JAKARTA, investor.id – Lini asuransi rangka kapal (marine hull) masih jadi salah satu bisnis yang diprediksi dalam kondisi ketat (hardening) pada tahun 2025 mendatang. Beberapa faktor risikonya adalah konflik antar negara dan perubahan iklim.

Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menyampaikan, situasi pasar asuransi yang ketat alias hardening market telah terjadi pada beberapa tahun belakangan dan masih akan berlangsung pada 2025 mendatang. Salah satu lini bisnis yang terdampak adalah asuransi rangka kapal (marine hull).

“Nah, prediksi kami dari AAUI memang kalau kita lihat pasar yang masih agak tight atau hardening ini mungkin di sektor lini usaha marine hull. Ini akan tetap saya pikir akan sulit mencari backup reasuransinya,” tutur Budi Herawan dalam Investor Market Today IDTV, pada Senin (14/10/2024).

Budi menerangkan, hardening market terjadi karena terbatasnya kapasitas reasuransi untuk menyerap bisnis yang ada. Oleh karena itu, reasuransi akan menerapkan pengetatan syarat dan kondisi dalam kontrak barunya (renewal treaty) pada tahun 2025 mendatang.

Lini bisnis asuransi rangka kapal atau marine hull masih dihadapkan pada sejumlah risiko ke depan antara lain konflik yang terjadi di berbagai negara seperti Rusia-Ukraina, Israel dengan sejumlah negara seperti Palestina, Iran, dan Lebanon. Selain itu, risiko perubahan iklim yang menyebabkan badai besar juga turut membayangi terjadinya risiko kerusakan kapal.

Namun demikian, Budi meyakini bahwa pelaku bisnis reasuransi di dalam negeri akan tetap secara optimal menyerap risiko asuransi rangka kapal atau marine hull tersebut, meskipun memang tetap ada sejumlah pengetatan dan penyesuaian.

Di sisi lain, Budi melihat sektor bisnis engineering juga berpotensi melanjutkan hardening market. Kendati begitu, ia yakin jika ketersediaan (supply) kapasitasnya ini akan tersedia cukup sehingga para perusahaan asuransi mesti menyesuaikan diri untuk menerima sejumlah perubahan term & condition (T&C).

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

BADUNG, investor.id – Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyatakan bahwa kondisi hardening market masih akan dialami industri asuransi dan reasuransi pada tahun 2025. Namun, dampak transmisinya ke industri dalam negeri akan lebih jinak dibandingkan beberapa tahun belakangan ini.

Ketua Umum AAUI, Budi Herawan menyampaikan, pasar industri asuransi dan reasuransi global semestinya tak lagi dalam kondisi hardening, kendati masih ada sisa-sisa dampak yang akan dirasakan. Dengan demikian, industri reasuransi dalam negeri juga masih akan merespons dengan beberapa pembatasan.

“Tapi kalau pricing-nya sendiri, retrosesi, reasuransi treaty non-proportional, kemungkinan sih bisa sama. Tapi semuanya juga tergantung kepada result-nya dari masing-masing perusahaan reasuransi,” ungkap Budi disela-sela acara 28th Indonesia Rendezvous di Kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, baru-baru ini.

Situasi hardening market di industri asuransi dan reasuransi mendorong para pemain mesti menyesuaikan kebijakan seperti aspek underwriting, marketing, isi produk, perubahan term & condition, manajemen risiko, hingga potensi mengerek tarif premi yang lebih tinggi.

Ini memungkinkan terjadi karena industri dalam negeri tak mampu sepenuhnya dapat menyerap risiko yang ada, sehingga melempar sebagian bisnis yang ada kepada reasuransi luar negeri.

Sementara kondisi di pasar asuransi global terbilang ketat, lantaran kenaikan klaim secara signifikan karena risiko tertentu. Hal tersebut mendorong asuransi dan reasuransi global memperbarui kemampuan penyerapan risiko dan tentunya tarif premi.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan, situasi hardening market ini akan ditransmisi beberapa lini bisnis seperti asuransi properti, asuransi engineering, dan marine hull. “Harapannya sih akan sedikit melunak, semoga. Karena pasar internasional juga melihat prospek yang bagus di Indonesia," imbuh dia.

Kabar Tiga Lini Bisnis Lain

Di samping risiko pasar itu, Budi juga menyorot sejumlah lini asuransi lainnya yang mungkin terjadi pengetatan dari dalam negeri. Pertama, yaitu lini asuransi kesehatan yang mencatat loss ratio sampai dengan 140%.

Kedua, yaitu lini asuransi kredit. Pengetatan lini asuransi itu dipercaya bisa diredam seiring terbitnya aturan terbaru yakni POJK 20/2023 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah, yang salah satunya mengatur membagi risiko antara perusahaan asuransi dan pihak kreditur.

“Semoga dengan adanya POJK yang baru itu juga akan membantu perbaikan dengan adanya resharing dengan pihak perbankan. Terus ada batasan-batasan biaya akuisisi,” ujar Budi.

Ketiga, adalah asuransi kendaraan bermotor. Tantangan pada lini tersebut adalah menurunnya penjualan baik mobil maupun motor. AAUI juga mengendus dugaan penurunan bisnis ini karena semakin sulitnya masyarakat mendapatkan akses kredit kendaraan bermotor imbas masuk daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Budi menuturkan, banyak dari masyarakat masuk daftar hitam SLIK karena gagal bayar pinjaman online (pinjol). Mereka terperosok semakin dalam karena terjebak tagihan utang yang tak terbayarkan karena bermain judi online. Alhasil, segmen masyarakat ini kesulitan untuk mendapat pinjaman lagi dari sektor jasa keuangan, termasuk kredit kendaraan bermotor.

“Ini tantangan lagi bagi industri perasuransian dan tentunya regulator bagaimana bisa ke depannya lebih menekan masyarakat itu bijak menggunakan pinjaman online maupun terkait judi online. Apalagi pinjaman online yang digunakan untuk judi online. Ini PR pemerintahan baru juga,” tandas Budi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, NUSA DUA — Pasar asuransi global dan nasional tengah menghadapi tantangan besar dengan hadirnya berbagai badai besar, seperti badai Helen dan Milton, yang mungkin dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam industri.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan, mengatakan salah satu fokus utama industri saat ini adalah apakah kondisi hardening market atau pasar yang menegang masih akan berlanjut hingga 2025, atau apakah pasar akan kembali ke kondisi normal.

Hardening market merupakan situasi di mana premi asuransi meningkat dan kapasitas risiko menjadi lebih terbatas, sering kali terjadi setelah bencana besar atau kerugian yang signifikan. Namun, Budi optimistis pasar mungkin akan mulai melunak, meskipun beberapa batasan dari perusahaan reasuransi tetap ada.

“Saya pikir temen-temen pada puas kok bertemu dengan perusahaan reasuransi dari luar, dari dalam melihat kondisi untuk tahun 2025, kalau prediksi saya sih seharusnya tidak pada posisi market yang hardening lagi,” kata Budi ditemui di sela-sela acara Indonesia Rendezvous 2024 yang digelar di Nusa Dua, Bali, pada Kamis (10/10/2024).

Namun demikian, Budi menyebut bahwa kemungkinan masih ada batasan-batasan yang akan diterapkan oleh perusahaan reasuransi dalam negeri yang masuk dalam Indonesian Placement Risk (IPR).

Dia menekankan bahwa pricing atau penentuan harga dalam reasuransi treaty dan non-proportional reasuransi kemungkinan besar akan tetap sama, meskipun hasil akhirnya sangat bergantung pada hasil dari masing-masing perusahaan reasuransi.

Beberapa sektor seperti properti, engineering, dan marine hull diprediksi masih akan menghadapi batasan-batasan, tetapi Budi berharap pasar di sektor-sektor ini bisa sedikit melunak. Budi juga menyinggung tentang sektor asuransi kesehatan dan kredit, dua bidang yang mengalami tantangan signifikan.

Asuransi kesehatan, menurutnya, sudah berada dalam posisi sulit dengan loss ratio (rasio kerugian) mencapai angka di atas 140%. Ini berarti jumlah klaim yang dibayarkan jauh lebih besar dari premi yang dikumpulkan, menandakan adanya tekanan besar pada sektor tersebut.

Sementara untuk asuransi kredit, Budi mengatakan bahwa industri asuransi sudah menemukan jawaban dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah yang telah diterbitkan tahun lalu. Di sana ada perbaikan asuransi kredit melalui resharing dengan pihak perbankan.

Dia menambahkan pembatasan biaya akuisisi juga menjadi perhatian. Di sektor kendaraan bermotor, ada tantangan tambahan terkait dengan penurunan penjualan, yang diperburuk oleh masalah daftar hitam di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), terutama karena banyak orang terjebak dalam pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol).

“Ini tantangan lagi bagi industri, perasuransian, dan tentunya regulator dalam POJK juga bagaimana bisa ke depannya lebih menekan masyarakat itu menggunakan pinjaman online maupun judi online, pinjaman online yang digunakan untuk judi online Ini PR pemerintahan baru juga,” katanya.

Budi menyampaikan harapannya bahwa dengan kebijakan yang tepat, pasar asuransi di Indonesia akan mengalami perbaikan. Dia percaya bahwa prospek pasar internasional di Indonesia masih cukup baik, meskipun beberapa sektor menghadapi tekanan berat. Di sisi lain, kebijakan dari regulator, seperti OJK, akan sangat berpengaruh dalam membantu industri keluar dari kondisi sulit ini.

“Pasar internasional melihat prospek yang bagus di Indonesia, terutama untuk beberapa loss ratio. Dengan POJK baru, kita harap ada perbaikan yang signifikan. Namun, industri tetap harus siap menghadapi berbagai tantangan ke depan,” ungkap Budi.