Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tahun 2024. Ini setelah Kementerian Keuangan secara resmi telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 380 Tahun 2024.

KMK ini tentang Perubahan atas KMK Nomor 338 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Sub Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 3 Oktober 2024.

Berdasarkan KMK tersebut, ditetapkan alokasi anggaran investasi pemerintah nonpermanen untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 17,02 triliun dari sebelumnya senilai Rp13,72 triliun.

Dengan keluarnya KMK ini, maka terdapat penambahan target program FLPP tahun 2024 sebanyak 34.000 unit rumah. Sehingga target program FLPP tahun 2024 berubah dari 166.000 unit rumah menjadi 200.000 unit rumah.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, terbitnya aturan tersebut membuktikan komitmen pemerintah untuk menjawab keingintahuan para asosiasi pengembang perumahan dan bank penyalur terkait keberlanjutan program FLPP.

“Kami sangat bersyukur, surat resmi ini sudah kami terima. Dengan penambahan kuota sebesar 34.000 unit rumah, maka diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi rumah layak huni dan terjangkau,” ujar Heru dalam keterangan pers, Senin (7/10).

Berdasarkan database BP Tapera, sampai tanggal 2 Oktober 2024 telah disalurkan program pembiayaan FLPP sebanyak 161.277 unit rumah senilai Rp 19,72 triliun.

Sehingga total penyaluran FLPP dari tahun 2010 – 2024 sebanyak 1.559.856 unit rumah atau senilai Rp 146,37 triliun.

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menambah kuota program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk tahun 2024.

Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 380 Tahun 2024 yang diterbitkan pada 3 Oktober 2024.

Berdasarkan KMK tersebut, alokasi anggaran investasi pemerintah untuk FLPP dinaikkan menjadi Rp 17,02 triliun dari sebelumnya Rp 13,72 triliun.

Dengan tambahan anggaran ini, target kuota program FLPP bertambah sebanyak 34.000 unit rumah, sehingga total kuota untuk tahun 2024 meningkat dari 166.000 unit menjadi 200.000 unit rumah.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyambut baik keputusan ini. Menurutnya, kebijakan ini membuktikan komitmen pemerintah dalam menjawab permintaan asosiasi pengembang dan bank terkait keberlanjutan program FLPP.

“Kami sangat bersyukur dengan penambahan kuota ini. Diharapkan hal ini dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni dan terjangkau,” ujar Heru dalam keterangannya, Senin (7/10).

Sampai 2 Oktober 2024, BP Tapera mencatat penyaluran FLPP sudah mencapai 161.277 unit rumah dengan nilai Rp 19,72 triliun.

Sejak tahun 2010 hingga kini, total FLPP yang telah disalurkan mencapai 1,55 juta unit rumah senilai Rp 146,37 triliun.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Tambah Kuota FLPP 2024 Jadi 200.000 Unit Rumah"

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bakal menyasar segmen Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih dulu untuk kewajiban iuran Tapera.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, segmen ASN dan PNS disebut-sebut telah siap menjadi peserta Tapera. Pasalnya, kalangan tersebut telah familiar dengan skema iuran perumahan yaitu Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS).

“Dalam konteks ini mungkin yang pertama akan secara masif kita selesaikan adalah untuk teman-teman ASN, pasar ASN. Karena ASN ini kita anggap yang paling siap dan dulunya juga sudah punya pengalaman,” ujarnya di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (3/10).

Namun demikian, kata Heru, pihaknya belum bisa memastikan kapan rencana penarikan kewajiban iuran tersebut mulai berlaku. Menurutnya, saat ini regulasi penarikan iuran masih digodok oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Kita belum tahu (kapan mulai diimplementasikan), kita pasti sinkronisasi dengan kebijakan pemerintahan ke depan. Jadi belum bisa jawab sekarang apakah tahun depan atau kapan,” jelas Heru.

Sementara itu, lanjut Heru, untuk penarikan iuran Tapera kepada pekerja swasta, pihaknya juga bakal berhati-hati dan melihat kesiapan dari masing-masing segmen.

Heru bilang, saat ini BP Tapera memahami kondisi pekerja yang tampak berat bila harus ditambah dengan kewajiban iuran tabungan perumahan tersebut.

“Saat ini kita juga sangat memahami kondisi pekerja kita yang mungkin masih cukup berat kalau harus ada tambahan nabung lagi atau iuran untuk nabung lagi,” jelasnya.

Untuk diketahui, Penarikan iuran itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No.25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Aturan ini mewajibkan pungutan iuran Tapera sebesar 3% dari upah bulanan pekerja, rinciannya pekerja membayar 2,5% dan pemberi kerja atau pengusaha membayar 0,5% dari upah bulanan pekerja.