Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Alor melaksanakan program Sekolah Lapang Kearifan Lokal (SLKL) di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Program ini bertujuan untuk menginventarisasi dan mendokumentasikan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang ada di wilayah tersebut.

Melalui program SLKL ini, 10 OPK tercatat keberadaannya dan telah melalui tahap kurasi. Hasil temukenali mencatat total 582 data terkait OPK di Kabupaten Alor.

Data tersebut mencakup berbagai aspek kebudayaan, di antaranya manuskrip tentang sejarah, tradisi lisan, pengetahuan tradisional, pangan lokal, permainan tradisional, teknologi tradisional, bahasa, dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sistem pangan lokal. Berdasarkan hasil program temukenali SLKL, disimpulkan bahwa pangan lokal adalah sebuah identitas dan sekaligus budaya masyarakat di Kabupaten Alor.
Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid menekankan, kebudayaan memegang peranan penting dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan. "Pangan lokal bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan, tetapi juga soal identitas dan kebanggaan. Dengan memahami dan memanfaatkan bahan pangan lokal, kita sebenarnya sedang memperkuat kedaulatan pangan kita," ujar Hilmar dalam siaran persnya, Sabtu, 14 September 2024.

Dalam rangkaian program ini, diselenggarakan diskusi terpumpun yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk orang tua, perangkat sekolah, perangkat desa, dan para ahli pangan. Diskusi ini membahas bagaimana pemanfaatan bahan pangan lokal dapat dioptimalkan serta mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan pengolahan pangan lokal.

Dalam sesi yang dipandu oleh fasilitator dari Komunitas Finbargo, yakni sebuah komunitas yang selama ini berfokus pada isu pangan sehat di NTT, para peserta diajak memahami pentingnya mengonsumsi pangan lokal. Peserta diskusi juga diperkenalkan modul yang memuat informasi tentang kebutuhan konsumsi keluarga, menu sehat, serta keragaman bahan pangan lokal.

Selain menyasar masyarakat umum, rangkaian program SLKL ini juga menargetkan generasi muda, salah satunya siswa-siswi sekolah dasar. Siswa kelas 5 dan 6 SDN Hombol, Kabupaten Alor, mendapat pengenalan dan pembelajaran tentang makanan sehat berbasis pangan lokal melalui kegiatan makan sehat pangan lokal.

Para siswa mengikuti makan bersama dengan berbagai sajian makanan lokal, yang diharapkan dapat membangkitkan kebanggaan mereka terhadap kekayaan pangan lokal. Hal ini penting bagi generasi muda untuk memahami bahwa kedaulatan pangan bukan hanya tentang produksi dan konsumsi, tetapi juga tentang menjaga identitas.

“Ketika mereka bangga dengan kekayaan pangan lokal dan mampu memanfaatkannya dengan bijak, kita bukan hanya menjaga ekosistem, tetapi juga membangun kemandirian yang berkelanjutan untuk masa depan,” tutup Hilmar.

Baca juga: Selama Jadi Mendikbudristek, Nadiem Sebut Terima Kritik Tajam hingga Staf Tak Bisa Tidur

(CEU)

Jakarta: Sebanyak 272 wairsan budaya takbenda yang tersebar di wilayah Indonesia resmi direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTbI) tahun ini. Rekomendasi ini berdasarkan hasil sidang Tim Ahli WBTbI yang berlangsung tanggal 19 hingga 23 Agustus 2024 di Jakarta.

Sidang melibatkan 14 Tim Ahli WBTb Indonesia, kepala dinas (provinsi/kabupaten/kota) yang membidangi kebudayaan atau yang mewakili, serta Balai Pelestarian Kebudayaan di 23 wilayah di Indonesia.

Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, mengungkapkan penetapan budaya takbenda ini terprogram setiap tahunnya sebagai amanat Undang-undang No 5 Tahun 2017 dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 5 Tahun 2017. “Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia merupakan program berkelanjutan yang akan mendukung keberhasilan dari Program Pemajuan Kebudayaan,” ujar Hilmar Farid, dalam siaran persnya, dikutip Minggu, 25 Agustus 2024.
Lebih jauh lagi, Hilmar menyampaikan pesan bahwa langkah selanjutnya setelah penetapan ini tentunya adalah upaya pelestarian warisan budaya tersebut agar tetap terjaga eksistensinya dan akan berjalan dengan baik apabila semua pihak ikut serta. “Tanggungjawab kelestarian warisan budaya kita tidak hanya ada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja, namun juga ada pada komunitas, lembaga budaya, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kerjasama yang baik agar tercipta ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pelindungan Kebudayaan, Judi Wahjudin, dalam laporannya menyatakan tahun 2024 sebanyak 668 usulan budaya takbenda yang diusulkan. “Jumlah usulan warisan budaya takbenda tahun ini adalah 668 usulan dari 32 provinsi, dua provinsi yang tidak mengirimkan usulan, yaitu Papua dan Papua Barat,” ujar Judi Wahjudin.

Usulan-usulan yang masuk tersebut dikaji dan diseleksi melalui seleksi administrasi, penilaian usulan ke-1, penilaian ke-2 yang didasarkan pada perbaikan dari penilaian usulan pertama, dan penilaian usulan ke-3. Hasil penilaian usulan ke-3 tersebut 278 usulan dapat dilanjutkan ke sidang penetapan.

Pada akhirnya, Sidang Penetapan WBTbI yang digelar selama lima hari lalu merekomendasikan 272 budaya takbenda di Indonesia untuk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2024 oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pada malam penutupan selepas pembacaan hasil sidang penetapan, Ketua Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda 2023-2025, G.R. Lono Lastoro Simatupang, menyampaikan sidang penetapan WBTB ini adalah sebuah produk hukum, sehingga mengutamakan informasi dan data yang dapat diandalkan. Hal ini yang menurutnya harus dipahami betul sebelum mendaftarkan dan mengusulkan agar sebuah nilai budaya menjadi warisan budaya takbenda.

Lono melanjutkan, yang terpenting yakni pemeriksaan dan evaluasi dari naskah WBTbI yang telah diusulkan, dan apabila ada yang ditangguhkan, dapat diperbaiki untuk diajukan kembali di tahun berikutnya. Tentunya untuk bisa diusulkan dan ditetapkan oleh Kemendikbudristek.

Ia menegaskan bagi provinsi yang usulan WBTbI-nya telah direkomendasikan, maka dapat menindaklanjuti dengan pemanfaatan dan pengembangan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan tidak sekadar menjadi sertifikasi belaka. Lono mengemukakan pengembangan terhadap WBTbI yang bisa dilakukan di antaranya berupa pembinaan atau mengikutsertakan dalam festival-festival.

Hingga akhir tahun 2023, terhitung sudah ada 1.941 WBTbI yang ditetapkan sejak tahun 2013. Jumlah ini nantinya akan bertambah setelah adanya rekomendasi 272 budaya takbenda hasil sidang pada hari ini yang akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Baca juga: Engkle dan Ulin Barong Sekeloa Ditetapkan sebagai WBTB Kota Bandung

(CEU)

Jakarta: Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Hilmar Farid membuka Mega Festival Indonesia Bertutur 2024 pada Rabu, 7 Agustus 2024 malam di Lapangan Chandra Muka, Batubulan, Gianyar, Bali. Hilmar menggarisbawahi pentingnya menghargai kebudayaan dan keragaman hayati yang dimiliki Indonesia.

“Malam ini kita akan menyaksikan pagelaran Maha Wasundari. Karya ini ingin mengingatkan kita sebagai masyarakat untuk menghargai kebudayaan dan keanekaragaman hayati bangsa. Karena sejatinya (dua hal) itulah yang menjadi inti dari kekuatan dan kekayaan Indonesia. Jika kedua hal ini dipertemukan, Indonesia akan memiliki masa depan yang cerah," kata Hilmar dalam siaran persnya, di Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024.

Mega Festival Indonesia Bertutur 2024, lanjut Hilmar, bertujuan mengangkat tema tentang keragaman hayati dan keseimbangan alam serta keberlanjutan kebudayaan. Menurutnya, kearifan-kearifan yang diwariskan leluhur harus dilihat kembali dan digunakan sebagai panduan untuk menghadapi tantangan di masa depan.
Jika warisan-warisan itu menunjukkan tanda-tanda kepunahan pada generasi saat ini, berarti ada perilaku yang keliru dan harus segera diperbaiki. Tak berhenti di situ, Hilmar juga menambahkan Mega Festival Indonesia Bertutur diharapkan akan berdampak pada pembangunan nasional.

Berkaca pada hasil riset kegiatan festival seni dan budaya, seperti Jogja NETPAC Asian Forum Festival (JAFF) dan ARTJOG berdampak positif pada ekonomi.

“Untuk setiap rupiah biaya penyelenggaraan festival, diperoleh Rp6 miliar dari pengeluaran pengunjung. Sebagai contoh pada JAFF, dengan biaya penyelenggaraan Rp1 miliar, ada dampak langsung kepada ekonomi lokal sebesar Rp 5,9 miliar sedangkan ARTJOG dengan biaya penyelenggaraan Rp7 miliar, total pengeluaran pengunjung yang terhitung sebesar Rp42,9 miliar," ujarnya.

Hal ini menunjukkan potensi besar pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya. Pembukaan Indonesia Bertutur 2024 ditandai dengan seremoni membunyikan Okokan dengan cara menggoyangkannya. Okokan adalah alat musik tradisional Bali yang menjadi simbol dari kesuburan, penciptaan, dan keharmonisan.

Secara simbolis, Okokan dibunyikan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid; Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Anindito Aditomo, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, I Gede Arya Sugiartha, Direktur Perfilman, Musik, dan Media, Ahmad Mahendra, Direktur Festival Indonesia Bertutur 2024, Taba Sanchabakhtiar, dan Direktur Artistik Indonesia Bertutur 2024, Melati Suryodarmo.

Mega Festival Indonesia Bertutur 2024 yang mengusung tema “Subak: Harmoni dengan Pencipta, Alam, dan Sesama” akan menghadirkan 120 karya seni pertunjukan, seni rupa, film, hingga seni media yang inspiratif. Festival ini akan dilaksanakan gratis bagi publik dan akan melibatkan 900 pelaku seni budaya seperti Dian Sastro, Diskoria, Garin Nugroho, Barasuara serta lainnya.

Hilmar pun melanjutkan, Indonesia Bertutur selalu mengedepankan budaya berkelanjutan dan inspiratif. Upayanya dengan menerjemahkan kekayaan pengetahuan tradisional ke dalam bentuk seni kontemporer yang lebih mudah dinikmati masyarakat

“Indonesia Bertutur hadir untuk menerjemahkan kekayaan pengetahuan tradisional ke dalam bentuk seni kontemporer yang lebih mudah dinikmati masyarakat. Melalui mega festival ini, kami berharap masyarakat dapat merasakan kedekatan dengan kekayaan budaya Indonesia," terangnya.

Pembukaan Indonesia Bertutur 2024 di Lapangan Chandra Muka, Batubulan, juga menandai dibukanya lima lokasi di wilayah Ubud untuk publik. Masyarakat dapat berkunjung dan menikmati beragam rangkaian kegiatan Indonesia Bertutur 2024.

Kelima lokasi tersebut adalah ARMA Museum and Resort, Rumah Topeng dan Wayang Setia Darma, TONYRAKA Art Gallery, Neka Art Museum, dan Museum Puri Lukisan.

Indonesia Bertutur 2024 digelar di Bali selama 12 hari, pada 7-18 Agustus 2024. Mulai tanggal 14 Agustus 2024, serangkaian kegiatan lainnya juga akan hadir di Pulau Peninsula, Nusa Dua. Seluruh rangkaian kegiatan dalam Indonesia Bertutur 2024 terdiri dari sembilan program, yaitu Maha Wasundari (seremoni dan pertunjukan di acara pembukaan), Visaraloka, Kathanaya, Layarambha, Ekayana, Samaya Sastra, Anarta, Kiranamaya, dan Virama.

Baca juga: Hilmar Farid Ungkap Fakta Alotnya Pengembalian Benda Budaya dari Belanda

(CEU)

Jakarta: Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Hilmar Farid mengisahkan dirinya sempat menolak membayar biaya logistik pengembalian benda budaya dari Museum Nusantara di Delft, Belanda.

"Waktu itu Museum Nusantara di Delft tutup karena kehabisan anggaran, koleksinya ingin diserahkan kepada museum lain, termasuk Indonesia. Karena museumnya tutup, enggak punya duit, barangnya dikembalikan, dan sebelum barangnya dikembalikan, harus dikosongkan dari museum tersebut, ditaruh di gudang. Indonesia kemudian disuruh bayar gudangnya, saya enggak mau," kata Hilmar dalam seminar di Gedung Kemendikbudristek Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024.

Ia menegaskan, isu logistik mesti masuk ke dalam bahasan mengenai riset provenans, atau riset untuk mencari sumber dan sejarah kepemilikan karya seni dan temuan arkeologi.
"Siapa yang bertanggung jawab mengembalikan, siapa yang harus bayar ongkosnya benda itu kembali dari Belanda ke Indonesia, mesti jadi bahasan. Saat itu ketika menolak, beritanya Dirjen Kebudayaan menolak pengembalian dari Belanda, padahal saya menolak bayar ongkosnya karena mereka yang mengembalikan. Mereka yang punya masalah, mengapa kita yang harus bayar?" katanya.

Ia menekankan, negosiasi di dalam proses restitusi itu juga tidak mudah karena penuh dengan dinamika. "Kita juga harus memiliki sikap yang jelas. Ini di luar restitusi terkait ketidakadilan historis, karena waktu itu museumnya enggak punya duit, jadi mau dikosongkan barang-barangnya. Kalau kita mau menegakkan keadilan historis, tentunya harus dengan cara yang benar juga," ujarnya.

Ia mengemukakan, terkait restitusi berdasarkan riset provenans, dalam kasus tersebut maka yang harus membayar biaya adalah Belanda. "Kamu (Belanda) dulu ngambil juga tanpa izin, sekarang harus bertanggung jawab mengembalikan, mengapa tanggung jawab itu jatuh ke kita, dan itu adalah proses dari negosiasi agar teman-teman tahu mengapa mengembalikannya lama," katanya.

Hilmar menjelaskan, diskusi tentang restitusi berubah di tahun 2019-2020, di mana Belanda berubah sikap karena ada satu tren di Eropa yang dimulai oleh Presiden Macron di Prancis ketika mengembalikan koleksi yang ada di Museum Prancis ke Afrika.

"Ada gelombang diskusi yang besar setelah itu, kita mulai diajak diskusi pada 2019-2020 tentang bagaimana caranya mengelola restitusi atau pengembalian benda-benda yang diperoleh dengan cara penjarahan atau tidak sah di masa lalu," tuturnya.

Ia menyampaikan, penegakan benda-benda jarahan perlu melibatkan riset provenans, karena Indonesia perlu tahu dari mana benda-benda sejarah yang sekarang dipajang di Belanda itu berasal, dengan cara apa sampai akhirnya dikoleksi di sana, dan bagaimana narasinya.

Baca juga: Minim Kajian Akademis, Jalur Rempah Terkendala Masuk Warisan Budaya Dunia UNESCO

(CEU)

Jakarta: Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek) Hilmar Farid meyakini, dalam lima tahun ke depan Indonesia dapat menghadirkan "100 Korea" melalui pengembangan kekuatan budaya yang komprehensif dan konsisten.

Hilmar mengambil Korea Selatan sebagai contoh negara yang telah berhasil melakukan transformasi budaya dalam kurun waktu 25 tahun dengan homogenitas etnik dan linguistik. Tak dapat dipungkiri bahwa kebudayaan Korea Selatan menjadi sangat maju dan dikenal di kancah global.

Namun dirinya dengan potensi dan aset kebudayaan yang dimiliki, ia optimistis Indonesia dapat mengakselerasi waktu transformasi kebudayaannya."Kita punya 1.100 suku bangsa dan lebih dari 680 bahasa, bayangkan jika kita bangkit bersama-sama. Korea Selatan mungkin membutuhkan 25 tahun, tetapi dengan kepercayaan diri penuh, kita bisa katakan bahwa dalam lima tahun ke depan menghadirkan bukan hanya satu Korea, tetapi 100 Korea," ujar Hilmar.
Menurutnya, hal yang perlu dijadikan pelajaran adalah Korea Selatan telah menunjukkan bagaimana modal kebudayaan dapat diorganisasi untuk menjadi energi pembangunan nasional. "Kita perlu belajar dari bagaimana Korea mengelola modal kultural mereka dengan lembaga yang lincah di tingkat global. Yang tak kalah penting adalah konsistensi. Meski pemerintaha mereka mengalami jatuh bangun, urusan kebudayaan sebagai basis tetap berjalan lurus. Ini yang belum kita tunjukkan," ujarnya.

Hilmar menjelaskan, saat awal masa pemerintahannya Presiden Joko Widodo pernah menekankan, budaya adalah DNA masyarakat Indonesia. “Presiden Jokowi pernah mengatakan, jika kita menjalankan kebudayaan, kita tidak perlu mengejar negara maju. Gunakan kebudayaan sebagai sumber kekuatan," jelasnya.

Untuk menjalankan visi tersebut, pihaknya telah mengambil berbagai langkah untuk mengembangkan sektor kebudayaan agar menjadi aset nasional, diantaranya merumuskan Undang-undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menjadi landasan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kekayaan budaya secara berkelanjutan. Selain itu juga telah dilakukan inovasi kelembagaan salah satunya dengan mendirikan Indonesian Heritage Agency (IHA) yang berperan memastikan pelestarian dan pemanfaatan optimal warisan budaya Indonesia.

Dirinya juga optimistis, jika hal tersebut bisa berlanjut, maka dalam lima tahun ke depan kebudayaan Indonesia tidak hanya sekadar identitas, tetapi juga modal sosial, ekonomi, dan politik yang dapat mendorong kemajuan bangsa.

Hal senada juga disampaikan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunegara X yang juga turut hadir dalam Panggung Warisan Budaya. Dia mengatakan, kebudayaan memiliki dampak yang sangat dahsyat bagi pembangunan suatu negara.

Oleh karenanya dia menjaga generasi muda untuk mulai mengenali potensi kebudayaan Indonesia dan berupaya memajukannya sehingga dapat bersaing secara global. “Seringkali kita melihat rumput tetangga lebih hijau, mungkin karena mereka merawat rumput mereka. Ini saatnya kita melihat tempat kita berdiri dan mulai merawat 'rumput' kita dan bukan tidak mungkin rumput kita lebih hijau dari rumput tetangga," pungkasnya.

Baca juga: Mengenal 5 Gerak Dasar Tari Tradisional

(CEU)