Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono mengungkap perekonomian global tengah mengalami perlambatan akibat konflik geopolitik yang tak kunjung usai. Pelambatan ekonomi global berpengaruh pada pertumbuhan negara-negara berkembang.

Pria yang akrab disapa Tommy itu mengungkap Laporan Pembangunan Dunia 2024 menyebut perlambatan ekonomi global mengancam 108 negara gagal menjadi negara berpendapatan tinggi.

"Laporan Pembangunan Dunia terbaru 2024 menunjukkan sekitar 108 negara mungkin akan gagal untuk berpindah ke negara berpendapatan tinggi jika mereka tidak memiliki strategi yang benar untuk memperbaiki ekonomi dan meningkatkan produktivitas sebelum populasi mereka mulai menua," kata dia dalam Islamic Public Finance Role and Optimization, Kamis (3/10/2024).

Keponakan Prabowo Subianto itu juga mengungkap prediksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini yang disebut hanya tumbuh 2,6%. Sementara tahun depan masih melambat dan akan tumbuh hanya 2,7%.

"Perkembangan ekonomi global akan dipertahankan pertumbuhan bertahan pada 2,6% pada tahun 2024, 2,7% pada tahun 2025 dan 2026," ucapnya.

Kemudian dari sisi ekonomi pembangunan diprediksi bisa tumbuh 4% pada tahun ini dan 2025. Hanya saja, menurut Tommy angka itu juga melambat dibandingkan 2023.

Menurutnya perlambatan yang terjadi karena kondisi geopolitik global yang semakin panas. "Akibatnya, kita melihat konflik global yang lebih berat dan tekanan ekonomi antara negara," lanjutnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia perlu meninggalkan regulasi yang rumit jika ingin menjadi negara berpenghasilan tinggi atau negara maju. Saat ini pemerintah masih terus berupaya untuk menyederhanakan regulasi yang ada.

Maka untuk mendapatkan status negara berpenghasilan tinggi atau high income country, maka Indonesia harus lepas dari perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

“Karena untuk bisa mencapai high income country, maka Indonesia harus bisa menghindari dari middle income trap,” kata Sri Mulyani dalam Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, di Jakarta, Senin, (23/9).

Sri Mulyani menjelaskan, biasanya middle income trap muncul dalam bentuk regulasi dan kebijakan yang rumit di suatu perekonomian. Untuk itu, dia menyarankan agar Indonesia meninggalkan penerapan regulasi yang rumit.

“Regulasi dan policy yang membuat rumit di suatu perekonomian, maka makin membebankan kepada masyarakat,” ujar Sri Mulyani.

Untuk itu, pemerintah berupaya menyederhanakan regulasi pemerintah dan DPR agar terus dilakukan. Hal itu dilakukan dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Menurutnya, Undang-undang tersebut dibuat untuk mengharmonisasi antara belanja pusat dan daerah dengan kebijakan fiskal. “Sinergi tersebut mampu menghasilkan dampak. Kalau ini birokrasinya berdampak, ini uangnya juga berdampak. Jadi semuanya simultan sama di dalam arah yang ingin kita capai,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menilai UU HKPD menjadi momentum penguatan sinergitas antara fiskal pusat dan daerah. Di dalam Undang-Undang HKPD, pemerintah terus memperkuat momentum penguatan sinergitas antara kebijakan fiskal pusat dan daerah.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan empat syarat yang harus dipenuhi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income country) menuju negara berpendapatan tinggi (high income country).

Hal itu disampaikan saat menerima Arthur Sullivan, Produser senior dan reporter Media Jerman Deustche Welle @dwnews. Topik wawancara mengenai potensi Indonesia menjadi kekuatan global dan capaian satu dekade terakhir.

Sri Mulyani menjelaskan tidak banyak negara di dunia mampu mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi. Pasalnya sebagian besar negara di dunia tertahan di status middle income, sehingga muncul terminologi Middle Income Trap.

"Untuk mencapai negara berpendapatan tinggi diperlukan pertama, investasi sumber daya manusia. Indonesia mengalokasikan anggaran 20% untuk pendidikan sesuai konstitusi dan reformasi pendidikan serta kesehatan telah dan sedang dilakukan," ujarnya melalui akun Instagram resmi @smindrawati dikutip, Rabu (17/7/2024).

Syarat kedua, pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mengejar ketertinggalan (infrastructur gap) dan mendorong produktivitas dan mobilitas masyarakat.

Ketiga, melakukan transformasi ekonomi dengan kebijakan hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah. Keempat, membangun institusi dan tata kelola yang baik dan bersih, sehingga policy yang baik dapat dieksekusi dan dilaksanakan secara efektif.

"Reformasi APBN dan keuangan negara menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari upaya membangun Indonesia," tuturnya.

Di akhir sesi, Sri Mulyani juga mengingatkan ancaman yang bisa berdampak pada tujuan pemerintah Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi atau high income country pada 2024.

"Dunia dan suasana geopolitik makin kompleks, Indonesia terus berupaya mencapai cita-cita menuju Indonesia Emas 2045," jelasnya.