Jakarta: Dosen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Chusnul Mar'iyah, mengatakan saat ini banyak pejabat memburu gelar akademik. Ia menyebut hal ini tak cuma terjadi di UI.

Chusnul mengungkapkan ada oknum pejabat yang pada dasarnya memang memburu gelar. Sehingga, studi dijalani tidak dengan usaha sendiri.

"Itu pejabat ada tim penulisnya, saya pernah dengar juga ada tim di belakangnya yang merekam, mencatat. Saya bilang, maksudnya apa ini? Dipikirnya kita ini (dosen) stafnya?" kata Chusnul dalam siaran Dosen UI Bongkar Modus Obral Gelar Doktor di Perguruan Tinggi di YouTube Abraham Samad dikutip Jumat, 25 Oktober 2024.
Ia mengungkapkan ada gubernur hingga menteri di berbagai kampus menyelesaikan studi dengan cepat. Chusnul meragukan proses pendidikan yang dilalui pejabat-pejabat itu.

"Menulis disertasi itu, proposal penelitian kemudian menulis minimal 250 halaman terus intelektual pages, referensinya apa wawancaranya seperti apa, datanya bagaimana. Artinya kemampuan mendapatkan ilmu dan penelitian itu perlu banyak waktu," jelas dia.

Chusnul menyebut praktik tersebut bukan hal baru di pendidikan Indonesia. Mirisnya, hal itu memiliki daya rusak terhadap pendidikan di Indonesia.

"Banyak pejabat yang menginginkan gelar tapi enggak mau belajar," tutur dia.

Dia menilai ini terjadi karena kampus berpolitik dengan oknum pejabat. Chusnul menyayangkan yang berjalan justru politik buruk.

"Dan kini berantakannya perguruan tinggi itu cerminan berantakannya negara. Ini tidak hanya di UI, ada di UGM, Unpad, Unair, Unri," ungkap dia.

Baca juga: Dosen Ungkap Gelar Honoris Causa di Kampus Bisa 'Dibeli'

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Dosen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Chusnul Mar'iyah, mengatakan banyak pejabat memburu gelar akademik. Banyak cara dilakukan untuk meraih gelar tersebut.

Salah satunya, gelar Honoris Causa. Gelar kehormatan ini diberikan atas jasa dan kontribusi seseorang pada bidangnya dan berdampak bagi masyarakat luas.

Namun, kata Chusnul, banyak praktik buruk dalam pemberian gelar honoris causa di Indonesia. Penilaian perguruan tinggi saat memberikan gelar honoris causa tak selalu objektif.
Bahkan, Chusnul mengatakan tak sedikit pemberian gelar honoris causa merupakan transaksional. Gelar diberikan kepada seseorang lewat kesepakatan jual-beli.

"Banyak honoris causa itu tidak gratis. Kenapa? Masuk di sana menteri memberikan beberapa proyek yang dipindahkan dari kementerian ke kampusnya. Saya ada data soal itu," ungkap Chusnul dalam siaran Dosen UI Bongkar Modus Obral Gelar Doktor di Perguruan Tinggi di YouTube Abraham Samad dikutip Jumat, 25 Oktober 2024.

Dia menuturkan dengan memberikan proyek ke kampus, menteri tersebut akhirnya bisa mendapat honoris causa. Chusnul menegaskan hal ini merusak pendidikan.

"Makanya saya katakan pejabat yang rusak adalah yang pengin dapat doktor tapi enggak mau kuliah," tegas dia.

Ia menceritakan pernah ditawarkan bergabung dalam tim untuk pemberian gelar honoris causa. Namun, ia menolak ambil bagian dalam tim tersebut.

"Karena selama ini saya di kelas, keras mendidik. Mendidik dengan baik. Jadi saya sulit menjalankan itu. Karena bagi saya kalau mau gelar kamu harus belajar," tutur dia.

Ia menanggapi banyaknya fenomena pemberian gelar akademik kepada pejabat beberapa waktu terakhir. Chusnul menyampaikan hal tersebut kerap terjadi, namun tak terekspos.

"Saya bilang ini bukan hal baru di pendidikan di Indonesia," kata Chusnul.

Chusnul mengingatkan seharusnya kampus tegas dalam pemberian gelar akademik. Jangan karena status seseorang, seperti pejabat, membuat kampus mudah memberikan gelar.

"Karena perguruan tinggi itu tempat morality, ethics, diperjuangkan dan dipertahankan," tegas dia.

Baca juga: Dosen UI: Banyak Pejabat Mau Gelar Tapi Enggak Mau Belajar

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tidak mengakui gelar doktor kehormatan alias honoris causa (HC) yang diperoleh artis Raffi Ahmad dari Universal Institute of Professional Management (UIPM), Thailand.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Abdul Haris mengatakan hal ini karena UIPM belum memiliki izin operasional di Indonesia. Dia mengatakan, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV pada 29-30 September lalu telah melakukan investigasi atas keberadaan kampus cabang UIPM di Plaza Summarecon di Jalan Ahmad Yani Kav. K01, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi.

Namun, tim tidak menemukan adanya aktivitas operasional perguruan tinggi maupun perkantoran UIPM. Abdul Harris menyebut pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kemdikbudristek guna menindaklanjuti temuan tersebut.

"Tanpa izin operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi dari pemerintah, gelar akademik yang diperoleh dari perguruan tinggi asing tersebut tidak dapat diakui," kata Abdul Haris lewat keterangan tertulis, dikutip Senin (7/10).

Dia menjelaskan, ketentuan ini mengacu pada Pasal 90 Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Keputusan tersebut mewajibkan perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi lembaga negara lain wajib memperoleh izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia.

Perguruan tinggi asing yang ingin menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Lembaga Negara Lain.

Abdul Haris pun mengajak masyarakat mencari informasi perguruan tinggi Indonesia maupun perguruan tinggi asing yang telah mendapatkan izin, Masyarakat bisa mencari lewat laman PDDikti di https://pddikti.kemdikbud.go.id/.

Selain itu, masyarakat yang ingin studi di perguruan tinggi luar negeri atau ingin menyetarakan ijazah juga dapat mengakses laman penyetaraan ijazah luar negeri di https://piln.kemdikbud.go.id/. Tautan laman web itu sekaligus guna menelusuri data perguruan tinggi yang ijazahnya dapat disetarakan.

Abdul Haris menjelaskan ketetapan UU Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan memberikan ijazah serta gelar akademik tanpa izin dari pemerintah dapat dikenai sanksi pidana.

"Oleh sebab itu, kami memperingatkan agar masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pendidikan tinggi agar mematuhi aturan-aturan yang berlaku untuk menjamin mutu akademik dan non-akademik," ujarnya

Abdul Haris juga mengajak masyarakat untuk berhati-hati dan cermat dalam memilih perguruan tinggi. Menurutnya, hal ini penting untuk menjamin kualitas pembelajaran serta keabsahan gelar akademik yang diperoleh.

Sebelumnya, Raffi Ahmad mengunggah momen saat dirinya mendapat gelar doktor HC dari UIPM, Thailand di akun media sosial instagramnya pada 27 September lalu. Ia terlihat mengenakan toga berwarna hitam biru.

Dalam keterangan unggahannya, Raffi menuliskan bahwa pemberian gelar kehormatan di bidang 'Event Management and Global Digital Development' itu merupakan kontribusi puluhan tahun dalam pengembangan industri hiburan konvensional, offline, serta digital di Indonesia.

Jakarta: Gelar doktor kehormatan atau honoris causa aktor sekaligus pemengaruh (influencer), Raffi Ahmad dari Universal Institute of Professional Management (UIPM) otomatis tidak diakui. Hal ini pasca Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan, kampus yang mengaku beralamat di Bekasi tersebut tidak memiliki izin operasional di Indonesia.

Dirjen Pendidikan Tingi, Riset dan Teknologi (Diktiristek), Kemendikbudristek, Abdul Haris mengatakan, tanpa izin operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi dari pemerintah, gelar akademik yang diperoleh dari perguruan tinggi asing tersebut tidak dapat diakui.

Sebelumnya, Hasil investigasi Kemendikbudristek melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV mengungkapkan, UIPM tidak mengantongi izin operasional. Ditjen Diktiristek bersama Inspektorat Jenderal (Itjen) akan menindaklanjuti temuan Tim Investigasi LLDIKTI Wilayah IV terkait keberadaan dan perizinan UIPM tersebut.
Nama UIPM menjadi sorotan masyarakat, setelah kampus ini menganugerahkan gelar doktor kehormatan honoris causa untuk suami Nagita Slavina ini beberapa waktu lalu. Dalam investigasnya, tim Kemendikbudristek tersebut tidak menemukan adanya aktivitas operasional perguruan tinggi maupun perkantoran kampus UIPM tersebut.

Investigasi ini dilakukan pada Minggu dan Senin, 29 dan 30 September 2024 dan menunjukkan hasil bahwa UIPM tidak berizin operasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Saat ini, tim Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tengah menindaklanjuti temuan yang ada. Kami akan bertindak tegas apabila ditemukan unsur-unsur pelanggaran,” ujar Dirjen Diktiristek, Abdul Haris dikutip dari keterangan tertulisnya, Sabtu, 5 Oktober 2024.

Padahal, untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia, perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi lembaga negara lain harus memperoleh izin dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Perguruan tinggi asing yang ingin menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Lembaga Negara Lain.

Sebelumnya, Kemendikbudristek menerima sejumlah aduan, juga isu yang berkembang di masyarakat terkait status Universal Institute of Professional Management (UIPM) yang disinyalir belum memiliki izin dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Baca juga: Ditjen Dikti Tindak Lanjuti Temuan Tim Investigasi UIPM, Kampus Pemberi Honoris Causa Raffi Ahmad

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Hasil investigasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV mengungkapkan, kampus Universal Institute of Professional Management (UIPM) tidak mengantongi izin operasional. Ditjen Diktiristek bersama Inspektorat Jenderal (Itjen) akan menindaklanjuti temuan Tim Investigasi LLDIKTI Wilayah IV terkait keberadaan dan perizinan UIPM tersebut.

Nama UIPM belakangan ini ramai dan menjadi sorotan masyarakat, setelah kampus yang mengaku beralamat di Plaza Summarecon Bekasi Jalan Ahmad Yani Kav. K01, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi ini memberikan gelar doktor kehormatan honoris causa untuk aktor sekaligus pemengaruh (influencer) Raffi Ahmad beberapa waktu lalu. Namun, Tim Investigasi tidak menemukan adanya aktivitas operasional perguruan tinggi maupun perkantoran kampus UIPM tersebut.

Investigasi yang dilakukan pada Minggu dan Senin, tanggal 29 dan 30 September 2024 tersebut menunjukkan hasil, UIPM tidak memiliki izin operasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Saat ini, tim Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tengah menindaklanjuti temuan yang ada. Kami akan bertindak tegas apabila ditemukan unsur-unsur pelanggaran,” ujar Dirjen Diktiristek, Abdul Haris dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu, 5 Oktober 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi lembaga negara lain wajib memperoleh izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi asing yang ingin menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Lembaga Negara Lain.

Tanpa izin operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi dari pemerintah, gelar akademik yang diperoleh dari perguruan tinggi asing tersebut tidak dapat diakui.
Sebelumnya, Kemendikbudristek menerima sejumlah aduan, juga isu yang berkembang di masyarakat terkait status Universal Institute of Professional Management (UIPM) yang disinyalir belum memiliki izin dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Baca juga: Hasil Investigasi Kampus Pemberi Honoris Causa Raffi Ahmad, Kemendikbudristek: UIPM Tak Berizin

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Pemberian gelar doktor kehormatan alias Doktor Honoris Causa kembali menjadi kontroversi. Terbaru, gelar Doktor HC Raffi Ahmad dari sebuah kampus di Thailand menjadi perdebatan warganet.

Dalam unggahan di akun Instagramnya pada Sabtu (28/9), terlihat Raffi yang mengenakan toga berwarna hitam biru mendapatkan gelar tersebut. Ia lalu menjelaskan alasan pemberian gelar doktor.

"Atas kontribusi saya selama puluhan tahun dalam pengembangan industri hiburan konvensional, offline, serta digital di Indonesia," kata Raffi dalam akun Instagramnya.

Warganet mempermasalahkan pihak pemberi gelar yakni Universal Institute of Professional Management (UIPM), Thailand. Bahkan, seorang netizen menelusuri alamat UIPM yang ternyata adalah sebuah hotel di Bangkok.

Sampai masuk dan tanya ke resepsionis terkait kebenaran alamat di website UIPM. Ternyata bukan kampus," kata seorang warganet dalam akun X pada Minggu (29/9).

Dalam laman resminya, UIPM menyatakan diri sebagai institusi penyedia pendidikan daring dan jarak jauh. Mereka juga mengandalkan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 0004575.AH.01,04 - 2018 untuk beroperasi di Indonesia.

UIPM juga mengklaim punya empat kantor yakni Amerika Serikat, Thailand, Singapura, dan Indonesia. Di Indonesia, alamat yang tertera adalah Plaza Summarecon Bekasi Kavling K.01, Bekasi, Jawa Barat.

Raffi bukan satu-satunya tokoh yang mendapatkan gelar doktor HC. Beberapa figur seperti Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Jusuf Kalla juga pernah mendapatkan gelar serupa. Berikut daftarnya:

Megawati Soekarnoputri

Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri mendapatkan beberapa gelar doktor HC. Terbaru, Mega mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Silk Road University, Samarkand, Uzbekistan pada Sabtu (21/9).

Sebelumnya, ia mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Waseda University (Jepang), Universitas Padjadjaran, Fujian Normal University (Jepang), hingga Universiti Tunku Abdul Rahman (Malaysia).

Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono juga beberapa kali mendapatkan gelar serupa. SBY paling tidak telah mendapatkan 14 gelar doktor kehormatan.

Ia pertama kali mendapatkan gelar tersebut dari Universitas Webster di Inggris pada 2005. Setelah itu SBY digelari Doktor Honoris Causa dari Universitas Thammasat (Thailand), Universitas Andalas, Nanyang Technological University (Australia), Institut Teknologi Bandung, hingga Institut Pertanian Bogor.

Jusuf Kalla

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga merupakan tokoh yang kerap mendapatkan gelar doktor HC. Gelar tersebut pernah didapatkannya pada 2020 dari Institut Teknologi Bandung.

Selain itu, JK juga pernah mendapatkan gelar serupa dari Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, hingga Universitas Andalas

Soekarno

Presiden pertama RI ini merupakan salah satu tokoh yang mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa paling banyak. Dari sejumlah catatan, ada 36 gelar yang dikumpulkan ayah Megawati Soekarnoputri itu.

Beberapa gelar bahkan didapatkan dari kampus top seperti Columbia University (1956), McGill University (1956), hingga Al Azhar University (1960).

Dari dalam negeri, gelar doktor kehormatan didapatkan Soekarno dari Universitas Hasanuddin, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran hingga almamaternya yakni Institut Teknologi Bandung.

Abdurrahman Wahid

Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid juga beberapa kali dianugerahi gelar Doktor Kehormatan. Beberapa kampus yang memberikan gelar antara lain Universitas Thammasat (Thailand), Universitas Chulalongkorn (Thailand), Universitas Sorbonne (Prancis), hingga Universitas Konkuk (Korea Selatan).

B.J. Habibie

Presiden ketiga RI, Bacharuddin Jusuf Habibie juga pernah mendapatkan lima gelar Doktor Honoris Causa. Terakhir, ia mendapatkan gelar Doktor HC bidang filsafat dan teknologi dari Universitas Indonesia pada 2010.

Erick Thohir

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir juga mendapat gelar Doktor Kehormatan atau Honoris Causa pada 2023. Erick digelari Doktor HC bidang Manajemen Strategis dari Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur.

Jakarta: Universal Institute of Professional Management (UIPM), Thailand memberikan Gelar Doktor Kehormatan (Dr. HC) kepada Raffi Ahmad. Pemberian gelar ini atas kontribusi artis dan pebisnis itu di bidang "Event Management and Global Digital Development".

Kamu juga bisa lho dapat gelar doktor kehormatan dari UIPM. Dilansir dari uipm.ac.id, UIPM menawarkan berbagai macam program, salah satunya Honorary Doctorate Program. Yuk kita kenalan dengan program ini lebih lanjut:

Gelar Doktor Kehormatan (honoris causa (dr. h.c.)) diberikan kepada individu-individu luar biasa yang telah menunjukkan kontribusi luar biasa kepada komunitas mereka baik di tingkat lokal maupun internasional.
Gelar Doktor Kehormatan ini merupakan pengakuan dan penghargaan bagi individu luar biasa. Untuk dapat dipertimbangkan dan dinominasikan, seorang kandidat harus memiliki ketokohan dan pengakuan memadai untuk memastikan pemberian gelar doktor kehormatan adalah tujuan yang layak.

Penerima gelar Doktor Kehormatan tidak mendapatkan penghargaan melalui prestasi akademik. Melainkan, berdasarkan tindakan dermawan dan altruistik atau pencapaian seumur hidup yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, atau kemanusiaan secara umum.

Penghargaan ini sama sekali tidak memberikan atau menganugerahkan kepada penerima Doktor Kehormatan UIPM, nilai akademis atau pendidikan apa pun, dan tidak memberikan hak istimewa profesional atau akademis yang sama kepada penerima. Tetapi, mengakui pencapaian luar biasa yang dibuat oleh penerima terhadap kontribusinya terhadap kebaikan bermanfaat bagi masyarakat dan juga untuk mengakui pencapaian sukses pribadi individu dalam hidupnya.

Semua kandidat yang dinominasikan untuk penghargaan Kehormatan ini akan melalui proses peninjauan oleh UIPM. Hal ini untuk memastikan hanya mereka yang memenuhi kriteria untuk penghargaan tersebut yang akan diberikan penghargaan.

Ketika mempertimbangkan seorang kandidat untuk mendapatkan gelar doktor kehormatan, UIPM akan mempertimbangkan, antara lain, kontribusi dan pencapaian luar biasa dari seseorang dalam hal budaya atau kepada orang-orang yang telah memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia.

Semua penerima gelar kehormatan akan menjadi Anggota Alumni UIPM, jaringan orang-orang sukses, dan berkesempatan berjejaring dengan orang-orang luar biasa.

Berikut kriteria yang mesti dimiliki kandidat yang ingin menerima gelar doktor kehormatan:

1. Keunggulan yang ditunjukkan: Nominator harus memiliki rekam jejak yang terbukti atas pencapaian luar biasa di bidangnya, seperti bisnis, akademisi, seni, ilmu pengetahuan, atau pelayanan publik. Hal ini dapat mencakup pencapaian, penghargaan, atau pengakuan yang signifikan di tingkat nasional atau internasional
2. Kontribusi kepada masyarakat: Nominator harus memberikan dampak besar dan positif bagi masyarakat melalui pekerjaan, filantropi, atau upaya sukarela
3. Kepemimpinan dan bimbingan: Nominator harus menunjukkan kualitas kepemimpinan luar biasa dan komitmen untuk membimbing orang lain di bidangnya. Hal ini dapat mencakup membimbing dan menginspirasi siswa, kolega, atau profesional lainnya untuk mencapai potensi penuh mereka
4. Reputasi dan integritas: Calon harus memiliki reputasi yang kuat dalam hal perilaku etis dan integritas dalam kehidupan profesional dan pribadi mereka
5. Surat rekomendasi: Membutuhkan surat rekomendasi dari individu-individu terkemuka yang dapat membuktikan pencapaian, kontribusi, dan karakter calon
6. Dokumentasi pendukung: Meminta penyerahan dokumen pendukung yang relevan, seperti riwayat hidup, daftar publikasi, atau portofolio pekerjaan, untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pencapaian dan kontribusi nominasi
7. Kriteria usia harus 39 tahun ke atas
8. Kandidat yang berhasil akan diterima sebagai anggota Alumni UIPM.

Akan ada proses peninjauan dan evaluasi terhadap aplikasi yang masuk. Seluruh proses akan dilakukan dalam waktu 30 hari sejak tanggal aplikasi diterima, tergantung pada semua dokumen yang diterima.

Buat kamu yang ingin dipertimbangkan sebagai kandidat, dapat mengirimkan email ke info@uipmacademy.com yang menyatakan minat dinominasikan sebagai penerima gelar Doktor Kehormatan. Selanjutnya UIPM akan menindaklanjuti dan memberikan balasan yang sesuai.

Raffi Ahmad mengaku terhormat menerima gelar doktor kehormatan ini. Dia menyebut capaian ini merupakan hasil kerja puluhan tahun dalam pengembangan industri hiburan konvensional, offline, serta digital di Indonesia.

"Alhamdulillah, terima kasih atas pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Dr. HC) kepada saya dari Professor Kanoksak Likitpriwan, President Universal Institute of Professional Management (UIPM), Thailand," tulis Raffi di laman Instagramnya @raffinagita1717 dikutip Sabtu, 28 September 2024.

Baca juga: Kenalan dengan UIPM, Perguruan Tinggi yang Berikan Gelar Doktor Kehormatan Buat Raffi Ahmad

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Artis dan pebisnis Raffi Ahmad mendapat Gelar Doktor Kehormatan dari Universal Institute of Professional Management (UIPM), Thailand. Pemberian gelar kehormatan ini atas kontribusnya dalam pengembangan industri.

"Alhamdulillah, terima kasih atas pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Dr. HC) kepada saya dari Professor Kanoksak Likitpriwan, President Universal Institute of Professional Management (UIPM), Thailand," tulis Raffi di laman Instagramnya @raffinagita1717 dikutip Sabtu, 28 September 2024.

Raffi mengaku pemberian gelar kehormatan di bidang "Event Management and Global Digital Development" merupakan suatu kehormatan. Capaian ini merupakan hasil kontribusinya selama puluhan tahun dalam pengembangan industri hiburan konvensional, offline, serta digital di Indonesia.
"Penghargaan ini saya dedikasikan untuk Allah SWT serta orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan saya: keluarga, mentor, sehabat, rekan, tim, serta semua orang yang telah membimbing serta menginspirasi saya sampai saat ini. Penghargaan ini sejatinya juga milik kalian semua," tulis Raffi.

Pemilik RANS entertainment ini menyebut akan terus berupaya memberikan pengaruh baik kepada pengikutnya dan terus membantu memotivasi mereka dalam mengejar impiannya. Apalagi, dia kerap berinteraksi dengan puluhan juta orang di berbagai platform digital dan event offline.

"Dan tentunya, saya bersama tim akan membantu menciptakan lingkungan di mana orang-orang mampu menyumbangkan bakat uniknya dan menciptakan pengalaman yang membawa kebahagiaan bagi orang lain," tulis Raffi.

Raffi menerima gelar kehormatan didampingi istrinya Nagita Slavina. Dalam Instagram pribadinya, Raffi juga membagikan foto dan video saat momen menerima gelar kehormatan.

Baca juga: Raffi Ahmad Dipuji Psikolog Usai Nasihati Baim Wong soal Mengurus Istri

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

JAKARTA, Investor.id -Seperti lagu Krisdayanti yang berjudul menghitung hari, masa jabatan para menteri pun akan segera berakhir. Pada sambutan di Indonesia Halal Industry Awards (IHYA)  2024, Menteri  Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menerangkan bahwa waktunya sebagai Menteri Perindustrian tinggal menghitung hari. "Di Kemenperin waktu saya tinggal sebulan, saya titipkan bahwa dalam kepemimpinan ke depan harus dilajukan atau dicari pendekatan dengan kementerian lain," jelas dia saat ditemui di ICE BSD, Tangerang, Jumat (27/9/2024).

Menperin menyoroti serapan produk lokal di berbagai proyek maupun industri pengguna. Misalnya, penggunaan produk furnitur, makanan dan minuman untuk hotel, restauran, dan kafe atau catering (Horeca). "Itu masing-masing hotel harus ada minimum level dari penyerapan idnsutri dalam negeri, nanti bisa dirumuskan misalnya dalam bentuk PP atau Perpres, ini harus keputusan bersama dengan kabinet juga," tutur dia.

Tak ayal, usai acara IHYA 2024, suami dari Loemongga Haoemasan ini langsung diserbu para wartawan. Mereka menanyakan apakah dirinya bakal kembali menjabat sebagai Menperin di kabinet baru pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Awalnya, Mantan Menteri Sosial ini hanya tersenyum lebar. Kemudian, dia mengaku belum bisa menjawab pertanyaan terkait kabinet pemerintahan baru nanti. "Kalau itu saya enggak bisa jawab," ujar Agus sambil terus tersenyum.

Agus sendiri baru saja menerima gelar Honorary Doctorate dari Hiroshima University. Gelar tersebut diserahkan secara langsung oleh President Hiroshima University, Profesor Mitsuo Ochi, Selasa (24/9/2024) waktu Jepang. Agus menyampaikan bahwa gelar Doktor Kehormatan dari sekolah bergengsi ini merupakan suatu kehormatan yang tiada tandingannya. “Dengan sangat rendah hati dan penuh apresiasi, saya menyampaikan bahwa gelar yang diterima ini bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga atas nama orang-orang yang telah berkontribusi dalam perjalanan saya,” ucap Agus.

Agus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) ketiga yang menerima titel Honorary Doctorate dari Hiroshima University, sekaligus penerima pertama gelar tersebut dalam lima tahun terakhir. WNI pertama yang menerima gelar tersebut adalah Hasan Rahaya yang pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), yang juga merupakan mahasiswa di Jepang pada masa bom Hiroshima. Selanjutnya, Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI 2004-2009 dan 2014-2019. Negarawan lain yang juga menerima gelar tersebut yaitu Helmut Schmidt yang merupakan Kanselir Jerman 1974-1982.

Baginya, gelar kehormatan ini menjadi pengingat, bahwa pengalaman dalam hidup tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga pertumbuhan pribadi dan pentingnya kontribusi kepada masyarakat. “Pembelajaran berdasarkan pengalaman sebagai legislator, politisi, atau pejabat pemerintah telah memberi saya kapasitas untuk mengubah kehidupan,” kata Menperin.

Namun begitu, pemberian gelar ini memerlukan tanggung jawab untuk terus memberikan pengaruh positif, membantu orang lain, dan menjunjung prinsip-prinsip yang terkandung dalam gelar kehormatan ini, yaitu keingintahuan intelektual, kejujuran, dan dedikasi terhadap kebaikan yang lebih besar.

Agus meyakini, pencapaian kita tidak hanya ditentukan oleh gelar atau penghargaan, namun juga dari kehidupan yang kita pengaruhi, individu yang kita berdayakan, dan warisan yang kita bangun. Gelar doktor kehormatan ini berfungsi sebagai pengingat bahwa kita memiliki kapasitas untuk berkontribusi pada tujuan yang melampaui diri kita sendiri. “Saya menerima dengan kerendahan hati dan berkomitmen untuk memajukan masa depan dengan pengetahuan, kolaborasi, dan kepedulian untuk dunia yang lebih baik,” ungkap dia.

Editor: Leonard (severianocruel@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News