Bisnis.com, JAKARTA – Komisi II DPR masih menunggu surat presiden (supres) dari Joko Widodo (Jokowi) terkait pergantian ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa surat tersebut menjadi dasar pihaknya dalam memulai pemilihan ulang komisioner KPU melalui proses pergantian antarwaktu.

“Kami berharap pemerintah segera mengirim surat kepada pimpinan DPR dan kami berharap pimpinan DPR segera memproses, menyerahkan kepada Komisi II,” katanya kepada wartawan di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat (19/7/2024).

Doli menjelaskan, proses tersebut telah dimulai dari pemberhentian Ketua KPU secara resmi oleh presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Namun, dia menjelaskan bahwa pemerintah semestinya segera meminta kepada DPR untuk memberikan nama komisioner pengganti.

“Nanti surat itu diproses di DPR. Biasanya kalau surat masuk kan dibahas di pimpinan, rapat pimpinan kemudian membahas atau memasukkan surat itu menjadi agenda di paripurna,” sambung Wakil Ketua Umum Golkar itu.

Dia melanjutkan, meskipun Dewan saat ini sedang memasuki masa reses, pihaknya dapat membahas permasalahan itu apabila dianggap darurat.

Doli sendiri berpendapat bahwa pengisian jabatan ketua KPU ini mestinya segera ditindaklanjuti. Pasalnya, tahapan Pilkada serentak tengah berjalan, sehingga kekosongan jabatan ketua KPU tidak menjadi masalah lain.

“Jadi kalau misalnya ini dianggap urgent, dan menurut saya urgent, karena ini kan harus diisi. Pilkadanya terus berjalan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi menghentikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dari jabatannya usai terbukti melakukan tindakan asusila kepada salah satu anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Pemilu 2024.

Fakta tersebut terungkap dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) perkara nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 oleh (DKPP) di Kantor DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu (3/7/2024).

"Memutuskan: satu, mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruh; dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asy'ari selalu ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak keputusan ini dibacakan; tiga, Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari setalah putusan ini dibacakan," ujar Ketua DKPP Heddy Lugito diikuti ketukan palu, seperti disiarkan dalam kanal YouTube DKPP RI, Rabu (3/7/2024).

Seluruh komisioner KPU akhirnya sepakat untuk menunjuk Mochammad Afifuddin sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua KPU pengganti Hasyim.

Hasyim Asy'ari mengantongi gaji puluhan juta per bulan saat menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Jumlah itu belum menghitung fasilitas-fasilitas lain yang ia terima sebagai nahkoda penyelenggara pemilu.

Namun, Hasyim kini dicopot dari jabatannya usai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemecatan dalam kasus asusila.

Sanksi pemecatan ini terkait aduan dari perempuan berinisial CAT yang merupakan seorang Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

DKPP menilai Hasyim selaku teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Memang berapa gaji yang diterima Hasyim sebagai ketua KPU RI?

Besaran gaji ketua dan anggota KPU diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang diteken Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2016.

Gaji Hasyim dan anggota KPU lainnya dimuat pada Pasal 4 PP tersebut.

"Besarnya uang kehormatan ketua dan anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Ketua: Rp43.110.000. b. Anggota :Rp39.985.000," bunyi Pasal tersebut.

Gaji Anggota dan Ketua KPU Pusat1. Gaji Ketua KPU Rp43.110.0002. Gaji Anggota KPU Rp39.985.000

Gaji Anggota dan Ketua KPU Provinsi1. Gaji Ketua KPU Rp20.215.0002. Gaji Anggota KPU Rp18.565.000

Gaji Anggota dan Ketua KPU Kabupaten/Kota1. Gaji Ketua Rp12.823.0002. Gaji Anggota KPU Rp11.573.000.

Ketua dan anggota KPU ini juga berhak menerima sejumlah fasilitas antara lain biaya perjalanan dinas, sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1).

"Ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberikan fasilitas berupa biaya perjalanan dinas," tulis ketentuan PP.

Selain itu, ketua dan anggota KPU juga berhak mendapat perlindungan keamanan, rumah dinas, kendaraan dinas, dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua dan anggota KPU diberikan juga fasilitas berupa rumah dinas, kendaraan dinas, dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 5 ayat (3).