Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan segera memproses keputusan presiden (Keppres) terkait pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari.

Namun, orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan masih menunggu salinan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tiba di meja kerjanya untuk memproses pembuatan Keppres.

Hal ini disampaikan olehnya saat lepas bantuan kemanusiaan Untuk Papua Nugini dan Afganistan, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

“Belum sampai di meja saya. Kalau sudah sampai di meja saya, saya buka saya tandatangani. Wong belum sampe di meja saya,” ujarnya kepada wartawan.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus (Stafsus) Presiden Ari Dwipayana mengamini bahwa pemberhentian Hasyim Asy'ari akan ditindaklanjuti dengan keputusan presiden (keppres) yang dikeluarkan maksimal tujuh hari setelah putusan dibacakan

Ari mengatakan bahwa keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu pun akan dihormati secara penuh oleh pemerintah.

"Pemerintah menghormati putusan DKPP sebagai lembaga yang berwenang menangani pelanggaran kode etik dari penyelenggara pemilu," katanya kepada wartawan melalui pesan teks, Kamis (4/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI buka suara mengenai Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag yang terlibat dalam kasus asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Juru Bicara Kemlu RI Rolliansyah Soemirat memberikan klarifikasi bahwa individu dari PPLN Den Haag itu bukan diplomat Indonesia.

"Kami harus luruskan dan berikan klarifikasi bahwa individu yang bersangkutan bukan diplomat Indonesia, dan bukan pegawai Kementerian Luar Negeri maupun KBRI Den Haag," katanya, dalam keterangan resmi kepada awak media, dikutip Jumat (5/7/2024).

Dia menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Belanda dan pada saat kejadian merupakan anggota PPLN Den Haag.

Menurutnya, anggota PPLN biasanya terdiri dari unsur Perwakilan RI dan masyarakat Indonesia di negara setempat.

Seperti diketahui, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU.

Hasyim Asy'ari terbukti di dalam persidangan telah melakukan tindak asusila terhadap anggota PPLN Den Haag, Belanda.

Ketua Majelis Sidang DKPP Heddy Lugito membacakan putusan dalam sidang perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan terlapor KPU Hasyim Asy'ari di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Sebelumnya juga dilaporkan bahwa anggota PPLN Den Haag yang terlibat dalam kasus asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari itu adalah seorang diplomat, namun Kemlu RI membantahnya.