JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melantik 228 anggota Tim Pemeriksa Daerah (TDP) Periode 2024-2025, Jumat (8/11/2024).

228 orang TPD periode 2024-2025 dilantik langsung oleh Ketua DKPP Heddy Lugito berdasarkan Keputusan Ketua DKPP Nomor 96.DA/SK/K.DKPP/SET-03/XI/2024 tentang Pengangkatan Tim Pemeriksa Daerah Periode Tahun 2024-2025.

TPD periode 2024-2025 ini berasal dari 38 provinsi seluruh Indonesia, terdiri dari 76 orang unsur masyarakat, 76 orang unsur KPU, dan 76 unsur Bawaslu.

Ketua DKPP Heddy Lugito berpesan seluruh TPD yang baru dilantik senantiasa memegang teguh integritas, profesionalitas, dan sumpah janji jabatan yang telah diucapkan.

"Saya percaya bahwa saudara dan saudari semuanya akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan," ujar Heddy dalam keterangan tertulis, Jumat.

Setelah dilantik, 228 orang TPD periode 2024-2025 membacakan pakta integritas yang diwakilkan oleh TPD Provinsi Bengkulu unsur masyarakat Prof. Dr. Emilda Sulasmi, M.Pd.

Sebagai informasi, keberadaan TPD diatur dalam Pasal 146 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

TPD adalah tim ad hoc yang dibentuk untuk membantu DKPP melaksanakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di daerah.

Keanggotaan TPD terdiri dari unsur KPU Provinsi/KIP Aceh, unsur Bawaslu Provinsi, dan unsur masyarakat.

Korban dugaan tindakan asusila dan pornografi yang dilakukan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Surabaya, Muhammad Agil Akbar, buka suara.

Korban mengakui bahwa pernah menjalani hubungan pacaran dengan Agil. Hubungan itu berjalan sekitar satu tahun lebih.

"Kalau awal ketemu dia awal itu 2019. Tapi kalau kalau berhubungan (pacaran) itu 2021 akhir," ujar Korban saat ditemui, Sabtu (12/10).

"Mulai berhubungan itu sudah lama juga, itu enggak detail. Tapi yang aku laporkan (ke DKPP) sesuai yang aku punya buktinya. Jadi saudara Agil itu beberapa kali ketemu kan memang suka hapus-hapus chat. Jadi enggak tahu sampai mana (hubungannya). Cuma kemarin mengklarifikasi ada hubungan sebelum 2022. Tapi yang saya laporkan ya 2022 itu. Kalau terakhir berhubungan sama dia itu ya 27 November 2023. Itu masih ngontak saya," tambahnya.

Selama berpacaran dengan Agil, Korban beberapa kali mendapatkan perlakuan tindakan asusila dan pornografi. Hal itulah yang membuat Korban mengadu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas perbuatan Agil.

"Ya memang ada hubungan itu. Maksudnya asusila pada saat berhubungan seringkali beliau mengajak saya untuk berhubungan badan. Terus pornografi itu juga sering ngirim-ngirim vitalnya. Hal-hal sensitif terus berbicaranya ke hal-hal yang seksual," ungkapnya.

Korban mengungkapkan, selama ia menjalani pacaran, Agil mengaku merupakan seorang duda yang sudah bercerai.

"Waktu itu mengaku sudah bercerai dengan istrinya. Dibuktikan dengan bukti-bukti foto yang sudah tidak ada. Waktu itu sempat ada kan, ya saya tanyai, katanya sudah tidak sama dia. Yaudah saya disuruh login IG nya dia. Saya diberikan akses langsung di HP nya untuk menghapus fotonya (sama istrinya). Ya dibebaskan kayak diberi kepercayaan. Supaya saya percaya bahwa dia sudah enggak ada (hubungan) sama istrinya itu tadi," ungkapnya.

Terkait dengan pernyataan Agil yang menyebut Korban menghubungi pada bulan Desember 2023 untuk meminta "jatah kamar", ia membantahnya.

"Saya membantah, supaya dia tidak terlihat salah aja. Karena saya tidak pernah minta dan sudah putus komunikasi dan block. Agil ke rumah saya marah-marah. Enggak ada komunikasi sejak 2 Desember (2023) di rumah," jelasnya.

Bahkan, kata dia, Agil sempat mengancam dirinya untuk mencabut aduannya ke DKPP.

"Ancaman 2 Desember, orang tua saya diancam 'Yugane jenengan kalau ngelawan aku telindes' (anak anda melawan saya lindas). Ortu enggak tahu apa-apa histeris, takut, dan sedih. Terus yang 21 Agustus (2024) juga sempet ke rumah dan mengancam ortu sebelum dia umrah. Kalau saya enggak cabut laporan saya dilaporkan ke polisi. Dia datang sama istrinya," bebernya.

Akhirnya, Agil pun melayangkan aduan terkait dugaan pencemaran nama baik dan pemerasan oleh Korban ke Polrestabes Surabaya pada Selasa (8/10). Pihak Agil menyebut bahwa Korban telah memeras dengan total kurang lebih Rp 31,9 juta.

Terkait hal itu, Korban juga membantah adanya tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya.

"Enggak bener sih (tuduhan pemerasan), soalnya aku sama dia kan waktu itu pacaran, enggak ada pemerasan. Karena kalau pacaran punya hubungan sudah biasa, memberi dan menerima. Ya enggak ada sih itu yang namanya pemerasan," ucapnya.

Korban juga berencana akan melaporkan Agil ke polisi dalam waktu dekat. "Saya akan melaporkan balik langsung secepatnya. Belum tau pastinya, secepatnya," ungkapnya.

"Laporan baliknya itu mengenai pornografi sama ITE. Karena kan secara jelas memang dia juga memang benar dia itu sering ngirim-ngirim gitu," lanjutnya.

Usai menjalani sidang pemeriksaan etik di Kantor KPU Jatim, Kota Surabaya, Kamis (10/10), Agil membantah adanya tindakan asusila kepada Korban.

"Pengadu mendalilkan, apa, kekerasan seksual dan seterusnya. Ya, masa kekerasan seksual setelah itu masih kontak saya dan minta jatah kamar (hotel), kan enggak masuk akal. Lengkap (buktinya), tapi enggak tahu lah, itu terserah hakim yang menilai," ujar Agil di Kantor KPU Jatim, Kamis (10/10).

Agil menyampaikan, PSH dalam aduannya mengatakan mengalami tindakan asusila pada Oktober dan November 2023. Namun, Agil menyebut PSH sempat menghubungi dirinya pada Desember 2023 untuk meminjam kamar.

Agil mengeklaim bahwa dirinya memiliki bukti-bukti tersebut baik pesan maupun video.

Agil menyebut telah melaporkan perkara ini ke polisi.

"Lah masa Desember dia pinjam kamar. Valid ini. Saya sudah laporan ke polres kok masalah ini. Chat-nya dia (barang bukti), telepon dia ke saya. Video-video juga banyak," ungkapnya.

"Ini chat nomornya dia ini, nomornya pengadu. Saya enggak telepon, dia telepon saya, saya enggak menghubungi dia. Tapi kok framing-nya begitu. Ganggu saya sendiri," tambahnya.

Agil mengatakan bahwa dirinya telah menyampaikan pernyataan versinya saat sidang etik oleh DKPP tadi. Ia berharap pemeriksaan ini yang terakhir kalinya.

"Saya enggak tahu, semoga yang terakhir lah. Intinya itu, pengadu mendalilkan November, Oktober, dia mengalami hal-hal itu. Lah kok Desember masih menghubungi saya, kan lucu. Fakta juga itu sudah tak sampaikan," katanya.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Surabaya, Muhammad Agil Akbar, telah melaporkan perempuan yang berinisial PSH.

PSH merupakan orang yang mengadukan Agil atas dugaan tindakan asusila ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pengacara Agil, Amru Rizal, mengatakan laporan itu telah dilayangkan ke polisi pada Selasa (8/10).

"Sudah kita laporkan ke polres pada hari Selasa lusa kemarin," kata Amru saat dikonfirmasi, Kamis (10/10).

Amru menyampaikan, laporan itu berkaitan dengan aduan dugaan pemerasan dan pencemaran nama baik terhadap kliennya.

"Aduan, karena pemerasan itu kan delik aduan. Dan mungkin nanti kita akan melanjutkan terkait masalah pencemaran nama baiknya kepada istri teradu," ucapnya.

Amru menyebut bahwa Agil dan PSH sempat ada hubungan asmara. Ketika ketika hubungan mereka berakhir, PSH tak terima dan mengancam akan mengungkap kisah percintaannya hingga ke lingkungan pekerjaan Agil. PSH juga diduga memeras Agil hingga puluhan juta.

Hal itu yang menjadi dasar Agil melaporkan PSH ke polisi.

"Itu ada bedanya, pemerasannya itu ketika antara teradu dengan pengadu sudah tidak ada hubungan, sudah tidak ada kontakan lagi dalam tanda kutip tidak pacaran lagi," katanya.

"Setelah itu tidak terima, yang dilaporkan (PSH) itu tidak terima kalau dia itu diputus. Akhirnya dia mengancam terkait masalah pekerjaan pelapor. Kemarin perkiraan itu Rp 31,9 juta berdasarkan mutasi rekening," ungkapnya.

Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Surabaya, berinisial MAA, disidang oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, pada Kamis (10/10).

MAA diperiksa dalam dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), perkara nomor 192-PKE-DKPP/VIII/2024, terkait tindakan asusila.

"Perkara ini diadukan oleh mantan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu tahun 2024 dengan inisial PSH," ujar Sekretaris DKPP, David Yama, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/10).

David mengatakan, MAA diperiksa karena diduga telah melakukan tindakan asusila kepada salah satu anggota PPK. Ia juga mengiming-imingi korban hingga mengancam.

"Teradu (MAA) didalilkan telah melakukan tindakan asusila terhadap pengadu. Selain itu Agul juga didalilkan mengiming-imingi pengadu dengan sejumlah uang dengan meminta pengadu untuk mengundurkan diri sebagai PPK serta melakukan ancaman kepada pengadu apabila berani melapor," katanya.

David menjelaskan, agenda sidang kali ini yaitu mendengarkan keterangan dari pengadu, teradu (MAA), pihak terkait, dan saksi-saksi yang dihadirkan.

Pemanggilan ini, kata dia, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

"Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar," ungkapnya.

David juga menyampaikan bahwa sidang ini dilakukan secara tertutup karena berkaitan dengan asusila.

"Sidang pemeriksaan dengan pokok perkara yang berhubungan dengan kesusilaan akan digelar secara tertutup," ucapnya.

Pantauan kumparan, pemeriksaan itu dilaksanakan di Kantor KPU Jatim bagian belakang. Nampak sejumlah pegawai Bawaslu Surabaya berada di kantor tersebut.

Sekitar pukul 12.00 WIB, salah satu petugas DKPP keluar dari Kantor KPU Jatim dan memanggil dua orang saksi untuk masuk ke dalam.

Di luar Kantor KPU Jatim juga terpasang sejumlah poster dengan menampilkan foto MAA dengan kalimat "Urusi Moralmu Dulu Baru Urus Pemilu", "Pecat Predator Seksual Dangerous".

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon anggota legislatif (caleg) PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning melaporkan dugaan penggelembungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemili (DKPP).

Ribka menuding terdapat penggelembungan suara di wilayah Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat, yang menguntungkan Partai Amanat Nasional (PAN) Desy Ratnasari.

"Sekarang (saya) maju ke DKPP, kesel ya kan, biar saja itu Panitia Pengawas maupun KPUD nanti ditentukan bahwa dia (penyelenggara pemilu) bersalah," kata Ribka kepada wartawan, Kamis (3/10/2024).

Menurut dia, Desy Ratnasari semestinya tidak lolos ke Senayan jika tidak ada dugaan penggelembungan suara oleh oknum penyelenggara pemilu itu.

Sementara, Ribka gagal terpilih untuk menjadi anggota dewan dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IV.

"Sampel (kecurangan) sudah ada bukti-bukti itu dan itu pernah (saya) katakan keberatan dengan (hasil pileg) itu karena ada kecurangan,” kata Ribka.

Ia mengatakan, protes yang dilayangkan itu tidak pernah ditanggapi oleh KPU maupun panitia pengawas di daerah sehingga memutuskan untuk mebawanya ke DKPP.

Ribka melanjutkan, upaya untuk menuntut keadilan itu mendapatkan dukungan dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Ada perintah dari Ibu (Megawati) memperjuangkan suara, tetapi Ibu kan enggak mungkin intervensi, Ibu menghormati," ujar dia.

Ribka bilang, Megawati merasa sedih setelah mengetahui dirinya kalah lantaran dicurangi dalam pileg.

"Masa pejuang kalah sama penyanyi. Iya, lho, kalau Ning kalah tak tangisi bener, lo. Ning itu,” kata Ribka.

Di sisi lain, Ribka merasa DPP PDI-P kurang serius mendukung langkahnya ke DKPP, padhaal Megawati telah memberikan restu.

Ia membandingkan dengan partai-partai politik lain yang ia klaim bersedia untuk menghadirkan saksi di DKPP.

"Sekarang di DKPP yang siap jadi saksi itu dari Gerindra, dari Demokrat, bayangkan semua kasus itu Golkar pun tahu,” kata eks Ketua Komisi IX DPR RI itu.

“Teman-teman Golkar itu tahu kasus itu. Tapi DPP (PDI-P) diam saja. Itu kan yang bikin aku pusing. Aku nih (pengurus) DPP, kader lama. Kenapa sih? sebenernya ada apa?” imbuh dia.

Ketua DKPP Heddy Lugito membenarkan bahwa DKPP telah menerima dan tengah memproses aduan Ribka Tjiptaning tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 158-PKE-DKPP/VII/2024 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, hari ini, Senin (30/9/2024) pukul 09.00 WIB.

Sekretaris DKPP David Yama mengatakan, perkara ini diadukan oleh Muhammad Ali Akbar yang memberikan kuasa kepada Tafsir Marodi dan Riyan Bimanesh.

Pengadu mengadukan para anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifudin, Parsadan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, August Mellaz sebagai Teradu II sampai VII, dan Zainul Muttaqin (Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur) sebagai Teradu VIII.

Agenda sidang ini DKPP akan mendengarkan keterangan dari para pihak, baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait.

“Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” ujar David dalam keterangan pers, Minggu (29/9/2024).

David menyampaikan, pokok aduan dari pengadu adalah teradu II sampai dengan teradu VII meloloskan dan melantik teradu VIII (Zainul Muttaqin) yang diduga sebagai pengurus aktif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Meski diketahui teradu VIII adalah pengurus partai, KPU RI tetap meloloskan dalam proses seleksi calon anggota KPU Kabupaten Lombok Timur periode 2024-2029.

Ia juga mengungkapkan, sidang ini bersifat terbuka untuk umum, sehingga baik masyarakat umum yang ingin memantau atau wartawan yang ingin meliput sidang, dapat melihat langsung jalannya persidangan.

Untuk memudahkan akses publik terhadap jalannya persidangan, sidang ini juga akan disiarkan secara langsung melalui kanal sosial media DKPP.

“Sehingga siapa pun dapat menyaksikan jalannya sidang pemeriksaan ini,” imbuh David.

MINUT - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk memberhentikan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Phlipus Ferdynan Bawengan, karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

DKPP juga memberhentikan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minut, Yardi Harun, dalam perkara yang sama.

Sanksi Pemberhentian Tetap tersebut dibacakan saat sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Selasa (6/8) lalu.

“Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Phlipus Ferdynan Bawengan dalam perkara nomor 72-PKE-DKPP/V/2024 selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dan Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Yardi Harun dalam perkara nomor 92-PKE-DKPP/V/2024 selaku Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara terhitung sejak putusan ini bacakan,” ujar Ketua Majelis, Ratna Dewi Pettalolo, membaca amar putusan dikutip dari rilis DKPP.

Dalam penjelasannya, DKPP menilai bahwa Philipus Ferdynan Bawengan maupun Yardi Harun, terbukti memerintahkan PPK Likupang Barat dan Panwaslu Kecamatan Likupang Barat untuk melakukan perubahan data hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan dengan menambahkan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa Utara 3.

“DKPP berpendapat bahwa para Teradu tidak jujur, tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Minahasa Utara,” ungkap Anggota Majelis, Muhammad Tio Aliansyah.

Sidang ini sendiri dipimpin oleh Ratna Dewi Pettalolo, Didampingi oleh Anggota Majelis yakni J, Kristiadi, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansyah.

manadobacirita

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos mengakui belum ada pembicaraan di tingkat komisioner untuk mencari sosok pengganti Hasyim sebagai Ketua KPU.

Pasalnya berdasarkan aturan, masih ada waktu 90 hari untuk mencari pengganti usai Hasyim dipecat dari jabatannya karena kasus asusila.

Adapun saat ini, posisi Hasyim digantikan sementara oleh Mochammad Afifuddin sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

"Kita belum membicarakan itu karena masih memiliki waktu dalam Undang-undang 90 hari. Kalau mau digugat kita tunggu, kan. Sebaiknya kita Plt dulu, sampai kemudian terpilih yang definitif," kata Betty di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

Betty menuturkan, KPU menunggu penggantian yang kini tengah dikoordinasikan antara Kondisi II DPR RI dengan Presiden Jokowi.

Nantinya surat keputusan (SK) pengangkatan akan diberikan oleh Presiden.

"Peng-SK-an itu oleh Presiden, tapi kan harus dikonfirmasi apakah memenuhi syarat atau tidak yang bersangkutan oleh DPR RI. Jadi nanti dipanggil lagi. Mekanismenya ada di DPR RI," ucap dia.

Lebih lanjut ia menjelaskan, belum ada tenggat waktu kapan kekosongan jabatan tersebut akan diisi oleh orang baru.

"Enggak. As soon as possible," jelasnya.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari, Rabu (3/7/2024).

Sanksi tersebut diberikan karena Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) karena melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

Ketua DKPP Heddy Lugito menegaskan bahwa seluruh dalil aduan yang disampaikan oleh pengadu atau korban dikabulkan untuk seluruhnya.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota komisioner KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ujar Heddy dalam sidang, Rabu (3/7/2024).

Adapun dalam kasus pelanggaran etik ini, Hasyim dituduh menggunakan relasi kuasa untuk mendekati, membina hubungan romantis, dan berbuat asusila terhadap Pengadu, termasuk di dalamnya menggunakan fasilitas jabatan sebagai Ketua KPU RI.

"Cerita pertama kali ketemu itu di Agustus 2023, itu sebenarnya juga dalam konteks kunjungan dinas. Itu pertama kali bertemu, hingga terakhir kali peristiwa terjadi di bulan Maret 2024," kata kuasa hukum korban sekaligus pengadu, Maria Dianita Prosperiani, saat mengadu ke DKPP, 18 April 2024

Keduanya disebut beberapa kali bertemu, baik saat Hasyim melakukan kunjungan dinas ke Eropa maupun sebaliknya saat korban kunjungan dinas ke Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia berharap pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo segera mengirim surat ke DPR dalam rangka mencari sosok pengganti Hasyim Asy'ari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurutnya, hal ini penting dilakukan mengingat jabatan Ketua KPU saat ini kosong setelah keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian Hasyim.

"Oleh karena itu kami berharap pemerintah segera mengirim surat kepada pimpinan DPR dan pimpinan juga segera memproses dan menyerahkan kepada Komisi II," kata Doli ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Doli menjamin proses tersebut berjalan cepat.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa mungkin saja rapat membahas pengganti Hasyim itu dilakukan di masa reses.

"Komisi II kan sebenarnya kami dulu pernah melakukan rapat di masa reses kan atas dasar izin pimpinan," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

Doli beralasan, rapat membahas pengganti Hasyim perlu dilakukan mengingat jabatan Ketua KPU kosong, padahal tahapan Pilkada terus berlangsung.

Ia khawatir kekosongan jabatan itu lantas disusupi oleh isu-isu liar lainnya.

Maka dari itu, Doli menilai kekosongan jabatan Ketua KPU adalah hal yang penting untuk segera diselesaikan.

"Karena sekarang masa reses, karena ini urgent, bisa saja sebetulnya pimpinan menyepakati dan membicarakan kepada ketua fraksi sebagai perwakilan representasi dari rapat bamus, kemudian pertemuan itu menyerahkan kepada Komisi II," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatannya sebagai Ketua KPU secara tidak hormat.

Pemecatan ini ditandai dengan ditandatanganinya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73 P tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Hasyim Asy'ari.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, Keppres itu ditandatangani Jokowi pada Selasa (9/7/2024).

"Menindaklanjuti Putusan DKPP dan sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 73 P tanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat saudara Hasyim Asy'ari sebagai Anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027," kata Ari kepada wartawan, Rabu (10/7/2024).

Keppres itu diterbitkan usai Hasyim dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena kasus asusila.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerima laporan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara (KPU Jakut). Dalam laporan itu, Partai Demokrat meminta komisioner KPU Jakut diberikan sanksi karena tidak bekerja secara profesional.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengaku pihaknya telah menerima laporan dari DPD Partai Demokrat DKI Jakarta itu. Namun, laporan itu masih dalam proses verifikasi administrasi. "Sudah (terima laporan). Sedang dalam proses diverifikasi administrasi," kata Heddy saat dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Kendati demikian, sambung dia, DKPP belum bisa memastikan waktu sidang terkait laporan itu akan dilaksanakan. Pasalnya, laporan masih harus diverifikasi terlebih dahulu. "Sidangnya belum dijadwalkan," ujar Heddy.

Sebelumnya, DPD Partai Demokrat Jakarta resmi melaporkan komisioner KPU Jakut ke DKPP setelah menang pada gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) atas pelanggaran penggelembungan suara. "Kami mengambil keputusan tegas dengan melaporkan Plt Ketua dan Anggota KPU Jakarta Utara," kata Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono.

Menurut dia, hal itu dilakukan setelah pihaknya resmi memenangkan gugatan PHPU di MK terkait dugaan penggelembungan suara yang terjadi di Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Jakarta. Hal itu membuat Demokrat mendapat tambahan satu kursi DPRD DKI. Mujiyono berharap, penyelenggara pemilu dapat bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab dalam mengawal suara rakyat.

Mujiyono mengatakan, PHPU seperti di Dapil 2 Jakarta tidak perlu terjadi jika penyelenggara pemilu bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab. "Kami meminta komisioner KPU Jakut untuk diperiksa dan diadili serta dijatuhkan sanksi tegas agar di kemudian hari tidak terjadi lagi hal-hal serupa," ujar ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jakarta resmi melaporkan Komisioner KPU Jakarta Utara (Jakut) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Langkah itu dilakukan Demokrat setelah menang pada gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) atas pelanggaran penggelembungan suara.

"Kami mengambil keputusan tegas dengan melaporkan Plt Ketua dan Anggota KPU Jakarta Utara," kata Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta, Mujiyono di Jakarta, Sabtu (13/7/2024).

Menurut dia, pelaporam itu dilakukan setelah pihaknya resmi memenangkan gugatan PHPU di MK terkait dugaan penggelembungan suara yang terjadi di Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Jakarta. Mujiyono berharap, penyelenggara pemilu dapat bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab dalam mengawal suara rakyat.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta itu mengatakan, PHPU seperti di Dapil 2 Jakarta tidak perlu terjadi jika penyelenggara pemilu bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab. "Kami meminta komisioner KPU Jakut untuk diperiksa dan diadili serta dijatuhkan sanksi tegas agar di kemudian hari tidak terjadi lagi hal-hal serupa," ujar Mujiyono.

Menurut Mujiyono, selain putusan MK, pelanggaran itu dikuatkan dengan putusan Bawaslu DKI Jakarta Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024 tertanggal 3 April 2024 dan Nomor : 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024 tertanggal 4 April 2024 yang menyatakan KPU Jakut terbukti melakukan pelanggaran administratif.

"Kami sangat bersyukur atas kemenangan ini dan saya sampaikan terima kasih untuk seluruh jajaran pengurus Partai Demokrat DKI Jakarta," katanya. Dia menjelaskan, putusan PHPU MK Nomor : 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, memerintahkan KPU Kota Jakut untuk melaksanakan rekapitulasi suara ulang pada 233 TPS Dapil 2 PPK Cilincing sesuai formulir C hasil.

Dari rekapitulasi suara ulang tersebut, lanjut Mujiyono, calon anggota legislatif Demokrat, Neneng Hasanah berhak menduduki kembali kursi DPRD Jakarta periode 2024-2029. Mujiyono telah memberikan kuasa Yunus Adhi Prabowo, Ronald Anthony Sirait dan Yusuf Berlin selaku Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Partai Demokrat DKI Jakarta untuk melaporkan Plt Ketua dan Anggota KPU Jakut ke DKPP.

"Alhamdulillah, laporan atau pengaduan ke DKPP telah diterima dengan Nomor : 395/01/-11/Set-02/VII/2024 tertanggal 11 Juli 2024," ujar Kepala BHPP Partai Demokrat Jakarta, Yunus Adhi Prabowo.

Sebelum melaporkan KPU Jakut ke DKPP, kata Yunus, DPD Demokrat Jakarta telah membuktikan pelanggaran yang dilakukan PPK Cilincing, KPU Kota Jakut sesuai putusan Bawaslu DKI Jakut yang menyatakan KPU Jakut terbukti melakukan pelanggaran administratif.

Selain itu, kata Yunus MK memerintahkan KPU Kota Jakut untuk melaksanakan rekapitulasi suara ulang pada 233 TPS di Kecamatan Cilincing. Keputusan MK itu sesuai nomor perkara : 9-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang telah diputus pada 10 Juni 2024.

Kursi Demokrat tambah satu...

Yunus menambahkan, tujuan pelaporan ke DKPP sebagai bentuk tanggung jawab moril untuk memberikan efek jera bagi para penyelenggara pemilu agar tetap bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab.

KPU DKI Jakarta telah menggelar rapat pleno terkait rekapitulasi ulang di Dapil 2 Jakarta pada 29 Juni 2024 dengan menetapkan Demokrat mendapatkan 24.999 suara. Hasil itu mengantarkan caleg Demokrat Neneng Hasanah kembali mendapatkan kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta.

"Betul (caleg Demokrat menang) sesuai hasil rekapitulasi ulang," kata Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya. Dengan begitu, Demokrat meraih sembilan kursi dari sebelumnya delapan kursi di DPRD Jakarta periode 2024-2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin berbicara soal penambahan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pasca diberhentikannya Hasyim Asyari dari posisi Ketua KPU RI.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73 P tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Hasyim Asy’ari pada 9 Juli 2024.

Ma’ruf membuka opsi dilakukan penambahan anggota KPU menyusul diberhentikannya Hasyim Asy’ari yang menyebakan jumlah komisioner KPU berkurang satu.

"Saya kira dikuatkan saja KPU yang ada. Dan hal-hal yang masih kurang ya dibetulkan gimana, sehingga KPU ini dilengkapi, dikuatkan. Kemudian yang ada kalaupun perlu ditambah misalnya karena ada yang satu keluar, ya ditambah,” kata Ma’ruf di Bogor, Jawa Barat, sebagaimana dilansir dari video Antaranews, Rabu (10/7/2024).

Namun, Ma’ruf menyebut, dengan komposisi anggota KPU pusat yang ada saat ini tidak akan mengganggu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Dia juga menekankan bahwa yang terpenting saat ini adalah tahapan pilkada bisa berjalan dengan baik.

"Tapi dengan apa yang ada, menurut saya, penyelenggaraan pilkada-nya itu lebih penting," ujar Ma'ruf.

Untuk informasi, pemungutan suara Pilkada 2024 akan diselenggarakan pada 27 November 2024 untuk 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia (minus DI Yogyakarta dan 6 kota/kabupaten di DKI Jakarta).

Kemudian, pembukaan pendaftaran calon kepala daerah dibuka pada 27 Agustus 2024 dan penetapan pasangan calon dilakukan per 22 September 2024.

Masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak 25 September sampai 23 November 2024. Lalu, masa tenang akan berlangsung pada 24-26 November 2024.

Jokowi didesak minta nama ke DPR

Terkait pengisian satu posisi kosong komisoner KPU, Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil sempat menyebut bahwa Presiden Jokowi harus meminta nama pengganti kepada DPR RI.

“(Presiden) mengajukan dan meminta pada DPR untuk penggantian antar waktu ya dari tujuh orang yang tidak terpilih ketika mengikuti seleksi tahun 2022 yang ada di DPR,” kata Fadli kepada Kompas.com pada 3 Juli 2024.

Selanjutnya, menurut dia, Presiden Jokowi harus segera mengangkat dan melantik komisioner PAW tersebut sehingga komposisi komisioner KPU menjadi lengkap tujuh orang.

Untuk diketahui, ada tujuh nama yang ditetapkan menjadi cadangan hasil fit and proper test atau uji kelayakan anggota KPU periode 2022-2027 di Komisi II DPR RI pada 17 Februari 2024.

Ketujuh nama yang masuk dalam daftar cadangan itu adalah Viryan, Iffa Rosita, Dahliah, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Iwan Rompo Banne, Yessy Yatty Momongan, dan Muchamad Ali Safa’at.

Namun, Presiden Jokowi diketahui belum melakukan permintaan nama pengganti anggota KPU ke DPR RI.

Hasyim dipecat

Sebagaimana diberitakan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Hasyim Asy’ari dari jabatannya sebagai Ketua KPU RI.

Sebab, Hasyim Asy’ari dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) karena melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota komisioner KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito dalam sidang, Rabu, 3 Juli 2024.

Dalam putusan itu juga, DKPP meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan.

Menanggapi putusan DKPP, Hasyim Asy’ari justru mengucapkan syukur dan berterima kasih.

"Sebagaimana diketahui substansi putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan saya mengucapkan alhamdulillah,” ujar Hasyim di Gedung KPU RI, Jakarta pada hari yang sama.

Menurut dia, putusan itu membuat dirinya erbebas dari beban berat sebagai anggota KPU RI.

“Dan saya ucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu,” kata Hasyim.

Berikut link berita video Antaranews, https://www.antaranews.com/video/4189998/wapres-pertimbangkan-tambah-anggota-kpu-imbas-dipecatnya-hasyim