Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan akan bergerak cepat mengatasi pencemaran sungai di Jakarta. Hanif juga berencana membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal serta memeriksa ketaatan industri dalam pengelolaan limbah.

Ditemui usai melakukan aksi bersih sungai di Jakarta, Hanif mengatakan pencemaran di Kali Cipinang kebanyakan berasal dari sampah domestik atau rumah tangga yang dibuang warga sekitar.

"Jadi, nanti kami harus menyusun IPAL komunal wajib kalau sudah rumah tangga. Tapi kami akan mengecek kembali outlet dari semua usaha besar, usaha yang ada di sini," ujar Hanif dikutip dari Antara, Jumat, 1 November 2024.
Untuk pemeriksaan ketaatan tersebut, unsur penyidik dan penegakan hukum yang ada di Kementerian LH saat ini akan mendalami sejumlah kasus di lapangan. Dia juga memastikan mengaktifkan kembali laboratorium Kementerian LH untuk memeriksa baku mutu lingkungan dan mencari sumber pencemaran sungai.

"Jadi, kami sudah siapkan dalam dua bulan ini, Insyaallah Januari kami mulai mengetahui asal limbah-limbah itu," kata Hanif.

Menurut dia, pelaku yang terbukti mencemari sungai akan ditindak. Penegakan hukum dilakukan termasuk pemberian denda sesuai aturan perundang-undangan.

Kementerian LH mencatat indeks kualitas air (IKA) nasional pada 2023 mencapai 54,59 poin. Naik dari 53,88 poin pada 2022. Khusus untuk wilayah Jakarta, IKA pada 2023 sebesar 40,76 atau turun dari 41,17 pada 2022.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)

Labuan Bajo, investor.id – Bursa karbon Indonesia sudah beroperasi lebih dari setahun sejak meluncur perdana pada 26 September 2023. Kemunculannya merupakan wujud dari komitmen Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Namun dalam perjalanannya, volume transaksi di bursa karbon masih relatif sepi. Evaluasi dan gebrakan dari para stakeholder terkait layak dinantikan untuk mengoptimalkan peran bursa karbon.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inarno Djajadi, membenarkan bahwa bursa karbon yang tergolong masih baru, belum memiliki volume transaksi yang besar.

Dia pun menekankan, evaluasi terhadap ekosistem bursa karbon harus dilakukan secara menyeluruh bukan hanya di Bursa Karbon Indonesia, tetapi juga instrument lain. Makanya, Inarno menyambut positif rencana Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, yang akan mengakselerasi pengembangan perdagangan karbon di Indonesia.

Sebab bagaimanapun, bursa karbon berperan penting sebagai bagian dari upaya nasional dalam mencapai dekarbonisasi dan ekonomi berkelanjutan. Ditambah lagi, bursa karbon juga masih mempunyai banyak potensi yang bisa dikembangkan.

"Evaluasi ini mencakup ekosistem secara keseluruhan, bukan hanya Bursa Karbon Indonesia, tetapi juga instrumen lain seperti carbon tax dan ketentuan batas atas emisi. Kami akan berdikusi dengan berbagai pihak untuk menciptakan skema perdagangan karbon yang lebih baik," jelas Inarno sesuai Media Workshop di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (31/10/2024).

Sebelumnya, Hanif menilai, peran bursa karbon belum cukup optimal sehingga perlu dilakukan percepatan untuk pengembangan dan perdagangan karbonnya. “Kami sedang mengevaluasi agar perdagangan karbon tidak stagnan. Potensi bursa karbon kita sangat besar dan kami tak ingin potensi ini terbuang percuma," ujar Hanif.

Beberapa kebijakan pun sedang disiapkan untuk meningkatkan nilai ekonomi karbon yang meliputi penerapan skema offset karbon, memperluas unit perdagangan karbon, mempertimbangkan perpajakan karbon, dan menetapkan batas atas kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC).

"Langkah-langkah ini harus segera dibangun. Kita tidak bisa bersantai-santai dengan potensi yang ada," tambah Hanif.

Untuk itu, dirinya akan melibatkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk memastikan kualitas karbon yang diperdagangkan memenuhi standar. Kualitas ini penting mengingat IDX Carbon menunjukkan peningkatan jumlah Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) dari 459.953 ton CO2e pada tahun pertama operasinya, menjadi 613.894 ton CO2e tahun ini.

Nilai transaksi juga naik dari Rp29,21 miliar menjadi Rp37,06 miliar, dengan volume transaksi sebesar 420.029 ton CO2e yang telah digunakan untuk kebutuhan pengurangan emisi.

Incar 100 Pengguna

Direktur Utama BEI Iman Rachman optimistis, jumlah pengguna jasa bursa karbon pada akhir 2024 akan terus meningkat hingga mencapai 100 pengguna. "Saat ini, kita sudah mencapai 81 pengguna, dan dengan rencana integrasi yang sedang berjalan, target ini bisa tercapai," ujar Iman.

Didukung dengan inovasi dari Bursa Karbon Indonesia untuk mengembangkan produk-produk turunan yang diharapkan dapat menarik lebih banyak pelaku usaha terlibat. Walaupun tak bisa dipungkiri, beberapa tantangan perlu diatasi utamanya menyangkut keselarasan regulasi dan dukungan pemerintah serta berbagai sektor terkait.

“Dengan komitmen kuat dari semua pihak, bursa karbon kami harapkan menjadi salah satu pilar utama dalam pengurangan emisi karbon nasional,” kata dia.

Apalagi, Bursa Karbon Indonesia sudah menunjukkan kapasitasnya untuk beradaptasi dan berinovasi menghadapi tantangan perubahan iklim. Bukan tidak mungkin, dengan semakin banyak perusahaan dan proyek yang terlibat, maka bursa karbon bukan saja menjadi alat perdagangan, tetapi juga jembatan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

"Kita masih dalam fase belajar, tetapi kita optimistis bursa karbon  akan terus berkembang dan berkontribusi besar dalam mencapai target pengurangan emisi nasional," tutup Iman. 

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta - Usai resmi dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq telah menyiapkan 10 rancangan strategis, salah satunya mendorong ekonomi hijau dan biru dengan mengoptimalkan sumber daya alam (SDA) berkelanjutan.

Hanif menjelaskan bahwa kelembagaan ini akan bekerja sinergis dalam menjaga lingkungan dan mendorong investasi berkelanjutan.

Ia menekankan bahwa situasi triple planetary crisis yang terdiri dari krisis perubahan iklim, pencemaran, dan kehilangan keanekaragaman hayati menjadi pondasi kerja KLH/BPLH.

"Untuk mewujudkan visi pemerintahan ini, terdapat beberapa misi utama yang diusung, yaitu diantaranya mendorong ekonomi hijau dan biru dengan mengoptimalkan sumber daya alam secara berkelanjutan, memperkuat kemandirian dan kedaulatan negara, serta melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup," ucap Hanif Faisol Nurofiq dalam keterangannya, Senin (21/10/2024).

"Salah satu strategi penting yang akan diterapkan adalah pendekatan ekonomi lingkungan, dengan fokus pada penguatan ekonomi sirkular dan penerapan nilai ekonomi karbon (NEK). Pendekatan penataan lingkungan dengan tujuan menjaga keberlanjutan sumber daya alam juga menjadi prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak lingkungan," jelasnya.

Hal lainnya adalah Strategi Kolaborasi, dimana ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, dunia usaha, hingga lembaga internasional.

"Untuk mempercepat inovasi di bidang lingkungan, pemerintah akan menyediakan insentif bagi sektor-sektor yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup," ujarnya.

Kemudian, kata Hanif, pihaknya akan fokus kepada Penanganan Isu Lingkungan, yaitu diantaranya penanganan pencemaran, limbah, dan kualitas lingkungan yang menurun.

Dalam menghadapi perubahan iklim, Hanif menyatakan akan memperkuat sistem informasi kerentanan guna meningkatkan efektivitas upaya adaptasi. Ia juga memastikan komitmen mitigasi perubahan iklim Indonesia tetap terjaga.

"Pengelolaan sampah laut, peningkatan sistem sanitasi, dan mitigasi polusi udara di kota-kota besar menjadi prioritas. Selain itu, krisis keanekaragaman hayati akan diatasi melalui pendekatan restorasi ekosistem dan penegakan hukum," terang Hanif.

Sebagai bagian dari rencana jangka pendek, KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) juga akan meluncurkan beberapa program unggulan yang terintegrasi dengan Quick Wins Asta Cita.

"Beberapa di antaranya adalah pengelolaan limbah dan sampah dari program gizi anak sekolah, penanganan limbah medis dari program kesehatan gratis dan pembangunan rumah sakit, serta pendampingan terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam upaya peningkatan produktivitas lahan pertanian," jelas Hanif.

Terakhir adalah program Sumber Penerimaan Negara, di mana Hanif mengungkapkan bahwa penerimaan negara dari sektor lingkungan hidup akan diperkuat melalui penerapan instrumen ekonomi lingkungan seperti Nilai Ekonomi Karbon, penguatan ekonomi sirkular dan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati dan turut berkontribusi pada pembukaan lapangan kerja yang berbasis upaya pembangunan yang ramah kepada alam.

Hanif optimistis bahwa kelembagaan KLH/BPLH dapat menjawab berbagai tantangan lingkungan dan menjadi penggerak pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

"Melalui perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat, diharapkan kelembagaan KLH/BPLH mampu menjawab berbagai tantangan lingkungan yang dihadapi Indonesia dan menjadi motor penggerak bagi pembangunan berkelanjutan," pungkasnya. (rrd/rir)