Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga di level 5% di tengah pelemahan ekonomi global. Meski begitu, pertumbuhan itu disebut tidak cukup untuk mencapai cita-cita Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi (high income country) alias negara maju.

"Tentu kalau ditanya 5% cukup? Tidak, terhadap keinginan kita untuk menciptakan kemajuan atau mencapai high income country," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Sri Mulyani menyebut pertumbuhan 5% mampu dicapai Indonesia di tengah berbagai dinamika dan hiruk pikuk kondisi global yang cenderung negatif dari sisi pertumbuhan, ekspor, impor, maupun dari segi inflasi dan suku bunga.

"Ini adalah 5% yang tidak biasa karena environment global sebenarnya menekan luar biasa besar seperti perang, inflasi tinggi, suku bunga tinggi, global growth melemah dan terjadinya protectionism," ucapnya.

Pertumbuhan ekonomi yang terjaga stabil di 5% dinilai bisa digunakan sebagai modal Indonesia untuk terus tumbuh ke depan.

"Kalau dilihat dari environment yang sangat menekan, yang theoretically banyak negara mengalami tekanan pelemahan atau bahkan masuk resesi di Eropa, kita masih bisa menjaga 5% itu berarti kita terus harus menjaga resep untuk menyeimbangkan domestik demand dengan tetap secara oportunistik memanfaatkan global environment," imbuhnya.

Menurut Sri Mulyani, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia ingin mencapai di atas 5%, instrumennya bukan pada stimulus fiskal moneter, melainkan harus melalui kebijakan struktural dan produktivitas.

"Sehingga strategi kita konsumsi rumah tangga akan dijaga, investasi terutama melalui berbagai sektor-sektor yang didorong sering menggunakan instrumen fiskal untuk menciptakan insentif baik dikonsumsi rumah tangga maupun investasi," imbuhnya.

Lihat juga Video: Jokowi Puji Airlangga di Munas Golkar: Politisi Besar-Orkestrator Ekonomi Indonesia

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan empat syarat yang harus dipenuhi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income country) menuju negara berpendapatan tinggi (high income country).

Hal itu disampaikan saat menerima Arthur Sullivan, Produser senior dan reporter Media Jerman Deustche Welle @dwnews. Topik wawancara mengenai potensi Indonesia menjadi kekuatan global dan capaian satu dekade terakhir.

Sri Mulyani menjelaskan tidak banyak negara di dunia mampu mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi. Pasalnya sebagian besar negara di dunia tertahan di status middle income, sehingga muncul terminologi Middle Income Trap.

"Untuk mencapai negara berpendapatan tinggi diperlukan pertama, investasi sumber daya manusia. Indonesia mengalokasikan anggaran 20% untuk pendidikan sesuai konstitusi dan reformasi pendidikan serta kesehatan telah dan sedang dilakukan," ujarnya melalui akun Instagram resmi @smindrawati dikutip, Rabu (17/7/2024).

Syarat kedua, pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mengejar ketertinggalan (infrastructur gap) dan mendorong produktivitas dan mobilitas masyarakat.

Ketiga, melakukan transformasi ekonomi dengan kebijakan hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah. Keempat, membangun institusi dan tata kelola yang baik dan bersih, sehingga policy yang baik dapat dieksekusi dan dilaksanakan secara efektif.

"Reformasi APBN dan keuangan negara menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari upaya membangun Indonesia," tuturnya.

Di akhir sesi, Sri Mulyani juga mengingatkan ancaman yang bisa berdampak pada tujuan pemerintah Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi atau high income country pada 2024.

"Dunia dan suasana geopolitik makin kompleks, Indonesia terus berupaya mencapai cita-cita menuju Indonesia Emas 2045," jelasnya.