Jakarta: Dosen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Chusnul Mar'iyah, mengatakan saat ini banyak pejabat memburu gelar akademik. Ia menyebut hal ini tak cuma terjadi di UI.

Chusnul mengungkapkan ada oknum pejabat yang pada dasarnya memang memburu gelar. Sehingga, studi dijalani tidak dengan usaha sendiri.

"Itu pejabat ada tim penulisnya, saya pernah dengar juga ada tim di belakangnya yang merekam, mencatat. Saya bilang, maksudnya apa ini? Dipikirnya kita ini (dosen) stafnya?" kata Chusnul dalam siaran Dosen UI Bongkar Modus Obral Gelar Doktor di Perguruan Tinggi di YouTube Abraham Samad dikutip Jumat, 25 Oktober 2024.
Ia mengungkapkan ada gubernur hingga menteri di berbagai kampus menyelesaikan studi dengan cepat. Chusnul meragukan proses pendidikan yang dilalui pejabat-pejabat itu.

"Menulis disertasi itu, proposal penelitian kemudian menulis minimal 250 halaman terus intelektual pages, referensinya apa wawancaranya seperti apa, datanya bagaimana. Artinya kemampuan mendapatkan ilmu dan penelitian itu perlu banyak waktu," jelas dia.

Chusnul menyebut praktik tersebut bukan hal baru di pendidikan Indonesia. Mirisnya, hal itu memiliki daya rusak terhadap pendidikan di Indonesia.

"Banyak pejabat yang menginginkan gelar tapi enggak mau belajar," tutur dia.

Dia menilai ini terjadi karena kampus berpolitik dengan oknum pejabat. Chusnul menyayangkan yang berjalan justru politik buruk.

"Dan kini berantakannya perguruan tinggi itu cerminan berantakannya negara. Ini tidak hanya di UI, ada di UGM, Unpad, Unair, Unri," ungkap dia.

Baca juga: Dosen Ungkap Gelar Honoris Causa di Kampus Bisa 'Dibeli'

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Dosen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Chusnul Mar'iyah, mengatakan banyak pejabat memburu gelar akademik. Banyak cara dilakukan untuk meraih gelar tersebut.

Salah satunya, gelar Honoris Causa. Gelar kehormatan ini diberikan atas jasa dan kontribusi seseorang pada bidangnya dan berdampak bagi masyarakat luas.

Namun, kata Chusnul, banyak praktik buruk dalam pemberian gelar honoris causa di Indonesia. Penilaian perguruan tinggi saat memberikan gelar honoris causa tak selalu objektif.
Bahkan, Chusnul mengatakan tak sedikit pemberian gelar honoris causa merupakan transaksional. Gelar diberikan kepada seseorang lewat kesepakatan jual-beli.

"Banyak honoris causa itu tidak gratis. Kenapa? Masuk di sana menteri memberikan beberapa proyek yang dipindahkan dari kementerian ke kampusnya. Saya ada data soal itu," ungkap Chusnul dalam siaran Dosen UI Bongkar Modus Obral Gelar Doktor di Perguruan Tinggi di YouTube Abraham Samad dikutip Jumat, 25 Oktober 2024.

Dia menuturkan dengan memberikan proyek ke kampus, menteri tersebut akhirnya bisa mendapat honoris causa. Chusnul menegaskan hal ini merusak pendidikan.

"Makanya saya katakan pejabat yang rusak adalah yang pengin dapat doktor tapi enggak mau kuliah," tegas dia.

Ia menceritakan pernah ditawarkan bergabung dalam tim untuk pemberian gelar honoris causa. Namun, ia menolak ambil bagian dalam tim tersebut.

"Karena selama ini saya di kelas, keras mendidik. Mendidik dengan baik. Jadi saya sulit menjalankan itu. Karena bagi saya kalau mau gelar kamu harus belajar," tutur dia.

Ia menanggapi banyaknya fenomena pemberian gelar akademik kepada pejabat beberapa waktu terakhir. Chusnul menyampaikan hal tersebut kerap terjadi, namun tak terekspos.

"Saya bilang ini bukan hal baru di pendidikan di Indonesia," kata Chusnul.

Chusnul mengingatkan seharusnya kampus tegas dalam pemberian gelar akademik. Jangan karena status seseorang, seperti pejabat, membuat kampus mudah memberikan gelar.

"Karena perguruan tinggi itu tempat morality, ethics, diperjuangkan dan dipertahankan," tegas dia.

Baca juga: Dosen UI: Banyak Pejabat Mau Gelar Tapi Enggak Mau Belajar

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Dosen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Chusnul Mar'iyah, mengatakan saat ini banyak pejabat memburu gelar akademik. Ia menyebut hal ini tak cuma terjadi di UI.

Chusnul mengungkapkan ada pejabat mengikuti kuliah reguler, namun memanfaatkan posisinya. Ada juga yang mencari gelar kehormatan, seperti honoris causa.

"Yang merusak pendidikan, karena banyak pejabat menginginkan gelar tapi enggak mau belajar," kata Chusnul siaran Dosen UI Bongkar Modus Obral Gelar Doktor di Perguruan Tinggi di YouTube Abraham Samad dikutip Jumat, 25 Oktober 2024.
Ia menceritakan pernah ditawarkan bergabung dalam tim untuk pemberian gelar honoris causa. Namun, ia menolak ambil bagian dalam tim tersebut.

"Karena selama ini saya di kelas, keras mendidik. Mendidik dengan baik. Jadi saya sulit menjalankan itu. Karena bagi saya kalau mau gelar kamu harus belajar," tegas dia.

Ia menanggapi banyaknya fenomena pemberian gelar akademik kepada pejabat beberapa waktu terakhir. Chusnul menyampaikan hal tersebut kerap terjadi, namun tak terekspos.

"Saya bilang ini bukan hal baru di pendidikan di Indonesia," kata Chusnul.

Chusnul mengingatkan seharusnya kampus tegas dalam pemberian gelar akademik. Jangan karena status seseorang, seperti pejabat, membuat kampus mudah memberikan gelar.

"Karena perguruan tinggi itu tempat morality, ethics, diperjuangkan dan dipertahankan," tegas dia.

Baca juga: Pakar Unair Sebut Pemberian Gelar Doktor HC Tak Bisa Sembarangan, Begini Alurnya

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Dosen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Chusnul Mar'iyah, menanggapi maraknya pemberian gelar akademik kepada pejabat beberapa waktu terakhir. Ia meyebut hal tersebut sudah lama terjadi, namun tak terekspos.

"Saya bilang ini bukan hal baru di pendidikan di Indonesia," kata Chusnul dalam siaran Dosen UI Bongkar Modus Obral Gelar Doktor di Perguruan Tinggi di YouTube Abraham Samad dikutip Jumat, 25 Oktober 2024.

Chusnul mengingatkan seharusnya kampus tegas dalam pemberian gelar akademik. Jangan karena status seseorang, seperti pejabat, membuat kampus mudah memberikan gelar.
"Karena perguruan tinggi itu tempat morality, ethics, diperjuangkan dan dipertahankan," tegas dia.

Menurutnya, pemberian gelar kepada pejabat dengan mudah dan cepat memiliki daya rusak. Terlebih memberikan gelar kehormatan atau honoris causa.

Chusnul menyebut pejabat senang mencari jalur cepat meraih gelar. Dia menyayangkan hal itu karena mereka tak mau belajar.

"Yang rusak pendidikan karena banyak pejabat menginginkan gelar tapi enggak mau belajar," ujar dia.

Baca juga: Soedjai Kartasasmita, Sang Begawan Perkebunan Indonesia Terima Doctor Honoris Causa

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

TEMPO.CO, Jakarta - Artis kenamaan, Raffi Ahmad yang mengawali kariernya sebagai pembawa acara musik dari Dahsyat di RCTI kini didapuk menjadi Wakil Ketua Umum atau Waketum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Terpilihnya Raffi Ahmad dari hasil Munaslub secara resmi yang menetapkan artis 37 tahun tersebut untuk menjabat di periode 2024-2029. Raffi didapuk sebagai Waketum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“Terima kasih pastinya kepada Pak Anindya Bakrie selaku Ketua Umum yang sudah mempercayakan kami, di sini saya Raffi Ahmad dan Pak Bobby, kami percayakan, kalau saya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” kata Raffi.

Pengumuman kepengurusan Kadin 2024-2029 tersebut dilakukan di Menara Kadin Indonesia dan disaksikan langsung oleh Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie serta sejumlah anggota Kadin lainnya.

Profil Raffi Ahmad

Nama Raffi Ahmad tidak asing di telinga orang Indonesia. Dia adalah salah satu artis kenamaan yang terkenal dengan pembawaannya yang humble dan perjuangannya sejak usia muda yang mengantarkannya pada kesuksesan. Raffi mengawali karier sebagai pembawa acara dalam program musik Dahsyat RCTI.

Perjuangan Raffi untuk meraih kesuksesan di dunia hiburan Tanah Air tidak mudah. Suami Nagita Slavina tersebut menerangkan dalam salah satu unggahan di Instagramnya, upah pertama yang diterimanya sebagai pemain sinetron kala itu sebesar Rp 500 ribu. Kerja keras yang dilakukannya secara konsisten membuahkan hasil. Kini, nama Raffi Ahmad dikenal luas, dirinya juga ditawari menjadi presenter, bermain di situasi komedi (sitkom), membintangi sinetron dan film.

Tidak hanya sukses di dunia hiburan, Raffi mencoba peruntungannya dengan merambah dunia bisnis dan politik Indonesia. Telah banyak peluang bisnis yang dicoba oleh artis kelahiran Bandung tersebut. Mulai dari rumah produksi, bisnis fashion seperti RA Jeans, kuliner yang mendirikan beberapa restoran, kafe, serta produk makanan kecil, hingga produk kecantikan. Selain itu, Raffi juga mengakuisisi klub sepakbola divisi II Liga Indonesia bernama Cilegon United FC yang kemudian diubah menjadi RANS Cilegon. Dirinya bekerja sama dengan Rudy Salim yang dikenal sebagai pengusaha mobil mewah.

Raffi dan Nagita keduanya mendirikan perusahaan bernama Rans Entertainment. Perusahaan ini memiliki segelintir bisnis yang dibidangi, seperti Musik Rans, PoweRANSgers, Studio Animasi RANS, RANS E-Sport, Toko Mama Gigi oleh Nagita Slavina, Mylk, Kebun Binatang RANS, Klub Sepakbola RANS Cilegon, dan Basket RANS PIK.

Selain itu, nama Rans Entertainment ini juga digunakan untuk channel YouTube mereka yang kini mencapai puluhan juta pelanggan. Melalui konten YouTube, Raffi kerap membagikan konten-konten keseharian dirinya bersama keluarga yang dilakukan ketika bekerja maupun liburan bersama.

Di dunia politik Tanah Air, Raffi Ahmad dikenal dekat dengan beberapa tokoh politik Indonesia, seperti Erick Thohir, Kaesang, Gibran, Prabowo, hingga Presiden Jokowi. Di lain kesempatan, artis kelahiran Bandung ini pernah membagikan momen ketika dirinya bersama istri, Nagita Slavina, Jokowi, dan Prabowo tengah makan di warung bako di Bandongan, Magelang, Jawa Tengah pada Januari 2024. Selain kedekatan dirinya dengan tokoh politik Indonesia, Raffi pun ditunjuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Andra Soni-Dimyadi untuk Pilkada Banten 2024.

Lalu, belum lama ini juga, Raffi Ahmad telah menerima gelar Doktor Honoris Causa (Dr. HC) atau doktor kehormatan dari Universal Institute of Professional Management atau UIPM di Thailand pada Jumat, 27 September 2024.

Nama UIPM ramai diperbincangkan warganet setelah gelar Doktor yang diterima Raffi Ahmad tersebut. Banyak dugaan yang mempertanyakan nilai keabsahan UIPM sebagai institusi perguruan tinggi karena terdapat beberapa kejanggalan. Menanggapi tuduhan tersebut, UIPM memberikan klarifikasi melalui unggahan di akun Instagram mereka pada Selasa, 1 Oktober 2024. Dalam pernyataannya, UIPM menegaskan bahwa gelar honoris causa yang diberikan kepada Raffi Ahmad sudah sah sesuai peraturan. Mereka juga mengancam orang-orang yang dianggap menyebarkan fitnah atau pencemaran nama baik.

Meskipun demikian, UIPM diketahui belum mengantongi izin operasional di Indonesia. Berdasarkan investigasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), tim investigasi tidak menemukan adanya aktivitas operasional perguruan tinggi maupun kantor UIPM.

HAURA HAMIDAH I INGE KLARA SAFITRI I ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Raffi Ahmad bukan bintang biasa. Artis banyak bakat ini, sukses di panggung sebagai presenter di acara-cara hiburan diawali dari Dahsyat di RCTI. Namanya kemudian jadi perhatian ketika mendapat gelar doktor honoris causa dari Universal Institute of Professional Management (UIPM), yang tidak diakui Ditjen Pendidikan Tinggi, Kemendikubudristek.

Kejutan berikutnya ketika Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub secara resmi menetapkan aktor sekaligus pengusaha Raffi Ahmad, 37 tahun, sebagai salah satu pengurus organisasi itu untuk periode 2024-2029.

Tidak tanggung-tanggung, Raffi didapuk sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Jakarta: Gelar doktor kehormatan atau honoris causa aktor sekaligus pemengaruh (influencer), Raffi Ahmad dari Universal Institute of Professional Management (UIPM) otomatis tidak diakui. Hal ini pasca Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan, kampus yang mengaku beralamat di Bekasi tersebut tidak memiliki izin operasional di Indonesia.

Dirjen Pendidikan Tingi, Riset dan Teknologi (Diktiristek), Kemendikbudristek, Abdul Haris mengatakan, tanpa izin operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi dari pemerintah, gelar akademik yang diperoleh dari perguruan tinggi asing tersebut tidak dapat diakui.

Sebelumnya, Hasil investigasi Kemendikbudristek melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV mengungkapkan, UIPM tidak mengantongi izin operasional. Ditjen Diktiristek bersama Inspektorat Jenderal (Itjen) akan menindaklanjuti temuan Tim Investigasi LLDIKTI Wilayah IV terkait keberadaan dan perizinan UIPM tersebut.
Nama UIPM menjadi sorotan masyarakat, setelah kampus ini menganugerahkan gelar doktor kehormatan honoris causa untuk suami Nagita Slavina ini beberapa waktu lalu. Dalam investigasnya, tim Kemendikbudristek tersebut tidak menemukan adanya aktivitas operasional perguruan tinggi maupun perkantoran kampus UIPM tersebut.

Investigasi ini dilakukan pada Minggu dan Senin, 29 dan 30 September 2024 dan menunjukkan hasil bahwa UIPM tidak berizin operasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Saat ini, tim Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tengah menindaklanjuti temuan yang ada. Kami akan bertindak tegas apabila ditemukan unsur-unsur pelanggaran,” ujar Dirjen Diktiristek, Abdul Haris dikutip dari keterangan tertulisnya, Sabtu, 5 Oktober 2024.

Padahal, untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia, perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi lembaga negara lain harus memperoleh izin dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Perguruan tinggi asing yang ingin menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Lembaga Negara Lain.

Sebelumnya, Kemendikbudristek menerima sejumlah aduan, juga isu yang berkembang di masyarakat terkait status Universal Institute of Professional Management (UIPM) yang disinyalir belum memiliki izin dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Baca juga: Ditjen Dikti Tindak Lanjuti Temuan Tim Investigasi UIPM, Kampus Pemberi Honoris Causa Raffi Ahmad

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Hasil investigasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV mengungkapkan, kampus Universal Institute of Professional Management (UIPM) tidak mengantongi izin operasional. Ditjen Diktiristek bersama Inspektorat Jenderal (Itjen) akan menindaklanjuti temuan Tim Investigasi LLDIKTI Wilayah IV terkait keberadaan dan perizinan UIPM tersebut.

Nama UIPM belakangan ini ramai dan menjadi sorotan masyarakat, setelah kampus yang mengaku beralamat di Plaza Summarecon Bekasi Jalan Ahmad Yani Kav. K01, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi ini memberikan gelar doktor kehormatan honoris causa untuk aktor sekaligus pemengaruh (influencer) Raffi Ahmad beberapa waktu lalu. Namun, Tim Investigasi tidak menemukan adanya aktivitas operasional perguruan tinggi maupun perkantoran kampus UIPM tersebut.

Investigasi yang dilakukan pada Minggu dan Senin, tanggal 29 dan 30 September 2024 tersebut menunjukkan hasil, UIPM tidak memiliki izin operasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Saat ini, tim Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tengah menindaklanjuti temuan yang ada. Kami akan bertindak tegas apabila ditemukan unsur-unsur pelanggaran,” ujar Dirjen Diktiristek, Abdul Haris dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu, 5 Oktober 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi lembaga negara lain wajib memperoleh izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi asing yang ingin menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Lembaga Negara Lain.

Tanpa izin operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi dari pemerintah, gelar akademik yang diperoleh dari perguruan tinggi asing tersebut tidak dapat diakui.
Sebelumnya, Kemendikbudristek menerima sejumlah aduan, juga isu yang berkembang di masyarakat terkait status Universal Institute of Professional Management (UIPM) yang disinyalir belum memiliki izin dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Baca juga: Hasil Investigasi Kampus Pemberi Honoris Causa Raffi Ahmad, Kemendikbudristek: UIPM Tak Berizin

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita resmi menerima gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) dari Hiroshima University, Jepang, pada 25 September 2024.

Gelar ini merupakan bentuk penghargaan atas kontribusinya dalam pengembangan sektor industri, dukungannya terhadap dunia akademik, serta peran strategis Indonesia dalam mewujudkan inisiatif global bersama Hiroshima University.

Sekjen Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia (Perprindo) Andy Arif Widjaja mengatakan asosiasinya mengapresiasi atas pencapaian Menteri Perindustrian.

"Kami atas nama pengurus Perprindo mengucapkan selamat dan bangga atas diterimanya gelar Doktor Honoris Causa oleh Pak Menteri," ungkapnya dalam keterangan yang diterima Bisnis, Kamis (26/9/2024).

Perprindo, kata dia, memberikan apresiasi terhadap kontribusi Agus Gumiwang Kartasasmita selama ini dalam membangun industri dalam negeri.

Dalam pidatonya, Agus Gumiwang menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan sebuah kehormatan yang tak ternilai, yang ia terima bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga mewakili semua orang yang telah mendukung perjalanannya.

"Mendapatkan gelar Doktor Kehormatan dari universitas bergengsi ini adalah suatu kebanggaan besar. Saya terima penghargaan ini tidak hanya atas nama saya pribadi, tetapi juga semua orang yang telah berkontribusi dalam perjalanan karier saya, baik sebagai legislator, politisi, maupun pejabat pemerintah," ucap Agus.

Agus juga mengungkapkan bahwa gelar ini menjadi pengingat bagi dirinya untuk terus memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

"Penghargaan ini memerlukan tanggung jawab besar. Kita harus terus berusaha memberikan pengaruh positif, membantu sesama, dan menjunjung prinsip-prinsip penting yang terkandung dalam gelar ini, seperti kejujuran, dedikasi, serta keingintahuan intelektual," lanjutnya.

Agus Gumiwang menjadi orang Indonesia ketiga yang mendapatkan gelar kehormatan dari Hiroshima University, setelah Hasan Rahaya dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurutnya, gelar ini menandakan bahwa kontribusi pada tujuan yang lebih besar adalah sesuatu yang melampaui pencapaian pribadi.

"Gelar ini adalah pengingat bahwa kita memiliki kapasitas untuk berkontribusi pada tujuan yang melampaui diri kita sendiri," tambah Agus.

Dengan gelar kehormatan ini, Menperin berkomitmen untuk terus mengabdikan diri dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kejujuran, dedikasi, dan semangat intelektual yang telah diakui melalui penghargaan ini.

"Pencapaian kita sejati tidak diukur dari gelar, tetapi dari dampak yang kita bawa kepada kehidupan orang lain," tutup Agus.