BOGOR, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup (LH) mengidentifikasi ada sebanyak 60 titik tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang beroperasi secara ilegal di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup, Novrizal Tahar mengatakan, pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap keberadaan TPA ilegal tersebut.

"Hal terpenting dalam mengatasi masalah sampah selain persoalan struktural dan kultural adalah soal penegakan hukumnya," kata Novrizal, saat ditemui usai kegiatan bersih-bersih Sungai Ciliwung, di Kota Bogor, Sabtu (9/11/2024).

"Sejak dilantik, Pak Menteri sangat serius khususnya terkait isu sampah. Beliau serius dalam penegakkan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Sengelolaan Sampah," tambah dia.

Novrizal menjelaskan, di dalam Undang-undang itu, disebutkan secara tegas pengelolaan TPA sudah tidak boleh lagi dioperasikan menggunakan sistem open dumping (pembuangan terbuka).

Novrizal berharap, dengan adanya upaya tegas dan serius ini menjadi dorongan kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran yang optimal dalam membenahi persoalan sampah di wilayahnya.

"Kriteria TPA ilegal itu kan salah satunya soal operasionalnya, tidak boleh open dumping," ujar dia. Minimal pengelolaannya dioperasikan menggunakan controlled landfill," ujar dia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup telah menyegel dan menutup TPA sampah ilegal di Kelurahan Limo, Kota Depok.

TPA ilegal itu berdiri di lahan milik PT Megapolitan Developments seluas kurang lebih 3,75 hektare sejak tahun 2022.

Dalam kasus ini, satu orang ditetapkan sebagai tersangka berinisial J (58).

PT Pertamina (Persero) melalui Subholding PT Kilang Pertamina Internasional bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mewujudkan dukungan terhadap Program Kali Bersih (Prokasih) Sungai Ciliwung yang diadakan di Saung Alkesa, Bogor pada Sabtu (9/11).

Kegiatan itu dimulai sejak pagi hari, dibuka oleh prosesi simbolik penyerahan perahu kepada komunitas oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, dilanjutkan Live Tele Conference di beberapa titik dengan Komunitas Sungai Ciliwung, penanaman bibit pohon, serta bersih-bersih Sungai Ciliwung.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri yang hadir langsung menyampaikan, meski merupakan BUMN yang bergerak di sektor energi, Pertamina akan terus mendukung program pemerintah di bidang lingkungan.

"Tentunya kami tidak akan berhenti sampai di sini, karena kami juga merasakan sendiri betapa peran komunitas yang mengedukasi ke masyarakat juga sangat penting. Untuk itu kami akan terus hadir dan terus membantu mendukung program dari pemerintah dalam wujud tanggung jawab sosial yang kami lakukan," kata Simon.

Saat ini, Pertamina telah menjalankan sejumlah kegiatan seperti pemberdayaan komunitas, serta mendorong sektor UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) agar ekonomi dapat bertumbuh dan wilayah dapat berkembang.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono menyampaikan apresiasi atas peran Pertamina dalam Prokasih, yang juga melibatkan beragam komunitas. Dirinya mengungkapkan, Prokasih telah diadakan KLH secara rutin sejak tahun 1989.

Menurutnya, sungai adalah sumber kehidupan bagi manusia, sehingga seluruh lapisan masyarakat diminta bekerja sama menjaga kebersihan sungai.

"Tadi saya merasakan membersihkan kali dan bisa merasakan betapa beratnya beban komunitas. Oleh karena itu, kita terus bekerjasama untuk support membersihkan kali ini karena air adalah sumber kehidupan manusia mulai dari peradaban jaman dulu hingga sekarang," ujar Diaz.

Diaz mengakui, aksi bersih sungai ini memang tidak sepenuhnya mengatasi masalah, tetapi melalui kegiatan tersebut, KLH bersama Pertamina terus mengedukasi masyarakat untuk peduli dan berpartisipasi membersihkan lingkungan.

"Tentunya kami berharap masyarakat ikut berpartisipasi dan tidak membuang sampah yang bisa mencemari sungai kita," pungkas Diaz.

Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan akan bergerak cepat mengatasi pencemaran sungai di Jakarta. Hanif juga berencana membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal serta memeriksa ketaatan industri dalam pengelolaan limbah.

Ditemui usai melakukan aksi bersih sungai di Jakarta, Hanif mengatakan pencemaran di Kali Cipinang kebanyakan berasal dari sampah domestik atau rumah tangga yang dibuang warga sekitar.

"Jadi, nanti kami harus menyusun IPAL komunal wajib kalau sudah rumah tangga. Tapi kami akan mengecek kembali outlet dari semua usaha besar, usaha yang ada di sini," ujar Hanif dikutip dari Antara, Jumat, 1 November 2024.
Untuk pemeriksaan ketaatan tersebut, unsur penyidik dan penegakan hukum yang ada di Kementerian LH saat ini akan mendalami sejumlah kasus di lapangan. Dia juga memastikan mengaktifkan kembali laboratorium Kementerian LH untuk memeriksa baku mutu lingkungan dan mencari sumber pencemaran sungai.

"Jadi, kami sudah siapkan dalam dua bulan ini, Insyaallah Januari kami mulai mengetahui asal limbah-limbah itu," kata Hanif.

Menurut dia, pelaku yang terbukti mencemari sungai akan ditindak. Penegakan hukum dilakukan termasuk pemberian denda sesuai aturan perundang-undangan.

Kementerian LH mencatat indeks kualitas air (IKA) nasional pada 2023 mencapai 54,59 poin. Naik dari 53,88 poin pada 2022. Khusus untuk wilayah Jakarta, IKA pada 2023 sebesar 40,76 atau turun dari 41,17 pada 2022.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)

Bisnis.com, LABUAN BAJO - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif rencana evaluasi bursa karbon Indonesia yang bakal ditempuh oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Evaluasi ini bakal diikut dengan upaya peningkatan jumlah pengguna jasa bursa karbon.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyampaikan bursa karbon perlu dievaluasi secara menyeluruh karena memiliki peran penting dalam meraih pengurangan emisi dan ekonomi berkelanjutan.

"Evaluasi ini mencakup ekosistem secara keseluruhan, bukan hanya Bursa Karbon Indonesia saja, tetapi juga instrumen lain seperti carbon tax dan ketentuan batas atas emisi. Diskusi dengan berbagai pihak akan dilakukan untuk menciptakan skema perdagangan karbon yang lebih baik," ucapnya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (31/10/24).

Inarno menambahkan masih ada banyak potensi perbaikan serta pengembangan yang dapat dilakukan di bursa karbon Indonesia meskipun bursa ini masih relatif baru dan memiliki volume transaksi yang belum terlampau besar,

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Iman Rachman mengatakan jumlah pengguna jasa bursa karbon diyakini terus meningkat hingga mencapai 100 penggguna pada akhir 2024. Adapun pengguna jasa karbon saat ini mencapai 81.

Namun, dia memandang terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya. terkait keselarasan regulasi serta dukungan dari pemerintah dan berbagai sektor terkait.

"Kita masih dalam fase belajar, tetapi kami optimistis bursa karbon akan terus berkembang dan berkontribusi besar dalam mencapai target pengurangan emisi nasional," tutur Iman.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menyatakan pentingnya mempercepat pengembangan perdagangan karbon di Indonesia. Sejauh ini, perdagangan karbon di Tanah Air dianggap belum optimal.

"Kami sedang melakukan evaluasi agar perdagangan karbon ini tidak stagnan. Potensi bursa karbon kita sangat besar dan kami tak ingin potensi ini terbuang percuma," ujar Hanif.

Hanif mengungkapkan kebijakan yang sedang disiapkan untuk meningkatkan nilai ekonomi karbon, antara lain penerapan skema offset karbon, memperluas unit perdagangan karbon, mempertimbangkan perpajakan karbon, serta menetapkan batas atas kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC).

Jakarta -

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid buka suara soal 2.086 hektar (ha) lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Dalam catatan detikcom, lahan-lahan tersebut nantinya akan dipakai untuk ruas jalan (tol) 6A dan 6B, serta Pengendali Banjir Sepaku.

Menurut Nusron urusan tanah di IKN menjadi wewenang dari Otorita IKN. Semua sudah dilimpahkan ke Otorita IKN.

"Semua tanah di wilayah IKN itu jadi otoritasnya Otorita IKN, sudah dilimpahkan semua," sebut Nusron ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Nusron melanjutkan sejauh ini tanah yang sengketa bukan berada di dalam kawasan IKN.

"Yang sengketa itu sekitar IKN, bukan IKN. Jadi bedakan IKN sama sekitar IKN. Kalau IKN itu semua ada kewenangannya di Otorita IKN," ungkap Nusron.

Terakhir, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang sempat menjabat Menteri ATR/Kepala BPN sebelumnya sempat menjelaskan proses pembebasan masih berjalan. Lahan bermasalah tersebut tengah masuk tahap penilaian oleh tim appraisal.

Targetnya, lahan-lahan yang akan dipakai untuk ruas jalan (tol) 6A dan 6B, juga di Pengendali Banjir Sepaku akan didahulukan proses pembebasan lahannya.

"Masih ada 2.086 hektar yang masih ada komplikasi karena masih ada masyarakat di sana. Saat ini masih dalam proses penilaian. Jadi, ada di ruas jalan (tol) 6A dan 6B, juga di Pengendali Banjir Sepaku. Prinsipnya, tidak semua 2.086 hektar itu masih ada masyarakat. Tapi kita prioritaskan ada dua lokasi utama tadi yang kita sedang dorong, saat ini sedang dilakukan penilaian identifikasi, inventarisasi dan penilaian oleh KJPP, Jasa Penilaian Publik untuk melakukan appraisal," kata AHY dalam unggahan Instagramnya, @agusyudhoyono yang dikutip pada Jumat (11/10/2024) yang lalu.

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Embun Sari, mengatakan 2.086 hektare lahan itu merupakan kawasan hutan yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan (KLHK) yang kemudian diserahkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan tercatat sebagai aset negara. Dari Kementerian Keuangan, tanah tersebut diserahkan menjadi aset dalam penguasaan (ADP) di bawah Otorita IKN (OIKN).

Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Tahun 2021, pada pasal 138 disebutkan bahwa jika keseluruhan tanah sudah menjadi aset pemerintah dan di atasnya terdapat penguasaan pihak lain atau penggarapan, maka harus diselesaikan dengan penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK). Dengan begitu, pihaknya, khususnya Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, tidak bisa menangani lebih lanjut terkait 2.086 hektare lahan yang belum bebas karena statusnya yang sudah menjadi ADP.

Hal itu karena pihaknya hanya bisa melakukan pengadaan tanah untuk tanah yang masih dimiliki oleh masyarakat atau pihak ke-3 yang belum termasuk ke dalam aset pemerintah. Apabila pihaknya tetap melakukan pengadaan tanah di tanah yang termasuk dalam aset, maka bisa termasuk ke dalam tindak pidana korupsi (tipikor).

"Kalau di IKN, ada tanah yang pelepasan kawasan hutan, itu yang kita tidak bisa masuk, tetapi ada tanah APL (area penggunaan lain) itu masih milik masyarakat kita melaksanakan pengadaan tanah di sana," ujar Embun saat ditemui di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Ia menjabarkan, setidaknya ada 13 paket pengadaan tanah yang sudah diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), IKN. Beberapa di antaranya digunakan untuk SPAM, Masjid Negara, Bendungan Sepaku Semoi, area pengelolaan banjir, dan juga jalan tol.

(hal/kil)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi soal jumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang membengkak. Sebagaimana diketahui, sejumlah kementerian di era Presiden Prabowo Subianto dipecah.

Airlangga mengatakan jumlah kementerian yang dipecah akan membuat kerja instansi lebih fokus.

"Kabinet ini sangat fokus. Jadi kalau sebelumnya beban kementerian dibebankan lebih besar, kali ini lebih fokus," kata Airlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Dengan jumlah kementerian yang lebih fokus, Airlangga berharap dapat menggenjot percepatan pembangunan. Apalagi Indonesia merupakan negara besar.

"Jadi mudah-mudahan dengan lebih fokus dan negara kita adalah negara besar, ini kita bisa genjot akselerasi pembangunan," tuturnya.

Total 48 menteri diumumkan Prabowo pada Minggu (20/10) malam. Ada sembilan kementerian yang dipecah menjadi 21 kementerian baru di Kabinet Merah Putih.

Ada juga penambahan kementerian baru yakni Kementerian Penempatan Migran, yang sebelumnya berbentuk Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Prabowo menunjuk Abdul Kadir Karding sebagai Menteri Penempatan Migran.

Daftar Kementerian yang Dipisah Era Prabowo-Gibran:

1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

-Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
-Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

-Kemenko Bidang Politik dan Keamanan
-Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Menko Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra

3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

-Kementerian Hukum
-Kementerian Hak Asasi Manusia
-Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan

Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas
Menteri Hak Asasi Manusia: Natalius Pigai
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto

4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

-Kementerian Kehutanan
-Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

-Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni
-Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol

5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

-Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
Menteri Pekerjaan Umum: Raden Dodi Hanggodo
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

-Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
-Kementerian Transmigrasi

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
Menteri Transmigrasi: Iftitah Suryanegara

7. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

-Kementerian Koperasi
-Kementerian Usahaa Mikro, Kecil dan Menengah

Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Maman Abdurrahman

8. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreaktif

-Kementerian Pariwisata
-Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif

Menteri Pariwisata: Widianti Putri
Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

-Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
-Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
-Kementerian Kebudayaan

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu'ti
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi: Satrio Sumantri Brodjonegoro
Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

(aid/ara)

Jakarta -

Adik Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan ada 300 pengusaha yang mengemplang pajak. Alhasil, pendapatan negara bocor Rp 300 triliun.

Menurut Hashim, Prabowo sudah mengantongi nama-nama pengusaha yang dimaksud. Informasi itu didapat Prabowo dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Luhut dan Ateh (BKPK) dan dikonfirmasi dari LHK ada jutaan hektar kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar," terang Hashim yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra dalam diskusi bersama Kadin, (12/10/2024).

"Dan kami dapat data bisa sampai Rp 300 triliun yang belum bayar ini. Ini data yang dihimpun dari pemerintah. So, saat ini Pak Prabowo, kita sudah dapat daftar 300 lebih, saya tidak lihat kawan-kawan Kadin di dalam daftar itu, tapi akan saya cek lagi," tambah Hashim.

Hashim mengatakan para pengusaha sawit nakal ini mendirikan perkebunan sawit ilegal. Alhasil, pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk ke kantong negara.

"Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar (pajak)," ujarnya.

Kebocoran anggaran menjadi salah satu topik yang kerap Prabowo Subianto bahas selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 silam. Bahkan pada kala itu, Prabowo sempat dipanggil dengan sebutan Prabocor karena sering membahas masalah kebocoran anggaran.

Salah satu strategi yang telah disiapkan Prabowo untuk menangani kondisi ini ialah membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Adapun sebelumnya, Prabowo dikabarkan akan membentuk Badan Penerimaan Negara dan bukan kementerian.

"Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," ujarnya

(hns/hns)