Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berkomitmen memperbesar kucuran kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tahun depan. Hal itu salah satunya didorong oleh kualitas kredit masyarakat yang cenderung positif.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menuturkan, portofolio kredit macet atau non-performing loan (NPL) kredit FLPP masyarakat posisinya sangat rendah di level 1%. Untuk itu, dirinya sesumbar bakal menambah kuota FLPP ke depan.

“FLPP ini diminati dengan NPL 1 koma sekian persen. Jadi, anggaran FLPP ini perlu diperbesar,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (28/10/2024).

Di samping itu, dirinya juga mengaku bakal menjalin kerja sama dengan koalisi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk penyediaan rumah murah.

Apabila hal itu berjalan lancar, Ara berharap pemerintah dapat lebih efektif menyediakan rumah murah bagi masyarakat.

“Jadi output rumah harga murah karena menggunakan produsen langsung dan juga tanah dengan biaya murah,” tegasnya.

Pada kesempatan berbeda, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) turut mengatakan hal demikian.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Apersi Daniel Djumali menjelaskan bahwa setidaknya kuota FLPP 2025 diharapkan dapat tembus 300.000 unit. Hal itu diperlukan guna memastikan alokasi tetap tersedia hingga akhir tahun.

“Sekarang sampai November sudah habis, tahun depan harus ditarik lagi atau [kerja sama] dengan bank bikin skema pembiayaan yang khusus. [Kalau untuk kuota FLPP tahun depan] harusnya minimal 300.000 unit,” tegasnya.

Jakarta: Usulan mengubah batas maksimal pendapatan penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi Rp12 juta per bulan dari sebelumnya Rp8 juta per bulan dinilai hal bagus. Namun itu bergantung pada keputusan pemerintahan selanjutnya.

"Langkah yang bagus, sudah lama sebetulnya usulan itu, sekarang kan cuma Rp8 juta, dulu Rp4-5 juta, naik ke Rp8 juta, sekarang ke Rp12 juta. Karena yang di atas Rp8 juta juga perlu FLPP,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kementerian PUPR di Jakarta, Kamis, 10 oktober 2024.

Selain pelonggaran batas maksimum pendapatan penerima subsidi, terdapat juga usulan yang mengemuka di pelaku industri properti bahwa tenor kredit FLPP dapat diperpanjang hingga 30-40 tahun.
Basuki juga merespons positif hal itu karena dapat meringankan beban cicilan bagi pembeli rumah.

“Karena kalau dulu misal sekarang angsur Rp2 juta, 20 tahun lagi Rp2 juta kan kecil. Jadi relatif banget. Bisa saja kalau itu kebijakannya ditetapkan pemerintah bisa saja," kata dia.

Dalam aturan pembiayaan perumahan rakyat yang saat ini berlaku dalam Keputusan Menteri PUPR No 242/KPTS/M/2020 dijelaskan bahwa syarat untuk menerima fasilitas pembiayaan perumahan FLPP di antaranya memiliki penghasilan di bawah Rp8 juta. Sementara bunga FLPP yakni 5 persen untuk tenor sampai dengan 20 tahun.

Baca juga: Kuota Resmi Ditambah, Target Rumah Subsidi FLPP Jadi 200 Ribu Unit

Dalam regulasi itu, maksimal penghasilan penerima subsidi dipatok Rp 8 juta untuk KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun. Ketentuan itu berlaku baik konvensional maupun syariah.

Sedangkan dalam aturan lama untuk KPR Sejahtera Tapak hanya Rp4.000.000 dan Rumah Sejahtera Susun sebesar Rp7.000.000. Kempen baru ini juga mencabut Kepmen nomor 535/KPTS/M/2019 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera tapak yang Diperoleh Melalui Kredit Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi.

Adapun masa subsidi berjalan untuk penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) masa subsidi masih berlangsung paling lama 20 tahun. Sedangkan untuk SSB berlangsung paling lama 10 tahun. Selanjutnya untuk SBUM yang diberlakukan masih sama, yaitu sebesar Rp4.000.000.

Adapun presiden terpilih Prabowo Subianto melalui timnya mengungkapkan janji akan membangun sebanyak tiga juta rumah setiap tahun yaitu masing-masing satu juta rumah di pedesaan, perkotaan, hingga daerah pesisir.

"Kita mau bikin tiga juta rumah setiap tahun," ujar Ketua Satuan Tugas (Satgas) presiden terpilih Prabowo Subianto yakni Hashim Djojohadikusumo di Jakarta, Kamis.

Program pembangunan rumah itu termasuk ke dalam salah satu rencana besar yang dia usung bersama pasangannya wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, yang diberi nama Strategi Transformasi Bangsa.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan Pemerintah resmi menyetujui penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2024.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan secara resmi telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 380 Tahun 2024 tentang Perubahan atas KMK Nomor 338 Tahun 2024 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Sub Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 pada 3 Oktober 2024.

“Kami sangat bersyukur, surat resmi ini sudah kami terima. Dengan penambahan kuota sebesar 34 ribu unit rumah, maka diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan Masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi rumah layak huni dan terjangkau,” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu, 9 Oktober 2024.
Berdasarkan KMK tersebut, ditetapkan alokasi anggaran investasi pemerintah non-permanen untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp17,02 triliun (sebelumnya sebesar Rp13,72 triliun).

Kemudian berdasarkan surat berisi penyampaian informasi penetapan alokasi anggaran investasi Pemerintah Non Permanen untuk program FLPP yang disampaikan Direktorat Sistem Manajemen Investasi Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan kepada BP Tapera disebutkan bahwa dengan keluarnya KMK ini maka terdapat penambahan target program FLPP tahun 2024 sebanyak 34.000 unit rumah. Sehingga target program FLPP 2024 berubah dari 166 ribu unit rumah menjadi 200 ribu unit rumah.

Baca juga: Anggarkan Rp4,3 Triliun, Kuota FLPP 2024 Ditambah 34 Ribu

Dengan terbitnya pemberitahuan resmi yang disampaikan melalui Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan kepada BP Tapera maka membuktikan komitmen pemerintah untuk menjawab keingintahuan para asosiasi pengembang perumahan dan bank penyalur terkait keberlanjutan program FLPP.

Tercatat dari database BP Tapera, sampai tanggal 2 Oktober 2024 telah disalurkan program pembiayaan FLPP sebanyak 161.277 unit rumah senilai Rp19,72 triliun, sehingga total penyaluran FLPP dari tahun 2010 – 2024 sebanyak 1.559.856 unit rumah senilai Rp146,37 triliun.

FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh BP Tapera.

Ketentuan FLPP yakni suku bunga 5 persen tetap selama jangka waktu, KPR sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kredit. Kemudian cicilan KPR maksimal 20 tahun, uang muka mulai dari 1 persen, dan bebas PPN.

Adapun syarat penerima FLPP yakni berkewarganegaraan Indonesia, belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah berupa KPR atau kredit/pembiayaan pembangunan rumah swadaya.

Lalu orang atau perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri, tidak memiliki rumah, memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap yang tidak melebihi batas penghasilan paling tinggi sebesar Rp8 juta per bulan merujuk keputusan Menteri PUPR No 242/KPTS/M/2020.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia ( Apersi ) Junaidi Abdilah menyatakan, pencairan kuota tambahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akhirnya menemukan titik terang.

Hal ini diungkapkan Junaidi Abdillah bersama perwakilan DPD Apersi lainnya datang melakukan audiensi dengan perwakilan Kementerian Keuangan dan BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) di kantor Tapera di kawasan SCBD, Jakarta pada Jum'at (27/9/2024).

Menurut Junaidi sebanyak 34.000 unit tambahan kuota FLPP akan cair minggu depan. "Percepatan penambahan kuota ini akan segera dilakukan dan jawaban dari perwakilan Kemenkeu akan segera mencairkan kuota tambahan FLPP minggui depan," jelas Junaidi.

Sebelumnya pada akhir Agustus 2024 lalu, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa kuota FLPP akan ditambah 34.000 unit dari yang sebelumnya 166.000 unit menjadi 200.000 unit. Ketentuan itu berlaku mulai 1 September 2024, namun hingga saat ini belum terealisasi.

Dari audiensi ini menurut Junaidi penambahan kuota FLPP akan cair dalam 7 hari dari sekarang. Dia berharap dalam 7 hari dari sekarang pencairan kuota tambahan FLPP bisa terealisasi, jangan meleset jadwalnya.

"Sehingga gejolak-gejolak di lapangan dengan ketidakjelasan yang terjadi akan mereda. Dan kita akan segera informasikan kabar bagus ini kepada anggota Apersi yang hari ini tidak bisa datang ke Jakarta," imbuhnya.



Sebelumnya, anggota Apersi tidak pernah mendapatkan informasi apapun terkait pencairan dana untuk tambahan kuota FLPP dari pemerintah sebelum akhirnya melakukan audiensi hari ini.

Junaidi menegaskan, dari ketidakjelasan pencairan dana tambahan FLPP ini banyak pengembang yang sudah mengajukan pinjaman ke bank-bank yang bunganya tinggi agar usahanya bisa tetap berlanjut. Selain itu, para pekerja tukang bangunan pun menurut Junaidi banyak yang diberhentikan bekerja di proyek perumahan yang dikembangkan anggota Apersi.

Sementara itu Ketua Satgas Darurat Kuota FLPP Apersi Bambang Setiadi menyampaikan, kondisi penyaluran pembiayaan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ke depannya harus segera diperhatikan.

Sebab, imbas dari belum berlanjutnya penyaluran pembiayaan FLPP dirasakan juga oleh pengembang perumahan subsidi di berbagai daerah. ?Kondisi saat ini sangat memprihatinkan, terutama bagi rekan-rekan pengembang di daerah. Mereka merasakan dampak langsung dari stagnasi dalam realisasi akad, yang menyebabkan penumpukan stok rumah,? imbuhnya.

Menurut Bambang, kondisi ini tidak hanya menghambat gerakan ekonomi di sektor perumahan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat yang sangat tergantung pada program perumahan ini.

JAKARTA - Angin segar yang dihembuskan pemerintah pada akhir Agustus lalu ternyata belum dirasakan oleh pengembang rumah subsidi. Sebelumnya pada 28 Agustus lalu, pemerintah melalui Kemenko mengumumkan kuota rumah subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) tahun 2024 akan ditambah sebanyak 34 ribu, atau digenapkan menjadi 200 ribu unit.

Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 27 Agustus 2024 saat mengumumkan kebijakan ini menegaskan, penambahan kuota ini berlaku pada 1 September 2024. Airlangga menambahkan, untuk bantuan FLPP ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan naiknya kuota FLPP diharapkan bisa mendorong kemampuan kelas menengah di sektor konsumsi, khususnya di bidang perumahan.

Namun, hingga minggu kedua September, tambahan kuota yang dinanti-nantikan oleh pengembang rumah subsidi belum dapat direalisasikan. Junaidi Abdillah Ketua Umum Aosisasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menyatakan, hingga saat ini belum ada realisasi dari kebijakan tersebut, terkait penambahan kuota.

?Tambahan 34 ribu unit ini ternyata belum bisa terlaksana. Kami telah kordinasi dengan berbagai pihak terkait ternyata memang belum ada kejelasan. Jadinya belum bisa akad kredit dan realisasinya jadi mundur, mudahan-mudahan bukan tertunda,? tegas Junaidi dalam keteranganya, Kamis (12/09/2024)

Junaidi menambahkan, semoga kebijakan ini bukan janji manis karena kita pengembang rumah subsidi, dan khususnya yang tegabung dalam APERSI yang mencapai 3 ribuan anggota berharap kuota tambahan ini segera direalisasikan.

?Dan seharusnya, di penghujung akhir jabatan Presiden Jokowi yang tinggal hitungan bulan ini, bisa menjadi kado manis bagi pengembang. Karena ini terkait program pak Jokowi yaitu PSR (Program Sejuta Rumah). Entah kenapa hingga minggu kedua September, ternyata belum direalisasikan. Jangan sampai program yang selama ini sudah baik malah menjadi catatan kurang baik diakhir jabatan pak Jokowi,? imbuh Junaidi.

Selain itu, dampak belum direalisasikannya kebijakan ini membuat pengembang lebih berhati-hati terkait cash flow, jangan sampai kolaps usahanya karena banyak pengembang memiliki kewajiban pembayaran di perbankan yang tak bisa ditunda. Bahkan para pekerja bangunan atau tukang saat ini banyak yang menganggur karena tak ada pembangunansejak beberapa bulan ini.

Junaidi berharap, pemerintah segera merealisasikan janjinya karena dalam pembangunan properti atau perumahan, selalu menggerakkan sektor lainnya. Ada sekitar 180 sektor industri yang juga akan bergerak jika ada pembangunan perumahan.

?Tak hanya itu, masyarakat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menerima rumah subsidi juga menunggu realisasi ini,? tegas Junaidi.

Jakarta: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendukung kebijakan pembiayaan perumahan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2025 untuk 220 ribu unit rumah.

“BP Tapera sangat berkomitmen penuh dalam menyalurkan pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kami terus meningkatkan layanan dan sedang menyiapkan berbagai rancangan skema pembiayaan perumahan, agar semakin banyak masyarakat yang dapat menikmatinya,”ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dikutip dari Antara, Sabtu, 7 September 2024.

Merujuk kepada Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, Pemerintah kembali akan mengalokasikan investasi untuk program FLPP sebesar Rp18,77 triliun yang bersumber dari APBN. Alokasi ini nantinya akan digunakan untuk penyaluran FLPP kepada 220.000 unit rumah dan diharapkan memberi kontribusi sebesar 2,8 persen terhadap backlog kepemilikan rumah MBR.
Menurut Heru badan yang dipimpinnya sangat mendukung kebijakan program pembiayaan perumahan yang diusung oleh pemerintah.

Mengutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, dalam rangka mengurangi backlog kepemilikan rumah, terdapat beberapa alternatif kebijakan terkait program pembiayaan perumahan, antara lain skema tiering suku bunga/marjin KPR FLPP dan pembatasan waktu masa subsidi, skema FLPP dana abadi, pembentukan dana perumahan yang dikelola secara investasi dan meningkatkan pembiayaan perumahan yang berasal dari non APBN blended financing dalam Indonesia Green Affordable Housing Programme (IGAHP) untuk menarik dana donor untuk pembiayaan perumahan hijau dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Baca juga: Per Juni 2024, BP Tapera Salurkan FLPP untuk 107.070 Rumah

Kebijakan program pembiayaan perumahan yang akan diusung oleh pemerintah ini adalah sebagai terobosan pembiayaan mengatasi backlog perumahan, meningkatkan daya ungkit fiskal pemerintah dan mengaktifkan sumber-sumber dana lainnya di luar APBN.

“BP Tapera saat ini tengah menggodok skema creative financing guna mengembangkan proses bisnisnya lebih luas. Kami bersama dengan komite dan para pemangku kepentingan secara intens terus merumuskan dan mempersiapkan regulasinya,” kata Heru Pudyo Nugroho.

BP Tapera saat ini dalam proses menyempurnakan tata kelola menuju badan single housing financing, dengan nantinya seluruh pembiayaan perumahan akan dikelola oleh BP Tapera.

“Jadi ke depan tidak hanya sekadar mengelola tabungan perumahan saja, tetapi juga pembiayaan perumahan kreatif lainnya,” ujar Heru.

Sektor perumahan memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan sosial dan ekonomi di suatu negara, karena merupakan salah satu sektor yang mempunyai efek pengganda (multiplier effect) sangat besar terhadap sektor-sektor lainnya.

Dalam rangka keberlanjutan program pemberian fasilitas pembiayaan perumahan bagi MBR sebagai bagian pemenuhan kebutuhan papan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu, pemerintah harus memastikan kehadirannya.

BP Tapera terhitung per Agustus 2024 telah menyalurkan 119.100 unit rumah bagi MBR senilai Rp14,699 triliun yang terdiri dari pembiayaan perumahan FLPP sebanyak 115.065 unit rumah senilai Rp14,028 triliun, dan pembiayaan Tapera sebanyak 4.035 unit rumah senilai Rp671,45 miliar.

Penyaluran FLPP untuk tahun 2024 ini telah tersebar di 33 provinsi di 387 kabupaten/kota yang terdiri dari 9.830 perumahan yang dibangun oleh 6.635 pengembang yang telah bekerja sama dengan 37 bank penyalur.

(KIE)

Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2024 ditambah 34.000 unit.

"(Kuota FLPP) untuk unit rumahnya dari 166.000 unit ditambah 34.000 unit, Rp4,3 triliun tambahannya (anggaran kuota FLPP)," ujar Basuki di Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2024.

Dirinya menambahkan bahwa masyarakat yang meminati bantuan pembiayaan perumahan FLPP untuk tahun ini masih banyak.

"Jadi yang tambahan 34 ribu unit itu karena kuota FLPP 2024 sebanyak 166 ribu unit sudah habis. Jadi memang peminatnya masih banyak. Kenapa ditambah 34 ribu, karena yang 166 ribu habis," kata Basuki.

Sebagai informasi, Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan dana bantuan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp13,72 triliun untuk 2024 untuk 166.000 unit rumah.

Baca juga: Insentif Diperpanjang, Beli Rumah Gratis PPN hingga Desember 2024

Pemerintah, melalui Kementerian PUPR juga mengalokasikan dana Rp0,68 triliun untuk 166.000 unit Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan dana peserta tabungan perumahan rakyat untuk Pembiayaan Tapera sebesar Rp0,83 triliun untuk 7.251 unit rumah.

Pada 2023, Pemerintah telah menyalurkan Rp26,3 triliun dana FLPP untuk 229.000 unit rumah, Rp895 miliar untuk penyaluran 220.000 unit SBUM, Rp52 miliar untuk pembayaran 13.993 unit Bantuan Biaya Administrasi, dan Rp1,09 triliun dana peserta Tapera untuk penyaluran 7.020 unit pembiayaan Tapera.

FLPP sendiri merupakan salah satu program di sektor perumahan yang memungkinkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk dapat memiliki rumah dengan bunga yang lebih ringan, yaitu 5 persen fixed rate selama tenor berjalan.

Terkait dengan kuota rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden terpilih Prabowo Subianto.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono tidak menyebutkan berapa kuota yang diajukan Kementerian PUPR untuk program tersebut di 2025. Hanya saja, dia mengatakan kuota di tahun berikutnya akan lebih tinggi bila dibandingkan 2024.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menilai komitmen pemerintah menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 200.000 unit pada tahun ini masih kurang.

Sekjen DPP Apersi Daniel Djumali menjelaskan bahwa kuota FLPP itu akan habis sebelum Desember 2024. Akan tetapi, dirinya tetap mengapresiasi langkah pemerintah untuk menginjeksi pembiayaan rumah subsidi tersebut.

“Itu mengenai kuota, ya. Jadi 34.000 [tambahan FLPP] kita terima dengan senang hati, tapi kelihatannya mungkin masih kurang,” jelasnya saat dihubungi, Selasa (27/8/2024).

Seiring dengan hal itu, Daniel berharap pemerintah dapat kembali merumuskan sejumlah strategi baru ke depan untuk menutupi kekurangan pembiayaan rumah subsidi lewat skema FLPP.

Salah satu yang menjadi usulan Apersi, yakni penambahan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM) hingga tambahan alokasi subsidi selisih bunga (SSB).

Daniel menekankan pemerintah memang perlu menaruh perhatian terhadap keberlanjutan pasar properti. Pasalnya, sektor ini memiliki dampak ekonomi yang luas ke puluhan sektor turunan.

“Sebetulnya sektor properti sendiri itu sudah menyerap belasan juta tenaga kerja. Belum lagi, faktor ikutannya, multiplier effect. Mulai dari batu, semen, pasir, besi, keramik, sampai ke gipsum, ke genteng, semuanya,” tambahnya.

Dengan demikian, Daniel optimistis keputusan pemerintah menambah kuota FLPP bakal berkontribusi positif menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah resmi menambah kuota FLPP sebesar 34.000 unit pada tahun ini. Dengan demikian, total kuota FLPP yang tersedia pada Tahun Anggaran 2024 yakni sebanyak 200.000 unit.

Airlangga menuturkan, keputusan mengerek kuota rumah subsidi itu dilakukan lantaran pengeluaran terbesar kedua dari kelas menengah berasal dari sektor perumahan. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan memberikan dua insentif tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh kelas menengah.

Tak hanya itu, Airlangga juga memastikan bahwa pemerintah akan memperpanjang periode implementasi PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100% hingga Desember 2024.

"Jadi dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku nanti untuk 1 September, diharapkan ini juga mendorong kemampuan daripada kelas menengah, mendorong sektor konstruksi. Kita tahu sektor konstruksi itu dan perumahan itu multipliernya [efek bergandanya] tinggi," pungkas Airlangga.

Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan bahwa kuota rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Saya lupa angkanya, (kuota) pasti lebih (dari tahun sebelumnya), karena programnya Pak Prabowo (presiden terpilih) kan 3 juta rumah itu, jadi kita sesuaikan dengan itu, pasti lebih besar (kuota yang diusulkan)," kata Menteri PUPR usai Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Menteri PUPR mengungkapkan bahwa sebelumnya kuota FLPP pada 2024 sebanyak 166 ribu unit rumah. Namun kuota tersebut saat ini telah habis.
"Sekarang ini kita sudah laporkan, bahwa ini sudah habis, kami minta tambahan kuota lagi untuk FLPP," ujar Basuki.

Oleh karena itu, Basuki menuturkan bahwa pihaknya saat ini sedang meminta tambahan kuota rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kementerian Keuangan.

"Sekarang ini kita lagi minta tambahan di Kementerian Keuangan, kalau targetnya itu habis sebelum kan berarti bagus, iya kan? Karena BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara), bukan DIPA-nya PUPR, itu BA BUN, langsung di bawah Kementerian Keuangan," ungkap dia.

Baca juga: 22.449 Unit Rumah Manfaatkan Insentif PPN DTP

Meski begitu, Basuki tidak menyebutkan berapa kuota yang diajukan Kementerian PUPR untuk program tersebut di 2025. Hanya saja, dia mengatakan kuota di tahun berikutnya akan lebih tinggi bila dibandingkan 2024.

Dia juga optimistis bahwa Kementerian Keuangan ke depan akan tetap menyalurkan anggaran untuk program tersebut.

"Sama saja dengan di tahun depan pasti akan dialokasikan oleh Menteri Keuangan," imbuh Basuki.

Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan dana bantuan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp13,72 triliun untuk 2024 untuk 166.000 unit rumah.

Pemerintah, melalui Kementerian PUPR juga mengalokasikan dana Rp0,68 triliun untuk 166.000 unit Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan dana peserta tabungan perumahan rakyat untuk Pembiayaan Tapera sebesar Rp0,83 triliun untuk 7.251 unit rumah.

"Namun, sesuai dengan hasil Rapat Internal 27 Oktober 2023 Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dana FLPP di 2024 menjadi 220.000 unit," kata Menteri PUPR di Jakarta, Rabu (28/2).

Pada 2023, Pemerintah telah menyalurkan Rp26,3 triliun dana FLPP untuk 229.000 unit rumah, Rp895 miliar untuk penyaluran 220.000 unit SBUM, Rp52 miliar untuk pembayaran 13.993 unit Bantuan Biaya Administrasi, dan Rp1,09 triliun dana peserta Tapera untuk penyaluran 7.020 unit pembiayaan Tapera.

Sebelumnya, Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencanangkan akan membangun sebanyak 3 juta rumah, masing-masing 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta perkotaan, dan 1 juta daerah pesisir.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan harga rumah subsidi belum akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Iwan Suprijanto menuturkan hingga saat ini belum ada kajian yang dilakukan pemerintah mengenai usulan kenaikan harga rumah subsidi.

“Baru naik [harganya], tahun depan belum, belum ada [wacana] karena itu kan membutuhkan kajian,” jelas Iwan saat ditemui di Perumahan Pesona Kahuripan 9, Kabupaten Bogor, Rabu (31/7/2024).

Iwan menuturkan, umumnya pemerintah menetapkan kenaikan tarif rumah subsidi untuk meningkatkan kualitas lantaran harga tanah hingga material kerap mengalami kenaikan.

Terlebih, prototipe rumah subsidi terbaru didesain bakal menganut prinsip-prinsip ramah lingkungan atau green building yang bakal berdampak pada kenaikan harga konstruksi.

Di samping itu, Iwan juga menekankan saat ini pihaknya tengah merumuskan agar prototipe rumah subsidi bakal tahan dari gempa. Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kelayakan hunian bagi masyarakat.

“Saya tidak ingin ada suatu saat kejadian gempa di satu daerah, rumah-rumah subsidi terdampak. Karena murah pak, tidak ada toleransi untuk itu. Rumah di Indonesia harus tahan gempa, dan aspek green, supaya tidak gerah seperti ini. Dunia semakin panas, itu menjadi prioritas kita,” tambah Iwan.

Untuk itu, nantinya Kementerian PUPR bakal mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) yang bakal mengatur mengenai ketentuan tersebut. Namun demikian, Iwan masih tidak memerinci kapan perkiraan Permen tersebut bakal mulai diteken.

Sebagai informasi, ketetapan harga rumah subsidi tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN.

Daftar Harga Rumah Subsidi di Indonesia:

Adapun harga rumah subsidi tersebut berbeda-beda di setiap wilayahnya. Secara terperinci, berikut daftar harga rumah subsidi 2023-2024 di seluruh wilayah Indonesia:

1. Jawa (kecuali Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024

2. Sumatra (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024

3. Kalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu): Rp177 juta untuk tahun 2023 dan Rp182 juta untuk tahun 2024

4. Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas): Rp168 juta untuk tahun 2023 dan Rp173 juta untuk tahun 2024

5. Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Kepulauan Anambas, Kab. Murung Raya, Kab. Mahakan Ulu: Rp181 juta untuk tahun 2023 dan Rp185 juta untuk tahun 2024

6. Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya: Rp234 juta untuk tahun 2023 dan Rp240 juta untuk tahun 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap anggaran rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat ditambah pada 2025 atau tepat di tahun pertama presiden terpilih Prabowo Subianto menjabat.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja menjelaskan urgensi penambahan kuota FLPP itu diperlukan seiring dengan besarnya serapan rumah subsidi sepanjang tahun ini.

“Kita berharap naik [untuk Tahun Anggaran 2025], karena kan kebutuhan itu meningkat,” tuturnya saat ditemui di Menara Bank Mega, Rabu (30/7/2024).

Endra menjelaskan, untuk saat ini rata-rata kemampuan pemerintah untuk memberikan injeksi rumah subsidi dilaporkan baru mencapai 200.000 unit.

Karenanya, dia berharap ke depan anggaran FLPP setidaknya dapat dikerek naik untuk membiayai paling tidak 250.000 unit atau bahkan lebih.

Namun demikian, Endra mengaku pihaknya belum melakukan pembahasan mengenai hal tersebut bersama tim transisi di pemerintahan Prabowo – Gibran.

“Nanti 16 Agustus baru tahu dari nota keuangannya. Habis itu baru pagu indikatif, sekarang kita belum tahu, tapi kalau dari perencanaannya kita sudah susun,” imbuhnya.

Untuk diketahui, alokasi anggaran rumah subsidi tahun 2024 dilaporkan sebesar Rp13,72 triliun untuk membiayai sebanyak 166.000 unit rumah. Di mana, alokasi tersebut menurun jika dibandingkan dengan 2023 yang mencapai Rp26,3 triliun untuk 229.000 unit.

Dikabarkan bahwa realisasi FLPP sepanjang tahun ini mengalami peningkatan. Sejumlah pihak memproyeksi, alokasi FLPP 2023 itu akan habis selambat-lambatnya pada September 2024.

Pemerintah mengaku telah melakukan pengajuan tambahan alokasi FLPP tahun anggaran 2024 ke Kementerian Keuangan. Namun, hingga saat ini usulan tersebut belum mendapat jawaban jelas.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengaku belum mendapat sinyal positif mengenai usulan penambahan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma menjelaskan bahwa BP Tapera selaku operator yang mendistribusikan investasi FLPP dari pemerintah ke masyarakat pada dasarnya mendukung penuh usulan penambahan kuota FLPP.

Hanya saja, hingga saat ini, usulan tersebut dilaporkan belum mendapatkan jawaban dari Kementerian Keuangan. Dia berharap Kementerian Keuangan dapat mempertimbangkan penambahan kuota FLPP setidaknya sama seperti 2023 sebesar 229.000 unit.

“Belum kelihatan, tapi pelaku berharap mendekati atau sama seperti tahun sebelumnya di 229.000 unit,” tuturnya saat ditemui di Jakarta, Senin (23/7/2024).

Meskipun demikian, dirinya tetap optimistis usulan penambahan kuota FLPP itu dapat segera disetujui oleh Kementerian Keuangan. Pasalnya, implementasi program FLPP dinilai dapat mendukung daya beli masyarakat untuk memiliki hunian yang layak hingga diharapkan dapat meneken angka ketimpangan pemilikan rumah (backlog).

“Kami terus mendukung agar intinya ada penambahan dan jumlah KPR subsidi bisa meng-cover masyarakat yang lebih banyak. Tetap optimislah mudah-mudahan penambahan itu insyaallah alokasi dari APBN bisa digulirkan untuk perumahan,” pungkasnya.

Sebelumnya, DPP Real Estate Indonesia (REI) mendesak pemerintah untuk segera menambah kuota pembiayaan rumah subsidi atau FLPP 2024.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI DKI Jakarta Arvin F. Iskandar mengatakan, pemerintah perlu segera merealisasikan usulan penambahan kuota FLPP mengingat kuota yang tersisa untuk 2024 diperkirakan akan habis 2 bulan ke depan.

"Diprediksi kuota FLPP 2024 sejumlah 166.000 unit akan habis pada bulan Agustus mendatang," kata Arvin.

Mengacu pada asumsi data tersebut, REI menegaskan bahwa kuota FLPP tahun 2024 idealnya mencapai 218.808 unit. Karenanya, wacana penambahan kuota FLPP perlu untuk dikejar.

“Terkait isu kuota pembiayaan rumah subsidi, kami tiga DPD REI, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten melakukan koordinasi untuk proaktif. REI mencari terobosan yang konkret dengan para pemangku kepentingan terkait solusi yang bisa dieksekusi bersama-sama,” tambahnya.