Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto berencana akan menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai Januari 2025 . Saat kampanye Pilpres lalu, Prabowo memprediksi anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 460 triliun untuk memberikan makan bergizi kepada siswa dan siswi.

Dalam pembentukan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2025, program makan siang gratis dialokasikan mencapai Rp 71 triliun. Program makan bergizi gratis yang diusung Prabowo bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi.

Prabowo juga menekankan pentingnya asupan makanan bergizi sebagai langkah awal untuk membangun generasi muda yang sehat, cerdas, dan produktif.

Yang terang, program ini tidak hanya menargetkan pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak-anak dan kelompok masyarakat rentan, tetapi juga memiliki visi yang lebih luas untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan karena membutuhkan pasokan komoditas pangan yang terbilang besar.

Artinya, pemenuhan kebutuhan pangan untuk menopang MBG dari pasokan pangan lokal bukan menggantungkan dari impor agar memberikan efek ganda bagi ekonomi kerakyatan .

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan, cita-cita tidak impor pangan ini mestinya bukan sekadar jargon tapi betul betul diwujudkan dengan pendekatan kebijakan yang baru.

"Tidak bisa kita menerapkan cara-cara yang sama apalagi terbukti gagal lalu diadaptasi lagi," katanya kepada KONTAN, Selasa (29/10/2024).

Menurut Eliza, tidak impor atau mengandalkan impor untuk menambal kekurangan pasokan terpulang pada kondisi di lapangan. Jika produksi pangan lokal bisa terdistribusikan dengan baik antardaerah, maka biaya logistiknya terjgangkau, tidak akan terjadi oversupply atau disparitas harga.

Hanya saja, masalahnya sentra produksi beberapa komoditas pangan ini mayoritas di Pulau Jawa, seperti beras, cabai, bawang merah, telur dan ayam, sedangkan luar Jawa masih sedikit.

"Jadi memang jika komoditas pangan kita terdistribusikan dengan baik, harga stabil, ini bisa engga impor. Impor terjadi karena pemerintah merespons cepat agar tidak terjadi lonjakan harga di masyarakat," terang Eliza.

Yang terang, jika ada basis data real time yang valid di setiap rantai pasok ini, maka akan memudahkan pendistribusian pangan untuk kebutuhan MBG yang lebih efisien. "Tapi kalau susu kan memang 80% impor, ini akan meningkatkan nilai impornya," sebut Eliza.

Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan pihaknya tidak mewacanakan impor 1,8 juta ton susu untuk realisasi program MBG.

"Kebijakan yang diinisiasi oleh Kementan adalah mengundang investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia," tandas Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementan, Moch Arief Cahyono.

Opsi tidak impor ini tak lain guna meningkatkan produksi susu nasional.Adapun calon investor asal Vietnam yang berminat mengembangkan industri sapi perah di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, rencananya akan mengelola lahan seluas 10.000 hektar dan membangun fasilitas pengolahan susu.

Sehingga dapat memenuhi sekitar setengah dari kebutuhan nasional yang saat ini masih bergantung pada impor sebesar 3,7 juta ton per tahun.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, bahwa lima perusahaan sapi perah asing dari Qatar, Brasil, Amerika Serikat, dan Vietnam serius untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk mendukung rencana tersebut, Menteri Amran dijadwalkan akan bertemu dengan Duta Besar Vietnam pada Jumat pekan ini.

"Dubesnya datang lagi, Dubes dari Vietnam," ungkap Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Sejatinya, ujicoba MBG sudah dijalankan. Sebut saja, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan uji coba pelaksanaan MBG menu ikan yang dilaksanakan serentak di wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP, Selasa (29/10/2024).

"Kami siapkan sebanyak 32.600 paket MBG di 180 UPT di seluruh wilayah Indonesia," kata Wakil Menteri KP, Didit Herdiawan Ashaf dalam pelaksanaan HUT KKP-ke 25, di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu.

Bisnis.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Prabowo-Gibran masih menjadi topik hangat di tengah masyarakat. Selain pembahasan soal anggaran jumbo yang dibutuhkan, menu makan siang hingga efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah juga patut dikaji lebih mendalam.

Program MBG diusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam kampanye Pilpres 2024 sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Hal yang sama juga disampaikan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Direktur Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan Bapanas Rinna Syawal menilai penting penguatan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui perbaikan gizi khususnya pada generasi Z agar menjadi sumber daya manusia (SDM) yang sehat, aktif dan produktif.

Hal tersebut, katanya, diperlukan untuk menyongsong bonus demografi 2045 yang membutuhkan kesiapan generasi emas yang andal untuk membawa Indonesia menuju negara maju.

“Pola konsumsi pangan merupakan perilaku paling penting dalam mempengaruhi keadaan gizi seseorang,” kata Rinna pada sesi diskusi bertajuk 'Di Balik Dapur Makan Siang Bergizi: Dari Ladang Hingga ke Piring' di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (28/9/2024) dilansir dari siaran pers.

Dia menjelaskan kualitas konsumsi pangan penduduk Indonesia yang diukur dengan indikator skor pola pangan harapan (PPH) pada 2023 mencapai 94,1 dari 100.

Secara umum, kata Rinna, konsumsi beras dan terigu di Indonesia masih tinggi. Sebaliknya, konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, protein, sayur dan buah masih belum memenuhi anjuran yang ditetapkan. Di samping itu, konsumsi makanan dan minuman berkadar gula, garam, dan lemak masih tergolong tinggi, khususnya pada generasi muda.

Perbesar

Ilustrasi petani di sawah / Jibi

Menurutnya, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian berbagai pihak dalam program perbaikan konsumsi pangan dan gizi masyarakat adalah pemanfaatan potensi pangan yang bersumber dari produksi lokal untuk menggerakkan ekonomi setempat.

Kemudian, pilihan menu konsumsi harus memenuhi prinsip gizi seimbang (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman atau B2SA) berbasis kearifan lokal, dan edukasi kepada penerima manfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan merubah perilaku konsumsi pangan yang lebih sehat serta memerankan ekosistem setempat (kantin sekolah, tenaga didik, orang tua, dan kelompok masyarakat).

Salah satu inisiator dari Nusantara Food Biodiversity, Ahmad Arif mengatakan bahwa Indonesia sejatinya mempunyai sumber pangan dan makanan yang beragam dengan cara tumbuh yang berbeda-beda.

Menurutnya, secara kultural dan historis, pangan di Indonesia sangat beragam. Namun, masyarakat di berbagai penjuru Nusantara justru dipaksakan untuk mengonsumsi pangan yang seragam.

"Semakin jauh dari pusat sentral, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat daerah. Prinsip desentralisasi mendorong pemulihan pangan berdasarkan kondisi yang berbeda-beda di setiap daerah. Jika daerah tersebut kaya dengan pangan ikan, masyarakatnya jangan dipaksakan untuk konsumsi daging ayam,” tambahnya.

Dia juga menyoroti bahwa Program Makan Bergizi Gratis yang direncanakan Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu menghindari tren sentralisasi pangan berwujud menu instan.

“Desentralisasi menu yang bersumber pada pangan hasil olahan petani lokal dapat menjadi jawaban dalam upaya Negara untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat daerah. Salah satu cara untuk mendukung pemberdayaan masyarakat daerah adalah dengan mengalokasikan anggaran pemerintah daerah untuk lebih menyerap pangan lokal, seperti di Brazil yang menggunakan 30 persen anggarannya untuk membeli pangan dari petani lokal,” imbuhnya.

Pada acara yang sama, Penutur Pangan Lokal Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Ismu Widjaya mengaku memanfaatkan bahan pangan lokal melalui kemitraan dengan para nelayan, petani, dan peladang.

Ismu membeli bahan-bahan makanan seperti ikan-ikan, ubi, kacang panjang dari para mitra tersebut. Ismu menerapkan prinsip bisnis yang adil dengan memberikan harga yang pantas bagi para mitra. Dengan demikian masyarakat setempat juga turut berdaya.

“Kami tidak hanya meningkatkan kualitas produk kami, tetapi juga kehidupan mereka,” imbuhnya.

Ketika berbicara mengenai pangan lokal, Ismu menyatakan kekagumannya terhadap gastronomi masyarakat Dayak di Kapuas Hulu yang sangat beragam.

Mereka memiliki berbagai tanaman yang dapat mereka manfaatkan menjadi bahan-bahan masakan berkualitas. Contohnya adalah tanaman Kandis serta Daun Sekumba yang memberikan rasa asam, atau tanaman Sabi yang memiliki cita rasa seperti Wasabi.

“Saya sudah dua tahun tinggal di Kapuas Hulu dan sampai detik ini belum juga selesai mengidentifikasi bahan pangan yang ada. Karena itu saya sangat percaya pada kekuatan bahan pangan lokal. Setiap hidangan bukan hanya tentang rasa, tetapi juga tentang cerita dan sejarah yang menyertainya,” ujar Ismu.

Sementara itu, Stephanie Cindy Wangko, Pegiat Sosial Papua Selatan dan Program Manager Yayasan Dahetok Milah Lestari Papua Selatan menambahkan bahwa pangan lokal tidak hanya dapat menjadi sumber gizi tetapi juga memiliki potensi ekonomi melalui produk olahan.

Perbesar

Petani singkong / Jibi

Ke depan, dia berharap bahwa masyarakat lokal akan lebih dilibatkan dalam menyediakan dan mengolah makanan bergizi dan berkolaborasi bersama organisasi masyarakat sipil untuk memberdayakan potensi sumber daya alam di kampung.

Sementara itu, Said Abdullah, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) sekaligus mitra dari Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL) mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat pangan, selama semua pihak mau berkomitmen dan mewujudkannya.

"Kita punya prasyarat untuk mencapainya, ada produsen pangan skala kecil yang terus berproduksi, ada sumber daya pangan yang melimpah dan beragam. Satu saja yang belum ada, yaitu kesungguhan, komitmen dan kolaborasi yang kuat untuk menjadikan negeri ini berdaulat," ujarnya.

Menurutnya, dalam konteks negara kepulauan, kedaulatan pangan dapat terwujud dengan memperkuat sistem pangan yang didasarkan pada dua hal, yaitu diversity dan locality.

"Kita punya dua hal ini dan sayangnya kita sekarang mengingkari bahkan membunuhnya. Jadi tidak heran jika kemudian sistem pangan kita masih jauh dari tangguh, daulat pangan makin mengawang," imbuhnya.

Dengan mengedepankan diversifikasi dan pelestarian pangan lokal, para pemangku kepentingan tidak hanya menjaga kesehatan masyarakat tetapi juga membangun ekonomi yang berkelanjutan guna merealisasikan masa depan yang lebih sehat dan sejahtera bagi generasi mendatang.

Anggaran Jumbo Program Makan Bergizi Gratis

Anggaran Badan Gizi Nasional dalam RAPBN 2025 adalah sekitar Rp71 triliun. Uang puluhan triliun itu akan dianggarkan di satu kementerian/lembaga saja, yakni Badan Gizi Nasional.

"[Rp71 triliun] menyangkut seluruhnya. Termasuk [untuk gaji pegawai]," ungkap Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp71 triliun pada tahun depan tidak akan mengambil anggaran pendidikan dari kementerian/lembaga lain.

Sri Mulyani menjelaskan Rp71 triliun untuk program MBG memang berasal dari alokasi dana abadi pendidikan (20% APBN).

Kendati demikian, dia menjelaskan alokasi program MBG merupakan dana on top sehingga tidak mengambil anggota kementerian/lembaga manapun.

Lebih lanjut, pemerintah merancang program MBG melalui pemberian makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita, dan ibu hamil/menyusui dengan risiko anak stunting.

Bisnis.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Prabowo-Gibran masih menjadi topik hangat di tengah masyarakat. Selain pembahasan soal anggaran jumbo yang dibutuhkan, menu makan siang hingga efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah juga patut dikaji lebih mendalam.

Program MBG diusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam kampanye Pilpres 2024 sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Hal yang sama juga disampaikan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Direktur Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan Bapanas Rinna Syawal menilai penting penguatan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui perbaikan gizi khususnya pada generasi Z agar menjadi sumber daya manusia (SDM) yang sehat, aktif dan produktif.

Hal tersebut, katanya, diperlukan untuk menyongsong bonus demografi 2045 yang membutuhkan kesiapan generasi emas yang andal untuk membawa Indonesia menuju negara maju.

“Pola konsumsi pangan merupakan perilaku paling penting dalam mempengaruhi keadaan gizi seseorang,” kata Rinna pada sesi diskusi bertajuk 'Di Balik Dapur Makan Siang Bergizi: Dari Ladang Hingga ke Piring' di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (28/9/2024) dilansir dari siaran pers.

Dia menjelaskan kualitas konsumsi pangan penduduk Indonesia yang diukur dengan indikator skor pola pangan harapan (PPH) pada 2023 mencapai 94,1 dari 100.

Secara umum, kata Rinna, konsumsi beras dan terigu di Indonesia masih tinggi. Sebaliknya, konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, protein, sayur dan buah masih belum memenuhi anjuran yang ditetapkan. Di samping itu, konsumsi makanan dan minuman berkadar gula, garam, dan lemak masih tergolong tinggi, khususnya pada generasi muda.

Perbesar

Ilustrasi petani di sawah / Jibi

Menurutnya, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian berbagai pihak dalam program perbaikan konsumsi pangan dan gizi masyarakat adalah pemanfaatan potensi pangan yang bersumber dari produksi lokal untuk menggerakkan ekonomi setempat.

Kemudian, pilihan menu konsumsi harus memenuhi prinsip gizi seimbang (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman atau B2SA) berbasis kearifan lokal, dan edukasi kepada penerima manfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan merubah perilaku konsumsi pangan yang lebih sehat serta memerankan ekosistem setempat (kantin sekolah, tenaga didik, orang tua, dan kelompok masyarakat).

Salah satu inisiator dari Nusantara Food Biodiversity, Ahmad Arif mengatakan bahwa Indonesia sejatinya mempunyai sumber pangan dan makanan yang beragam dengan cara tumbuh yang berbeda-beda.

Menurutnya, secara kultural dan historis, pangan di Indonesia sangat beragam. Namun, masyarakat di berbagai penjuru Nusantara justru dipaksakan untuk mengonsumsi pangan yang seragam.

"Semakin jauh dari pusat sentral, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat daerah. Prinsip desentralisasi mendorong pemulihan pangan berdasarkan kondisi yang berbeda-beda di setiap daerah. Jika daerah tersebut kaya dengan pangan ikan, masyarakatnya jangan dipaksakan untuk konsumsi daging ayam,” tambahnya.

Dia juga menyoroti bahwa Program Makan Bergizi Gratis yang direncanakan Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu menghindari tren sentralisasi pangan berwujud menu instan.

“Desentralisasi menu yang bersumber pada pangan hasil olahan petani lokal dapat menjadi jawaban dalam upaya Negara untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat daerah. Salah satu cara untuk mendukung pemberdayaan masyarakat daerah adalah dengan mengalokasikan anggaran pemerintah daerah untuk lebih menyerap pangan lokal, seperti di Brazil yang menggunakan 30 persen anggarannya untuk membeli pangan dari petani lokal,” imbuhnya.

Pada acara yang sama, Penutur Pangan Lokal Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Ismu Widjaya mengaku memanfaatkan bahan pangan lokal melalui kemitraan dengan para nelayan, petani, dan peladang.

Ismu membeli bahan-bahan makanan seperti ikan-ikan, ubi, kacang panjang dari para mitra tersebut. Ismu menerapkan prinsip bisnis yang adil dengan memberikan harga yang pantas bagi para mitra. Dengan demikian masyarakat setempat juga turut berdaya.

“Kami tidak hanya meningkatkan kualitas produk kami, tetapi juga kehidupan mereka,” imbuhnya.

Ketika berbicara mengenai pangan lokal, Ismu menyatakan kekagumannya terhadap gastronomi masyarakat Dayak di Kapuas Hulu yang sangat beragam.

Mereka memiliki berbagai tanaman yang dapat mereka manfaatkan menjadi bahan-bahan masakan berkualitas. Contohnya adalah tanaman Kandis serta Daun Sekumba yang memberikan rasa asam, atau tanaman Sabi yang memiliki cita rasa seperti Wasabi.

“Saya sudah dua tahun tinggal di Kapuas Hulu dan sampai detik ini belum juga selesai mengidentifikasi bahan pangan yang ada. Karena itu saya sangat percaya pada kekuatan bahan pangan lokal. Setiap hidangan bukan hanya tentang rasa, tetapi juga tentang cerita dan sejarah yang menyertainya,” ujar Ismu.

Sementara itu, Stephanie Cindy Wangko, Pegiat Sosial Papua Selatan dan Program Manager Yayasan Dahetok Milah Lestari Papua Selatan menambahkan bahwa pangan lokal tidak hanya dapat menjadi sumber gizi tetapi juga memiliki potensi ekonomi melalui produk olahan.

Perbesar

Petani singkong / Jibi

Ke depan, dia berharap bahwa masyarakat lokal akan lebih dilibatkan dalam menyediakan dan mengolah makanan bergizi dan berkolaborasi bersama organisasi masyarakat sipil untuk memberdayakan potensi sumber daya alam di kampung.

Sementara itu, Said Abdullah, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) sekaligus mitra dari Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL) mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat pangan, selama semua pihak mau berkomitmen dan mewujudkannya.

"Kita punya prasyarat untuk mencapainya, ada produsen pangan skala kecil yang terus berproduksi, ada sumber daya pangan yang melimpah dan beragam. Satu saja yang belum ada, yaitu kesungguhan, komitmen dan kolaborasi yang kuat untuk menjadikan negeri ini berdaulat," ujarnya.

Menurutnya, dalam konteks negara kepulauan, kedaulatan pangan dapat terwujud dengan memperkuat sistem pangan yang didasarkan pada dua hal, yaitu diversity dan locality.

"Kita punya dua hal ini dan sayangnya kita sekarang mengingkari bahkan membunuhnya. Jadi tidak heran jika kemudian sistem pangan kita masih jauh dari tangguh, daulat pangan makin mengawang," imbuhnya.

Dengan mengedepankan diversifikasi dan pelestarian pangan lokal, para pemangku kepentingan tidak hanya menjaga kesehatan masyarakat tetapi juga membangun ekonomi yang berkelanjutan guna merealisasikan masa depan yang lebih sehat dan sejahtera bagi generasi mendatang.

Anggaran Jumbo Program Makan Bergizi Gratis

Anggaran Badan Gizi Nasional dalam RAPBN 2025 adalah sekitar Rp71 triliun. Uang puluhan triliun itu akan dianggarkan di satu kementerian/lembaga saja, yakni Badan Gizi Nasional.

"[Rp71 triliun] menyangkut seluruhnya. Termasuk [untuk gaji pegawai]," ungkap Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp71 triliun pada tahun depan tidak akan mengambil anggaran pendidikan dari kementerian/lembaga lain.

Sri Mulyani menjelaskan Rp71 triliun untuk program MBG memang berasal dari alokasi dana abadi pendidikan (20% APBN).

Kendati demikian, dia menjelaskan alokasi program MBG merupakan dana on top sehingga tidak mengambil anggota kementerian/lembaga manapun.

Lebih lanjut, pemerintah merancang program MBG melalui pemberian makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita, dan ibu hamil/menyusui dengan risiko anak stunting.

Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Alor melaksanakan program Sekolah Lapang Kearifan Lokal (SLKL) di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Program ini bertujuan untuk menginventarisasi dan mendokumentasikan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang ada di wilayah tersebut.

Melalui program SLKL ini, 10 OPK tercatat keberadaannya dan telah melalui tahap kurasi. Hasil temukenali mencatat total 582 data terkait OPK di Kabupaten Alor.

Data tersebut mencakup berbagai aspek kebudayaan, di antaranya manuskrip tentang sejarah, tradisi lisan, pengetahuan tradisional, pangan lokal, permainan tradisional, teknologi tradisional, bahasa, dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sistem pangan lokal. Berdasarkan hasil program temukenali SLKL, disimpulkan bahwa pangan lokal adalah sebuah identitas dan sekaligus budaya masyarakat di Kabupaten Alor.
Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid menekankan, kebudayaan memegang peranan penting dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan. "Pangan lokal bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan, tetapi juga soal identitas dan kebanggaan. Dengan memahami dan memanfaatkan bahan pangan lokal, kita sebenarnya sedang memperkuat kedaulatan pangan kita," ujar Hilmar dalam siaran persnya, Sabtu, 14 September 2024.

Dalam rangkaian program ini, diselenggarakan diskusi terpumpun yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk orang tua, perangkat sekolah, perangkat desa, dan para ahli pangan. Diskusi ini membahas bagaimana pemanfaatan bahan pangan lokal dapat dioptimalkan serta mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan pengolahan pangan lokal.

Dalam sesi yang dipandu oleh fasilitator dari Komunitas Finbargo, yakni sebuah komunitas yang selama ini berfokus pada isu pangan sehat di NTT, para peserta diajak memahami pentingnya mengonsumsi pangan lokal. Peserta diskusi juga diperkenalkan modul yang memuat informasi tentang kebutuhan konsumsi keluarga, menu sehat, serta keragaman bahan pangan lokal.

Selain menyasar masyarakat umum, rangkaian program SLKL ini juga menargetkan generasi muda, salah satunya siswa-siswi sekolah dasar. Siswa kelas 5 dan 6 SDN Hombol, Kabupaten Alor, mendapat pengenalan dan pembelajaran tentang makanan sehat berbasis pangan lokal melalui kegiatan makan sehat pangan lokal.

Para siswa mengikuti makan bersama dengan berbagai sajian makanan lokal, yang diharapkan dapat membangkitkan kebanggaan mereka terhadap kekayaan pangan lokal. Hal ini penting bagi generasi muda untuk memahami bahwa kedaulatan pangan bukan hanya tentang produksi dan konsumsi, tetapi juga tentang menjaga identitas.

“Ketika mereka bangga dengan kekayaan pangan lokal dan mampu memanfaatkannya dengan bijak, kita bukan hanya menjaga ekosistem, tetapi juga membangun kemandirian yang berkelanjutan untuk masa depan,” tutup Hilmar.

Baca juga: Selama Jadi Mendikbudristek, Nadiem Sebut Terima Kritik Tajam hingga Staf Tak Bisa Tidur

(CEU)

Jakarta: Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pangan lokal, sehingga bisa menciptakan penganekaragaman atau diversifikasi konsumsi pangan.

"UMKM pangan lokal memiliki peran strategis dalam upaya mendorong kemandirian pangan sesuai spirit UU Pangan dan meningkatkan perekonomian lokal," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, dilansir Antara, Selasa, 16 Juli 2024.

Arief menyampaikan Bapanas berkomitmen dalam mendukung pengembangan UMKM di sektor pangan lokal, karena merupakan aspek yang sangat penting dan strategis dalam upaya membangun kemandirian pangan.
"Badan Pangan Nasional memberikan dukungan penuh terhadap UMKM pangan lokal, agar dapat berkembang dan berdaya saing," ujar Arief.

Dia menuturkan, salah satu program inisiatif yang dilakukan adalah pelatihan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM pangan lokal yang dilaksanakan di berbagai daerah.

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto mengatakan diversifikasi pangan lokal sangat penting untuk mendukung kemandirian pangan nasional.

"Kami harus memberikan dukungan penuh kepada UMKM pangan lokal, agar mereka dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produknya," ujarnya pula.

Menurut Andriko, pangan lokal memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Dengan inovasi dan teknologi yang tepat, maka bisa mengembangkan produk pangan lokal yang berdaya saing tinggi.

Dukungan kepada UMKM pangan

Ia menyebutkan bentuk dukungan Bapanas terhadap UMKM pangan lokal berupa fasilitasi alat produksi yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi operasional UMKM. Alat produksi pangan lokal tersebut terdiri dari alat pembagi adonan dan mini freeze dryer.

"Pada tahun 2024 fasilitas alat produksi untuk UMKM pangan lokal diberikan kepada 16 provinsi dan 27 kabupaten/kota," ujarnya.

Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas Rinna Syawal mengatakan, agar penerapan alat produksi tersebut berjalan dengan baik, pihaknya merancang pendampingan dan pelatihan kepada para UMKM pangan lokal, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka di pasar.

"Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa UMKM pangan lokal mampu memanfaatkan teknologi modern secara efektif, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan mendorong kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut," tambah dia.

(SAW)

JAKARTA - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pangan lokal. Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, pengembangan UMKM pangan lokal merupakan aspek yang sangat penting dan strategis dalam upaya membangun kemandirian pangan.

"UMKM pangan lokal memiliki peran strategis dalam upaya mendorong kemandirian pangan sesuai spirit UU pangan dan meningkatkan perekonomian lokal. Badan Pangan Nasional memberikan dukungan penuh terhadap UMKM pangan lokal agar dapat berkembang dan berdaya saing." ujar Arief dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Ketika melakukan kunjungan ke UMKM pangan lokal di Medan, Sumatra Utara pada Kamis (11/7/2024), Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA Andriko Noto Susanto mengungkapkan, salah satu program inisiatif yang dilakukan adalah pelatihan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM pangan lokal yang dilaksanakan di berbagai daerah.

"Diversifikasi pangan lokal sangat penting untuk mendukung kemandirian pangan nasional. Kami harus memberikan dukungan penuh kepada UMKM pangan lokal agar mereka dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produknya," ujarnya.


^{(Foto: dok Badan Pangan Nasional)}

Dia menambahkan, pangan lokal memiliki potensi besar yang belum semuanya dimanfaatkan.

"Pangan lokal memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Dengan inovasi dan teknologi yang tepat, kita bisa mengembangkan produk pangan lokal yang berdaya saing tinggi." tutur Andriko yang dalam kesempatan tersebut mengunjungi dua UMKM pangan lokal, yaitu Donat Kentang Donita dan Syifa Hidroponik.

Donat Kentang Donita merupakan UMKM yang memproduksi donat dengan bahan dasar kentang dan memiliki berbagai varian rasa. Dengan kapasitas produksi mencapai 10.000 kemasan per bulan, Donat Kentang Donita terus berinovasi dalam menciptakan produk berkualitas. Sementara itu, Syifa Hidroponik fokus pada produksi olahan sayur, seperti rendang kangkung, keripik sawi, dan kale dengan kapasitas produksi 800 kemasan per bulan.

Adapun bentuk dukungan NFA terhadap UMKM pangan lokal berupa fasilitasi alat produksi yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi operasional UMKM. Alat produksi pangan lokal tersebut terdiri dari alat pembagi adonan dan mini freeze dryer.

Pada 2024, fasilitas alat produksi untuk UMKM pangan lokal diberikan kepada 16 provinsi dan 27 kabupaten/kota.

Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan NFA Rinna Syawal mengatakan, agar penerapan alat produksi tersebut berjalan dengan baik, pihaknya merancang pendampingan dan pelatihan kepada para UMKM pangan lokal, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka di pasar.

"Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa UMKM pangan lokal mampu memanfaatkan teknologi modern secara efektif, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan mendorong kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut," ujarnya.

Selain itu dia juga berharap, untuk menjaga kesinambungan usaha UMKM pangan lokal, membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder terkait, pemerintah daerah, swasta, dan komunitas lokal.