Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) membentuk subholding bernama PLN Indonesia Power (PLN IP) dalam memenuhi kebutuhan pasokan listrik, dan mendukung transisi energi Tanah Air untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

"PLN IP merupakan salah satu subholding PLN yang memegang peran strategis. Peran utama PLN IP saat ini yaitu sebagai penyedia solusi energi yang meliputi pembangkitan tenaga listrik yang tersebar di Indonesia serta mengembangkan bisnis beyond KWh," kata Direktur Utama PLN IP Edwin Nugraha Putra, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/11/2024).

Edwin mengungkapkan, PLN Indonesia Power dihadapkan pada lima tantangan utama. Pertama, pembentukan holding-subholding berimplikasi pada peralihan aset pembangkitan ke PLN IP, sehingga kapasitas pembangkit meningkat dua kali lipat, dari sebelumnya 10 GW menjadi 21 GW.

Kedua, ditetapkannya visi Transformasi 2.0 PLN untuk menjadi Global Top 500 Company dan PLN IP sebagai Subholding tentunya turut berkontribusi dalam pencapaian tersebut.

"Ketiga, adanya aspirasi roadmap untuk mencapai NZE sesuai dengan agenda Indonesia menuju NZE 2060 dan PLN IP berperan penting untuk menyukseskan agenda tersebut. Keempat, perlunya ikut berperan dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDG's) dan yang kelima yaitu adanya momentum untuk mempercepat pengembangan bisnis agar PLN IP memiliki keunggulan dalam pengembangan pembangkit hijau dan beyond KWh," tambah Edwin.

PLN IP meluncurkan salah satu program dalam meningkatkan kinerja pembangkit melalui implementasi Digital Power Plant atau Reliability and Efficiency Optimization Center (REOC).

Program ini bertujuan memantau dan mengelola kinerja pembangkit listrik secara real time melalui konektivitas digital yang diharapkan dapat mengoptimaikan dua indikator penting bisnisnya, yakni Equivalent Availability Factor (EAF) dan Equivalent Forced Outage Rate (EFOR).

Menurut Edwin, sejak dimulainya program Transformasi 2.0, PLN IP telah menghubungkan mesin pembangkit ke sistem REOC yang memungkinkan pemantauan dan pengelolaan secara lebih efisien.

Edwin menuturkan, pada tahun 2023 PLN IP menunjukkan realisasi EAF sebesar 89,54% dan EFOR berada di level 3,63%. Hal ini menempatkan PLN IP pada jalur untuk mencapai target menuju Top 10% standar North American Electric Reliability Corporation (NERC), yang merupakan standar internasional untu kinerja pembangkit listrik.

Dari aspek sustainability, PLN IP meningkatkan Kinerja pada aspek Environmental, Social and Governance (ESG) dalam 10 tahun terakhir yang terlihat dari pencapaian PROPER Beyond Compliance.

"PLN IP berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja PROPER pada seluruh unit bisnis pembangkit perusahaan yang kini ada 36 unit," tandas Edwin. (kil/kil)

Jakarta -

Transisi energi sektor transportasi sedang berlangsung di Indonesia. Khususnya di segmen mobil pribadi, masyarakat mulai beralih ke teknologi yang lebih ramah lingkungan. Dari ragam kendaraan ramah lingkungan yang ditawarkan, mobil hybrid masih jadi yang terlaris ketimbang mobil listrik.

Padahal, pemerintah memberikan karpet merah kepada electric vehicles (EV) supaya pertumbuhannya lebih pesat. Guyuran insentif dari mulai penghapusan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pembebasan bea balik nama kendaraan (BBN) hingga tarif satu persen pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi keistimewaan mobil listrik.

Tak cuma itu, industri baterai dan mobil EV diberi keringanan insentif. Selain mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak, langkah Ini dikejar demi target ambisius Net Zero Emission (NZE) 2060.

Realitanya belum banyak orang Indonesia yang langsung loncat ke EV. Ada beberapa faktor yang bikin mobil listrik belum diminati. Selain harga jual, infrastruktur pengisian ulang masih jarang, terutama di daerah-daerah non perkotaan.

Dari target yang sudah dicanangkan. Transisi industri otomotif dari mobil konvensional langsung ke mobil listrik disebut masih menantang.

Secara spesifik soal target kuantitatif roadmap kendaraan listrik berbasis baterai sudah dimuat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2023 yang membahas Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Dalam beleid tersebut produksi mobil listrik ditargetkan bisa tembus 400 ribu unit dan sepeda motor listrik 6 juta unit pada 2025. Produksinya meningkat pada tahun 2030, diharapkan bisa mencapai 600 ribu unit mobil listrik dan sembilan juta unit sepeda motor listrik. Tahun 2035, Indonesia diproyeksikan sudah memproduksi satu juta unit mobil listrik dan 12 juta unit sepeda motor listrik.

Di sisi lain, hukum ekonomi berupa permintaan dan penawaran tidak bisa dikesampingkan. Mobil listrik hanya satu dari berbagai inovasi teknologi energi terbarukan.

"Kita lihat masyarakat masih lebih membeli hybrid karena tadi mungkin ada beberapa faktor seperti daya tempuh, ketersediaan charging, atau mungkin mereka belum biasa memelihara kendaraan listrik, tapi (merawat) hybrid kan seperti mobil biasa saja," kata Dr. Alloysius Joko Purwanto, Energy Economist dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) saat berbincang bersama detikOto di Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Mari kita bandingkan data penjualan mobil hybrid vs mobil listrik dari wholesales Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia.

Secara penjualan, mobil jenis hybrid masih mendominasi. Jumlahnya naik signifikan dari tahun ke tahun. Misalnya pada tahun 2020, penjualan mobil hybrid hanya menyentuh 1.191 unit. Selanjutnya pada tahun 2021 meningkat menjadi 2.472 unit. Tahun 2022, peningkatannya lebih signifikan lagi mencapai 10.344 unit.

Kemudian pada tahun 2023, mobil hybrid kian diminati. Otomatis pangsa pasarnya juga meningkat. Tercatat sepanjang tahun 2023, distribusi mobil hybrid secara wholesales mencapai 54.179 unit.

Di sisi lain permintaan mobil listrik juga meningkat cukup tajam. Terlihat tren mobil listrik di Indonesia mulai terlihat pada tahun 2020. Pada tahun tersebut, ada 125 unit mobil listrik berbasis baterai yang terdistribusi.

Tahun 2021, jumlahnya meningkat meski tak sebanyak mobil hybrid. Distribusi mobil listrik pada tahun 2021 mencapai 687 unit. Peningkatan signifikan baru terjadi pada tahun 2022. Peningkatannya lebih dari 10 kali lipat mencapai 10.327 unit. Tahun 2023, distribusi mobil listrik naik lagi tercatat sebanyak 17.051 unit.

Kontribusi kendaraan elektrifikasi terhadap keseluruhan penjualan mobil di Indonesia memang belum besar namun terus meningkat. Untuk periode year to date Juni 2024, 9,3 persen mobil yang dijual di Indonesia merupakan kendaraan elektrifikasi. Sedangkan 90,7 persen sisanya adalah mobil bensin.

Hybrid bisa jadi opsi tapi jangan terlena

Mobil hybrid terbukti bisa menyedot perhatian masyarakat Indonesia. Tapi pakar mewanti-wanti jangan terlena lama-lama demi mengejar target NZE 2060.

Mobil hybrid itu bisa memangkas penggunaan konsumsi BBM. Emisi yang dikeluarkan juga lebih ramah lingkungan.

"Hybrid electric vehicles lebih optimum dari carbon dioxide yang dikeluarkan dan juga konsumsi bahan bakar. Jadi nilai ekonomisnya terbentuk," kata Guru Besar Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Deendarlianto dalam kesempatan yang sama.

"Saran saya jangan sampai kita tidak punya target kapan berhentinya, kapan kita switch-nya. Karena jangan sampai transisi terus, akhirnya tidak pernah berubah," jelas dia.

Kenapa emisi hybrid bisa lebih baik dari mobil listrik untuk saat ini?

Keunggulan mobil listrik bisa buat udara perkotaan yang bersih dari emisi gas buang. Namun sumber pembangkit listrik Indonesia mayoritas masih mengandalkan batubara.

Imbas dari pembangkit yang belum ramah lingkungan, manfaat dari mobil listrik tidak akan memiliki efek penurunan emisi yang signifikan.

"Kalau dari studi kami sendiri, pertama kami melihat HEV ini punya potensi yang besar untuk mengurangi gas rumah kaca dan konsumsi. Kalau bauran pembangkit listrik kita seperti saat ini (60 persen masih batubara). HEV ini lebih bersih dibandingkan listrik yang full (battery). Itu lebih bersih," jelas Joko.

"Karena istilahnya emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan listrik itu terutama di pembangkit begitu besar."

"HEV konsumsi bahan bakar lebih efisien dibandingkan ICE. Itu potensinya besar untuk mengurangi GRK (Gas Rumah Kaca) dan konsumsi energi. Kalau kita 2040 sampai 2060 bauran kita (masih) 60 persen batubara, EBT kita masih di bawah 20 persen. Mendingan HEV saja daripada BEV. Hybrid saja daripada mobil listrik yang full EV," kata Joko.

Joko menambahkan ekonomi Indonesia masih tergantung dengan pembangkit batubara karena harganya paling termurah.

"Masih menempatkan prioritaskan ekonomi di atas tujuan iklim," kata Joko.

"Masih kurang mengubah tantangan itu menjadi peluang. Dampaknya apa. Salah satunya adalah penetrasi mobil listrik jadi kurang efisien dalam mengurangi gas emisi rumah kaca," jelasnya lagi.

[Gambas:Video 20detik]

(riar/dry)

BALI, KOMPAS.com – Dalam menghadapi tantangan keekonomian energi baru terbarukan (EBT), PT PGN Tbk, subholding gas dari Pertamina, bekerja sama dengan Universitas Udayana melalui rangkaian kegiatan Pertamina Goes To Campus 2024 (PGTC 2024).

Kolaborasi ini bertujuan memperkuat riset dan kapabilitas pengelolaan energi yang ramah lingkungan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang siap mengelola energi masa depan di tengah transisi menuju Net Zero Emission (NZE) 2060.

Direktur Program Pembinaan Ditjen Migas Kementerian ESDM, Mirza Mahendra, menyoroti pentingnya transisi energi dengan menekankan peran gas bumi sebagai energi fosil yang lebih ramah lingkungan.

"Kami mendapat tugas dari Presiden untuk melaksanakan swasembada energi, karena energi impor akan menggerus ekonomi Indonesia dan tugas kita bersama adalah menjaga pengelolaan energi melalui program diversifikasi energi," ujar Mirza, melalui keterangan pers, Kamis (31/10/2024).

Mirza menambahkan bahwa untuk mencapai NZE 2060, tantangan terbesar adalah memastikan keekonomian EBT, serta sinergi antara pengaturan hulu dan hilir energi.

"Itulah mengapa PGN berperan dalam mendistribusikan energi yang lebih baik dari sisi lingkungan," ujarnya.

Selain itu, cadangan gas bumi yang cukup, dihadapkan pada kendala infrastruktur yang masih perlu diperkuat untuk menjangkau masyarakat.

Dukung Transisi Menuju EBT

Direktur Utama PGN, Arief Setiawan Handoko, menyatakan bahwa kolaborasi dengan Universitas Udayana sangat penting dalam menghadirkan inovasi riset energi yang mendukung transisi menuju EBT.

“Pengelolaan energi di masa depan bagi PGN perlu kolaborasi dengan civitas akademika untuk mengembangkan riset yang inovatif. Kolaborasi ini juga menyiapkan SDM unggul untuk pengelolaan energi ke depan," ujar Arief.

Rektor Universitas Udayana, Prof. I Ketut Sudarsana, menyambut positif kerja sama ini, menekankan pentingnya riset bersama untuk mengurangi jejak karbon.

“Universitas Udayana sebagai lembaga pendidikan berkomitmen untuk bersinergi dengan PGN, agar edukasi dan peningkatan wacana terkait transisi energi dapat bergulir dengan lancar,” kata Prof. Ketut.

PGN melihat kerja sama ini sebagai peluang untuk memperluas sosialisasi mengenai pemanfaatan gas bumi kepada generasi muda.

Arief berharap kolaborasi ini dapat memperkenalkan produk beyond pipeline seperti CNG dan LNG, yang relevan di Bali mengingat terbatasnya infrastruktur gas bumi di pulau ini.

PGN juga berencana mengeksplorasi energi hidrogen sebagai langkah menuju bisnis rendah karbon yang mendukung NZE 2060.

BALI, KOMPAS.com – Dalam menghadapi tantangan keekonomian energi baru terbarukan (EBT), PT PGN Tbk, subholding gas dari Pertamina, bekerja sama dengan Universitas Udayana melalui rangkaian kegiatan Pertamina Goes To Campus 2024 (PGTC 2024).

Kolaborasi ini bertujuan memperkuat riset dan kapabilitas pengelolaan energi yang ramah lingkungan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang siap mengelola energi masa depan di tengah transisi menuju Net Zero Emission (NZE) 2060.

Direktur Program Pembinaan Ditjen Migas Kementerian ESDM, Mirza Mahendra, menyoroti pentingnya transisi energi dengan menekankan peran gas bumi sebagai energi fosil yang lebih ramah lingkungan.

"Kami mendapat tugas dari Presiden untuk melaksanakan swasembada energi, karena energi impor akan menggerus ekonomi Indonesia dan tugas kita bersama adalah menjaga pengelolaan energi melalui program diversifikasi energi," ujar Mirza, melalui keterangan pers, Kamis (31/10/2024).

Mirza menambahkan bahwa untuk mencapai NZE 2060, tantangan terbesar adalah memastikan keekonomian EBT, serta sinergi antara pengaturan hulu dan hilir energi.

"Itulah mengapa PGN berperan dalam mendistribusikan energi yang lebih baik dari sisi lingkungan," ujarnya.

Selain itu, cadangan gas bumi yang cukup, dihadapkan pada kendala infrastruktur yang masih perlu diperkuat untuk menjangkau masyarakat.

Dukung Transisi Menuju EBT

Direktur Utama PGN, Arief Setiawan Handoko, menyatakan bahwa kolaborasi dengan Universitas Udayana sangat penting dalam menghadirkan inovasi riset energi yang mendukung transisi menuju EBT.

“Pengelolaan energi di masa depan bagi PGN perlu kolaborasi dengan civitas akademika untuk mengembangkan riset yang inovatif. Kolaborasi ini juga menyiapkan SDM unggul untuk pengelolaan energi ke depan," ujar Arief.

Rektor Universitas Udayana, Prof. I Ketut Sudarsana, menyambut positif kerja sama ini, menekankan pentingnya riset bersama untuk mengurangi jejak karbon.

“Universitas Udayana sebagai lembaga pendidikan berkomitmen untuk bersinergi dengan PGN, agar edukasi dan peningkatan wacana terkait transisi energi dapat bergulir dengan lancar,” kata Prof. Ketut.

PGN melihat kerja sama ini sebagai peluang untuk memperluas sosialisasi mengenai pemanfaatan gas bumi kepada generasi muda.

Arief berharap kolaborasi ini dapat memperkenalkan produk beyond pipeline seperti CNG dan LNG, yang relevan di Bali mengingat terbatasnya infrastruktur gas bumi di pulau ini.

PGN juga berencana mengeksplorasi energi hidrogen sebagai langkah menuju bisnis rendah karbon yang mendukung NZE 2060.

Labuan Bajo, investor.id – Bursa karbon Indonesia sudah beroperasi lebih dari setahun sejak meluncur perdana pada 26 September 2023. Kemunculannya merupakan wujud dari komitmen Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Namun dalam perjalanannya, volume transaksi di bursa karbon masih relatif sepi. Evaluasi dan gebrakan dari para stakeholder terkait layak dinantikan untuk mengoptimalkan peran bursa karbon.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inarno Djajadi, membenarkan bahwa bursa karbon yang tergolong masih baru, belum memiliki volume transaksi yang besar.

Dia pun menekankan, evaluasi terhadap ekosistem bursa karbon harus dilakukan secara menyeluruh bukan hanya di Bursa Karbon Indonesia, tetapi juga instrument lain. Makanya, Inarno menyambut positif rencana Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, yang akan mengakselerasi pengembangan perdagangan karbon di Indonesia.

Sebab bagaimanapun, bursa karbon berperan penting sebagai bagian dari upaya nasional dalam mencapai dekarbonisasi dan ekonomi berkelanjutan. Ditambah lagi, bursa karbon juga masih mempunyai banyak potensi yang bisa dikembangkan.

"Evaluasi ini mencakup ekosistem secara keseluruhan, bukan hanya Bursa Karbon Indonesia, tetapi juga instrumen lain seperti carbon tax dan ketentuan batas atas emisi. Kami akan berdikusi dengan berbagai pihak untuk menciptakan skema perdagangan karbon yang lebih baik," jelas Inarno sesuai Media Workshop di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (31/10/2024).

Sebelumnya, Hanif menilai, peran bursa karbon belum cukup optimal sehingga perlu dilakukan percepatan untuk pengembangan dan perdagangan karbonnya. “Kami sedang mengevaluasi agar perdagangan karbon tidak stagnan. Potensi bursa karbon kita sangat besar dan kami tak ingin potensi ini terbuang percuma," ujar Hanif.

Beberapa kebijakan pun sedang disiapkan untuk meningkatkan nilai ekonomi karbon yang meliputi penerapan skema offset karbon, memperluas unit perdagangan karbon, mempertimbangkan perpajakan karbon, dan menetapkan batas atas kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC).

"Langkah-langkah ini harus segera dibangun. Kita tidak bisa bersantai-santai dengan potensi yang ada," tambah Hanif.

Untuk itu, dirinya akan melibatkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk memastikan kualitas karbon yang diperdagangkan memenuhi standar. Kualitas ini penting mengingat IDX Carbon menunjukkan peningkatan jumlah Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) dari 459.953 ton CO2e pada tahun pertama operasinya, menjadi 613.894 ton CO2e tahun ini.

Nilai transaksi juga naik dari Rp29,21 miliar menjadi Rp37,06 miliar, dengan volume transaksi sebesar 420.029 ton CO2e yang telah digunakan untuk kebutuhan pengurangan emisi.

Incar 100 Pengguna

Direktur Utama BEI Iman Rachman optimistis, jumlah pengguna jasa bursa karbon pada akhir 2024 akan terus meningkat hingga mencapai 100 pengguna. "Saat ini, kita sudah mencapai 81 pengguna, dan dengan rencana integrasi yang sedang berjalan, target ini bisa tercapai," ujar Iman.

Didukung dengan inovasi dari Bursa Karbon Indonesia untuk mengembangkan produk-produk turunan yang diharapkan dapat menarik lebih banyak pelaku usaha terlibat. Walaupun tak bisa dipungkiri, beberapa tantangan perlu diatasi utamanya menyangkut keselarasan regulasi dan dukungan pemerintah serta berbagai sektor terkait.

“Dengan komitmen kuat dari semua pihak, bursa karbon kami harapkan menjadi salah satu pilar utama dalam pengurangan emisi karbon nasional,” kata dia.

Apalagi, Bursa Karbon Indonesia sudah menunjukkan kapasitasnya untuk beradaptasi dan berinovasi menghadapi tantangan perubahan iklim. Bukan tidak mungkin, dengan semakin banyak perusahaan dan proyek yang terlibat, maka bursa karbon bukan saja menjadi alat perdagangan, tetapi juga jembatan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

"Kita masih dalam fase belajar, tetapi kita optimistis bursa karbon  akan terus berkembang dan berkontribusi besar dalam mencapai target pengurangan emisi nasional," tutup Iman. 

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) berada pada posisi yang strategis untuk menjadi penyedia energi bersih papan atas di Tanah Air. Portofolio energi bersih BREN yang tersebar hampir merata di wilayah Indonesia, membuat perannya vital dalam mendukung target pemerintah menuju emisi nol bersih (net zero emission/NZE) 2060. Tidak berhenti di panas bumi (geothermal) dan angin, BREN juga mempertimbangkan untuk masuk ke energi hidro dan solar.

Emiten EBT milik konglomerat Prajogo Pangestu ini tercatat memiliki lima Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan empat Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) angin dengan total kapasitas mencapai 961 MW.

JAKARTA, investor.id – PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel buka suara perihal mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap berkapasitas 300 megawatt-peak (MWp).

TBP atau Harita Nickel menargetkan, proyek yang ditaksir menghabiskan investasi hingga Rp 6,84 triliun itu tuntas pada 2025. Proyek ini diklaim menjadi salah satu inisiatif terbesar NCKL dalam mendukung transisi energi bersih di Indonesia.

"Proyek PLTS Atap ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mengurangi emisi karbon, sejalan dengan target Indonesia mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060," jelas Head of Investor Relations NCKL Lukito Kurniawan Gozali dalam Emitalk PT IndopPremier Sekuritas secara daring baru-baru ini.

Menurut Lukito, proyek tersebut bakal digarap NCKL dalam dua tahap. Pertama, melibatkan pembangunan PLTS Atap berkapasitas 40 MWp yang diharapkan rampung pada akhir 2024. Kemudian, tahap kedua akan memperluas kapasitas hingga 260 MWp pada 2025.

Proyek ini sekaligus menandai pergeseran signifikan dari penggunaan energi konvensional menuju energi terbarukan dalam operasional Harita Nickel. Hingga saat ini, NCKL masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara untuk mendukung kegiatan operasional di sektor pertambangan dan hilirisasi.

Namun demikian, Lukito berharap, dengan semakin mendesaknya kebutuhan terhadap energi bersih, langkah transisi tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan perseroan pada energi fosil.

Direktur Health, Safety and Environment Harita Nickel Tonny Gultom memperkirakan, biaya pembangunan PLTS Atap ini mencapai US$ 1 juta hingga US$ 1,5 juta per megawatt-peak (MWp).

Atau dengan kata lain, total investasi yang diperlukan NCKL untuk mencapai kapasitas 300 MWp sekitar US$ 300 juta sampai US$ 450 juta, atau setara Rp 4,56 triliun hingga Rp 6,84 triliun.

Penting juga dicatat, langkah Harita Nickel menuju energi terbarukan ini paralel dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang mulai merealisasikan program penghentian operasional PLTU batu bara secara bertahap. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai target NZE pada 2060.

"Dalam konteks ini, proyek PLTS Atap Harita Nickel diharapkan dapat menjadi model bagi perusahaan lain di industri pertambangan dan hilirisasi. Menunjukkan bahwa transisi menuju energi bersih bukan hanya mungkin, tetapi juga strategis dan berkelanjutan," tutup Gultom.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel buka suara perihal mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap berkapasitas 300 megawatt-peak (MWp).

TBP atau Harita Nickel menargetkan, proyek yang ditaksir menghabiskan investasi hingga Rp 6,84 triliun itu tuntas pada 2025. Proyek ini diklaim menjadi salah satu inisiatif terbesar NCKL dalam mendukung transisi energi bersih di Indonesia.

"Proyek PLTS Atap ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mengurangi emisi karbon, sejalan dengan target Indonesia mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060," jelas Head of Investor Relations NCKL Lukito Kurniawan Gozali dalam Emitalk PT IndopPremier Sekuritas secara daring baru-baru ini.

Menurut Lukito, proyek tersebut bakal digarap NCKL dalam dua tahap. Pertama, melibatkan pembangunan PLTS Atap berkapasitas 40 MWp yang diharapkan rampung pada akhir 2024. Kemudian, tahap kedua akan memperluas kapasitas hingga 260 MWp pada 2025.

Proyek ini sekaligus menandai pergeseran signifikan dari penggunaan energi konvensional menuju energi terbarukan dalam operasional Harita Nickel. Hingga saat ini, NCKL masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara untuk mendukung kegiatan operasional di sektor pertambangan dan hilirisasi.

Namun demikian, Lukito berharap, dengan semakin mendesaknya kebutuhan terhadap energi bersih, langkah transisi tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan perseroan pada energi fosil.

Direktur Health, Safety and Environment Harita Nickel Tonny Gultom memperkirakan, biaya pembangunan PLTS Atap ini mencapai US$ 1 juta hingga US$ 1,5 juta per megawatt-peak (MWp).

Atau dengan kata lain, total investasi yang diperlukan NCKL untuk mencapai kapasitas 300 MWp sekitar US$ 300 juta sampai US$ 450 juta, atau setara Rp 4,56 triliun hingga Rp 6,84 triliun.

Penting juga dicatat, langkah Harita Nickel menuju energi terbarukan ini paralel dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang mulai merealisasikan program penghentian operasional PLTU batu bara secara bertahap. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai target NZE pada 2060.

"Dalam konteks ini, proyek PLTS Atap Harita Nickel diharapkan dapat menjadi model bagi perusahaan lain di industri pertambangan dan hilirisasi. Menunjukkan bahwa transisi menuju energi bersih bukan hanya mungkin, tetapi juga strategis dan berkelanjutan," tutup Gultom.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan kredit dan pembiayaan (sustainable financing) berkelanjutan terus meningkat dari tahun ke tahun. Kendati demikian, OJK menyatakan bakal terus mengakomodasi regulasi yang diperlukan untuk terus mendorong realisasi kredit dan pembiayaan tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menerangkan, total kredit atau pembiayaan berkelanjutan terus menunjukkan kenaikan. Secara rinci, pada tahun 2019 hanya sebesar Rp 927 triliun, kemudian 2020 naik menjadi Rp 1.181 triliun, tahun 2021 sebesar Rp 1.409 triliun, tahun 2022 sebesar Rp 1.571 triliun, dan pada tahun 2023 kembali meningkat mencapai Rp 1.959 triliun.

“Hal ini dipengaruhi oleh dorongan baik dari regulator maupun stakeholders sehingga perbankan semakin menganggap aspek pembiayaan berkelanjutan ini sangat penting,” ungkap Dian dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (14/9/2024).

Dia bilang, realisasi penyaluran kredit dan pembiayaan tersebut mengacu pada kategori berkelanjutan sebagaimana POJK 51/2017 dan POJK 60/2017 yang direvisi pada POJK 18/2023 terkait pendefinisian Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL).

Sebagai acuan kategori keberlanjutan yang lebih spesifik, saat ini OJK telah menerbitkan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) dan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), dimana telah terdapat pendefinisian dan kategorisasi pembiayaan keberlanjutan. Dengan demikian, bank dapat mengacu kategori berkelanjutan pada masing-masing sektor dan sub sektor berdasarkan ketentuan dan panduan tersebut.

Dian menerangkan, tantangan utama yang dihadapi adalah sinergi dan sinkronisasi kebijakan, dukungan dari sektor riil dan penerapan di level UMKM serta peningkatan kapasitas SDM di Bank untuk memahami, menilai dan mempersiapkan aksi mitigasi dan adaptasi dalam transisi menuju peningkatan kontribusi pada sektor ekonomi yang berkelanjutan.

“OJK juga akan terus melakukan update regulasi/kebijakan guna mendukung pencapaian Net Zero Emissions (NZE) dan berupaya untuk mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit pada segmen hijau dan keberlanjutan dengan mengikuti standar internasional/best practice/tuntutan stakeholders,” urai Dian.

Oleh karena itu, kata dia, diskusi dan sinergi dukungan kebijakan bersama kementerian terkait juga perlu terus dilaksanakan karena membutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk mempersiapkan kerangka perekonomian yang berkelanjutan. Langkah ini dibutuhkan secara berkesinambungan untuk mencapai target nasional net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Membuktikan komitmen terhadap net zero emission, Pertamina menandatangani empat perjanjian yang menjadi rangkaian kegiatan Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2024.

"Penandatanganan ini merupakan wujud komitmen Pertamina dalam menghadapi perubahan iklim. Pasalnya, kolaborasi merupakan cara untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan transisi energi," ujar VP Corporate Communication Fadjar Djoko Santoso melalui keterangan tertulis, Jumat (6/9).

Perjanjian kerja sama tersebut berupa Joint Study Agreement (JSA) di antara Pertamina, Pertamina Hulu Energi (PHE), dan Korea Maritime & Ocean University Consortium (KMOUC). Tercakup pula sinergi BUMN, Pertamina dan Pupuk Indonesia, yang berkolaborasi mengkaji pengembangan potensi CCS/CCUS.

Pertamina Group juga melakukan sinergi melalui JSA mengenai Feasibility Study on Carbon Capture, Transportation and Storage, dengan blok Offshore ONWJ sebagai fasilitas penyimpanan karbon.

Terakhir, Pertamina Grup menandatangani perjanjian JSA CCS & CEO Strategc Exchange bersama dengan POSCO.

"Pertamina mendukung penuh upaya pemerintah mewujudkan Net Zero Emission melalui beberapa perjanjian kerjasama studi dalam mengembangkan Teknologi CCS/CCUS, tak hanya dengan perusahaan dari luar negeri, sinergi antar BUMN pun akan kami tingkatkan," ujar Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060. Hal ini dibuktikan dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Adapun, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya melibatkan kolaborasi dalam menangani perubahan iklim dan menjalankan transisi energi. Jokowi berharap, forum IISF dapat menjadi tempat bertemunya pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya untuk berkolaborasi menghadapi tantangan iklim global.

"Indonesia sangat terbuka bermitra dengan siapapun untuk memaksimalkan potensi bagi dunia yang lebih hijau, untuk memberikan akses energi hijau yang berkeadilan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan," ujarnya saat membuka IISF 2024.

LOMBOK - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) secara berkelanjutan terus meningkatkan penggunaan biomassa sebagai bahan bakar pengganti batu bara dalam program co-firing di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang 3x25 megawatt (MW), Lombok. Tak hanya demi menekan emisi, penggunaan biomassa di PLTU tersebut juga berkontribusi pada perekonomian setempat.

Manajer PLN IP Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Jeranjang Yunisetya Ariwibawa mengatakan, porsi biomassa pembangkit tersebut akan ditingkat dari sekitar 7% saat ini menjadi sekitar 14% pada tahun 2025. Untuk diketahui, secara akumulatif, total konsumsi biomassa PLTU Jeranjang sepanjang 2024 sampai dengan Agustus saja telah mencapai 15.796 ton.

"Kebutuhan biomassa semakin meningkat. Jadi kalau sekarang masih fokus di limbah, tentunya akan habis. Ke depan tentunya harus disiapkan ekosistem penghasil biomassa, seperti dengan hutan energi," ungkapnya di acara Media Gathering PLN IP di Lombok, Kamis (5/9/2024).

Untuk itu, kata dia, PLN membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, khususnya dalam mendorong penyediaan pasokan biomassa di masa mendatang. Saat ini, imbuh dia, telah mulai dilakukan pilot project penanaman hutan energi.

Dia mengatakan, diharapkan ke depan penanaman hutan energi ini melibatkan masyarakat, di mana PLN nantinya akan berperan sebagai pembeli biomassa yang dihasilkan. Dengan begitu, biomassa juga akan menjadi sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat.

Di sisi lain, sambung dia, selama kurang lebih lima tahun implementasi co-firing di PLTU Jeranjang, pihaknya juga mencatat adanya peningkatan pendapatan. Menurut Asisten Manager Energi Primer PLTU Jeranjang Ribut Handoyo, pendapatan tambahan yang dihasilkan sekitar Rp45,33 miliar per tahun.

Di luar itu, penggunaan biomassa tersebut merupakan perwujudan dari komitmen PLN IP dalam mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE) pemerintah pada 2060, juga target bauran energi nasional dari energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025.

JAKARTA, Investor.id  -Usulan penghentian penjualan mobil konvesional atau internal combustion engine (ICE) pada 2045 untuk mencapai netralitas karbon atau net-zero emission (NZE) pada 2060 dianggap bukan solusi.

Sekretaris Umum Gabungan Industri Otomotif Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menerangkan, mobil ICE bisa turut serta mengurangi emisi, dengan mengganti bahan bakarnya dari minyak fosil menjadi nabati. "Jadi, penghentian mobil penjualan mobil ICE bukanlah solusi. Kita punya cara-cara lain untuk menuju net zero emission," ucap dia kepada Investor Daily, Jakarta, belum lama ini.