Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi mengesahkan Iffa Rosita sebagai Komisioner KPU RI periode 2022-2027.

Pengesahan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2024-2025 DPR pada Selasa (10/9/2024).Iffa menggantikan Hasyim Asy'ari yang diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia menjelaskan pergantian tersebut berpedoman pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 pasal 37 ayat 1 huruf C bahwa anggota KPU RI berhenti antar waktu karena diberhentikan dengan tidak hormat dan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 pasal 37 ayat 4 huruf A.

“Jika terdapat satu anggota KPU RI yang diberhentikan, maka digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat,” jelas Doli dalam siang paripurna, Selasa (10/9/2024).

Doli juga menuturkan sebenarnya berdasarkan urutan ke-8, sesungguhnya yang berhak menggantikan Hasyim Asy'ari adalah Viryan Aziz. Sayangnya, hal itu tidak bisa terlaksana lantaran Viryan telat wafat.

“Namun, Saudara Viryan sudah meninggal dunia. Maka berdasarkan nomor urutan berikutnya lagi yaitu urutan ke-9, yang berhak menggantikan [Hasyim Asy'ari] yaitu Sodari Iffah Rosita,” ujarnya.

Lebih lanjut, Doli berharap agar KPU RI dengan Komisi II DPR RI dapat bekerja sama dengan baik perihal kebijakan-kebijakan kepemiluan berikutnya.

“Komisi II DPR RI juga berharap agar komisioner KPU di masa jabatan tahun 2022-2027 sebagai pelaksana undang-undang sangat memahami posisi kelembagaan yang mempunyai komitmen membangun hubungan kerja sama yang konstruktif, antara DPR sebagai pembuat undang-undang dan KPU maupun Bawaslu sebagai pelaksana undang-undang,” tutup dia.

Senada dengan Doli, Ketua DPR RI Puan Maharani juga berharap bahwa anggota KPU RI periode 2022-2027 dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

“Semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, amanah, dan profesional,” tutur Puan. (Annisa Nurul Amara)

Profil Iffah Rosita

Diberitakan sebelumnya, Iffah merupakan anggota KPU Kaltim sejak 2019. Wanita kelahiran 30 April 1979 asal Samarinda ini sempat menjabat sebagai anggota KPU Kota Bontang 2014-2019.

Iffah juga berperan aktif di sejumlah organisasi di Bontang di antaranya, Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Kota Bontang, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bontang hingga Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Bontang.

Adapun, Iffah yang menamatkan pendidikan S2 Program Pascasarjana Universitas Mulawarman itu sempat menjadi Ketua Bidang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Samarinda.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi II DPR masih menunggu surat presiden (supres) dari Joko Widodo (Jokowi) terkait pergantian ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa surat tersebut menjadi dasar pihaknya dalam memulai pemilihan ulang komisioner KPU melalui proses pergantian antarwaktu.

“Kami berharap pemerintah segera mengirim surat kepada pimpinan DPR dan kami berharap pimpinan DPR segera memproses, menyerahkan kepada Komisi II,” katanya kepada wartawan di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat (19/7/2024).

Doli menjelaskan, proses tersebut telah dimulai dari pemberhentian Ketua KPU secara resmi oleh presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Namun, dia menjelaskan bahwa pemerintah semestinya segera meminta kepada DPR untuk memberikan nama komisioner pengganti.

“Nanti surat itu diproses di DPR. Biasanya kalau surat masuk kan dibahas di pimpinan, rapat pimpinan kemudian membahas atau memasukkan surat itu menjadi agenda di paripurna,” sambung Wakil Ketua Umum Golkar itu.

Dia melanjutkan, meskipun Dewan saat ini sedang memasuki masa reses, pihaknya dapat membahas permasalahan itu apabila dianggap darurat.

Doli sendiri berpendapat bahwa pengisian jabatan ketua KPU ini mestinya segera ditindaklanjuti. Pasalnya, tahapan Pilkada serentak tengah berjalan, sehingga kekosongan jabatan ketua KPU tidak menjadi masalah lain.

“Jadi kalau misalnya ini dianggap urgent, dan menurut saya urgent, karena ini kan harus diisi. Pilkadanya terus berjalan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi menghentikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dari jabatannya usai terbukti melakukan tindakan asusila kepada salah satu anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Pemilu 2024.

Fakta tersebut terungkap dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) perkara nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 oleh (DKPP) di Kantor DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu (3/7/2024).

"Memutuskan: satu, mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruh; dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asy'ari selalu ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak keputusan ini dibacakan; tiga, Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari setalah putusan ini dibacakan," ujar Ketua DKPP Heddy Lugito diikuti ketukan palu, seperti disiarkan dalam kanal YouTube DKPP RI, Rabu (3/7/2024).

Seluruh komisioner KPU akhirnya sepakat untuk menunjuk Mochammad Afifuddin sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua KPU pengganti Hasyim.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Ma’ruf Amin angkat bicara mengenai kasus asusila yang dilakukan eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari.

Ma’ruf meminta kepada semua komisioner yang tersisa melakukan pembenahan secara internal agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Selain itu, Ma'ruf juga meminta KPU untuk memperkuat kelembagaan, sistem, dan personel yang dimiliki saat ini sehingga penyelenggaraan Pilkada Serentak dapat berjalan dengan baik.

"Pilkada sudah menjadi agenda nasional dan tidak mungkin membentuk KPU baru ya. Dikuatkan saja KPU yang ada dan hal-hal yang masih kurang ya diperbaiki saja," tutur Ma'ruf di sela-sela peresmian Tol Cimanggis-Cibitung, Selasa (9/7/2024).

Ma'ruf mengatakan selama ini kinerja KPU merupakan kerja tim, bukan perorangan. Oleh karena itu, menurutnya, tindakan oknum yang melenceng tidak menjadi gambaran kinerja sebuah institusi.

“KPU itu kan tim ya. Kerjanya KPU itu bukan perorangan, tetapi tim. Ketika ada oknum kemudian terkena kasus, tidak berarti seluruh terkena kasus kan ya, jadi yang bersalah saja,” katanya.

Berdasarkan catatanBisnis, kredibilitas KPU kembali menjadi sorotan pasca-pemecatan mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari akibat perkara asusila.

Hasyim Asy'ari dipecat dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena terbukti melanggar etik. Hasyim yang sejatinya menjabat Ketua KPU untuk 2022–2027 itu terbukti melakukan tindak asusila kepada salah seorang petugas Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Pemilu 2024.

Kasus ini pun menambah panjang daftar komisioner atau pimpinan KPU yang terjerat masalah dan berujung pemberhentian. Sebelumnya sudah ada eks Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik yang dipecat karena menetapkan hasil pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan validitas dan kredibilitasnya.

Selain itu, mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kasus suap penetapan anggota DPR periode 2019–2024 dengan tersangka Harun Masiku.

Di sisi lain, pemecatan Hasyim juga membuka sejumlah fakta ihwal ‘kemewahan’ fasilitas yang digunakan komisioner KPU. Tak mengherankan, kredibilitas KPU sebagai 'wasit' Pilkada 2024 kembali tergugat.

Padahal, saat ini KPU sedang menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak di 37 Provinsi dan 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pilkada Serentak 2024 akan memuncak pada hari pemungutan suara yakni Rabu, 27 November 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan segera memproses keputusan presiden (Keppres) terkait pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari.

Namun, orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan masih menunggu salinan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tiba di meja kerjanya untuk memproses pembuatan Keppres.

Hal ini disampaikan olehnya saat lepas bantuan kemanusiaan Untuk Papua Nugini dan Afganistan, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

“Belum sampai di meja saya. Kalau sudah sampai di meja saya, saya buka saya tandatangani. Wong belum sampe di meja saya,” ujarnya kepada wartawan.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus (Stafsus) Presiden Ari Dwipayana mengamini bahwa pemberhentian Hasyim Asy'ari akan ditindaklanjuti dengan keputusan presiden (keppres) yang dikeluarkan maksimal tujuh hari setelah putusan dibacakan

Ari mengatakan bahwa keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu pun akan dihormati secara penuh oleh pemerintah.

"Pemerintah menghormati putusan DKPP sebagai lembaga yang berwenang menangani pelanggaran kode etik dari penyelenggara pemilu," katanya kepada wartawan melalui pesan teks, Kamis (4/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Eks Menko Polhukam Mahfud MD menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini tidak layak menjadi penyelenggara pilkada yang akan dilaksanakan serentak pada 27 November 2024, menyusul pemecatan Hasyim Asy'ari.

Dalam cuitannya di platform media sosial X (sebelumnya Twitter) pada Minggu (7/7/2024), Mahfud menuliskan mengenai berita lanjutan yang mengagetkan usai putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari, di antaranya pemakaian 3 mobil dinas mewah setiap komisioner KPU, berdasarkan info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP.

"Ada juga penyewaan jet untuk alasan dinas yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang [maaf] asusila. DPR dan pemerintah perlu bertindak, tidak diam," tulis Mahfud MD.

Dari situ, Mahfud menilai secara umum KPU kini tidak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia.

Tidak hanya itu, dia juga berpendapat pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada pada November tahun ini.

"Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres dan Pilleg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat," lanjutnya.

Dia juga menambahkan terdapat vonis MK No.80/PUU-IX/2011 yang mengatur apabila komisioner KPU mengundurkan diri, maka tidak boleh ditolak atau tidak boleh digantungkan pada syarat pengunduran itu harus diterima oleh lembaga lain. "Ini mungkin jalan yang baik jika ingin lebih baik," kata Mahfud.

Perbesar

Tangkapan layar X @mohmahfudmd

Adapun, diberitakan sebelumnya karier Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU harus terhenti di tengah jalan usai dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

DKPP akhirnya memutuskan untuk mencopot Hasyim dari jabatan Ketua KPU usai terbukti melakukan tindakan asusila kepada salah satu anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Pemilu 2024.

Ketua DKPP Heddy Lugito menyampaikan pemberhentian itu terkuak usai saat membacakan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) perkara nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 oleh (DKPP).

"Memutuskan satu, mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruh; dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asy'ari selalu ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak keputusan ini dibacakan; tiga, Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari setelah putusan ini dibacakan," ujarnya pada Rabu (3/7/2024).

Singkatnya, Hasyim disebut telah melanggar etik karena mengutamakan kepentingan pribadi dan memberikan perlakuan khusus pada pengadu yang bekerja di PPLN Eropa.

Bisnis.com, JAKARTA — Perkara asusila yang menjerat mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari harus dijadikan pelajaran bagi komisioner lainnya agar tidak terjebak di lubang yang sama.

Direktur Jaringan Demokrasi dan Pemilu (Netgrit), Hadar Nafis Gumay mengatakan bahwa enam komisioner KPU yang tersisa saat ini harus bisa menjaga etika dan moral agar tidak seperti Hasyim Asy'ari.

Dia berpandangan jika ada komisioner yang melakukan hal sama seperi Hasyim Asy'ari, maka nama institusi KPU bakal tercoreng dan masyarakat tidak ada yang percaya kepada KPU.

"Nah jadi lebih baik mereka itu menahan dirinya, bekerja dengan baik, ikuti aturan yang berlaku, termasuk menjaga etika dan pedoman, serta moral," tuturnya di Jakarta, Sabtu (6/7).

Dia menjelaskan kepercayaan masyarakat harus tetap dijaga para penyelenggara pemilu. Salah satu upaya untuk menjaga itu adalah dengan cara membenahi internal KPU.

"Tentu saya prihatin dengan hal ini, kenapa sampai terjadi seperti ini karena sebetulnya peringatan ini kan sudah panjang ya," kata Hadar.

Hadar meyakini bahwa Hasyim Asy'ari telah melakukan asusila karena berpikir tidak ada yang akan mengetahuinya, termasuk juga keluarganya.

Kendati demikian, menurut Hadar, semua penyelenggara pemilu harus sadar bahwa mereka berada di institusi besar yang bertugas memilih pemimpin negara.

"Dia berada di satu lembaga yang penting di mana proses kerjanya memilih pemimpin, baik di dewan maupun eksekutif, tapi pada kenyataannya, KPU dipimpin orang yang salah," ujarnya.

Sebelum dipecat DKPP dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena skandal asusila, Hasyim Asy'ari mendapat besaran gaji puluhan juta rupiah setiap bulannya.

Gaji tersebut juga diberikan bersamaan dengan tunjangan dan fasilitas-fasiltas lain yang diterima sebelum dirinya dinyatakan dipecat.

Gaji dan tunjangan yang didapat Hasyim ini diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umu, Komisi Pemilhan Umum Provinsi, Ketua Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. PP tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2016 lalu.

"Besaran uang kehormatan ketua dan anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah Ketua Rp43.110.000, anggota Rp39.985.000," kata pasal tersebut.

Sementara fasilitas yang diterima Hasyim selama menjabat yakni biaya perjalanan dinas, perlindungan keamanan, rumah dinas, kendaraan dinas, hingga jaminan kesehatan.

"Ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberikan fasilitas berupa biaya perjalanan dinas," tulis ketentuan PP.

"Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua dan anggota KPU diberikan juga fasilitas berupa rumah dinas, kendaraan dinas, dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 5 ayat (3).

Hasyim dipecat setelah muncul aduan dari perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota panitia pemilihan luar negeri di Den Haag, Belanda.

Dari hasil pemeriksaan DKKP, Hasyim terbukti bersalah dan melanggar kode etik yang beraku untuk para penyelenggara pemilu.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasim Asy'ari, selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum, terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Ketua DKPP Heddy Lugito dalam sidang di Kantor DKPP RI, Rabu (3/7).

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2022-2027 Hasyim Asy'ari dipecat dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena terbukti melanggar etik. Kasus Hasyim semakin menegaskan adanya permasalahan dalam pemilihan anggota penyelenggara pemilu.

Masalahnya, pemecatan pimpinan KPU karena permasalahan etik bukan pertama kali terjadi, namun sudah berkali-kali. Pada KPU periode terdahulu misalnya, ada dua pimpinan KPU yang dipecat oleh DKPP.

Hasyim Asy'ari resmi dipecat dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena terbukti melakukan asusila terhadap salah satu anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

Sebelum dipecat, Hasyim menerima gaji puluhan juta per bulan dan berbagai fasilitas dari pemerintah sebagai pemimpin di lembaga tersebut.

Untuk gaji dan fasilitas, diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang diteken Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2016.

Gaji Hasyim dan anggota KPU lainnya dimuat pada Pasal 4 dan fasilitas pada Pasal 5 PP tersebut.

"Ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberikan fasilitas berupa biaya perjalanan dinas," tulis Pasal 5 ayat (1) PP 11/2016.

Selain itu, ketua dan anggota KPU juga berhak mendapat perlindungan keamanan, rumah dinas, kendaraan dinas, dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua dan anggota KPU diberikan juga fasilitas berupa rumah dinas, kendaraan dinas, dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 5 ayat (3).

Sedangkan, untuk besaran gaji sebagai berikut:

Gaji Anggota dan Ketua KPU Pusat1. Gaji Ketua KPU Rp43.110.0002. Gaji Anggota KPU Rp39.985.000

Gaji Anggota dan Ketua KPU Provinsi1. Gaji Ketua KPU Rp20.215.0002. Gaji Anggota KPU Rp18.565.000

Gaji Anggota dan Ketua KPU Kabupaten/Kota1. Gaji Ketua Rp12.823.0002. Gaji Anggota KPU Rp11.573.000.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI buka suara mengenai Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag yang terlibat dalam kasus asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Juru Bicara Kemlu RI Rolliansyah Soemirat memberikan klarifikasi bahwa individu dari PPLN Den Haag itu bukan diplomat Indonesia.

"Kami harus luruskan dan berikan klarifikasi bahwa individu yang bersangkutan bukan diplomat Indonesia, dan bukan pegawai Kementerian Luar Negeri maupun KBRI Den Haag," katanya, dalam keterangan resmi kepada awak media, dikutip Jumat (5/7/2024).

Dia menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Belanda dan pada saat kejadian merupakan anggota PPLN Den Haag.

Menurutnya, anggota PPLN biasanya terdiri dari unsur Perwakilan RI dan masyarakat Indonesia di negara setempat.

Seperti diketahui, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU.

Hasyim Asy'ari terbukti di dalam persidangan telah melakukan tindak asusila terhadap anggota PPLN Den Haag, Belanda.

Ketua Majelis Sidang DKPP Heddy Lugito membacakan putusan dalam sidang perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan terlapor KPU Hasyim Asy'ari di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Sebelumnya juga dilaporkan bahwa anggota PPLN Den Haag yang terlibat dalam kasus asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari itu adalah seorang diplomat, namun Kemlu RI membantahnya.

Hasyim Asy'ari mengantongi gaji puluhan juta per bulan saat menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Jumlah itu belum menghitung fasilitas-fasilitas lain yang ia terima sebagai nahkoda penyelenggara pemilu.

Namun, Hasyim kini dicopot dari jabatannya usai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemecatan dalam kasus asusila.

Sanksi pemecatan ini terkait aduan dari perempuan berinisial CAT yang merupakan seorang Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

DKPP menilai Hasyim selaku teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Memang berapa gaji yang diterima Hasyim sebagai ketua KPU RI?

Besaran gaji ketua dan anggota KPU diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang diteken Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2016.

Gaji Hasyim dan anggota KPU lainnya dimuat pada Pasal 4 PP tersebut.

"Besarnya uang kehormatan ketua dan anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Ketua: Rp43.110.000. b. Anggota :Rp39.985.000," bunyi Pasal tersebut.

Gaji Anggota dan Ketua KPU Pusat1. Gaji Ketua KPU Rp43.110.0002. Gaji Anggota KPU Rp39.985.000

Gaji Anggota dan Ketua KPU Provinsi1. Gaji Ketua KPU Rp20.215.0002. Gaji Anggota KPU Rp18.565.000

Gaji Anggota dan Ketua KPU Kabupaten/Kota1. Gaji Ketua Rp12.823.0002. Gaji Anggota KPU Rp11.573.000.

Ketua dan anggota KPU ini juga berhak menerima sejumlah fasilitas antara lain biaya perjalanan dinas, sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1).

"Ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberikan fasilitas berupa biaya perjalanan dinas," tulis ketentuan PP.

Selain itu, ketua dan anggota KPU juga berhak mendapat perlindungan keamanan, rumah dinas, kendaraan dinas, dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua dan anggota KPU diberikan juga fasilitas berupa rumah dinas, kendaraan dinas, dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 5 ayat (3).