Sebelum dipecat DKPP dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena skandal asusila, Hasyim Asy'ari mendapat besaran gaji puluhan juta rupiah setiap bulannya.

Gaji tersebut juga diberikan bersamaan dengan tunjangan dan fasilitas-fasiltas lain yang diterima sebelum dirinya dinyatakan dipecat.

Gaji dan tunjangan yang didapat Hasyim ini diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umu, Komisi Pemilhan Umum Provinsi, Ketua Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. PP tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2016 lalu.

"Besaran uang kehormatan ketua dan anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah Ketua Rp43.110.000, anggota Rp39.985.000," kata pasal tersebut.

Sementara fasilitas yang diterima Hasyim selama menjabat yakni biaya perjalanan dinas, perlindungan keamanan, rumah dinas, kendaraan dinas, hingga jaminan kesehatan.

"Ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberikan fasilitas berupa biaya perjalanan dinas," tulis ketentuan PP.

"Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua dan anggota KPU diberikan juga fasilitas berupa rumah dinas, kendaraan dinas, dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 5 ayat (3).

Hasyim dipecat setelah muncul aduan dari perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota panitia pemilihan luar negeri di Den Haag, Belanda.

Dari hasil pemeriksaan DKKP, Hasyim terbukti bersalah dan melanggar kode etik yang beraku untuk para penyelenggara pemilu.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasim Asy'ari, selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum, terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Ketua DKPP Heddy Lugito dalam sidang di Kantor DKPP RI, Rabu (3/7).

Hasyim Asy'ari resmi dipecat dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena terbukti melakukan asusila terhadap salah satu anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

Sebelum dipecat, Hasyim menerima gaji puluhan juta per bulan dan berbagai fasilitas dari pemerintah sebagai pemimpin di lembaga tersebut.

Untuk gaji dan fasilitas, diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang diteken Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2016.

Gaji Hasyim dan anggota KPU lainnya dimuat pada Pasal 4 dan fasilitas pada Pasal 5 PP tersebut.

"Ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberikan fasilitas berupa biaya perjalanan dinas," tulis Pasal 5 ayat (1) PP 11/2016.

Selain itu, ketua dan anggota KPU juga berhak mendapat perlindungan keamanan, rumah dinas, kendaraan dinas, dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua dan anggota KPU diberikan juga fasilitas berupa rumah dinas, kendaraan dinas, dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 5 ayat (3).

Sedangkan, untuk besaran gaji sebagai berikut:

Gaji Anggota dan Ketua KPU Pusat1. Gaji Ketua KPU Rp43.110.0002. Gaji Anggota KPU Rp39.985.000

Gaji Anggota dan Ketua KPU Provinsi1. Gaji Ketua KPU Rp20.215.0002. Gaji Anggota KPU Rp18.565.000

Gaji Anggota dan Ketua KPU Kabupaten/Kota1. Gaji Ketua Rp12.823.0002. Gaji Anggota KPU Rp11.573.000.

Hasyim Asy'ari mengantongi gaji puluhan juta per bulan saat menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Jumlah itu belum menghitung fasilitas-fasilitas lain yang ia terima sebagai nahkoda penyelenggara pemilu.

Namun, Hasyim kini dicopot dari jabatannya usai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemecatan dalam kasus asusila.

Sanksi pemecatan ini terkait aduan dari perempuan berinisial CAT yang merupakan seorang Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

DKPP menilai Hasyim selaku teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Memang berapa gaji yang diterima Hasyim sebagai ketua KPU RI?

Besaran gaji ketua dan anggota KPU diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang diteken Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2016.

Gaji Hasyim dan anggota KPU lainnya dimuat pada Pasal 4 PP tersebut.

"Besarnya uang kehormatan ketua dan anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Ketua: Rp43.110.000. b. Anggota :Rp39.985.000," bunyi Pasal tersebut.

Gaji Anggota dan Ketua KPU Pusat1. Gaji Ketua KPU Rp43.110.0002. Gaji Anggota KPU Rp39.985.000

Gaji Anggota dan Ketua KPU Provinsi1. Gaji Ketua KPU Rp20.215.0002. Gaji Anggota KPU Rp18.565.000

Gaji Anggota dan Ketua KPU Kabupaten/Kota1. Gaji Ketua Rp12.823.0002. Gaji Anggota KPU Rp11.573.000.

Ketua dan anggota KPU ini juga berhak menerima sejumlah fasilitas antara lain biaya perjalanan dinas, sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1).

"Ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberikan fasilitas berupa biaya perjalanan dinas," tulis ketentuan PP.

Selain itu, ketua dan anggota KPU juga berhak mendapat perlindungan keamanan, rumah dinas, kendaraan dinas, dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua dan anggota KPU diberikan juga fasilitas berupa rumah dinas, kendaraan dinas, dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 5 ayat (3).