JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR RI ramai-ramai mengkritik Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mewujudkan swasembada pangan.

Hal itu mengemuka saat Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan Rapat Kerja dengan Komisi IV di DPR Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Anggota DPR RI Fraksi Golkar Firman Subagyo mengaku kecewa lantaran program swasembada pangan selalu gagal meski anggaran ditambahkan.

“Kami Komisi IV yang paling lama di sini merasa gagal setiap ganti menteri visi misinya swasembada pangan untuk kedaulatan pangan. Dari anggaran sekian triliun menjadi sekian triliun (anggaran naik) tapi target itu tidak pernah tercapai,” ujarnya.

Firman menilai target tersebut tidak tercapai lantaran adanya kesalahan dalam sistem yang digunakan.

Dia pun menyarankan ke Kementerian Pertanian agar sistem yang dibangun harus berdasarkan regulasi yang mendukung tercapainya target tersebut.

“Kami Komisi IV perlu ada patokan penjelasan road mapnya sepeti apa sehinga ada penguatan dan masukan dari kegagalan yang lalu karena pencetakan sawah saja setiap tahun muncul tapi selalu gagal,” ungkapnya.

Sementara itu Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta Kementan agar tidak fokus pada komoditas beras dan jagung untuk ketahanan pangan. Sebab dia bilang Indonesia memiliki beragam komoditas lain yang bisa ikut mendongkrak ketahanan pangan tercapai.

“Seperti sagu, itu banyak daerah yang memiliki potensi besar untuk mengembang akan sagu, sehingga sagu ini juga bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan,” jelasnya.

Dia juga meminta Kementan ikut memaksimalkan potensi daerah kepulauan dalam program tersebut.

Kemudian Anggota Komisi IV lainnya, Rajiv, meminta penjelasan dari Kementan untuk perkembangan proyek Food Estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.

Menurut dia program tersebut harus dipantau lantaran fungsi dari program itu sangat baik untuk menciptakan kedaulatan pangan.

“Namun meski begitu kami juga ingin tahu bagaimana perkembangannya apakah keberlanjutannya masih berlangsung atau seperti apa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara,” ujar Rajiv.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan pembentukan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) terkait food loss and waste atau susut dan sisa pangan dan sampah makanan.

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menyampaikan, usulan ini muncul usai Komisi IV DPR RI dalam berbagai kesempatan kerap meminta pemerintah untuk segera membuat regulasi soal susut dan sisa pangan.

“Kami dari Badan Pangan Nasional sudah melakukan inisiasi yaitu mengajukan usulan untuk menyusun Peraturan Presiden,” kata Sarwo dalam agenda Peluncuran Metode Baku Perhitungan Susut Pangan dan Sisa Pangan, Selasa (24/9/2024).

Sarwo mengharapkan, penyusunan aturan susut dan sisa pangan dapat mulai berjalan tahun ini dan terbit dalam enam bulan ke depan.

“Mudah-mudahan tahun ini bisa berproses dan dalam enam bulan ke depan mudah-mudahan bisa kita terbitkan,” ujarnya.

Diakui Sarwo, usulan ini memang belum dibahas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Usulan tersebut juga belum dibahas bersama dengan pemerintahan baru.

Sebagai langkah awal, Sarwo menyebut pihaknya telah mengusulkan izin prakarsa ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Nantinya, Mensesneg akan memberikan nota dinas ke Presiden untuk kemudian disetujui.

Setelah mendapat persetujuan dari Presiden, Bapanas akan melakukan penyusunan aturan, melalui harmonisasi antar kementerian/lembaga. Seiring berjalannya penyusunan Perpres, Bapanas juga akan memenuhi permintaan DPR RI untuk menyusun Undang-undang susut dan sisa pangan.

Dia menuturkan, isu susut dan sisa pangan telah menjadi isu yang mendesak sehingga memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Mengingat, kondisi ini terjadi di sepanjang rantai pasokan pangan dan berkontribusi pada berkurangnya ketersediaan pangan, meningkatkan emisi gas rumah kaca, hingga memicu kerugian ekonomi yang sangat besar.

Pemerintah menilai, tantangan ini perlu segera diatasi sebagai upaya pemenuhan ketahanan pangan nasional, di tengah beragam tantangan nasional. Dengan begitu, kecukupan pangan untuk memenuhi pangan sekitar 280 juta jiwa penduduk Indonesia dapat terpenuhi dan secara bertahap mengurangi impor pangan.

“Dan kita harus menjadi negara yang berdaulat untuk mempertahankan ketahanan pangan melalui kemandirian dan kedaulatan pangan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan bahwa Indonesia dapat mengurangi bahkan menghentikan kegiatan impor pangan jika berhasil mengurangi food loss and waste atau susut dan sisa pangan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menyampaikan, masalah susut dan sisa pangan menjadi perhatian penting pemerintah lantaran sisa makanan yang terbuang cukup banyak. Setidaknya sekitar 30% makanan terbuang per tahunnya.

“Kalau kita bisa tangani itu, sudah pasti bisa jadi impor itu sudah tidak kita lakukan lagi,” kata Sarwo dalam agenda Peluncuran Metode Baku Perhitungan Susut Pangan dan Sisa Pangan, Selasa (24/9/2024).

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah menyusun target pengurangan susut dan sisa pangan dalam rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Pemerintah menargetkan pengurangan susut pangan sebesar 3% per tahun dan 3%-5% per tahun untuk sisa pangan.

Adapun, pada 2045, Indonesia menargetkan pengurangan susut dan sisa pangan sebesar 75%, yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan.

Oleh karena itu, pemerintah mengimbau semua pihak untuk dapat melaksanakan program tersebut melalui sosialisasi yang masif ke seluruh lapisan masyarakat guna mengurangi susut dan sisa pangan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, Bapanas juga telah mengusulkan pembentukan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) susut dan sisa pangan. Usulan ini muncul usai Komisi IV DPR RI dalam berbagai kesempatan kerap meminta pemerintah untuk segera membuat regulasi soal susut dan sisa pangan.

“Kami dari Badan Pangan Nasional sudah melakukan inisiasi yaitu mengajukan usulan untuk menyusun Peraturan Presiden,” kata Sarwo dalam agenda Peluncuran Metode Baku Perhitungan Susut Pangan dan Sisa Pangan, Selasa (24/9/2024).

Sarwo mengharapkan, penyusunan aturan susut dan sisa pangan dapat mulai berjalan tahun ini dan terbit dalam enam bulan kedepan. “Mudah-mudahan tahun ini bisa berproses dan dalam enam bulan ke depan mudah-mudahan bisa kita terbitkan,” ujarnya.

Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Alor melaksanakan program Sekolah Lapang Kearifan Lokal (SLKL) di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Program ini bertujuan untuk menginventarisasi dan mendokumentasikan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang ada di wilayah tersebut.

Melalui program SLKL ini, 10 OPK tercatat keberadaannya dan telah melalui tahap kurasi. Hasil temukenali mencatat total 582 data terkait OPK di Kabupaten Alor.

Data tersebut mencakup berbagai aspek kebudayaan, di antaranya manuskrip tentang sejarah, tradisi lisan, pengetahuan tradisional, pangan lokal, permainan tradisional, teknologi tradisional, bahasa, dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sistem pangan lokal. Berdasarkan hasil program temukenali SLKL, disimpulkan bahwa pangan lokal adalah sebuah identitas dan sekaligus budaya masyarakat di Kabupaten Alor.
Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid menekankan, kebudayaan memegang peranan penting dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan. "Pangan lokal bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan, tetapi juga soal identitas dan kebanggaan. Dengan memahami dan memanfaatkan bahan pangan lokal, kita sebenarnya sedang memperkuat kedaulatan pangan kita," ujar Hilmar dalam siaran persnya, Sabtu, 14 September 2024.

Dalam rangkaian program ini, diselenggarakan diskusi terpumpun yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk orang tua, perangkat sekolah, perangkat desa, dan para ahli pangan. Diskusi ini membahas bagaimana pemanfaatan bahan pangan lokal dapat dioptimalkan serta mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan pengolahan pangan lokal.

Dalam sesi yang dipandu oleh fasilitator dari Komunitas Finbargo, yakni sebuah komunitas yang selama ini berfokus pada isu pangan sehat di NTT, para peserta diajak memahami pentingnya mengonsumsi pangan lokal. Peserta diskusi juga diperkenalkan modul yang memuat informasi tentang kebutuhan konsumsi keluarga, menu sehat, serta keragaman bahan pangan lokal.

Selain menyasar masyarakat umum, rangkaian program SLKL ini juga menargetkan generasi muda, salah satunya siswa-siswi sekolah dasar. Siswa kelas 5 dan 6 SDN Hombol, Kabupaten Alor, mendapat pengenalan dan pembelajaran tentang makanan sehat berbasis pangan lokal melalui kegiatan makan sehat pangan lokal.

Para siswa mengikuti makan bersama dengan berbagai sajian makanan lokal, yang diharapkan dapat membangkitkan kebanggaan mereka terhadap kekayaan pangan lokal. Hal ini penting bagi generasi muda untuk memahami bahwa kedaulatan pangan bukan hanya tentang produksi dan konsumsi, tetapi juga tentang menjaga identitas.

“Ketika mereka bangga dengan kekayaan pangan lokal dan mampu memanfaatkannya dengan bijak, kita bukan hanya menjaga ekosistem, tetapi juga membangun kemandirian yang berkelanjutan untuk masa depan,” tutup Hilmar.

Baca juga: Selama Jadi Mendikbudristek, Nadiem Sebut Terima Kritik Tajam hingga Staf Tak Bisa Tidur

(CEU)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali menaikkan anggaran ketahanan pangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 menjadi Rp124,4 triliun, lebih tinggi dari alokasi RAPBN 2024 sebesar Rp108,8 triliun.

Sementara itu, dalam APBN 2024 pemerintah memberikan tambahan anggaran dengan total alokasi mencapai Rp114,3 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan rencana anggaran tersebut guna mendukung produktivitas hingga menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan.

"Anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas," kata Jokowi dalam Pidato Presiden dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Selain itu, aggaran tersebut juga dialokasikan guna mendukung perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani pada pidatonya dalam Sidang Tahunan MPR di Jakarta, Jumat (16/8/2024) menyinggung soal kedaulatan pangan. Puan mengatakan, Indonesia harus menyelesaikan sederet polemik struktural dalam membangun RAPBN 2025 di dalam negeri.

“Kita harus dapat menyelesaikan masalah-masalah struktural dalam membangun kedaulatan pangan,” kata Puan dalam pidatonya di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2024).

Tak hanya itu, Indonesia juga diharapkan dapat mengatasi ketimpangan sosial dan penciptaan lapangan kerja sehingga derajat hidup rakyat semakin sejahtera dan dimudahkan.

Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai pemerintah ke depan perlu menciptakan kedaulatan pangan, bukan hanya ketahanan pangan yang masih mengandalkan impor. Hal ini dikatakan dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/ MPR.

Menanggapi hal tersebut Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan untuk mencapai kedaulatan pangan pemerintah pun terus mempersiapkan kesiapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan menggenjot produksi pangan dalam negeri.

"Kita sama sama mempersiapkan, Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di atas 1,4 juta ton cadangan pangan. Pak Mentan juga meningkatkan produksi dalam negeri. Jadi ini upaya-upaya kita sama sama, pompanisasi jalan, pupuk bagus," kata dia ditemui usai Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Pihaknya juga telah memproyeksikan produksi beras bulan depan yang disebut akan mencapai 2,9 juta ton. Sementara terkait bagaimana mengurangi impor pangan, Arief juga mengatakan yang terpenting adalah menggenjot produksi dalam negeri.

"Bagus banget, kita tingkatkan produksi dalam negeri. Sebisa mungkin dorong produksi dalam negeri, dorong produksi dalam negeri," ujar dia.

Sebelumnya, Bamsoet mengatakan sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan, justru menghadapi beragam tekanan. Salah satunya masalah produksi.

"Mulai dari makin sempitnya lahan pertanian, stagnasi produksi, meningkatnya frekuensi hama dan penyakit tumbuhan, makin mahalnya biaya produksi, serta ancaman perubahan iklim," katanya dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/ MPR.

Oleh sebab itu, untuk menghindari krisis pangan Bamsoet menilai pemerintah ke depan perlu menciptakan kedaulatan pangan, bukan hanya ketahanan pangan yang masih mengandalkan impor.

"Untuk menghindari risiko krisis pangan di masa yang akan datang, kita perlu menyiapkan strategi besar untuk menciptakan kedaulatan pangan Indonesia, bukan sekedar ketahanan pangan, yang acapkali mengandalkan impor bahan-bahan pangan dari luar negeri," jelasnya.

(ada/kil)

Jakarta -

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani mengatakan, pilar ekonomi nasional harus semakin kuat, salah satunya dengan mendorong hilirisasi.

"Ke depan kita juga harus memiliki pilar Perekonomian nasional yang semakin kuat; hilirisasi tidak hanya terbatas pada mineral, hilirisasi pertanian, perikanan, perkebunan, dan lain sebagainya sehingga perekonomian nasional semakin berkualitas dan inklusif," kata Puan dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Puan menambahkan, untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah struktural dalam membangun kedaulatan pangan, mengatasi ketimpangan sosial, dan penciptaan lapangan kerja, sehingga derajat hidup rakyat semakin sejahtera dan dimudahkan.

"Pemerataan Pembangunan di daerah harus dapat semakin cepat dilakukan; Politik Anggaran semakin diarahkan memperkuat kemampuan daerah dalam membangun. Tidak akan ada kemajuan Indonesia, tanpa kemajuan daerah yang berkualitas dan inklusif," ungkapnya.

Ia menambahkan lagi, Selain itu, semua pihak harus melakukan Pembangunan Karakter Bangsa, Nation and Character Building.

"Dengan Nation and Character Building, maka akan memperkuat cara pikir, cara kerja, dan cara hidup bangsa, yang "Memberikan self-respect kepada bangsa sendiri, memberikan self-confidence kepada diri bangsa sendiri, dan memberikan kesanggupan untuk mandiri," ungkapnya.

(aid/rrd)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyampaikan, Indonesia telah berkomitmen secara bertahap menekan emisi gas rumah kaca dengan mengurangi porsi penggunaan energi fosil dan mulai beralih pada energi baru dan terbarukan.

"Transisi energi ini merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan investasi sangat besar, dan tidak akan tuntas hanya dalam tiga sampai lima tahun,"ujar Bamsoet dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Bamsoet menambahkan, saat ini strategi hilirisasi industri sudah memberikan hasil positif berupa nilai investasi pada industri pengolahan mineral yang meningkat pesat. Nilai ekspor nikel juga tumbuh sangat tinggi, yang membuat Indonesia menjadi negara penghasil nikel terbesar nomor satu di dunia.

Bamsoet juga menekankan meningkatnya populasi penduduk dunia khususnya di Indonesia, akan membutuhkan daya dukung bahan pangan yang lebih besar. Pada saat bersamaan, sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan, justru menghadapi beragam tekanan; mulai dari makin sempitnya lahan pertanian, stagnasi produksi, meningkatnya frekuensi hama dan penyakit tumbuhan, makin mahalnya biaya produksi, serta ancaman perubahan iklim.

"Untuk menghindari risiko krisis pangan di masa yang akan datang, kita perlu menyiapkan strategi besar untuk menciptakan “kedaulatan pangan” Indonesia, bukan sekedar “ketahanan pangan”, yang acapkali mengandalkan impor bahan-bahan pangan dari luar negeri," tegas Bamsoet.

Dalan pidatonya, ia juga mengucapkan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia meminta kepada keduanya agar tetap menjaga kesibambungan pembangunan nasional.

"Selain ucapan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat Indonesia, kami juga mengharapkan kesinambungan pembangunan nasional. Momentum tersebut perlu terus kita jaga dan pelihara bersama. Tugas ini tentu tidaklah ringan, karena tantangan akan terus datang, baik dari dalam maupun dari luar," harap Bamsoet.

IDXChannel - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) membuka Sidang Tahunan MPR RI 2024 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024.

Dalam pidato pembukaannya, Bamsort menyoroti sejulah isu mulai dari ketahanan pangan hingga ketimpangan digital.

Bamsoet mengatakan meningkatnya populasi penduduk dunia khususnya di Indonesia akan membutuhkan daya dukung bahan pangan yang lebih besar. Pada saat bersamaan, sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan, justru menghadapi beragam tekanan.

"Mulai dari makin sempitnya lahan pertanian, stagnasi produksi, meningkatnya frekuensi hama dan penyakit tumbuhan, makin mahalnya biaya produksi, serta ancaman perubahan iklim," kata dia, Jumat (16/8/2024).

Untuk menghindari risiko krisis pangan di masa yang akan datang, Bamsoet menilai RI perlu menyiapkan strategi besar untuk menciptakan kedaulatan pangan, bukan sekedar "ketahanan pangan" yang acapkali mengandalkan impor bahan-bahan pangan dari luar negeri.

Selain itu, kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, juga diharapkan menjadi solusi bagi berbagai permasalahan yang kita hadapi saat ini.

Digitalisasi layanan dari perdagangan, jasa keuangan, hingga pemerintahan, berkembang semakin cepat dalam satu dekade terakhir. Namun digitalisasi yang berkembang pesat juga meninggalkan persoalan lain, yakni melebarnya ketimpangan digital, terutama di Indonesia bagian timur.

"Ketahanan keamanan siber di Indonesia juga masih perlu peningkatan. Ini terkait juga dengan kasus peretasan data nasional, yang mengisyaratkan urgensi ketersediaan lembaga pemerintah yang berfokus pada keamanan siber, termasuk peraturan hukum," kata dia.

Indonesia, menurut National Cyber Security Index, masih menempati posisi ke-5 di Asia Tenggara dalam hal keamanan siber.

"Kita telah sama-sama mengetahui, dunia sudah memasuki era internet of military things / internet of battle-field things, di mana operasi militer semakin dapat dikendalikan dari jarak yang sangat jauh, dengan lebih cepat, tepat, dan akurat," kata dia.

Untuk itu, menurut Bamsort, sudah saatnya Indonesia segera mempersiapkan pembentukan matra ke-IV Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan menghadirkan Angkatan Siber.

"Angkatan siber Kehadirannya untuk memperkuat tiga matra yang sudah ada, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara," kata dia.

Ini penting, mengingat posisi Geopolitik Indonesia sangat rawan, lantaran berhadapan langsung dengan trisula negara persemakmuran Inggris: Malaysia, Singapura, dan Australia, yang tergabung dalam Five Power Defence Arrangement (FFDA) bersama Selandia Baru dan Britania Raya, dan di sisi lain, juga berada dalam arena pertarungan geopolitik Rusia, Tiongkok, dan Amerika.

Isu lain yang disoroti Bamsort, yakni bidang energi, di mana Indonesia telah berkomitmen secara bertahap menekan emisi gas rumah kaca dengan mengurangi porsi penggunaan energi fosil dan mulai beralih pada energi baru dan terbarukan.

"Transisi energi ini merupakan pekerjaan besar, yang membutuhkan investasi sangat besar, dan tidak akan tuntas hanya dalam tiga sampai lima tahun," kata Bamsoet.

Strategi hilirisasi industri sudah memberikan hasil positif berupa nilai investasi pada industri pengolahan mineral yang meningkat pesat. Nilai ekspor nikel juga tumbuh sangat tinggi, yang membuat Indonesia menjadi negara penghasil nikel terbesar nomor satu di dunia.

Di usia yang ke-79, Indonesia juga menyambut babak baru dengan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). IKN menjadi simbol harapan dan tekad kita bersama untuk masa depan.

"IKN bukan sekadar sebuah nama atau lokasi di peta, melainkan sebuah halaman kosong dalam buku sejarah kita yang menunggu untuk ditulis dengan cerita-cerita kebanggaan, keberhasilan, dan cinta yang tak berkesudahan," kata Bamsoet.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan populasi Indonesia terus bertambah. Dengan bertambahnya populasi ini, maka Indonesia perlu mempersiapkan kedaulatan pangan yang merata.

Bamsoet mengatakan meningkatnya populasi akan membutuhkan daya dukung pangan yang juga besar.

"Meningkatnya populasi penduduk dunia khususnya di Indonesia, akan membutuhkan daya dukung bahan pangan yang lebih besar," kata Bamsoet dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Pada saat bersamaan, kata Bamsoet, sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan, justru menghadapi beragam tekanan. Salah satunya masalah produksi.

"Mulai dari makin sempitnya lahan pertanian, stagnasi produksi, meningkatnya frekuensi hama dan penyakit tumbuhan, makin mahalnya biaya produksi, serta ancaman perubahan iklim," katanya.

Oleh sebab itu, untuk menghindari krisis pangan Bamsoet menilai pemerintah ke depan perlu menciptakan kedaulatan pangan, bukan hanya ketahanan pangan yang masih mengandalkan impor.

"Untuk menghindari risiko krisis pangan di masa yang akan datang, kita perlu menyiapkan strategi besar untuk menciptakan kedaulatan pangan Indonesia, bukan sekedar ketahanan pangan, yang acapkali mengandalkan impor bahan-bahan pangan dari luar negeri," jelasnya.

(ada/fdl)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Pertanian RI (Kementan) menyatakan ketahanan nasional harus dilandasi oleh kedaulatan pangan dan ketersediaan pangan yang tidak boleh bermasalah. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (PPSDMP) Kementan Dedi Nursyamsi saat membuka acara Rembug Utama dan Expo KTNA Nasional di Tabanan, Bali.

“Swasembada dapat dicapai jika produksi mampu digenjot. Dan untuk menggenjot produksi pangan mesti dilakukan dengan inovasi,” tegas Kepala Badan PPSDMP Kementan Dedi Nursyamsi.

Lebih lanjut Dedi Nursyamsi menegaskan inovasi di bidang pertanian mesti disebarkan ke berbagai daerah. Terlebih saat ini mulai banyak petani millenial yang melek teknologi yang akan menjadi generasi penerus petani Indonesia.

Arahan Kementan untuk menyebarkan inovasi pertanian mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya Syngenta Indonesia yang berkomitmen untuk mendukung Pemerintah dalam mencapai swasembada pangan nasional melalui inovasi pengembangan benih jagung unggul berkualitas, termasuk jagung bioteknologi dengan keunggulan ganda.

“Syngenta terus berinovasi dalam mengembangkan varietas benih hibrida terbaru yang berkualitas tinggi dan memberikan nilai tambah bagi petani Indonesia, terutama dalam hal hasil panen. Salah satu varietas benih hibrida baru yang kami luncurkan adalah produk jagung bioteknologi dengan keunggulan ganda, yaitu tahan terhadap penggerek batang dan toleran terhadap herbisida glifosat. Inovasi ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mendukung swasembada jagung nasional. Selain itu, Syngenta juga mendukung program bantuan benih pemerintah,” tutur Imam Sujono, Seed Marketing Head Syngenta Indonesia, di sela acara Rembug Utama dan Expo KTNA Nasional 2024.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen pada 2023 mencapai 14,77 juta ton. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi jagung nasional guna mencapai swasembada pangan. Peningkatan produksi ini sejalan dengan target Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2045, di mana Indonesia diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri tetapi juga dapat mengekspor ke luar negeri. Untuk mencapai target tersebut, selain lahan pertanian yang luas dan subur, juga diperlukan peningkatan sumber daya manusia (SDM), regenerasi petani, infrastruktur yang memadai, regulasi yang baik, dan inovasi teknologi pertanian.

Penggunaan benih unggul berkualitas tinggi merupakan kunci utama keberhasilan swasembada pangan. Tanpa benih berkualitas, petani tidak akan mampu mencapai produksi optimal, terutama di tengah tantangan perubahan iklim, keterbatasan pupuk, dan serangan hama serta penyakit tanaman.

Untuk membantu petani menjawab tantangan tersebut, Syngenta berinovasi dengan mengembangkan benih jagung bioteknologi. Pada awal 2024, Syngenta telah meluncurkan dan memasarkan NK Pendekar Sakti, benih jagung bioteknologi pertama di Indonesia yang memiliki keunggulan ganda. Varietas yang sudah dinanti-nanti petani ini tahan terhadap penggerek batang (Asian corn borer/Ostrinia furnacalis) dan toleran terhadap herbisida glifosat.

Dengan keunggulan ganda tersebut, petani mendapatkan tiga manfaat sekaligus. Pertama, Mudah dalam merawat tanaman dari gulma dan serangan hama penggerek batang. Kedua, Murah dalam biaya usaha tani karena lebih sedikit menggunakan pestisida dan juga biaya tenaga kerja. Ketiga, Meningkatkan Hasil karena kehilangan hasil dari kompetisi nutrisi antara gulma dan jagung serta kerusakan dan penurunan hasil panen akibat serangan hama penggerek batang dapat dihindari secara bersamaan.

“Adanya benih bioteknologi ini sejatinya sudah ditunggu petani karena memberikan kemudahan dalam budidaya jagung dan menawarkan biaya usaha tani yang lebih murah. Sehingga tidak hanya mengoptimalkan hasil panen kami, tetapi bagaimana kami dapat bersaing dengan petani-petani dari negara lain,” kata Abu Bakar, petani jagung asal Jember, Jawa Timur.

Inovasi yang dilakukan oleh Syngenta dalam mendukung pemerintah mencapai swasembada pangan ini juga mendapat sambutan baik dari KTNA. M Yadi Sofyan Noor, Ketua KTNA Nasional, mengatakan bahwa petani anggota KTNA yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan produksi komoditas lokal guna mencapai swasemba pangan nasional.

"Kami memberikan apresiasi terhadap Syngenta yang terus mendukung petani Indonesia dalam upaya meningkatkan produksi komoditas pangan, khususnya komoditi jagung. Tidak hanya menyediakan benih jagung unggul berkualitas tinggi, Syngenta juga menunjukkan komitmennya dengan mendampingi petani dalam memproduksi jagung terutama di sentra-sentra jagung nasional. Semoga Syngenta terus berkomitmen untuk membantu petani dan bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada jagung nasional," pungkas M Yadi Sofyan Noor.

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Kementerian Pertanian berupaya menggenjot pemenuhan pangan, untuk swasembada pangan nasional. Kementerian Pertanian (Kementan) mengajak semua stakeholder pertanian terlibat mewujudkan kedaulatan pangan, diantaranya dengan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA).

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya sinergi menghadapi ancaman krisis pangan dunia. Mentan Amran juga mengajak seluruh pemerintah daerah berparisipasi.

"Perlunya sinergi untuk pembangunan pertanian. Tanpa anda sekalian, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kita harus kuat bersama," ujar Mentan Amran, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 27 Juli 2024.

Menindaklanjuti instruksi Mentan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) bersama KTNA melaksanakan rembug di Bali. Rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak 26 hingga 29 Juli 2024 diantaranya menyajikan rembug utama, temu wicara, studi banding serta pameran inovasi produk dan teknologi yang dihadiri 3.000 peserta dari seluruh provinsi di Indonesia.
Adapun tujuan Rembug Utama KTNA 2024 adalah mempersiapkan pelaksanaan Rembug Utama dan Expo KTNA Nasional Tahun 2024, terjalinnya koordinasi dan konsolidasi antara pengurus kelompok KTNA semua tingkatan dengan Pemerintah sehingga dapat sejalan dalam mencapai tujuan tersebut. Selain itu juga sebagai bahan informasi bagi peserta Rembug Utama dan Expo KTNA Nasional Tahun 2024.

Pelaksana tugas Kepala BPPSDMP, Dedi Nursyamsi, menyatakan urgensi pelaksanaan rembug. Yakni, banyak produk dalam negeri yang belum bisa dimanfaatkan secara optimal, terbukti dengan masih tergantungnya Indonesia dengan impor.

"Salah satu penyebabnya adalah produk kita kalah bersaing baik dari harga maupun kualitas produknya", ujarnya.

Menurut Dedi, perlu jaminan bagi petani atas pupuk bersubsidi hingga kredit. Sehingga, mereka tak kesulitan. Dedi menyatakan hal tersebut sebagai tugas bersama.

"Pemerintah Daerah dan Kementan bagaimana caranya membuat petani kita tersenyum, dimana produk yang dihasilkan dapat dijual dengan harga yang bagus dan akses terhadap alsintan serta KUR mudah," tutup Dedi.

(ADN)