haz. Tetapi kasus Perpu 01 dan utang Rp 1.520 triliun pada tahun 2020 dengan alasan COVID adalah kesalahan sejarah keputusan APBN, yang dampaknya bisa sampai 2-3 periode kepresidenan," terangnya.

"Kini beban utang super berat, tahun utang jatuh tempo mencapai Rp 800 triliun dan bunga yang harus dibayar menguras pajak rakyat, mencapai lebih Rp 500 triliun," katanya.

Didik mengatakan, kini tak ada lagi sosok penjaga APBN seperti Hamzah Haz. Menurutnya, APBN telah rusak, baik pada sisi penerimaan maupun pengeluarannya.

"Tidak ada lagi penjaga APBN seperti Hamzah Haz. APBN rusak pada sisi penerimaan, sekaligus lebih rusak pada sisi pengeluarannya. Selain rusak karena kesalahan politik dan kebijakan di pusat, APBN juga menjadi target korupsi dan bancakan yang masif di banyak daerah kabupaten/kota, provinsi serta di banyak kementrian dan lembaga negara," ungkapnya.