JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Herman Hery (HH) sebagai saksi dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) Presiden.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, HH diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

"Betul, saudara HH hadir hari ini di Gedung Merah Putih KPK," kata Tessa saat dikonfirmasi, Senin (5/8/2024).

Tessa tidak mengatakan apa yang didalami tim penyidik kepada HH dalam pemeriksaan hari ini.

Ia hanya menyebut agenda hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya digelar pada Jumat (26/7/2024).

Selebihnya, juru bicara belakang penyidik itu mengatakan HH dimintai keterangan menyangkut pengadaan bansos untuk kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Infonya sudah selesai," ujar Tessa.

Sebelum memeriksa Herman Hery, penyidik telah menggeledah kediaman Herman Hery di Depok, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024).

Kemudian, penyidik juga menggeledah kediaman Herman Hery di kawasan elite Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2024).

“Untuk hasil kegiatan penyidikan di Jabodetabek info dari penyidik didapatkan dokumen. Penyitaannya didapatkan dokumen,” kata Tessa, Jumat (26/7/2024).

Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi Bansos Presiden terungkap dalam dakwaan perkara distribusi BSB di Kemensos yang menyeret Ivo Wongkaren (IW).

BSB ditujukan kepada 10 juta KPM pada PKH pada 2020 untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19.

Bantuan tersebut direncanakan dilaksanakan pada Agustus sampai Oktober 2020.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, Kemensos juga melaksanakan program Bansos Presiden di Jabodetabek.

Ivo terlibat dalam proyek itu dan menjadi salah satu vendor Pelaksana menggunakan PT Anomali Lumbung Artha (ALA).

"Dalam pekerjaan bansos banpres, PT ALA memiliki paket dalam jumlah lebih besar dibandingkan perusahaan lain yang menjadi vendor pekerjaan bansos banpres," sebagaimana dikutip dari surat dakwaan Jaksa KPK.

Adapun Ivo telah dinyatakan bersalah dalam kasus distribusi bansos beras untuk KPM pada Program PKH Kemensos.

Jakarta: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran nelayan di Tanah Air. HNSI memiliki empat program strategis mewujudkan visi tersebut.

Ketua Umum HNSI, Herman Herry, menyampaikan program strategis pertama adalah melakukan konsolidasi dengan digitalisasi satu juta keanggotaan pada akhir 2024. Adapun tujuan digitalisasi tersebut agar pemerintah memiliki basis data keanggotaan terkait jumlah nelayan yang ada di seluruh Indonesia.

"Pertama kami sudah melakukan langkah-langkah konsolidasi antara lain digitalisasi data keanggotaan. KTA multiguna untuk nelayan dengan target 1.000.000 KTA di 2024 secara bertahap bertambah dan berkelanjutan hingga 2028 yang akan datang," kata Herman Herry, melalui keterangan tertulis, Sabtu 27 Juli 2024.
Kedua, lanjut Herman Herry, HNSI akan memperkuat visi ekonomi dengan merevitalisasi koperasi nelayan. Ketiga, penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran untuk nelayan.

"Kita juga akan melakukan program advokasi dan pendampingan hukum untuk nelayan," tegas Herman Herry.

Dalam rangka mewujudkan empat program strategis HNSI tersebut, Herman Herry berharap seluruh pengurus DPD HNSI yang baru dilantik dapat bergandengan tangan dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, program pemberdayaan kepada para nelayan di seluruh Indonesia dapat berjalan dengan baik.

"Lewat HNSI kami akan berdialog dengan pemerintah bagaimana mencari jalan keluar agar nelayan itu bisa mencari hidupnya dengan tenang, terutama penyederhanaan izin kalau bisa lewat digitalisasi," kata Herman Herry.

Herman Herry berharap HNSI bisa bergandengan tangan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kolaborasi itu dinilai penting dalam rangka menjalankan pemberdayaan nelayan di seluruh Indonesia.

"HNSI menilai kesejahteraan nelayan memiliki arti yang sangat luas, dari mulai pemberdayaan hingga perbantuan. Oleh sebab itu HNSI siap kolaborasi dengan pemerintah demi kesejahteraan nelayan," ujar dia.

Diketahui, Herman Herry baru saja melantik seluruh pengurus DPD HNSI pada Rabu, 24 Juli 2024. Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan prasasti renovasi kantor DPP HNSI oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono.

(ADN)