JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, banyak kepala daerah yang ingin mendengarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Walhasil, pada Kamis (7/11/2024), Prabowo akan berkumpul bersama semua kepala daerah di Sentul, Jawa Barat.

"Jadi, berdasarkan permintaan dari banyak sekali kepala daerah yang ingin mendengarkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, maka Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan rapat koordinasi pusat dan daerah," ujar Hasan dalam keterangan videonya, Senin (4/11/2024).

Menurut Hasan, kegiatan seperti itu memang biasa dilakukan di awal-awal tahun sebuah pemerintahan.

Mereka pun melaksanakan kegiatan itu tidak lama setelah Prabowo dilantik pada 20 Oktober 2024.

"Jadi pimpinan-pimpinan di daerah ingin mendengarkan secara langsung arahan dari Presiden Prabowo soal arah kebijakan beliau selama lima tahun yang akan datang," tuturnya.

"Oleh sebab itu, Kementerian Dalam Negeri berinisiatif mengumpulkan Forkopimda, mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten/kota untuk datang ke Jakarta agar bisa mendengarkan langsung arahan dari Presiden Prabowo Subianto, terutama arahan kebijakan-kebijakan yang bersifat program prioritas dan program hasil terbaik cepat," sambung Hasan.

Setelah mendapat pengarahan dari Prabowo, para Forkopimda ini juga akan mendengarkan paparan yang lebih detail dari para menteri koordinator dan menteri-menteri teknis.

Terutama, kata Hasan, yang terkait dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, program perumahan, program hilirisasi, dan makan bergizi gratis.

Menurutnya, program-program ini akan sangat terkait dengan arah kebijakan dan pembangunan pemerintahan di daerah.

Untuk itulah, Forkopimda dari daerah-daerah bakal mendengarkan secara langsung dari kementerian-kementerian terkait.

"Nanti pertemuan ini akan diikuti mulai dari Presiden, Wakil Presiden, menteri-menteri, wakil menteri, eselon I di tingkat pemerintahan pusat, sampai kepada Forkopimda di tingkat daerah, mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten/kota untuk mendengarkan supaya arah dan langkah, gerak dan langkah pemerintahan ini mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah bisa selaras, bisa seirama. Jadi begitu," papar Hasan.