JAKARTA, investor.id – Gelar Doktor yang disandang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) menimbulkan polemik. Meski begitu, di mata akademisi, promosi tersebut masih sesuai jalur.

Menurut Dr. Teguh Dartanto, S.E., M.E., masuknya Bahlil ke SKSG UI dengan mengambil jalur riset sudah sesuai aturan. Ia mengungkapkan  bahwa Bahlil menyampaikan dua pertanyaan penelitian yang memotivasinya untuk mengambil program doktoral di SKSG UI, yakni pertama apakah kebijakan hilirisasi nikel yang dikerjakan saat ini secara akademik benar/tepat (evidence-based policy)? dan kedua jika kurang tepat apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kebijakan hilirisasi membawa manfaat yang lebih besar?

Selama proses penelitian, lanjut Teguh, komposisi tim promotor yakni Prof. Chandra Wijaya (FIA), Teguh Dartanto (FEB), dan Athor Subroto (SKSG/FEB) sering melakukan diskusi dan perdebatan terkait arah penelitian, metodologi dan cakupan penelitian.

Selain itu, Teguh juga meminta Bahlil untuk turun lapangan melihat dan berinteraksi langsung dengan masyarakat di Morowali dan Weda Bay (Halmahera Tengah), serta melakukan diskusi dengan para pemangku kepentingan. Saat itu, dirinya pun turun ke lapangan untuk memastikan Bahlil menjalankan prosedur dan panduan wawancara.

“Bahlil juga memiliki privilege akses informasi, data dan sumber daya untuk melakukan penelitian ini,  jauh sebelum mendaftar kuliah. Dalam konteks saat ini seperti akreditasi AACSB (akreditasi internasional terkemuka sekolah bisnis yang dimiliki FEB UI), memiliki mahasiswa dan disertasi seperti ini akan sangat bermanfaat untuk societal impacts,” kata Teguh.

Sebagai informasi, program SKSG UI untuk jalur riset memiliki prosedur perkuliahan ketat dalam meluluskan mahasiswa dengan tidak melihat siapa latar belakang calon mahasiswa yang bersangkutan. Bahkan karena setiap penelitian harus memiliki tingkat kemiripan yang sangat kecil, yakni di bawah 10% guna mempertahankan kualitas dengan ketat.

"Terkait isu kualitas bisa diperdebatkan tetapi penguji luar Prof. Didik Rachbini (Universitas Paramadina), Prof. Arif Satria (IPB University), Prof. Kozuke Mizuno (Kyoto University) dan penguji internal UI bukanlah orang-orang yang bisa dibeli untuk meluluskan disertasi Bahlil. Mengenai kewajaran masa studi, kasus yang sama, FEB UI tahun 2004 pernah meluluskan Doktor Sugeng Purwanto dengan masa studi 13 bulan 26 hari (Rekor MURI Doktor tercepat),” demikian penjelasan Teguh.

Di sisi lain, Dosen Antropologi Fisipol Universitas Hasanuddin (Unhas) yang juga lulusan Universitas Indonesia, Dr. Tasrifin Tahara, M.Si menilai Bahlil Lahadalia berhak menyandang gelar Doktor dengan predikat cum laude, mengingat Bahlil tergolong mahasiswa yang mengikuti rangkaian proses akademik yang baik dan disiplin.

“Bahlil termasuk mahasiswa yang aktif dan sangat dekat dengan tema disertasi yang dia tulis, termasuk kedekatan dengan informan dan akses terhadap data penelitian hingga penyusunan laporan penelitian untuk menghasilkan disertasi,” ujarnya.

Editor: Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Dosen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Chusnul Mar'iyah, mengatakan saat ini banyak pejabat memburu gelar akademik. Ia menyebut hal ini tak cuma terjadi di UI.

Chusnul mengungkapkan ada oknum pejabat yang pada dasarnya memang memburu gelar. Sehingga, studi dijalani tidak dengan usaha sendiri.

"Itu pejabat ada tim penulisnya, saya pernah dengar juga ada tim di belakangnya yang merekam, mencatat. Saya bilang, maksudnya apa ini? Dipikirnya kita ini (dosen) stafnya?" kata Chusnul dalam siaran Dosen UI Bongkar Modus Obral Gelar Doktor di Perguruan Tinggi di YouTube Abraham Samad dikutip Jumat, 25 Oktober 2024.
Ia mengungkapkan ada gubernur hingga menteri di berbagai kampus menyelesaikan studi dengan cepat. Chusnul meragukan proses pendidikan yang dilalui pejabat-pejabat itu.

"Menulis disertasi itu, proposal penelitian kemudian menulis minimal 250 halaman terus intelektual pages, referensinya apa wawancaranya seperti apa, datanya bagaimana. Artinya kemampuan mendapatkan ilmu dan penelitian itu perlu banyak waktu," jelas dia.

Chusnul menyebut praktik tersebut bukan hal baru di pendidikan Indonesia. Mirisnya, hal itu memiliki daya rusak terhadap pendidikan di Indonesia.

"Banyak pejabat yang menginginkan gelar tapi enggak mau belajar," tutur dia.

Dia menilai ini terjadi karena kampus berpolitik dengan oknum pejabat. Chusnul menyayangkan yang berjalan justru politik buruk.

"Dan kini berantakannya perguruan tinggi itu cerminan berantakannya negara. Ini tidak hanya di UI, ada di UGM, Unpad, Unair, Unri," ungkap dia.

Baca juga: Dosen Ungkap Gelar Honoris Causa di Kampus Bisa 'Dibeli'

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Dosen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Chusnul Mar'iyah, mengatakan banyak pejabat memburu gelar akademik. Banyak cara dilakukan untuk meraih gelar tersebut.

Salah satunya, gelar Honoris Causa. Gelar kehormatan ini diberikan atas jasa dan kontribusi seseorang pada bidangnya dan berdampak bagi masyarakat luas.

Namun, kata Chusnul, banyak praktik buruk dalam pemberian gelar honoris causa di Indonesia. Penilaian perguruan tinggi saat memberikan gelar honoris causa tak selalu objektif.
Bahkan, Chusnul mengatakan tak sedikit pemberian gelar honoris causa merupakan transaksional. Gelar diberikan kepada seseorang lewat kesepakatan jual-beli.

"Banyak honoris causa itu tidak gratis. Kenapa? Masuk di sana menteri memberikan beberapa proyek yang dipindahkan dari kementerian ke kampusnya. Saya ada data soal itu," ungkap Chusnul dalam siaran Dosen UI Bongkar Modus Obral Gelar Doktor di Perguruan Tinggi di YouTube Abraham Samad dikutip Jumat, 25 Oktober 2024.

Dia menuturkan dengan memberikan proyek ke kampus, menteri tersebut akhirnya bisa mendapat honoris causa. Chusnul menegaskan hal ini merusak pendidikan.

"Makanya saya katakan pejabat yang rusak adalah yang pengin dapat doktor tapi enggak mau kuliah," tegas dia.

Ia menceritakan pernah ditawarkan bergabung dalam tim untuk pemberian gelar honoris causa. Namun, ia menolak ambil bagian dalam tim tersebut.

"Karena selama ini saya di kelas, keras mendidik. Mendidik dengan baik. Jadi saya sulit menjalankan itu. Karena bagi saya kalau mau gelar kamu harus belajar," tutur dia.

Ia menanggapi banyaknya fenomena pemberian gelar akademik kepada pejabat beberapa waktu terakhir. Chusnul menyampaikan hal tersebut kerap terjadi, namun tak terekspos.

"Saya bilang ini bukan hal baru di pendidikan di Indonesia," kata Chusnul.

Chusnul mengingatkan seharusnya kampus tegas dalam pemberian gelar akademik. Jangan karena status seseorang, seperti pejabat, membuat kampus mudah memberikan gelar.

"Karena perguruan tinggi itu tempat morality, ethics, diperjuangkan dan dipertahankan," tegas dia.

Baca juga: Dosen UI: Banyak Pejabat Mau Gelar Tapi Enggak Mau Belajar

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Dosen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Chusnul Mar'iyah, mengatakan saat ini banyak pejabat memburu gelar akademik. Ia menyebut hal ini tak cuma terjadi di UI.

Chusnul mengungkapkan ada pejabat mengikuti kuliah reguler, namun memanfaatkan posisinya. Ada juga yang mencari gelar kehormatan, seperti honoris causa.

"Yang merusak pendidikan, karena banyak pejabat menginginkan gelar tapi enggak mau belajar," kata Chusnul siaran Dosen UI Bongkar Modus Obral Gelar Doktor di Perguruan Tinggi di YouTube Abraham Samad dikutip Jumat, 25 Oktober 2024.
Ia menceritakan pernah ditawarkan bergabung dalam tim untuk pemberian gelar honoris causa. Namun, ia menolak ambil bagian dalam tim tersebut.

"Karena selama ini saya di kelas, keras mendidik. Mendidik dengan baik. Jadi saya sulit menjalankan itu. Karena bagi saya kalau mau gelar kamu harus belajar," tegas dia.

Ia menanggapi banyaknya fenomena pemberian gelar akademik kepada pejabat beberapa waktu terakhir. Chusnul menyampaikan hal tersebut kerap terjadi, namun tak terekspos.

"Saya bilang ini bukan hal baru di pendidikan di Indonesia," kata Chusnul.

Chusnul mengingatkan seharusnya kampus tegas dalam pemberian gelar akademik. Jangan karena status seseorang, seperti pejabat, membuat kampus mudah memberikan gelar.

"Karena perguruan tinggi itu tempat morality, ethics, diperjuangkan dan dipertahankan," tegas dia.

Baca juga: Pakar Unair Sebut Pemberian Gelar Doktor HC Tak Bisa Sembarangan, Begini Alurnya

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Dosen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Chusnul Mar'iyah, menanggapi maraknya pemberian gelar akademik kepada pejabat beberapa waktu terakhir. Ia meyebut hal tersebut sudah lama terjadi, namun tak terekspos.

"Saya bilang ini bukan hal baru di pendidikan di Indonesia," kata Chusnul dalam siaran Dosen UI Bongkar Modus Obral Gelar Doktor di Perguruan Tinggi di YouTube Abraham Samad dikutip Jumat, 25 Oktober 2024.

Chusnul mengingatkan seharusnya kampus tegas dalam pemberian gelar akademik. Jangan karena status seseorang, seperti pejabat, membuat kampus mudah memberikan gelar.
"Karena perguruan tinggi itu tempat morality, ethics, diperjuangkan dan dipertahankan," tegas dia.

Menurutnya, pemberian gelar kepada pejabat dengan mudah dan cepat memiliki daya rusak. Terlebih memberikan gelar kehormatan atau honoris causa.

Chusnul menyebut pejabat senang mencari jalur cepat meraih gelar. Dia menyayangkan hal itu karena mereka tak mau belajar.

"Yang rusak pendidikan karena banyak pejabat menginginkan gelar tapi enggak mau belajar," ujar dia.

Baca juga: Soedjai Kartasasmita, Sang Begawan Perkebunan Indonesia Terima Doctor Honoris Causa

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, memberikan pujian kepada Hasto Kristiyanto atas keberhasilannya meraih gelar doktor dari Sekolah Kajian Strategis dan Global Universitas Indonesia (UI).

Disertasi Hasto berjudul “Kepemimpinan Strategis Politik, Ideologi, dan Pelembagaan Partai serta Relevansinya terhadap Ketahanan Partai: Studi pada PDI Perjuangan.”

Mahfud MD menilai disertasi Hasto sangat menarik dan berkualitas dari segi akademis, karena memuat pesan-pesan penting untuk pembangunan bangsa.

“Ini disertasi Pak Hasto sangat bagus dari sudut akademis. Isinya memuat pesan-pesan penting bagi pembangunan bangsa. Pesan-pesan dari masa lalu, tapi juga metodologinya menarik,” ungkap Mahfud MD usai menghadiri sidang terbuka promosi doktor untuk Hasto di UI, Depok, pada Sabtu (18/10/2024).

Mahfud juga mengapresiasi inovasi Hasto dalam memadukan metode kualitatif dan kuantitatif, yang menjadikan disertasinya lebih berbobot dan memiliki nilai ilmiah yang tinggi.

“Biasanya, ilmu sosial menggunakan pendekatan kualitatif, tetapi Pak Hasto menggunakan pendekatan kuantitatif untuk setiap variabel yang berpengaruh. Ini sangat bagus dan disertasinya ilmiah. Itu bagus dan ini baru doktor yang benar,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Yasonna Laoly juga memberikan pujian serupa.

Ia menyatakan bahwa disertasi Hasto sangat baik dari segi teori dan metode.

“Disertasi ini sangat baik secara ilmiah, baik dari segi teori maupun metode. Hasto berhasil menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif, bahkan kuantitatifnya sangat canggih. Ia menggunakan structural equation model dan menguji validitas serta reliabilitas dari setiap variabel yang digunakan,” jelas Yasonna.

Lebih lanjut, Yasonna menekankan, Hasto membawa hipotesis mengenai ketahanan partai dengan pendekatan kuantitatif, yang dinilai luar biasa.

Ia menegaskan, disertasi tersebut murni ilmiah dan tidak terpengaruh oleh pandangan politik yang berbeda.

“Kalau saya mengatakan ini sangat excellent, terlepas orang berbeda pendapat bahwa ini ada politik, tidak bagi saya, ini betul-betul ilmiah,” ungkap Yasonna.

Yasonna juga menyoroti objektivitas pengujian disertasi Hasto, yang melibatkan penguji dari luar negeri.

“Ini tidak instan, diperlukan tujuh semester untuk menyelesaikannya,” ujarnya.

Disertasi Hasto membahas pentingnya sistem pelembagaan partai yang kuat.

Ia mencatat bahwa keberhasilan PDI-P dalam memenangkan pemilihan umum selama tiga kali berturut-turut merupakan hasil dari pelembagaan partai yang solid.

“Dengan pelembagaan yang kuat dan ideologi yang kokoh, PDI Perjuangan mampu menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat nasional maupun global,” jelas Hasto.

Sidang doktoral Hasto dihadiri oleh berbagai tokoh, termasuk Presiden kelima Republik Indonesia dan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, yang menjadi informan utama disertasi tersebut.

Selain Megawati, hadir pula sejumlah tokoh lain seperti Ketua DPP PDI-P Adian Napitupulu, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Yasonna Laoly.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait gelar doktor yang diraihnya dari Universitas Indonesia (UI) dalam waktu 1 tahun 8 bulan dengan predikat cumlaude.

Gelar tersebut telah memicu kritik dari Dewan Guru Besar UI dan alumni, yang mendesak pembentukan tim investigasi.

"Saya enggak tahu, itu urusan internal kampusnya. Tetapi saya kuliah itu aturannya mengatakan bahwa minimal S3 itu, dalam ranah saya, saya kan by riset, itu minimal 4 semester, dan saya sudah 4 semester. Itu saja," ujar Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Bahlil menegaskan, gelar doktor tersebut diperoleh setelah menjalani proses yang mencakup kuliah, konsultasi, seminar, dan sidang terbuka promosi doktor.

"Saya sudah 4 semester, dan saya kuliah datang, konsultasi, seminar, semua ada itu," katanya.

Bahlil meraih gelar doktor setelah dinyatakan lulus dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI).

Sidang berlangsung di Gedung Makara Art Center UI pada Rabu (16/10/2024) dan dipimpin oleh Ketua Sidang Prof. Dr. I Ketut Surajaya, S.S., M.A.

Penguji dalam sidang tersebut terdiri dari Dr. Margaretha Hanita, S.H., M.Si., Prof. Dr. A. Hanief Saha Ghafur, Prof. Didik Junaidi Rachbini, M.Sc., Ph.D., Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., dan Prof. Dr. Kosuke Mizuno.

Sementara promotor sidang doktor Bahlil terdiri dari Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si., M.M, serta ko-promotor Dr. Teguh Dartanto, S.E., M.E dan Athor Subroto, Ph.D.

Bahlil mengangkat isu hilirisasi komoditas nikel dalam disertasinya yang berjudul 'Kebijakan, Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia'.

Sementara itu, mengutip Kompas.id, Dewan Guru Besar UI menggelar rapat Komite I pada Jumat (18/10/2024), yang salah satu agendanya disebutkan tentang diskusi etika dan moral kasus Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG).

Selain itu, agendanya juga membahas laporan perkembangan rencana seminar web soal nilai, etika, dan moral masyarakat multikultural Indonesia.

Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo mengatakan akan memeriksa kemungkinan adanya pelanggaran dalam kelulusan program doktor Bahlil dari SKSG.

"Kami akan koordinasi dengan Senat Akademik," kata Harkristuti.

Sementara itu, di laman change.org muncul petisi bertajuk ”Tolak Komersialisasi Gelar Doktor, Pertahankan Integritas Akademik”.

Isinya menyatakan alumni UI merasa prihatin dan keberatan atas dugaan praktik komersialisasi dalam proses penyelesaian studi doktoral di perguruan tinggi. Termasuk dalam hal ini dugaan pada gelar doktor yang diberikan kepada Bahlil Lahadalia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait gelar doktor yang diraihnya dari Universitas Indonesia (UI) dalam waktu 1 tahun 8 bulan dengan predikat cumlaude.

Gelar tersebut telah memicu kritik dari Dewan Guru Besar UI dan alumni, yang mendesak pembentukan tim investigasi.

"Saya enggak tahu, itu urusan internal kampusnya. Tetapi saya kuliah itu aturannya mengatakan bahwa minimal S3 itu, dalam ranah saya, saya kan by riset, itu minimal 4 semester, dan saya sudah 4 semester. Itu saja," ujar Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Bahlil menegaskan, gelar doktor tersebut diperoleh setelah menjalani proses yang mencakup kuliah, konsultasi, seminar, dan sidang terbuka promosi doktor.

"Saya sudah 4 semester, dan saya kuliah datang, konsultasi, seminar, semua ada itu," katanya.

Bahlil meraih gelar doktor setelah dinyatakan lulus dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI).

Sidang berlangsung di Gedung Makara Art Center UI pada Rabu (16/10/2024) dan dipimpin oleh Ketua Sidang Prof. Dr. I Ketut Surajaya, S.S., M.A.

Penguji dalam sidang tersebut terdiri dari Dr. Margaretha Hanita, S.H., M.Si., Prof. Dr. A. Hanief Saha Ghafur, Prof. Didik Junaidi Rachbini, M.Sc., Ph.D., Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., dan Prof. Dr. Kosuke Mizuno.

Sementara promotor sidang doktor Bahlil terdiri dari Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si., M.M, serta ko-promotor Dr. Teguh Dartanto, S.E., M.E dan Athor Subroto, Ph.D.

Bahlil mengangkat isu hilirisasi komoditas nikel dalam disertasinya yang berjudul 'Kebijakan, Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia'.

Sementara itu, mengutip Kompas.id, Dewan Guru Besar UI menggelar rapat Komite I pada Jumat (18/10/2024), yang salah satu agendanya disebutkan tentang diskusi etika dan moral kasus Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG).

Selain itu, agendanya juga membahas laporan perkembangan rencana seminar web soal nilai, etika, dan moral masyarakat multikultural Indonesia.

Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo mengatakan akan memeriksa kemungkinan adanya pelanggaran dalam kelulusan program doktor Bahlil dari SKSG.

"Kami akan koordinasi dengan Senat Akademik," kata Harkristuti.

Sementara itu, di laman change.org muncul petisi bertajuk ”Tolak Komersialisasi Gelar Doktor, Pertahankan Integritas Akademik”.

Isinya menyatakan alumni UI merasa prihatin dan keberatan atas dugaan praktik komersialisasi dalam proses penyelesaian studi doktoral di perguruan tinggi. Termasuk dalam hal ini dugaan pada gelar doktor yang diberikan kepada Bahlil Lahadalia.

Jakarta -

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara mengenai pemberian gelar doktor oleh Universitas Indonesia (UI). Hal itu sebagai respons atas kabar yang menyebut UI telah membentuk tim khusus mengusut pemberian gelar tersebut.

"Saya nggak tahu. Itu urusan internal kampus ya. Tanya aja UI. Tapi saya kuliah, aturan itu mengatakan bahwa minimal S3 itu, karena saya kan by riset, itu minimal 4 semester. Dan saya sudah 4 semester," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Bahlil juga mengatakan, dirinya mengikuti kegiatan kuliah, konsultasi dan seminar. "Saya sudah 4 semester. Dan saya kuliah, datang, konsultasi, seminar semua ada," tambahnya.

Dikutip dari laman Kementerian ESDM, sebelum sampai pada tahap Sidang Terbuka Promosi Doktor, berdasarkan pernyataan resmi yang disampaikan oleh pihak UI, Bahlil Lahadalia sebagai mahasiswa riset Program Studi Doktor Kajian Stratejik Global SKSG UI telah menempuh rangkaian tahapan ujian.

Seminar I yang dilakukan pada 15 Juni 2023, Seminar 2 pada 26 Oktober 2023, Seminar 3 pada 22 Desember 2023, dan Ujian Proposal Riset pada 27 Januari 2024.

Selanjutnya Bahlil Lahadalia menempuh Ujian Hasil Riset pada 19 Juni 2024, Ujian Seminar Hasil Riset I pada 10 Juli 2024, dan Ujian Hasil Riset 2 pada 27 September 2024.

(acd/das)

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala BPKH periode 2022—2027 Fadlul Imansyah resmi meraih gelar Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

Fadlul merampungkan studinya dengan disertasi berjudul Analisis Hubungan Kinerja Keuangan Rumah Sakit Swasta Profit dengan Kualitas Pelaporan Kinerja Pelayanan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Periode 2017-2022.

Bukan tanpa sebab disertasinya membahas hal tersebut, sebelum dirinya menjadi nakhoda di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada akhir 2022 lalu, Fadlul merupakan Investment Group Head BPJS Kesehatan (2014—2017).

Kemudian dirinya juga menduduki jabatan Deputy Director, Treasury and Investment di BPJS Kesehatan pada 2017 hingga 2019.

Dalam sidang promosi tersebut, Fadlul memaparkan penelitiannya terkait kinerja keuangan rumah sakit swasta yang melayani peserta dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) milik pemerintah. Fadlul menemukan adanya hubungan yang kompleks antara kinerja keuangan rumah sakit swasta dengan kualitas pelayanan bagi peserta JKN.

Salah satunya, meskipun memberikan kontribusi terhadap pendapatan, adanya peningkatan jumlah pasien JKN ternyata berdampak negatif pada profitabilitas beberapa rumah sakit. Hal ini mengindikasikan adanya trade-off antara profit dan kualitas pelayanan.
Dirinya menyimpulkan bahwa keterbukaan informasi terkait kinerja pelayanan kesehatan sangat penting untuk memastikan kebijakan yang tepat dalam menjaga keberlanjutan keuangan rumah sakit yang melayani pasien JKN.
"Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, rumah sakit, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan bisnis rumah sakit swasta," ungkapnya.

Dalam sidang promosi doktornya yang berlangsung Kamis (17/10/2024) pagi, bertindak sebagai Promotor yakni Guru Besar FKM UI Amal Chalik Sjaaf. Sementara Ko Promotor adalah Mardiati Nadjib dan Prastuti Soewondo.

Sidang yang dilaksanakan di kampus FKM UI, Depok, Fadlul diuji oleh enam orang penguji, yakni Guru Besar FKM UI Besral, Dekan FEB UI Teguh Dartanto, Mantan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Ali Ghufron Mukti, Fachmi Idris, dan Darwin Cyril Noerhadi.

Ali Ghufron Mukti merupakan Direktur Utama BPJS Kesehatan saat ini, sedangkan Fachmi Idris merupakan Direktur Utama BPJS Kesehatan sebelum Ghufron.

Mengutip dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi milik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Fadlul merupakan mahasiswa jenjang Doktor dengan program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat.

Dirinya tercatat menjadi mahasiswa Doktor sejak 2018. Artinya, Fadlul merampungkan gelarnya ini dalam kurun waktu sekitar enam tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala BPKH periode 2022—2027 Fadlul Imansyah resmi meraih gelar Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

Fadlul merampungkan studinya dengan disertasi berjudul Analisis Hubungan Kinerja Keuangan Rumah Sakit Swasta Profit dengan Kualitas Pelaporan Kinerja Pelayanan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Periode 2017-2022.

Bukan tanpa sebab disertasinya membahas hal tersebut, sebelum dirinya menjadi nakhoda di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada akhir 2022 lalu, Fadlul merupakan Investment Group Head BPJS Kesehatan (2014—2017).

Kemudian dirinya juga menduduki jabatan Deputy Director, Treasury and Investment di BPJS Kesehatan pada 2017 hingga 2019.

Dalam sidang promosi tersebut, Fadlul memaparkan penelitiannya terkait kinerja keuangan rumah sakit swasta yang melayani peserta dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) milik pemerintah. Fadlul menemukan adanya hubungan yang kompleks antara kinerja keuangan rumah sakit swasta dengan kualitas pelayanan bagi peserta JKN.

Salah satunya, meskipun memberikan kontribusi terhadap pendapatan, adanya peningkatan jumlah pasien JKN ternyata berdampak negatif pada profitabilitas beberapa rumah sakit. Hal ini mengindikasikan adanya trade-off antara profit dan kualitas pelayanan.
Dirinya menyimpulkan bahwa keterbukaan informasi terkait kinerja pelayanan kesehatan sangat penting untuk memastikan kebijakan yang tepat dalam menjaga keberlanjutan keuangan rumah sakit yang melayani pasien JKN.
"Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, rumah sakit, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan bisnis rumah sakit swasta," ungkapnya.

Dalam sidang promosi doktornya yang berlangsung Kamis (17/10/2024) pagi, bertindak sebagai Promotor yakni Guru Besar FKM UI Amal Chalik Sjaaf. Sementara Ko Promotor adalah Mardiati Nadjib dan Prastuti Soewondo.

Sidang yang dilaksanakan di kampus FKM UI, Depok, Fadlul diuji oleh enam orang penguji, yakni Guru Besar FKM UI Besral, Dekan FEB UI Teguh Dartanto, Mantan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Ali Ghufron Mukti, Fachmi Idris, dan Darwin Cyril Noerhadi.

Ali Ghufron Mukti merupakan Direktur Utama BPJS Kesehatan saat ini, sedangkan Fachmi Idris merupakan Direktur Utama BPJS Kesehatan sebelum Ghufron.

Mengutip dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi milik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Fadlul merupakan mahasiswa jenjang Doktor dengan program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat.

Dirinya tercatat menjadi mahasiswa Doktor sejak 2018. Artinya, Fadlul merampungkan gelarnya ini dalam kurun waktu sekitar enam tahun.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Fadlul Imansyah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), kini resmi menyandang gelar doktor setelah sukses mempertahankan disertasinya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI).

Disertasinya berjudul “Analisis Hubungan Kinerja Keuangan Rumah Sakit Swasta Profit dengan Kinerja Pelayanan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Periode 2017-2022” menyoroti hubungan antara profitabilitas rumah sakit swasta dengan kualitas pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam sidang terbuka yang berlangsung pada Kamis (17/10) di Kampus FKM UI, Depok, Dr. Fadlul memaparkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan cenderung menurunkan profitabilitas rumah sakit, diukur melalui rasio Net Profit Margin (NPM).

"Pelayanan kesehatan yang lebih baik justru menurunkan profitabilitas rumah sakit. Namun, sebaliknya, peningkatan profitabilitas cenderung mengurangi kualitas pelayanan," ungkapnya.

Penelitian Fadlul Imansyah menggunakan analisis data dari rumah sakit swasta profit selama periode 2017-2022.

Salah satu temuan menarik adalah adanya hubungan yang kompleks antara kontribusi pasien JKN terhadap total pendapatan rumah sakit dan kinerja keuangan, seperti likuiditas.

Misalnya, di salah satu rumah sakit (MIKA), peningkatan jumlah pasien JKN berdampak negatif dan signifikan terhadap rasio likuiditas (Current Ratio), sedangkan di rumah sakit lain (CARE), dampaknya justru positif.

Fadlul juga menemukan adanya trade-off antara keuntungan rumah sakit dan kualitas pelayanan. Meskipun pasien JKN berkontribusi pada pendapatan rumah sakit, peningkatan jumlah pasien justru dapat berdampak pada menurunnya profitabilitas di beberapa rumah sakit.

"Setiap rumah sakit memiliki strategi keuangan yang berbeda dalam menghadapi kebijakan JKN, yang membuat dampak dari program ini bervariasi," tambahnya.

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah, rumah sakit, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang lebih efektif.

Dr. Fadlul menekankan pentingnya keterbukaan informasi terkait kinerja keuangan dan pelayanan kesehatan agar rumah sakit swasta dapat terus berkembang, sekaligus menjaga kualitas layanan bagi masyarakat, khususnya peserta JKN.

Sidang promosi doktor Dr. Fadlul dipimpin oleh Prof. Dr. Besral, S.K.M., M.Sc., dan dihadiri oleh Promotor Prof. Dr. Amal Chalik Sjaaf, S.K.M., Dr.PH., serta Kopromotor Prof. Dr. drg. Mardiati Nadjib, M.Sc., dan Dr. Prastuti Soewondo, S.E., M.P.H., Ph.D. Tim penguji eksternal termasuk Dr. Ir. Darwin Cyril Noerhadi, MBA, dan Prof. Dr. Mardiasmo, Akt., MBA, dengan Dr. Teguh Dartanto, S.E., M.Ec., Ph.D., sebagai penguji internal.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami bagaimana rumah sakit swasta dapat mengelola kinerja keuangan dan pelayanan secara seimbang di tengah tuntutan program JKN.

Dengan pencapaian ini, Dr. Fadlul Imansyah resmi menyandang gelar doktor di bidang Kesehatan Masyarakat, menambah prestasi di tengah perannya sebagai Kepala BPKH.