Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID memproyeksikan kebutuhan energi mencapai 5 Giga Watt (GW) dalam lima tahun ke depan.

Ke depannya, pemenuhan kebutuhan energi ini akan mengedepankan inovasi untuk mendukung optimalisasi produksi sekaligus menekan emisi gas rumah kaca dari operasional.

Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID, Dilo Seno Widagdo, mengatakan bahwa MIND ID terus konsisten dalam meningkatkan operasional guna mendukung pemerintah dalam program hilirisasi mineral dan batubara Indonesia.

Dengan kebutuhan energi primer sebesar 5 GW dalam 5 tahun ke depan, perseroan mengedepankan implementasi teknologi serta penerapan prinsip ekonomi sirkular, sehingga mampu mengelola emisi pada tingkat yang terkendali.

“Kami akan swadaya menyediakan energi primernya sebesar 5 gigawatt. Tentu ini adalah energi yang sangat besar, dan kami sangat peduli terhadap emisi yang akan dihasilkan. Kami konsisten menerapkan teknologi serta ekonomi sirkular yang baik agar mampu menjaga dan mengurangi emisi,” ujar Dilo dalam siaran pers, dikutip Minggu (27/10).

Dilo menjelaskan, Grup MIND ID tengah berencana menerapkan carbon capture dengan membangun pembangkit berteknologi supercritical. Pembangkit ini akan mampu meningkatkan efisiensi dalam produksi energi dan rendah emisi.

Emisi karbon yang dihasilkan juga akan disimpan, bahkan bisa ditempatkan di laut untuk menjadi blue carbon sehingga mampu menghidupi banyak biota laut.

“Ekonomi sirkular berbasis teknologi inilah yang akan kami kedepankan ke depan. Ini adalah bentuk tanggung jawab sustainable mining yang akan kami tekankan,” jelas Dilo.

Dilo menekankan PT Bukit Asam Tbk. sebagai perusahaan energi kelas dunia akan didorong menjadi pemasok energi bagi pembangkit Grup MIND ID.

“Tentu kami akan meminta agar Bukit Asam menerapkan teknologi terbaik agar pemenuhan energi ini dapat dicapai dengan tetap memperhatikan tingkat emisi karbonnya,” pungkas Dilo.

Sebagian besar proyek yang disepakati Indonesia dan Jepang melalui inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC) disebut berpotensi meningkatkan emisi gas rumah kaca (GRK) nasional.

"Kesepakatan AZEC menimbulkan kekhawatiran terkait biaya dan dampaknya pada iklim. Teknologi berbasis fosil, seperti co-firing amonia, CCS, hidrogen abu-abu dan biru, dan LNG, memiliki emisi yang lebih tinggi dibandingkan angin dan surya. Mengandalkan teknologi tersebut justru menjadi cara yang lebih lambat dan lebih mahal untuk dekarbonisasi Asia, dan berisiko menggagalkan target emisi sektor kelistrikan negara-negara yang ditetapkan dalam skenario netral karbon IEA (International Energy Agency)," kata Amy Kong, Peneliti Zero Carbon Analytics dalam keterangannya, Jumat (4/10/2024).

Laporan Zero Carbon Analytics "Zero emissions or fossil fuel? Tracking Japan's AZEC projects" mencatat, sejak AZEC diluncurkan pada Maret 2023, total telah ada 158 nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang ditandatangani Jepang dengan berbagai negara di Asia. Indonesia merupakan negara dengan terbanyak yang meneken MoU (43%) dalam inisiatif ini dengan total 68 MoU.

Sebanyak 27 MoU dari kesepakatan tersebut, masih berkaitan dengan bahan bakar fosil, yang mencakup proyek gas, gas alam cair (liquefied natural gas/LNG), co-firing amonia, hidrogen, dan teknologi penangkapan dan pemanfaatan kembali emisi karbon (CCS/CCUS).

Sementara MoU yang fokus pada teknologi energi terbarukan dan elektrifikasi hanya 15 MoU, sisanya 9 MoU terkait biomassa, 2 MoU tentang pasar karbon, dan 15 MoU lainnya.

"Rencana AZEC saat ini sangat membutuhkan lebih banyak rencana pengembangan energi terbarukan dan jaringan listrik, mengingat negara-negara Asia baru memanfaatkan sedikit dari potensinya. Fokus berlebihan pada jalur transisi yang belum terbukti dan berbiaya tinggi dapat membahayakan transisi energi, lantaran berujung pada teknologi-teknologi yang justru memperpanjang pemanfaatan bahan bakar fosil sementara energi terbarukan kurang dikembangkan," tambah Putra Adhiguna, Managing Director Energy Shift Institute.

Laporan Zero Carbon Analytics mengungkap, didorongnya LNG sebagai energi transisi akan meningkatkan emisi metana, yang berasal dari kebocoran berbagai infrastruktur gas. Metana membuat pemanasan global 80 kali lebih parah dibanding emisi karbon dalam 20 tahun setelah dilepaskan ke atmosfer. Selain itu, produksi, pengangkutan, pencairan, dan regasifikasi kembali LNG menghasilkan emisi karbon sama besarnya dengan ketika gas dibakar.

Kemudian, di Asia, teknologi CCS/CCUS lebih banyak digunakan dalam operasi minyak dan gas bumi untuk menaikkan produksinya. Salah satunya, PT Pertamina (Persero) dan Japan Petroleum Exploration Corporation memulai proyek uji coba injeksi CO2 untuk pengurasan minyak (enhanced oil recovery/EOR) di lapangan Sukowati pada pertengahan 2023. Keberhasilan proyek ini diikuti kesepakatan injeksi CO2 yang lebih luas dengan dukungan Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC).

Teknologi CCS/CCUS memungkinkan pembakaran bahan bakar fosil terus berlanjut yang dapat menghabiskan 30% sisa anggaran karbon global. Pasalnya, tingkat keberhasilan teknologi ini dalam menangkap karbon tercatat lebih rendah dari yang dijanjikan. Selain itu, IPCC menemukan bahwa teknologi CCS/CCUS kurang efektif menangkap emisi dan lebih mahal biayanya dibandingkan dengan beralih ke elektrifikasi.

"Langkah Jepang melalui kesepakatan AZEC yang mendorong negara-negara berkembang untuk mengimpor teknologi yang lebih mahal dan problematik seperti CCS, akan menaikkan beban utang yang berdampak pada ruang fiskal negara berkembang dan kinerja keuangan BUMN," ungkap Bhima Yudhistira, Direktur Center for Economic and Law Studies (CELIOS).

Selanjutnya, co-firing amonia di pembangkit listrik berbahan bakar fosil, seperti gas dan batu bara juga problematik. Co-firing amonia dengan rasio di bawah 50% akan hasilkan emisi karbon lebih besar daripada pembangkit listrik berbahan bakar gas. Di sisi lain, co-firing amonia dengan rasio 20% saja, akan menaikkan modal belanja pembangkit listrik hingga 11%. Semakin besar rasio amonia, semakin besar pula kenaikan biayanya.

Laporan Zero Carbon Analytics tidak memasukkan biomassa sebagai energi terbarukan lantaran emisinya. Pembakaran biomassa kayu akan hasilkan emisi karbon 30% lebih banyak daripada batu bara. Tak hanya itu, dibutuhkan 44-104 tahun atau bahkan lebih, bagi pohon baru untuk menyerap emisi yang dilepas ketika ada penebangan pohon.

"Dikhawatirkan AZEC akan memantik pemanfaatan biomassa yang akan mendorong deforestasi secara masif di Indonesia dan akan memperpanjang usia PLTU batu bara. Hal ini akan menggagalkan target netral karbon," tutur Bhima.

Dari total 158 MoU di bawah inisiatif AZEC, sebanyak 56 MoU (35%) mencakup teknologi fosil. Sementara 54 MoU (34%) terkait teknologi energi terbarukan dan elektrifikasi, dan hanya 11 MoU di dalamnya yang menyangkut proyek energi angin dan/atau surya. Sebanyak 11 negara tercatat menjadi mitra AZEC, yakni Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Jepang, dan Indonesia.

KOMPAS.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus berkomitmen dalam pengembangan kilang modern serta penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang lebih rendah sulfur.

Inisiatif tersebut adalah bagian dari upaya BPH Migas untuk mendukung energi bersih dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatkan kualitas udara.

Komite BPH Migas Abdul Halim mengatakan bahwa penerapan BBM bersih dan ramah lingkungan merupakan langkah penting dalam transisi energi nasional, menuju kemandirian energi dan menciptakan masa depan, serta berkelanjutan.

“Selain mendorong pengembangan kilang modern, BPH Migas juga berfokus pada penguatan regulasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya energi bersih dan berkelanjutan,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (3/10/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Halim dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Kajian Penugasan BBM Bersih dan Ramah Lingkungan di Yogyakarta, Rabu (2/10/2024).

Lebih lanjut, Halim mengatakan bahwa BPH Migas menyadari bahwa perubahan tersebut bukanlah hal yang mudah, dengan tantangan kompleks di bidang teknis, ekonomi, dan regulasi.

Ia yakin melalui semangat kolaborasi dan inovasi, tantangan tersebut dapat diatasi dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk industri, akademisi, pemerintah daerah (pemda), dan masyarakat.

“Dukungan dari semua pihak sangat penting untuk keberhasilan kebijakan tersebut,” tutur Halim.

DOK. Humas BPH Migas Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Rapat Koordinasi (Rakoor) Persiapan Kajian Penugasan BBM Bersih dan Ramah Lingkungan di Yogyakarta, Rabu (2/10/2024). (DOK. BPH Migas)

Dalam mendukung implementasi BBM rendah sulfur, BPH Migas merujuk pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Aturan ini mengatur penugasan Badan Usaha dalam penyediaan dan pendistribusian BBM ramah lingkungan.

Pemerintah juga sedang mematangkan regulasi Peta Jalan BBM Bersih dan Ramah Lingkungan yang akan menjadi acuan bagi BPH Migas dalam memberikan penugasan dan pengawasan implementasi.

“Saat ini adalah periode transisi menuju penerapan BBM rendah sulfur. Kita perlu memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin untuk berkoordinasi dengan semua pihak,” jelas Halim.

“Koordinasi ini mencakup spesifikasi BBM rendah sulfur, harga komersialnya, dan kompensasinya. Semua ini harus kita petakan dengan baik agar badan usaha penugasan dapat menjalankan tugas dari pemerintah dalam koridor hukum yang berlaku,” sambungnya.

Rapat koordinasi selanjutnya akan melibatkan stakeholder terkait, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Halim mengatakan bahwa stakeholder terkait akan memberikan berbagai untuk menyempurnakan kebijakan dan implementasinya di lapangan.

Perlu persiapan matang

Pada kesempatan yang sama, anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra menekankan bahwa penerapan BBM ramah lingkungan memerlukan persiapan yang matang sebelum dilaksanakan oleh badan usaha penugasan.

“Berdasarkan pemaparan dari badan usaha penugasan, persiapan untuk penerapan BBM rendah sulfur ini sudah cukup baik. Namun demikian, pasti akan ada tantangan terkait aspek teknis dan operasional dalam implementasinya. Di sinilah koordinasi menjadi sangat penting,” ucap pria yang akrab disapa Tiko.

Ia berharap koordinasi antara semua pihak terkait terus dilakukan agar implementasinya berjalan lancar.

Sementara itu, Senior Vice President (SVP) Government Program Management PT Pertamina (Persero) Aris Mulya Azop juga menyambut baik koordinasi dan masukan dari stakeholder terkait rencana implementasi BBM ramah lingkungan, termasuk BPH Migas.

“Koordinasi ini penting untuk mempersiapkan penerapan BBM rendah sulfur atau BBM bersih dan ramah lingkungan. Tujuannya agar saat implementasi, kita menjalankannya sesuai aturan yang berlaku. Dari pertemuan ini, alhamdulillah banyak masukan, dan kami merasa lebih siap melaksanakan kebijakan ini,” tuturnya.

Aris mengungkapkan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti masukan-masukan tersebut secara internal dan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian ESDM serta pihak lainnya.

Sebagai informasi, dalam pertemuan tersebut juga hadir anggota Komite BPH Migas lainnya, termasuk Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, Saleh Abdurrahman, dan Yapit Sapta Putra.

Selain itu, hadir pula Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP serta Vice President (VP) Public Service Obligation (PSO) Management Pertamina Irto Ginting.

Kami berharap kalkulator hijau ini tidak hanya sebagai pengukur, tetapi juga katalis untuk pengurangan emisi karbon di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) meluncurkan aplikasi Kalkulator Hijau untuk mendukung upaya penghitungan dan pelaporan emisi Gas Rumah Kaca perbankan dan pelaku usaha.

“Selamat kepada seluruh pihak atas peluncuran pedoman dan aplikasi Kalkulator Hijau yang telah disusun atas inisiatif Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai nationalfocalpoint dari NDC (NationallyDeterminedContribution) atau target pengurangan emisi GRK (Gas Rumah Kaca), Kementerian ESDM (Energi Sumber Daya Mineral), serta para pihak yang terlibat dalam tim panel,” ujar Deputi Kemenko Marves Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nani Hendiarti di Gedung Kantor Pusat BI Jakarta, Rabu.

Transisi menuju ekonomi netral karbon (netzeroemission) disebut membutuhkan peningkatan investasi hijau yang sebagian besar bersumber dari pembiayaan sektor keuangan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pembiayaan publik ini diperkirakan hanya mampu mendukung sekitar 34 persen dari total kebutuhan investasi berkelanjutan sebesar 280 miliar dolar Amerika Serikat (AS) untuk mencapai target yang sudah ditetapkan dalam NDC tahun 2030.

Saat ini, pemerintah sedang menyusun Second NDC sebagai upaya Indonesia meningkatkan komitmen mengatasi dampak perubahan iklim global yang diharapkan dapat selesai pada Februari 2025.

Pembahasan di Second NDC yang masih digodok telah memasuki tahap finalisasi dan sudah melalui proses konsultasi publik.

Prioritas ditekankan antara lain terkait target volume pengurangan dan penguatan adaptasi maupun mitigasi emisi GRK melalui sektor industri, energi, limbah, pertanian, serta tambahan sektor baru, yaitu kelautan.

Ini berarti akan ada peningkatan kebutuhan anggaran, sehingga diperlukan berbagai inovasi guna mengurangi gap pendanaan tersebut.

Dalam menutup kekurangan pembiayaan, kebijakan keberlanjutan menjadi kunci mendorong pembiayaan transisi dan mengatasi perubahan iklim, terutama di negara berkembang.

Melalui koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko Marves, Pemerintah Indonesia telah mengembangkan strategi pembiayaan campuran (blendedfinance) dalam bentuk organisasi internasional baru yang dikenal dengan Global Blended Finance Alliance (GBFA) G20 Bali.

Hasil dari Article of Agremeent (AoA) terkait GBFA G20 yang telah disepakati di New York, AS, diharapkan dapat diresmikan sebelum penyelenggaraan COP29 (Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB) di Baku, Azerbaijan.

Upaya ini merupakan bentuk dukungan pembiayaan transisi guna memitigasi risiko sistemik dari perubahan iklim yang semakin nyata.

“Kita lihat di Indonesia juga dampaknya nyata perubahan pergeseran musim dan sebagainya, dan kalau kita yang baru-baru ini di Brasil ada kebakaran hutan yang sangat luas, sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya 40 tahun terakhir,” ucapnya.

Terkait hal tersebut, berdasarkan penerapan strategi kebijakan dan program keuangan berkelanjutan yang menjadi mandat BI dan Kemenkeu, bank harus meningkatkan porsi pembiayaan rendah emisi dan menurunkan tingkat emisi dari kredit yang diberikan bank.

Laporan keberlanjutan yang berisi informasi tentang emisi karbon debitur disebut dapat menjadi pertimbangan dalam pemberian pembiayaan di masa mendatang.

Karena itu, BI dan Kemenko Marves meluncurkan aplikasi Kalkulator Hijau yang diharapkan menjadi salah satu media perhitungan dan pemantauan emisi karbon untuk sektor industri dalam upaya menuju perbankan hijau, mendorong partisipasi dari industri perbankan guna berkontribusi mencapai target penurunan emisi GRK sesuai komitmen nasional, dan meningkatkan kualitas penyusunan laporan tahunan perusahaan yang selaras dengan International Financial Reporting Standard (IFRS) terkait Sustainability Reporting Standard.

Metodologi yang digunakan untuk menghitung dari Kalkulator Hijau sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh KLHK. Kalkulator Hijau versi pertama ini bisa dikembangkan (update) ke versi berikutnya seiring perubahan teknologi dan zaman.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI Juda Agung menegaskan bahwa aplikasi Kalkulator Hijau memiliki standar pengukuran emisi karbon guna menghitung jejak karbon.

Tujuan dari pembentukan aplikasi tersebut yaitu memantau tingkat kehijauan dari sebuah aktivitas ekonomi dan tingkat keberhasilan menuju ekonomi hijau.

Kalkulator Hijau diharapkan memberikan kemudahan bagi perbankan dan dunia usaha dalam pemenuhan kebutuhan pelaporan (disclosure) yang sudah mulai dipersyaratkan oleh regulator dan pasar keuangan global.

Dengan adanya disclosure, maka Kalkulator Hijau dinilai dapat membuka akses lebih luas kepada investasi dan pendanaan hijau dari perbankan maupun dari pasar keuangan global.

“Kami berharap kalkulator hijau ini tidak hanya berfungsi sebagai pengukur, tetapi juga sebagai katalis untuk mendorong pengurangan emisi karbon di Indonesia. Ini adalah livingtools, versi awal dari Kalkulator Hijau yang mengukur scope 1 (emisi yang muncul langsung dari perusahaan sekaligus entitas yang berada di bawah perusahaan tersebut) dan scope 2 (emisi dari pembangkit energi yang dibeli penyedia utilitas secara tidak langsung),” ungkap Juda Agung.

“Ke depannya, ruang lingkup akan terus diperluas mencakup seluruh aktivitas penghasil emisi secara indirect. Semua aktivitas tentu saja menghasilkan sebuah emisi yang perhitungannya lebih kompleks. Untuk pertama ini scope 1 dan scope 2, scope 3-nya (emisi dari operasi bisnis oleh sumber-sumber yang tidak secara langsung dimiliki atau dikendalikan oleh suatu organisasi, seperti rantai pasokan, transportasi, penggunaan produk, atau pembuangan) akan segera akan dikembangkan,” kata dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi remi meluncurkan Kalkulator Hijau untuk menghitung emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menggunakan smartphone.

Deputi Gubernur BI Juda Agung menyampaikan keberadaan kalkulator hijau akan menjadi early warning kepada sektor keuangan dan industri keuangan, karena dapat menunjukkan bagaimana aktivitas ekonomi mereka dan efeknya bagi emisi karbon.

"Kalkulator hijau ini adalah upaya kita untuk memfasilitasi industri, baik itu korporasi non-keuangan maupun industri keuangan di dalam menghitung seberapa hijaunya aktivitas ekonomi mereka," ungkapnya dalam Peluncuran Aplikasi Kalkulator Hijau dan Buku KSK No. 43 di kantor BI, Rabu (2/10/2024).

Kalkulator Hijau dapat digunakan oleh pelaku ekonomi seperti perbankan dan pelaku usaha termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

BI dalam hal ini memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengembangan keuangan berkelanjutan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) pasal 35B.

Sejalan dengan mandat tersebut, Bank Indonesia bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengembangkan Kalkulator Hijau mendukung orkestrasi nasional dalam upaya transisi menuju ekonomi hijau.

Juda menyampaikan kehadiran kalkulator penghitung karbon ini memiliki peran penting dalam beberapa hal.

Pertama, dapat bermanfaat untuk memantau tingkat kehijauan aktivitas ekonomi dan tingkat keberhasilan transisi menuju ekonomi hijau.

Kedua, Kalkulator Hijau memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan pelaporan keberlanjutan (disclosure) yang diprasyaratkan oleh regulator dan pasar global.

Ketiga, dengan demikian, Kalkulator Hijau dapat membuka akses lebih luas kepada investasi dan pendanaan hijau.

"Nanti punya implikasi apakah bank memberikan insentif untuk dalam arti memberikan kredit," tuturnya.

Basis Data Penurunan Emisi Karbon

Pada kesempatan yang sama, Deputi Kemenko Marves Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nani Hendiarti menyampaikan Kalkulator Hijau akan menjadi basis data bagi pemerintah dalam mengukur pengurangan emisi GRK.

"Data ini bisa mengukur dan harus terlihat upayanya juga. Upaya dalam konteks mengurangi emisi itu. Itu juga yang perlu menjadi hal positif yang bisa digunakan," jelasnya.

Pada awal peluncuran, Ruang lingkup Kalkulator Hijau meliputi sumber penambah emisi serta sumber pengurang dan aktivitas penghindaran emisi mengacu pada SNI ISO 14064-1:2018.

Scope 1.a mencakup emisi dari mesin bakar tidak bergerak seperti genset, pemanas air, kompor. Sementara Scope 1.b mencakup emisi dari mesin bakar bergerak seperti mobil, motor, dan kendaraan lainnya.

Kemudian Scope 2 golongan untuk emisi dari pemakaian listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Ke depannya, pengembangan Kalkulator Hijau akan diperluas secara bertahap agar mencakup seluruh aktivitas penghasil emisi (perluasan scope 1 dan 2, serta penambahan scope 3).

Aplikasi Kalkulator Hijau tersedia pada platform iOS dan Android versi mobilephone dan tablet dan dapat digunakan mulai 2 Oktober 2024.

Berikut tautan untuk mengunduh Kalkulator Hijau:

PlayStore https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.bi.carboncalculator

AppStore https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.bi.carboncalculator

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meluncurkan aplikasi kalkulator hijau, guna mendukung orkestrasi nasional dalam upaya transisi menuju ekonomi hijau.

Kalkulator Hijau merupakan alat penghitung emisi Gas Rumah Kaca (GRK) berbasis smartphone yang dapat digunakan oleh pelaku ekonomi secara mudah, voluntarily, dan gratis.

Deputi Gubernur BI Juda Agung menyampaikan, dengan adanya kalkulator hijau ini, Indonesia bisa memiliki standar pengukuran emisi karbon yang sama, sehingga dapat menghitung jejak karbon menuju target yang ingin dicapai.

“BI me launching aplikasi kalkulator hijau. Sebagai bagian dari orkestrasi melengkapi infrastruktur yang sudah ada,” tutur Juda dalam agenda Peluncuran Kajian Stabilitas Keuangan (KSK), Selasa (2/10).

Adapun, terdapat tiga tujuan dari aplikasi kalkulator hijau ini. Pertama, kalkulator hijau ini dapat digunakan untuk memantau tingkat kehijauan dari sebuah aktivitas ekonomi, dan tingkat keberhasilan menuju ekonomi hijau.

Kedua,kalkulator hijau diharapkan memberikan kemudahan bagi perbankan dan dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan pelaporan atau disclosure, yang saat ini sudah mulai dipersalahkan oleh regulator dan pasar luar global.

Ketiga,dengan adanya pelaporan, maka kalkulator hijau dapat membuka akses lebih luas kepada investasi dan pendanaan hijau, baik itu pendanaan dari perbankan maupun dari pasar keuangan global.

“Untuk itu kami berharap kalkulator hijau ini katalis untuk mendorong pengurangan emisi karbon di Indonesia. Ini adalah living tools,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Kemenko Marves Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Nani Hendiarti menyampaikan, dengan adanya kalkulator hijau ini nantinya akan memperoleh data yang bisa mengukur, terkait upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi emisi.

“(Aplikasi) ini diperlukan untuk mengukur sebenarnya tingkat kehijau dari industri keuangan tersebut. Lebih penting lagi adalah juga untuk bisa dimasukkan ke dalam laporan. Jadi laporan inilah yang nanti bisa bermanfaat untuk pengembangan industri keuangan,” tutur Nani.

Sebagai informasi, kalkulator hijau ini dapat digunakan oleh pelaku ekonomi seperti perbankan dan pelaku usaha termasuk UMKM.

Ruang lingkup Kalkulator Hijau meliputi sumber penambah emisi, sumber pengurang dan aktivitas penghindaran emisi mengacu pada SNI ISO 14064-1:2018.

Penghitungan emisi GRK pada Kalkulator Hijau menggunakan faktor emisi nasional (faktor emisi berdasarkan sample nasional, kecuali untuk emisi briket batubara dan arang yang menggunakan faktor emisi global (faktor emisi berdasarkan sampel internasional/ Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC2).

Kalkulator Hijau menggunakan angka faktor emisi nasional yang sudah disetujui oleh Kementerian/Lembaga terkait, sehingga dapat menyediakan hasil penghitungan yang akurat sesuai dengan karakteristik Indonesia. Kalkulator Hijau menyediakan standar pengukuran emisi karbon yang sama secara nasional, sehingga dapat menghitung jejak emisi menuju target yang ingin dicapai.

Adapun tautan untuk mengunduh aplikasi tersebut dapat diakses melalui website Bank Indonesia dengan tautan sbb.: https://www.bi.go.id/id/default.aspx.

Bisnis.com, MAKASSAR – PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) mengukuhkan komitmennya dalam mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan menerapkan strategi transisi energi yang komprehensif.

Tidak tanggung-tanggung, perusahaan tambang nikel ini mengadopsi berbagai inisiatif untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dengan beralih ke energi hijau seperti biomassa dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Head of Strategic & Corporate Affairs PT Vale Indonesia Budiawansyah menyatakan perusahaan berkomitmen mencapai Net Zero Emissions pada 2050 pada COP26, atau lebih cepat satu dekade dari target pemerintah pada 2060.

"Kami fokus pada pengurangan karbon absolut, dengan target awal 33% pada 2030. Ini bukan gagah-gagahan, tetapi investasi jangka panjang," ujarnya dalam Talk Show Energy Transition For Accelerating NDC 2030 Target di Balikpapan, Jumat (20/9/2024).

Dia mengungkapkan bahwa sumber utama intensitas karbon terbesar ada di proses pengolahan. Langkah-langkah yang diambil melibatkan konversi dari penggunaan minyak atau batu bara sebagai zat reduktor ke gas.

Lebih lanjut, dia memaparkan biomassa juga dapat menggantikan batu bara.

"Awalnya dianggap sulit karena kebutuhan karbon dalam proses, tetapi setelah dikaji, ternyata bisa digantikan oleh gas, yang dapat mengurangi emisi hingga 50%,” ungkapnya.

Namun, transisi energi menuju NDC bukan tanpa batu sandungan. Tantangan utama termasuk penggunaan LNG meski Indonesia memiliki gas yang melimpah.

"Masalahnya adalah siapa yang akan menjadi pembeli utama LNG. Di sisi lain, penggunaan biomassa juga tidak mudah karena keterbatasan pasokan dan lahan," tegasnya.

Sementara itu, PT Vale juga mengkaji penggunaan teknologi waste heat recovery untuk mengurangi energi yang hilang dalam proses pengolahan.

"Smelter di China, misalnya, sangat efisien dengan mengoptimalkan energi mulai dari preheating hingga peleburan. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak,” sebutnya

Dengan segudang inisiatif ini, Budiwansyah optimistis untuk mencapai target pengurangan emisi GRK sebesar 33% pada 2030 serta mencapai Net Zero Emission pada 2050.

Talk Show Energy Transition For Accelerating NDC 2030 Target di Balikpapan, Jumat (20/9/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) atau PI, Rahmad Pribadi menyatakan Pupuk Indonesia Grup berkomitmen mendukung program konversi motor bahan bakar minyak (BBM) menjadi motor listrik yang telah diluncurkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Program ini menjadi bagian percepatan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KLBB) guna mewujudkan masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Kementerian ESDM akan melakukan program konversi 1.000 unit motor BBM menjadi motor listrik secara gratis untuk masyarakat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau Jabodetabek. Rahmad mengatakan Pupuk Indonesia Grup siap mendukung program tersebut.

"Kami mendukung program konversi kendaraan listrik bagian dari transisi KLBBi yang akan dimanfaatkan masyarakat untuk operasional maupun kendaraan pribadi para insan Pupuk Indonesia Grup," ujar Rahmad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Rahmad menyampaikan Kementerian ESDM akan menjalankan program konversi secara bertahap, yang mana sebanyak 500 unit akan dilaksanakan pada tahap pertama dan 500 unit selanjutnya masuk pada tahap kedua. Hingga saat ini, Pupuk Indonesia Grup telah mendukung program konversi motor BBM menjadi motor listrik sebanyak 300 unit yang dimiliki oleh masyarakat sekitar maupun para siswa dan guru SMK yang berada di lingkungan perusahaan.

"Rinciannya, Pupuk Indonesia sebanyak 60 unit motor yang dikonversi, PT Petrokimia Gresik sebanyak 80 unit motor, PT Pupuk Kujang sebanyak 20 unit motor, PT Pupuk Kaltim sebanyak 100 unit motor, dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebanyak 40 unit," ucap Rahmad.

Dalam mendukung program tersebut, ucap Rahmad, Pupuk Indonesia telah menjalin kerja sama telah menjalin kerja sama dengan PT Wika Industri Manufaktur (WIMA) yang merupakan mitra kendaraan listrik di Indonesia. Rahmad mengatakan penggunaan motor listrik di wilayah operasional Pupuk Indonesia Grup hingga saat ini tercatat sebanyak 280 unit motor.

"Seluruh motor listrik ini menjadi kendaraan operasional di perusahaan, baik di pabrik maupun para tenaga pemasaran khususnya Account Executive (AE) dan Assistant Account Executive (AAE), sehingga Pupuk Indonesia dapat berkontribusi dalam mewujudkan masa depan yang bersih dan berkelanjutan," kata Rahmad.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengapresiasi Pupuk Indonesia yang telah mendukung program konversi dan penggunaan motor listrik di lingkungan perusahaan. Dadan mengatakan program konversi memerlukan pendanaan sebesar Rp 16 juta untuk satu unit motor.

"Kementerian ESDM akan memberikan dana sebesar Rp 10 juta dan sisanya dibantu perusahaan," ujar Dadan.

Dadan menyampaikan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai dapat menghemat biaya dan mendukung masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dadan mengilustrasikan bahwa 1 liter motor BBM menghasilkan emisi sebesar 2,5 kilogram (kg) Co2, sementara motor listrik berbasis baterai setiap 1 KwH menghasilkan 1 kg emisi. Tidak hanya itu, dari sisi biaya, setiap pengisian 1 KwH dikenakan sekitar Rp 2.400, sementara kendaraan berbasis BBM sekitar Rp 13.700 per liter.

"Saya ingin menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras memajukan teknologi konversi kendaraan listrik ini, terima kasih atas dedikasi, dukungan yang telah diberikan," kata Dadan.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. AstraZeneca Indonesia (AZI) dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia dengan bangga mengumumkan Penandatanganan Pembaruan Memorandum Saling Pengertian untuk memperluas reboisasi dan restorasi lahan kritis di DAS Citarum dari 10 juta menjadi 20 juta pohon.

Kolaborasi ini menandai langkah penting dalam upaya bersama untuk mendukung reboisasi, keanekaragaman hayati, mata pencaharian berkelanjutan, dan konservasi sumber daya air melalui program global perusahaan, AZ Forest.

Perubahan iklim diperkirakan dapat meningkatkan suhu dan memperburuk kualitas udara yang membuat Indonesia menjadi negara paling terpolusi ke-14 di dunia, dengan Jakarta sudah mengalami tingkat polusi udara yang berbahaya yang mempengaruhi kesehatan pernapasan seperti pneumonia, asma, tuberkulosis, kanker paru-paru, dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK).

Pada saat yang sama, sektor kesehatan juga berkontribusi terhadap perubahan iklim, menyumbang sekitar 5% emisi gas rumah kaca secara global, sehingga semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan memiliki peran dalam memberikan solusi yang berkelanjutan.

“Darurat iklim memiliki dampak yang sangat besar terhadap prevalensi dan penyebaran penyakit serta secara langsung memengaruhi kesehatan manusia. AstraZeneca mengambil tindakan nyata untuk mengatasi krisis iklim dan alam yang kita hadapi, karena kami menyadari hubungan yang kuat antara kesehatan manusia dan planet kita,” kata Esra Erkomay, Presiden Direktur AstraZeneca Indonesia dalam siaran persnya, Selasa (20/8).

Melalui program Ambition Zero Carbon yang berbasiskan ilmu pengetahuan, AstraZeneca sedang melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca di seluruh rantai nilainya.

Selain itu, melalui program AZ Forest yang bernilai $400 juta, perusahaan sedang menanam dan merawat 200 juta pohon hingga tahun 2030 di enam benua dengan mitra ahli untuk memulihkan hutan dan alam serta mempromosikan keanekaragaman hayati, serta mendukung mata pencaharian yang berkelanjutan.

“Tahun lalu saya telah mengunjungi lokasi AZ Forest, dan saya terkesan bahwa program ini tidak hanya menanam jutaan pohon, tetapi juga berfokus untuk mengedukasi ribuan petani mengenai pengetahuan dan keterampilan praktik pertanian berkelanjutan, yang akan membantu melindungi lingkungan untuk banyak generasi mendatang,” ujar Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Sungai Citarum memiliki panjang 297 km dari sumbernya di Cisanti, Kabupaten Bandung hingga Muara Gembong di Bekasi.

Sungai ini pernah disebut sebagai salah satu jalur air paling tercemar di dunia, karena emisi industri telah mencemari sungai dengan bahan kimia dan logam berbahaya, sementara limbah telah menghalangi aliran sungai.

“Saya sangat mengapresiasi dukungan serta kemitraan AstraZeneca atas komitmennya untuk turut menjaga kelestarian DAS Citarum dengan menanam 20 juta pohon dan 500 ribu pohon di sekitar Danau Toba. Model kerjasama yang baik ini bisa diikuti oleh perusahaan lain. Perlu dipastikan, pohon yang ditanam tersebut benar-benar tumbuh dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat," tegas Menko Luhut.

Pada tahun 2020, perusahaan mengumumkan penandatanganan Memorandum Saling Pengertian pertamanya dengan pemerintah Indonesia, sebagai bagian dari kemitraan publik-swasta untuk memulihkan lahan kritis dan keanekaragaman hayati di DAS Citarum. Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang meluncurkan program AZ Forest.

Esra juga menambahkan,” Saya menghargai komitmen dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim dan kerugian alam melalui reboisasi dan konservasi. Sebagai mitra tepercaya pemerintah yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan, kami bangga dengan dampak yang telah diciptakan oleh AZ Forest terhadap lingkungan dan masyarakat petani di sekitarnya”

"Dalam Pembaruan Memorandum Saling Pengertian ini, program AZ Forest bertujuan untuk memperluas rencana penanaman pohon di lahan kritis di sekitar DAS Citarum hingga 20 juta pohon, untuk memperkuat komitmen dan posisi AstraZeneca dalam memimpin keberlanjutan kesehatan, serta mendukung percepatan restorasi pada kerusakan yang ada di DAS Citarum. Selain itu, bersama dengan Kementerian, kami akan melakukan studi kelayakan untuk memahami kerangka hukum dan persyaratan untuk proyek karbon sebagai upaya untuk memperkuat ekosistem keberlanjutan," jelas Esra.

Nani Hendriati, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan mengatakan bahwa diterbitkannya Peraturan Presiden No. 15 tahun 2018 telah membuat penanganan krisis Citarum lebih efektif.

“Peningkatan kondisi Sungai Citarum melibatkan banyak pihak dari 13 kabupaten dan kota dengan total populasi 18 juta. Namun, hal ini tidak akan berhasil tanpa kolaborasi dari seluruh pihak, termasuk Pemerintah, masyarakat, kemitraan dengan pihak swasta, seperti AstraZeneca.”

Oleh karena itu, Menteri Koordinator Luhut mengapresiasi peran AstraZeneca dalam mendukung pencapaian Pengendalian dan Penanggulangan Kerusakan DAS Citarum (PPK DAS Citarum), di mana keberhasilan Citarum Harum dengan konsep pentahelix diapresiasi dalam forum internasional COP26 di Glasgow pada tahun 2021.

"Konsep pentahelix meningkatkan koordinasi dan kerjasama. Sebelumnya, berbagai lembaga dan masyarakat bekerja secara individual dan terlalu sektoral egois," tutup Deputi Nani.

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat perdagangan karbon atau carbon trading di subsektor pembangkit listrik dapat menurunkan emisi gas rumah kaca lebih dari 100 juta ton ekuivalen pada 2030.

"Berdasarkan peta jalan perdagangan karbon subsektor pembangkit listrik yang telah kami susun, dengan adanya perdagangan karbon ini maka berpotensi dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar lebih dari 100 juta ton ekuivalen di tahun 2030," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam webinar Perdagangan dan Bursa Karbon Indonesia 2024, Selasa (23/7/2024).

Dadan mengatakan perdagangan karbon di subsektor pembangkit listrik akan diselenggarakan dalam tiga fase. Fase pertama berlangsung pada 2023–2024, fase kedua pada 2025–2027, serta fase ketiga pada 2028–2030.

Menurutnya, perdagangan karbon saat ini memasuki tahun kedua atau periode terakhir dari fase pertama. Adapun pada 2024, jumlah peserta perdagangan karbon menjadi sebanyak 146 unit, dengan adanya tambahan kapasitas unit pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batu bara dengan kapasitas lebih besar atau sama dengan 25 MW.

"Kami terus meningkatkan dari sisi peserta yang ikut di dalam perdagangan karbon secara khusus untuk pembangkit tenaga listrik," kata dia.

Dadan menjelaskan penerapan perdagangan karbon di subsektor pembangkit listrik bertujuan untuk mengurangi dampak negatif bagi lingkungan, mendorong langkah-langkah efisiensi energi, serta meningkatkan peran pelaku usaha dalam melakukan mitigasi perubahan iklim.

Selain itu, ia juga berharap agar perdagangan karbon di subsektor pembangkit listrik dapat mendorong transisi energi nasional, khususnya di sisi suplai energi.

(FRI)

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID- JAKARTA. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus berupaya membantu upaya menekan emisi gas rumah kaca guna menahan laju perubahan iklim global. Salah satunya dengan pembangunan tower gas rumah kaca (GRK) beserta pos pemantauan GRK di sejumlah wilayah di Indonesia.

Langkah nyata ini juga sebagai bentuk dukungan BMKG untuk memberikan data yang lebih akurat dalam mewujudkan target Net Zero Emission tahun 2060. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, pihaknya tengah mengembangkan program Global Greenhouse Gas Watch (G3W) dan Integrated Global Greenhouse Gas Information System (IG3IS) untuk membantu upaya menekan emisi dan serapan gas rumah kaca berdasarkan observasi dan sains terkini.

"Implementasi kedua program tersebut diwujudkan melalui pembangunan tower untuk mengamati gas rumah kaca yang hasilnya akan dilakukan perhitungan melalui model kimia atmosfer," ungkapnyanya dikutip KONTAN, Minggu (21/7).

Untuk diketahui, BMKG baru meresmikan Tower 100 meter Pemantauan GRK Terintegrasi yang berlokasi di Stasiun Klimatologi Jambi, pekan lalu.

Sebagai informasi, program Global Greenhouse Gas Watch (G3W) dan Integrated Global Greenhouse Gas Information System (IG3IS) merupakan program yang diinisiasi Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), yang bertujuan untuk memantau dan melaporkan konsentrasi dan flux gas rumah kaca secara global, yang dapat memberikan informasi komprehensif atas siklus GRK di atmosfer dan permukaan Bumi, agar prediksi masa depan iklim di Bumi dapat dilakukan dengan lebih baik lagi.

Menurut Dwikorita, fenomena perubahan iklim semakin mengkhawatirkan serta memicu dampak yang lebih luas. Hal itu terlihat dari berbagai peristiwa alam terkait iklim, dari suhu udara yang lebih panas, terganggunya siklus hidrologi, hingga maraknya bencana hidrometeorologi di berbagai belahan dunia. Maka dari itu, perlu upaya lebih dan konsisten dari seluruh negara untuk menahan laju perubahan iklim tersebut.

Dwikorita mengatakan, dalam Global Risks Perception Survei (GRPS) 2024 yang dirilis World Economic Forum, terungkap bahwa ancaman risiko yang paling dikhawatirkan responden adalah cuaca ekstrem yang berimbas pada ketidakpastian global karena akan mengganggu rantai pasok barang dan sumber daya penting, makanan serta energi.

Kekhawatiran akan cuaca ekstrem ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kekhawatiran terhadap misinformasi dan disinformasi akibat artificial intelligence (AI), polarisasi sosial dan politik, krisis biaya hidup, serangan siber, pelemahan ekonomi, dan lain sebagainya