Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Freeport Indonesia (PTFI) menjalin kerjasama jual beli logam emas sebesar 30 ton per tahun.

Kerjasama ini dibalut dalam Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Logam Emas ANTM dan PTFI di Jakarta pada Kamis, 7 November 2024.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, sinergi holding industri pertambangan ini berpotensi mendorong penghematan impor emas ANTM.

"Freeport memproduksi 50 ton, ANTM (akan) mengambil 30 ton dan ada penghematan Rp 200 triliun," kata Erick, Kamis (7/11).

Erick menjelaskan, Indonesia saat ini menempati posisi ke 6 sebagai negara dengan cadangan emas terbesar di dunia. Sayangnya, dari sisi jumlah cadangan batangan emas, Indonesia bertengger diurutan ke 43 dunia dengan jumlah 78,3 5 ton.

Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, kerjasama kedua belah pihak menjadi bukti hilirisasi sektor mineral.

"Ini merupakan sesuatu yang sangat memberi manfaat kepada perekonomian nasional. Yang tadinya impor, devisa gak perlu keluar dengan adanya sinergi ini," ujar Yuliot.

Direktur Utama PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) Hendi Prio Santoso mengatakan, kerjasama ini memungkinkan ANTM untuk tidak lagi melakukan impor emas ingot.

"Ini bukti hilirisasi yang sudah membawa faedah dan manfaat sangat besar. Sinergi ini akan kami dorong terus," ujar Hendi.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menjelaskan, fasilitas Precious Metal Refinery (PMR) untuk mengolah lumpur anoda menjadi emas dan perak di smelter milik PTFI berkapasitas 50 ton hingga 60 ton per tahun.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 ton akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan ANTM.

"Dalam minggu kedua Desember sudah bisa memproduksi emas batangan. Produksi 500 kg dan akan meningkat bertahap," kata Tony.

Tony memastikan, ke depannya pihaknya siap memprioritaskan penjualan emas untuk memenuhi kebutuhan ANTM.

Sementara itu, Direktur Utama ANTM Nico Kanter menjelaskan, saat ini ANTM memiliki kebutuhan emas batangan dikisaran 37 ton hingga 38 ton pada tahun ini.

"Tren naik tahun sekarang, baru sampai September sudah 28 ton. Kalau kita lihat sekarang Freeport proses pertama mereka bisa 30 ton tapi mereka berkomitmen memberikan prioritas produksi utama untuk kita," jelas Niko.

Niko mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan yang ada ditahun ini, pihaknya tidak menutup peluang untuk tetap mengimpor emas batangan. Meski demikian, seiring kerjasama dengan PTFI, ANTM berkomitmen memenuhi kebutuhan dari produksi dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA - Executive Director Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengungkapkan dilema antara pengembangan hilirisasi mineral dan upaya pengurangan emisi.
Dia menjelaskan pengembangan industri hilir dari pertambangan mineral tentu membutuhkan sumber energi yang terjangkau. Hendra mengatakan, kebutuhan energi yang terjangkau itu khususnya untuk operasional smelter.
Sementara itu, sumber energi yang terjangkau dan pasokannya melimpah adalah batu bara.
"Ini memang ada implikasi di aspek pengurangan emisi karena di satu sisi kita harus komitmen mengurangi emisi, tapi di sisi lain dalam pengembangan industri domestik, butuh sumber energi yang besar," tutur Hendra dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Dia menuturkan capital expenditure (capex) atau pengeluaran modal smelter adalah untuk pembangkit listrik. Menurutnya, capex dari smelter untuk energi bisa mencapai 50% hingga 60%.
"Jadi capex terbesar downstream industri ada di energi, sementara sumber daya kita yang banyak, yaitu batu bara," kata Hendra.
Menurutnya, dilema itu menjadi tantangan semua pihak. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah dapat membuat kebijakan yang adil terkait aturan penggunaan energi pada smelter.
Hendra berpendapat pemerintah boleh saja melarang penggunaan batu bara sebagai sumber energi, asal itu dilakukan secara bertahap.Dengan begitu, para pelaku industri juga masih bisa mendapatkan sumber energi dengan harga yang terjangkau.
"Pemerintah bisa membuat kebijakan yang di satu sisi mendorong industri dalam negeri, tapi baru baranya ini harus dihapus secara gradual sehingga energi yang dibutuhkan oleh industri bisa terjangkau," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) blak-blakan soal pekerjaan rumah (PR) hilirisasi mineral dari hulu sampai hilir.
Plt Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati menjelaskan berdasarkan kajian pemerintah, terdapat persoalan-persoalan hilirisasi yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan. Adapun, salah satu persoalan itu seperti hilirisasi yang masih minim akan dampak sosial.
"Jadi memang ada persoalan-persoalan dalam hilirisasi dari hulu ke hilir, mulai dari penambangan. Kalau hilir ke arah penjualan, kemudian ke arah pengambilan teknologi. Tapi ke arah sosial belum ada, belum masuk," ucap Siti dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Lebih terperinci, berdasarkan bahan paparan Siti, PR pemerintah terkait hilirisasi di sisi hulu adalah meningkatkan informasi sumber daya dan cadangan minerba. Adapun, sejumlah langkah yang bisa dilakukan ialah melakukan standardisasi perhitungan sumber daya dan cadangan.
Selain itu, pemerintah dan pemangku kepentingan juga perlu melakukan konversi sumber daya menjadi cadangan melalui optimasi modifying factors. Kemudian, peningkatan aktivitas usaha eksplorasi dan evaluasi kandungan mineral ikutan dalam bijih nikel juga perlu dilakukan.
Di samping itu, peningkatan cadangan melalui optimasi cut off grade dan penyediaan dana jaminan eksplorasi juga harus menjadi perhatian.
PR lain di sisi hulu ada meningkatkan tata kelola pengusahaan pertambangan minerba. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah perlu melakukan efisiensi jumlah izin pertambangan, melakukan monitoring volume produksi, dan optimalisasi potensi pajak dan PNBP. Tak hanya itu, pemerintah juga perlu perlu meningkatkan kualitas tata niaga mineral domestik.
Sementara itu, PR terkait hilirisasi di sisi hilir salah satunya adalah mendorong upaya hilirisasi lebih jauh. Terkait hal ini, pemerintah perlu melakukan pemutakhiran dan monitoring data investasi dan operasi smelter.
Pemerintah juga perlu melakukan pembatasan smelter pirometalurgi dan melakukan pengambangan pabrik hidrometalurgi (HPAL atau STAL). Selain itu, para pemangku kepentingan juga harus melakukan penyediaan energi dan dukungan untuk upaya mengurangi emisi.
PR hilirisasi di sisi hilir lainnya ada penerapan kebijakan fiskal yang tepat untuk mendorong hilirisasi. Untuk menyelesaikan PR tersebut, pemerintah harus melakukan pengendalian insentif fiskal seperti tax holiday.
Pemerintah juga perlu menerapkan bea keluar untuk produk pirometalurgi dan menerapkan nilai ekonomi karbon (NEK) pada industri smelter.
Adapun, PR terakhir hilirisasi di sisi hilir adalah mengembangkan kebijakan perdagangan produk hilirisasi untuk mendapat nilai manfaat yang besar bagi Indonesia.
Meski masih memiliki segudang PR, Siti menegaskan bahwa hilirisasi harus tetap digenjot demi menciptakan nilai tambah bagi Indonesia.
"Intinya kita sepakat hilirisasi adalah langkah tepat dengan mempertimbangkan potensi yang kita miliki, tinggal koordinasi antara kementerian/lembaga agar hilirisasi berjalan mantap dan memberi nilai untung sebesar-besarnya kepada Indonesia," ucap Siti.

Bisnis.com, JAKARTA - Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Agung Satriyo Nugroho mengungkapkan hilirisasi nikel di Pulau Obi, Maluku Utara membuat ekonomi desa sekitar tumbuh 2 kali lipat. Hal ini terlihat dari kondisi boomtown di Desa Kawasi.
Boomtown merupakan istilah untuk kota atau komunitas yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan populasi yang cepat dan tiba-tiba. Istilah ini umumnya digunakan untuk menggambarkan kota yang berkembang pesat dalam waktu singkat, baik dalam hal populasi maupun uang.
Agung menuturkan, dibanding kondisi pada 2016 atau sebelum hilirisasi nikel, Desa Kawasi mengalami pertumbuhan jumlah lahan terbangun yang pesat. Menurutnya, ini terjadi karena migrasi akibat aktivitas hilirisasi.
Dia menyebut baik jumlah penduduk maupun lahan terbangun bertambah 2 kali lipat dibanding 2016.
"Secara pemukiman sudah terjadi boomtown, 2 kali lipat luar bisa dalam waktu relatif singkat," kata Agung dalam acara Bisnis Indonesia Forum, Rabu (6/11/2024).
Lebih lanjut, Agung mencatat dampak dari hilirisasi juga terasa pada sektor non-tambang yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah fasilitas ekonomi khususnya toko dan restoran. Berdasarkan survei yang dilakukan, jumlah toko di desa tersebut pada 2014 hanya 17 unit. Angka ini kemudian naik menjadi 152 unit pada 2024.
Selain itu, jumlah restoran juga naik signifikan. Tercatat pada 2014 jumlah restoran nol alias tidak ada sama sekali, sedangkan pada 2024 jumlah restoran telah mencapai 38 unit.
Kendati demikian, Agung mengatakan pertumbuhan tersebut perlu diimbangi dengan pertambahan fasilitas untuk memberikan pelayanan yang memadai bagi masyarakat. Adapun, fasilitas yang belum terpenuhi seperti bidan, dokter, guru SD, balai warga, posyandu, hingga praktik dokter.
"Apabila kondisi ideal fasilitas umum terpenuhi, Desa Kawasi diproyeksikan akan mencapai hierarki I yang berada di bawah ibu kota kabupaten langsung," kata Agung.
Hilirisasi nikel memang tengah berjalan di Pulau Obi. Adapun, salah satu tambang nikel yang beroperasi di sana adalah milik Harita Group sejak 2010 silam,
Berdasarkan catatan Bisnis, Harita mengelola sedikitnya 5.524 hektare wilayah tambang Pulau Obi. Usaha tambang digarap entitas anak PT TBP (NCKL), sedangkan pemrosesan nikel kadar tinggi saprolit dengan fasilitas RKEF dikerjakan PT Megah Surya Pertiwi.
Di sisi lain, Harita pun ikut menyokong keinginan pemerintah untuk masuk dalam rantai pasok baterai kendaraan global, dengan mendirikan smelter berbasis HPAL. Untuk memproses nikel kadar rendah atau limonit ini, Harita menyerahkan kepada anak usaha PT Halmahera Persada Lygend (HPL).
Lebih lanjut, masih terdapat beberapa ekosistem nikel yang didirikan Harita di Pulau Obi. Ekosistem itu antara lain pabrik feronikel yang digawangi PT Halmahera Jaya Feronikel (HJF), serta bakal beroperasi PT Obi Nickel Cobalt yang memproduksi nikel sekaligus kobalt sebagai material utama kendaraan listrik.
Dari rantai pasok industri nikel yang diampu Harita, perekonomian Pulau Obi sekaligus Kabupaten Halmahera Selatan dan Provinsi Maluku Utara.
Sebagai gambaran, saat ini saja masyarakat sekitar terlibat aktif membuka bisnis untuk pasokan kebutuhan para pegawai dan aktivitas tambang Harita. Sebanyak 65 pemasok lokal itu, mencatatkan omzet sekitar Rp11 miliar dalam sebulan.

IDXChannel - PT PLN (Persero) menjalin kolaborasi dengan PT Aneka Tambang Tbk (Antam). Kali ini PLN menghadirkan pasokan listrik untuk pabrik Smelter Feronikel di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Kolaborasi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini akan memanfaatkan listrik bersih sebesar 150 Megavolt Ampere (MVA) melalui 112.940 unit Renewable Energy Certificate (REC) atau setara dengan 112,9 Megawatt Hour (MWH) per tahunnya.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, smelter merupakan salah satu proyek strategis untuk mendukung hilirisasi mineral di Indonesia.

Oleh karenanya, PLN berkomitmen memenuhi kebutuhan listrik dan memberikan pelayanan terbaik untuk industri smelter.

"Industri smelter membutuhkan energi listrik yang sangat besar dan PLN siap memenuhinya dengan pasokan listrik yang andal, berkualitas, dan harga yang kompetitif. PLN juga siap melengkapi kebutuhan sektor industri dengan memberikan produk dan layanan yang inovatif dan ramah lingkungan," kata Darmawan dalam keterangan resminya, Selasa (29/10/2024).

Selain itu, Darmawan menekankan bahwa PLN sebagai BUMN pemegang mandat kelistrikan nasional berkomitmen untuk terus menjalin berkolaborasi dan memastikan pasokan listrik ke seluruh pelosok negeri. Hal ini dalam rangka mendorong laju pertumbuhan perekonomian dan menciptakan multiplier effect untuk seluruh masyarakat.

"Hadirnya listrik pada daerah-daerah akan menciptakan multiplier effect melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi sektor riil, sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Antam Nico Kanter mengatakan, kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendukung upaya perusahaan dalam melakukan transformasi teknologi dan mengurangi emisi karbon.

"Kerja sama ini merupakan langkah nyata dalam implementasi sinergi BUMN dalam mendukung hilirisasi dengan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Kolaborasi ini manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh kedua belah pihak, tetapi juga bagi upaya nasional menuju net zero emission pada tahun 2060," kata Nico.

Smelter Feronikel yang dikelola oleh Unit Bisnis Pertambangan Nikel Kolaka (UBP Nikel Kolaka) tersebut merupakan salah satu fasilitas kunci dalam rantai hilirisasi mineral.

UBP Nikel Kolaka memiliki kapasitas produksi feronikel mencapai 27.000 ton nikel dalam feronikel (TNi) per tahun yang ditujukan untuk kebutuhan dalam negeri bahkan ekspor sampai dengan Tiongkok, India, Korea Selatan, dan Taiwan.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) Budiono mengatakan, pihaknya siap menyuplai kebutuhan listrik smelter PT Antam di Kolaka dan sektor industri di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pihaknya menjamin suplai listrik bersih di Sulselrabar dalam kondisi cukup dengan tingkat pembangkit energi terbarukan sebesar 45,78 persen, salah satu yang tertinggi di Indonesia.

"Industri smelter membutuhkan pasokan listrik yang besar dan berkualitas. Hal ini menjadi bukti, para pemilik smelter bisa fokus pada bisnis inti perusahaan, sementara kami akan menyediakan kebutuhan listrik pelanggan," kata Budiono.

Budiono juga memaparkan, selain Smelter Antam, di wilayah kerja PLN UID Sulselrabar sudah ada delapan pelanggan tegangan tinggi yang telah mempercayakan kebutuhan layanan kelistrikannya kepada PLN dengan total daya 612 MVA.

"Adapun kerja sama ini bukan hanya menguntungkan bagi kedua BUMN, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi perekonomian lokal dan nasional," kata Budiono.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID memproyeksikan kebutuhan energi mencapai 5 Giga Watt (GW) dalam lima tahun ke depan.

Ke depannya, pemenuhan kebutuhan energi ini akan mengedepankan inovasi untuk mendukung optimalisasi produksi sekaligus menekan emisi gas rumah kaca dari operasional.

Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID, Dilo Seno Widagdo, mengatakan bahwa MIND ID terus konsisten dalam meningkatkan operasional guna mendukung pemerintah dalam program hilirisasi mineral dan batubara Indonesia.

Dengan kebutuhan energi primer sebesar 5 GW dalam 5 tahun ke depan, perseroan mengedepankan implementasi teknologi serta penerapan prinsip ekonomi sirkular, sehingga mampu mengelola emisi pada tingkat yang terkendali.

“Kami akan swadaya menyediakan energi primernya sebesar 5 gigawatt. Tentu ini adalah energi yang sangat besar, dan kami sangat peduli terhadap emisi yang akan dihasilkan. Kami konsisten menerapkan teknologi serta ekonomi sirkular yang baik agar mampu menjaga dan mengurangi emisi,” ujar Dilo dalam siaran pers, dikutip Minggu (27/10).

Dilo menjelaskan, Grup MIND ID tengah berencana menerapkan carbon capture dengan membangun pembangkit berteknologi supercritical. Pembangkit ini akan mampu meningkatkan efisiensi dalam produksi energi dan rendah emisi.

Emisi karbon yang dihasilkan juga akan disimpan, bahkan bisa ditempatkan di laut untuk menjadi blue carbon sehingga mampu menghidupi banyak biota laut.

“Ekonomi sirkular berbasis teknologi inilah yang akan kami kedepankan ke depan. Ini adalah bentuk tanggung jawab sustainable mining yang akan kami tekankan,” jelas Dilo.

Dilo menekankan PT Bukit Asam Tbk. sebagai perusahaan energi kelas dunia akan didorong menjadi pemasok energi bagi pembangkit Grup MIND ID.

“Tentu kami akan meminta agar Bukit Asam menerapkan teknologi terbaik agar pemenuhan energi ini dapat dicapai dengan tetap memperhatikan tingkat emisi karbonnya,” pungkas Dilo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta kabinet pemerintahannya untuk segera menginventarisasi proyek penting dalam program hilirisasikomoditas. Dia menyebut ada 26 komoditas yang harus segera didorong untuk dihilirkan.

Hal itu disampaikan oleh Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana, Rabu (23/10/2024). Dia menyebut hilirisasi adalah kunci kemakmuran.

Untuk itu, dia meminta sejumlah menterinya di bidang ekonomi secara khusus untuk segera melakukan inventarisasi.

"Karena itu saya minta menteri terkait Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Bappenas, Menteri ESDM dengan beberapa menteri lain dibantu tentu Menko Perekonomian dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, saya minta segera inventarisasi proyek-proyek penting dalam progaram hilirisasi kita," ujarnya kepada para menteri serta kepala badan dan lembaga negara.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menuturkan, ada sejumlah proyek vital terkait dengan 26 komoditas yang harus segera didorong penghilirannya.

"Segera dirumuskan, bikin daftar dan kita segera mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu sesingkat-singkatnya" ucap Prabowo.

Untuk diketahui, beberapa menteri yang dimaksud Prabowo mayoritas merupakan 'tim ekonomi' pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mereka adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani (sebelumnya Menteri Investasi); Menteri ESDM Bahlil Lahadalia; Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Adapun, Luhut sebelumnya menjabat Menko Kemaritiman dan Investasi di pemerintahan Presiden Jokowi.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID berencana untuk mengalokasikan investasi senilai US$ 20 miliar hingga US$ 30 miliar dalam lima tahun ke depan untuk program hilirisasi.

Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo menyampaikan investasi merupakan salah satu langkah yang paling efektif untuk meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi lebih agresif di masa depan.

MIND ID konsisten merealisasikan investasi proyek strategis agar mampu mengolah mineral menjadi produk bahan baku yang siap untuk mendukung industrialisasi dalam negeri khususnya baterai kendaraan listrik atau EV Battery.

“Investasi kita sampai dengan 5 tahun ke depan yang dari ekuitas MIND ID sendiri itu hampir sekitar US$ 20 miliar. Kami berharap akan ada yang penyertaan dari investor itu masuk ke Indonesia. Jadi mungkin bisa sampai US$ 30 miliar,” kata Dilo dalam siaran pers, dikutip Sabtu (19/10).

Dilo menyampaikan fokus investasi MIND ID tetap untuk pengembangan ekosistem EV battery, yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong hilirisasi komoditas mineral.

Melalui investasi ini, Grup MIND ID juga berkomitmen untuk membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pemerataan ekonomi di daerah.

"Terlebih, kita mengetahui bahwa sektor industri pengolahan ini telah mampu menyerap hampir 18 juta tenaga kerja atau sekitar 20% dari total lapangan pekerjaan di Indonesia, dan kami berkomitmen untuk terus meningkatkan angka ini," tambah Dilo.

Dilo menekankan MIND ID terus membuka diri terhadap investasi dengan menjalin kerja sama strategis dengan mitra-mitra global. Harapannya, Grup MIND ID membantu pemerintah mempromosikan meningkatkan lebih banyak arus modal masuk ke Indonesia.

Adapun, investasi di sektor hulu mineral batubara (minerba) di Indonesia mampu memberi return investasi hingga 25%, dan menjadi 15% hingga 20% untuk segmen midstream dari sektor minerba. Di sektor hilir, return investasi juga tetap baik dengan kesempatan kapitalisasi pasar yang besar.

“Kita ingin investor itu masuk ke Indonesia. Investor tentu akan sangat tertarik untuk mengembangkan ekosistem hilirisasi di Indonesia. Jadi kami berharap investasi di Indonesia akan semakin lebih baik,” katanya.

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menyampaikan berdasarkan studi, investasi hilirisasi yang dijalankan di daerah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dari 20% hingga 161%.

Oleh karena itu, dia berpendapat investasi di ekosistem hilirisasi ini perlu diaplikasikan di banyak daerah sehingga mampu memberikan multiplier effect ekonomi yang lebih besar di tingkat nasional.

“Yang perlu dilakukan ke depan adalah bagaimana kalau ini di copy-paste di banyak daerah, di Papua, Kalimantan, dimanapun, barangkali impact-nya ke nasional akan terasa,” pungkasnya.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hilirisasi merupakan salah satu dari 17 program prioritas pemerintahan Prabowo sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan efek ganda lainnya.

Ferry Latuhihin, Ekonom Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran mengatakan, kebijakan hilirisasi penting karena untuk menghasilkan produk bernilai tambah lebih.

Dengan demikian, produk Indonesia bisa lebih kompetitif karena tak hanya berupa barang baku mentah yang dihasilkan.

"Dari hilirisasi juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara, sekaligus menggejot penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak," katanya saat berbincang dengan KONTAN, Kamis (17/10/2024).

Menurut Ferry, hilirsasi yang dijalankan pemerintahan Prabowo dari mulai tambang, produk agro hingga kelautan atau maritim.

Tapi seyogianya yang harus terus digenjot adalah hilirisasi non tambang, karena potensinya juga sangat besar.

Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Indonesia jangan tergantung pada produk pertambangan.

Potensi ekonomi dari produk agro dan kelautan Indonesia juga sangat besar namun belum optimal dimanfaatkan bagi keadilan ekonomi seluruh rakyat Indonesia.

Di sisi lain, hilirisasi dan industrialisasi sektor agro dan kelautan tidak mengundang dampak negatif atau merugikan masyarakat seperti hilirisasi nikel yang mengundang polemik.

"Kita harus belajar dari pengalaman kekagalan hilirisasi nikel. Sehingga, ke depan harus hati-hati lagi karena akibat hilirisasi nikel yang salah dari awal maka terjadi kerusakan lingkungan sangat parah, menghasilkan emisi karbon yang pada akhirnya merugikan masyarakat," sebut Ferry.

Kebijakan hilirisasi nikel yang dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggapp salah dari awal. Ferry bilang, salahnya tidak didukung dengan man power yang benar.

Akibatnya, banyak smelter nikel yang dibangun dan dimiliki oleh perusahaan asing. Semestinya, pengolahan nikel ini dilakukan oleh BUMN atau konsorsium perusahaan negara.

Tak pelak, keuntungan malah mengalir deras ke luar negeri, sedangkan masyarakat terdampak kerusakan lingkungannya seperti yang terjadi di Sulawesi akibat abai aspek lingkungan atau ESG (environmental, social, dan governance).

"Negara juga kehilangan potensi pendapatan karena perusahaan asing diduga melakukan penghindaran pajak melalui skema transfer pricing," bebernya.

Berkaca dari kebijakan nikel, Ferry bilang, hilirisasi untuk sentor tambang harus hati-hati, jangan serampangan karena berdampak luas.

"Ini pendapat saya secara pribadi, bukan TKN, sebaiknya hilirisasi nikel tidak dilanjutkan atau moratorium dulu," tandasnya.

Hilirisasi nikel dari pertambangan sampai ke pabrik pengelolaan menyebabkan masyarakat kehilangan ruang hidup, ganggu kesehatan, deforestasi, pencemaran lingkungan, hingga berisiko memperparah krisis iklim.

Laporan Climate Rights International (CRI) yang rilis Januari lalu memperlihatkan berbagai dampak dari pertambangan nikel sampai ke kawasan industrinya di Halmahera, Maluku Utara.

CRI mengambil studi kasus di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan tambang nikel sekitar pulau itu.

Industri nikel di Halmahera, merupakan penyebab utama deforestasi dan kehilangan keanekaragaman hayati.

Setidaknya, 5.331 hektare hutan tropis terbabat dalam konsesi pertambangan nikel di Halmahera hingga melepas 2,04 metrik ton gas rumah kaca (CO 2 e) yang sebelumnya tersimpan di hutan itu.

Bisnis.com, JAKARTA - Hilirisasi mineral yang digenjot pemerintah untuk menciptakan nilai tambah dalam negeri masih menyisakan sejumlah persoalan. Pemerintah masih memiliki sederet pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan, mulai dari penciptaan industri lanjutan hingga penguatan aspek keselamatan kerja.

Gegap gempita investasi hilirisasi dinilai belum cukup untuk melesatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan nilai tambah yang optimal lantaran kegiatan penghiliran yang dilakukan masih pada tahap awal. Penghiliran mineral baru sebatas mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Holding industri pertambangan, MIND ID membidik laba bersih pada tahun 2024 mencapai Rp 30 triliun.

Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo mengatakan, kinerja keuangan MIND ID hingga kuartal III 2024 tumbuh positif.

"Sampai Agustus-September ini kita sudah mencatatkan laba Rp 27 triliun, EBITDA-nya kira-kira sekitar Rp 39 triliun. Kita berharap untuk bisa tembus di Rp 30-an triliun," ungkap Dilo dalam Media Briefing "Industri Pertambangan Sebagai Penggerak Hilirisasi Menuju Indonesia Emas" di Jakarta, Selasa (15/10).

Dilo menjelaskan, capaian laba bersih hingga kuartal III 2024 ini hampir menyamai raihan sepanjang tahun 2023 yang sebesar Rp 27,5 triliun.

Selain membidik peningkatan laba bersih, MIND ID turut menargetkan peningkatan kontribusi ke negara melalui setoran dividen. Meski tak merinci, Dilo menjelaskan sepanjang tahun 2023 lalu MIND ID sukses menjadi BUMN dengan setoran dividen terbesar kedua dengan nilai Rp 18,5 triliun.

Dilo memastikan, MIND ID memiliki target untuk masuk dalam jajaran perusahaan Global Fortune 500. Demi memuluskan rencana tersebut, MIND ID membidik pertumbuhan kinerja tahunan mencapai 14%.

"MIND ID punya target lima tahun ke depan Compounded annual growth rate (CAGR) itu 14%," sambung Dilo.

Kontan mencatat, kinerja produksi MIND ID pada 2023 meliputi batubara sebesar 41,9 juta ton, nikel sebanyak 13,4 juta ton. Kemudian bauksit sebesar 2 juta ton, aluminium sebesar 215 ribu ton. Sementara itu, produksi timah ingot sebesar 15 ribu ton, tembaga sebesar 761 ribu ton serta emas dan perak sebanyak 200 ribu ton.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) berkomitmen mendorong hilirisasi sektor mineral untuk mendongkrak sektor manufaktur.

Corporate Secretary MIND ID Heri Yusuf dalam Ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2024 menyampaikan, sebagai strategic active holding, MIND ID telah mengorkestrasi seluruh Anggota untuk meningkatkan nilai manfaat dari komoditas mineral batubara melalui program hilirisasi.

Menurutnya, sektor industri mineral telah mampu menjalankan program hilirisasi yang menjadikan mineral Indonesia lebih siap digunakan di berbagai sektor industri manufaktur Indonesia.

Heri berharap serapan mineral dari industri manufaktur yang lebih kuat akan memberikan peningkatan nilai manfaat yang lebih tinggi lagi.

"Trade Expo Indonesia 2024 ini adalah momen yang baik. Kami berharap strong connection antara industri mineral dan industri manufaktur hingga end user dapat terwujud. Sehingga kita bersama-sama dapat memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi masa depan Indonesia," kata Heri dalam siaran pers, Kamis (10/10).

Heri menyampaikan Grup MIND ID melalui konsorsium PT Aneka Tambang Tbk dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yakni Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) telah mampu menghasilkan alumina di dalam negeri.

Produk mineral alumina ini selanjutnya diolah menjadi alumunium yang mana kebutuhan domestiknya mencapai 1 juta ton per tahun.

Selanjutnya, Grup MIND ID melalui PT Freeport Indonesia (PTFI) juga telah mengoperasikan smelter konsentrat tembaga di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik JIIPE, Jawa Timur.

Proyek ini menyerap 1,7 juta ton konsentrat tembaga dari Papua dan menghasilkan 650.000 ton katoda tembaga, 50 ton emas dan 210 ton perak yang tentunya juga dapat digunakan di berbagai industri Indonesia.

Selanjutnya, Heri menyampaikan Grup MIND ID melalui PT Bukit Asam Tbk juga semakin serius dalam hilirisasi batu bara yakni proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) di dalam negeri.

Inisiatif strategis ini akan mampu konversi batubara menjadi gas dan selanjutnya dapat diubah menjadi berbagai produk sesuai kebutuhan industri.

Menurut Heri, menekankan integrasi yang kuat antara sektor mineral dan industri manufaktur akan memberi multiplier effect ekonomi yang besar.

Bahkan, Indonesia mampu melepaskan ketergantungan pada produk-produk bahan baku impor yang menguras devisa.

"Kami berharap banyak munculnya mitra baru yang akan menjadi offtake bahan baku kita di dalam negeri. Kalau industrialisasi berjalan di dalam negeri, tentunya penciptaan lapangan kerja, penambahan GDP dan lain-lain menurut kami menjadi luar biasa," pungkas Heri.