Jakarta: Institut Teknologi PLN (ITPLN) kembali cetak prestasi dengan meraih Juara 2 'Gold' untuk kontribusi Sustainable Development Goals (SDGs) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia. Prestasi ini menunjukkan dedikasi ITPLN dalam mendukung dan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan.

Tidak hanya itu, ITPLN juga menjadi institusi pendidikan tinggi pertama di Jakarta yang sepenuhnya beroperasi dengan energi hijau melalui Renewable Energy Certificate (REC). Hal ini menunjukkan komitmen kuat ITPLN terhadap energi terbarukan.

Kepala LLDIKTI Wilayah III, Toni Toharudin, memberikan apresiasi atas inisiatif ITPLN dalam menjadi pionir kampus berbasis energi hijau.

"Ini adalah langkah nyata dalam mendukung agenda nasional menuju energi bersih. ITPLN telah menjadi contoh bagi perguruan tinggi lainnya, dengan menunjukkan bahwa kampus bisa menjadi pemimpin dalam penerapan energi hijau," ujar Toni.

ITPLN juga telah menyediakan fasilitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di kampus Jakarta Barat. Inisiatif ini diresmikan pada event 'Karisma' 2024 pada 9 November 2024, dan mendapat dukungan dari General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya, Lasiran.

"Kami mendukung ITPLN sebagai kampus yang pertama di Jakarta memiliki fasilitas SPKLU, ini menunjukkan partisipasi aktif dalam menciptakan kampus dengan sertifikasi energi hijau," ungkap Lasiran.

Rektor ITPLN, Iwa Garniwa, menyatakan ini adalah langkah nyata dari ITPLN untuk tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga menjadi pelopor dalam pengembangan energi bersih. SPKLU ini diharapkan bisa menjadi fasilitas bagi mahasiswa dan masyarakat umum untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Dukungan terhadap transisi energi ini sejalan dengan visi pembangunan global yang disampaikan oleh Direktur UI Green Metric, Riri Fitri Sari.

"Energi bersih menjadi fokus utama dalam pembangunan global saat ini. ITPLN adalah contoh nyata bagaimana kita bisa membangun kampus yang berkonsep smart campus, smart building, dan smart society," jelas Riri.

Dengan penghargaan ITPLN Raih SDG’s Gold, ITPLN semakin menegaskan posisinya sebagai kampus yang tidak hanya unggul di bidang akademik, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan mendukung transisi energi bersih di Indonesia. Dok. Istimewa


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

IDXChannel- Perbankan swasta dan BUMN kompak mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang resmi menghapus utang kredit macet di bidang pertanian, perkebunan peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM.

Prabowo telah meneken peraturan pemerintah (PP) tentang penghapusan piutang macet tersebut pada Selasa (5/11/2024) sore.

Sebagai bank swasta nasional terbesar di Indonesia, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menanggapi dengan senantiasa mencermati dan sejalan dengan kebijakan dari pemerintah, regulator, serta otoritas perbankan.

EVP Corporate Communication BCA Hera F. Haryn mengatakan, saat ini pihaknya masih mempelajari lebih lanjut aturan pemerintah dan akan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan kedepannya.

"Saat ini kami masih mempelajari lebih lanjut terkait aturan mengenai penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kami juga senantiasa berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait dengan implementasi kebijakan ini," kata Hera kepada IDXChannel.com Selasa (5/11) malam.

Menurut Hera, BCA optimistis dalam penyaluran kredit dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, sehingga kualitas pinjaman tetap terjaga.

Adapun non performing loan (NPL) BCA di sektor UMKM relatif terjaga, sehingga secara keseluruhan total NPL BCA berada pada level yang terukur di kisaran 2,1 persen pada sembilan bulan pertama 2024.

"BCA terus menerapkan disiplin manajemen risiko secara ketat dalam penyaluran kredit, sehingga NPL tetap terkendali," kata Hera.

Senada, Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) Teuku Ali Usman mengungkapkan, sebagai salah satu Himbara juga akan mendukung dan menyambut program pemutihan utang UMKM ini.

"Dapat kami sampaikan, Bank Mandiri sebagai salah satu lembaga keuangan BUMN tentu mendukung dan menyambut baik program pemerintah, khususnya di sektor strategis dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif," kata Ali saat dikonfirmasi.

Menurut Ali, aturan tersebut sejalan dengan langkah pemerintah untuk mendukung ekonomi secara berkelanjutan

"Hal ini sejalan dengan peran Bank Mandiri untuk mendukung ekonomi kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia secara berkelanjutan," ujar Ali.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, kebijakan hapus utang ini dapat membantu percepatan program-program Presiden Prabowo di sektor pertanian, terutama dalam mendukung akselerasi swasembada pangan.

Erick menambahkan, kebijakan hapus tagih kredit bagi petani dan pelaku UMKM di sektor pertanian dan nelayan menjadi prioritas bagi pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo.

Adapun saat ini, jumlah kredit macet di segmen UMKM pada bank-bank BUMN telah mencapai angka Rp8,7 triliun.

Perlu diketahui, Presiden Prabowo telah menandatangani PP nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM lainnya.

Dengan telah ditandatanganinya PP tersebut, Prabowo berharap para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan semakin produktif. Diharapkan pula usahanya semakin maju.

(kunthi fahmar sandy)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyampaikan rencana penyehatan PT Indofarma (Persero) Tbk. yang saat ini mengalami persoalan finansial. Ia mengklaim sudah mencoba berdiskusi dengan beberapa perusahaan swasta untuk menjamin ketersediaan bahan baku untuk menopang produksi.

“Karena bahan baku ini penting. Tapi saya memang belum boleh bicara siapa (perusahaan swasta), karena ini lagi proses tender. Jadi belum getok (ketok palu) istilahnya,” kata Erick Thohir di Gedung Kementerian BUMN, Jumat, 1 November 2024.

Erick Thohir mengatakan, Indofarma memang harus kembali ke langkah awal yakni menyehatkan kondisi finansial perusahaan. Setelah ketersediaan bahan baku terjamin dan produksi berjalan, Erick berharap Indofarma bisa mengekspor 50 persen dari hasil produksinya.

Selain itu, Erick Thohir menekankan pentingnya proses check and balance untuk memastikan kelangsungan usaha. Menurutnya, tidak mungkin pegawasan BUMN hanya dilakukan oleh Kementerian. Ia menginginkan agar pihak swasta maupun partner strategis dan partner keuangan bisa ikut membantu.

“Saya rasa (check and balance), itu yang menjadi metode yang sangat ampuh untuk BUMN hai ini dan ke depan,” ujarnya.

Mengenai kasus korupsi yang terjadi di BUMN, Erick Thohir menegaskan tidak akan pandang bulu. “Kami periksa dan kami ambil siapa pun yang melakukan fraud atau penipuan-penipuan,” kata dia.

Seperti diketahui, permasalahan BUMN farmasi tersebut tercium usai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah masalah di manajemen Indofarma dan anak perusahaannya, PT Indofarma Global Medika (IGM).

Perusahaan milik negara yang berbisnis di bidang produksi obat dan alat kesehatan itu diketahui terjerat pinjaman online atau pinjol yang menimbulkan piutang macet sebesar Rp 124,9 miliar. BPK juga menemukan indikasi kerugian negara hingga total Rp 371,83 miliar dari kegiatan Indofarma selama 2020 hingga semester I 2023.

Temuan ini tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 yang disampaikan BPK ke DPR pada Kamis, 6 Juni 2024. BPK juga menemukan sejumlah temuan lain terkait aktivitas Indofarma yang menyebabkan kecurangan atau kerugian pada perusahaan farmasi tersebut.

Jakarta -

PT Waskita Beton Precast Tbk (kode saham: WSBP) mengikuti sejumlah tender yang masih berjalan di penghujung tahun 2024. Proses tender ini menawarkan total nilai kontrak hingga Rp 2,78 triliun.

Dari nilai tersebut, mayoritas tender yang WSBP ikuti berasal dari pelanggan eksternal, seperti pemerintah, BUMN, dan swasta sebesar Rp 2,56 triliun. Sedangkan tender internal dari induk perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 220,97 miliar.

"Melalui keikutsertaan kami dalam tender-tender ini, kami optimistis dapat memenuhi target tahun 2024, yang per 30 September ini sudah berhasil terpenuhi 75%," ujar Kepala Divisi Penjualan WSBP Sena Eka Hanafi, dalam keterangan tertulis, Jumat (1/10/2024).

Rasa optimis ini didasarkan pada win rate atau persentase kemenangan tender WSBP yang mencapai 26,35% terhadap keseluruhan lelang. Win rate ini dinilai cukup baik berdasar keseluruhan tender yang ada, baik tender berjalan maupun yang batal. Dengan win rate tersebut, WSBP yakin memenuhi sisa target di tahun ini.

Untuk memitigasi risiko finansial, WSBP menerapkan pendekatan selektif dalam mengikuti tender proyek. Dalam proses ini, WSBP mempelajari profil bisnis, legal, dan keuangan dari calon pelanggan dengan prinsip KYC (Know Your Customer).

WSBP memilih proyek dan calon pelanggan yang telah melalui evaluasi ketat dan diyakini memiliki kapasitas finansial yang kuat dan kredibilitas yang tinggi. Setiap calon pelanggan menjalani proses menyeluruh, yang mencakup penilaian aspek keuangan, rekam jejak pembayaran, dan potensi risiko.

Langkah-langkah ini diambil agar setiap proyek yang digarap memiliki landasan keuangan yang stabil, sehingga mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan.

Salah satu pencapaian terbaru WSBP adalah memenangkan tender Pembangunan Universitas Persatuan Islam (UNIPI) PERSIS Bandung. Proyek yang berlokasi di Desa Margaasih, Kabupaten Bandung ini bernilai Rp 117 miliar dan dilaksanakan atas kerjasama dengan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat.

Di proyek ini, WSBP berperan sebagai kontraktor utama yang melakukan berbagai pekerjaan. Sebagai wujud dari visi perusahaan yaitu menjadi One Stop Solution di industri beton terintegrasi, Konstruksi dan Modular serta Peralatan Pendukung sesuai kebutuhan pelanggan, WSBP bertanggung jawab penuh atas pekerjaan persiapan hingga penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3), pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal, plumbing, infrastruktur, serta lansekap.

"Strategi sebagai One Stop Solution ini kami canangkan untuk memberikan value terbaik bagi pelanggan kami. Seiring dengan hal tersebut, kami juga senantiasa menghadirkan inovasi yang meningkatkan efisiensi bagi pelanggan kami," kata Sena.

Proyek Pembangunan UNIPI PERSIS juga memiliki misi penting dalam meningkatkan fasilitas pendidikan di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri. Dengan adanya fasilitas yang lebih memadai, Universitas Persatuan Islam diharapkan dapat menjadi lingkungan pendidikan yang nyaman dan mendukung aktivitas akademik serta administrasi mahasiswa.

Mengikuti berbagai tender merupakan salah satu upaya untuk menambah kontrak baru. Hingga 30 September 2024, WSBP berhasil membukukan NKB sebesar Rp 1,73 triliun, telah mencapai 75% dari target tahunan yang sebesar Rp 2,3 triliun.

Capaian ini meningkat signifikan sebesar 50,82% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, di mana NKB tercatat sebesar Rp 1,15 triliun.

Peningkatan NKB ini diraih melalui penjualan tiga lini bisnis utama WSBP yang berkinerja baik yaitu Produk Readymix, Precast, dan Jasa Konstruksi. Lini bisnis Readymix menyumbang NKB terbesar dengan Rp 674,91 miliar, diikuti oleh Beton Precast sebesar Rp 624,93 miliar, dan Jasa Konstruksi sebesar Rp 432,28 miliar.

WSBP terus berkomitmen dalam menjalankan setiap proyeknya dengan menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dan manajemen risiko yang efektif. Dengan pendekatan ini, WSBP memastikan setiap pekerjaan dapat selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi standar kualitas yang tinggi.

(prf/ega)

Bos Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengajak pengusaha swasta berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur makan bergizi gratis.

Dadan mengatakan seluruh program makan bergizi gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sepenuhnya dilaksanakan Badan Gizi Nasional. Namun, penyediaan infrastrukturnya bisa menggandeng pihak swasta.

"Penyediaan infrastrukturnya yang kami lakukan dengan melalui APBN itu dihitung sebagai capital expenditure (capex). Ada juga yang koordinasi dengan lembaga lain, kementerian lain, pemerintah daerah, dan juga pihak ketiga dalam bentuk investasi," jelas Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

"Nanti kami akan bayar biaya sewa. Sewa lahan, sewa gedung, dan sewa lain-lain per bulan sehingga investasinya akan kembali (balik modal) dalam waktu tiga tahun," tegasnya.

Besaran investasi tersebut bakal sangat bergantung dengan infrastruktur yang dibangun. Dadan menyebut ini juga terpengaruh dengan teknologi yang digunakan.

Khusus infrastruktur yang dibangun Badan Gizi Nasional melalui APBN berada di 3 wilayah satuan pelayanan per kabupaten. Sehingga ada 1.500 lebih infrastruktur di satuan pelayanan yang tersebar di 540 kabupaten/kota.

"Kami sudah membangun hampir 85 (satuan pelayanan). Itu rata-rata untuk bangunan kurang lebih sekitar Rp1,2 sampai Rp1,5 (miliar). Nanti peralatannya kurang lebih sekitar Rp700 (juta)," ungkapnya.

"Nah, kami ingin lengkapi satuan pelayanan itu dengan genset. Itu salah satu bagian persyaratan kami ketika nanti ada mitra yang ingin membangun satuan pelayanan. Kalau berminat, titik lokasinya silakan kirim ke BGN, nanti kami akan plot di daerah itu ada sekolah mana saja yang bisa dilayani," tutup Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Perusahaan pergadaian swasta konvesnional, PT Budi Gadai Indonesia mendapatkan berkah ketika kondisi ekonomi daya beli masyarakat menurun. Perusahaan pergadaian yang beroperasi di Provinsi Sumatra Utara ini hingga September 2024 mencatat lonjakan transaksi menjadi Rp152,3 miliar.

Direktur PT Budi Gadai Indonesia, Budiarto Sembiring mengatakan nilai transaksi tersebut tumbuh 23% year on year (yoy) dibanding Rp124,2 miliar pada periode yang sama pada tahun lalu. Pertumbuhan ini melampaui target perusahaan sebesar 20% di tahun ini.

"Pertumbuhan signifikan kinerja pegadaian sangat terkait dengan kondisi makroekonomi saat ini. Ketika terjadi PHK dan daya beli turun, banyak orang mencari sumber dana cepat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pergadaian menjadi solusi yang lebih mudah diakses, sehingga permintaannya meningkat," kata Budi kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

Budi menjelaskan sektor keuangan menjadi penopang pertumbuhan bisnis pergadaian, di mana permintaan akan layanan keuangan yang cepat dan mudah menjadikan pergadaian sebagai pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan dana dalam waktu segera.

"Prospek bisnis pergadaian ke depan sangat baik karena kebutuhan dana cepat terus meningkat," tandasnya.

Adapun kinerja industri pergadaian nasional juga mengalami pertumbuhan. Sampai Agustus 2024, aset perusahaan pergadaian mengalami kenaikan sebesar 23,70% yoy menjadi sebesar Rp101,95 triliun. Sementara penyaluran pinjaman perusahaan pergadaian mengalami peningkatan sebesar 25,83% yoy menjadi Rp84,18 triliun.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman menjabarkan kinerja industri pergadaian sampai Agustus 2024 mengalami pertumbuhan.

Aset perusahaan pergadaian mengalami kenaikan sebesar 23,70% yoy menjadi sebesar Rp101,95 triliun. Sementara penyaluran pinjaman perusahaan pergadaian mengalami peningkatan sebesar 25,83% yoy menjadi Rp84,18 triliun.

"Peningkatan penyaluran pinjaman oleh perusahaan pergadaian tersebut antara lain dikarenakan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pinjaman perusahaan pergadaian dalam rangka memenuhi kebutuhan," kata Agusman.

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -BANGKOK. Ekonomi Thailand diperkirakan akan tumbuh sebesar 3% pada tahun 2025, didorong oleh konsumsi swasta, ekspor, investasi, dan pariwisata.

Sebagai ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara, Thailand diproyeksikan tumbuh 2,7% pada tahun ini, mempertahankan perkiraan sebelumnya yang menunjukkan peningkatan yang kuat dari ekspansi rendah sebesar 1,9% pada tahun 2023.

Perkiraan ini muncul dua minggu setelah Bank of Thailand secara tak terduga menurunkan suku bunga, langkah yang telah lama didorong oleh pemerintah sepanjang tahun ini untuk mendukung kebijakan fiskal ekspansif dan memacu aktivitas ekonomi.

“Kebijakan moneter harus turut berperan dalam mendukung ekspansi ekonomi,” kata Pornchai Thiraveja, kepala kantor kebijakan fiskal Kementerian Keuangan, dalam konferensi pers, Kamis (31/10).

Pornchai menambahkan bahwa "ruang fiskal terbatas... untuk mencapai pertumbuhan 3,5%, kita harus mempertimbangkan langkah-langkah kuasi-fiskal," ketika ditanya tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk melebihi proyeksi pertumbuhan pada 2025.

Menurut kementerian tersebut, pertumbuhan tahunan PDB di kuartal ketiga diperkirakan akan berada di bawah 3%, tetapi akan meningkat di atas 4% pada kuartal akhir 2024.

Penguatan baht terhadap dolar AS sepanjang tahun ini menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap daya saing ekspor dan pariwisata.

Kementerian Keuangan memperkirakan nilai tukar baht akan berada di kisaran 34,8 hingga 35,4 per dolar tahun ini, dan antara 32,7 hingga 33,1 per dolar pada tahun depan.

Jumlah kedatangan wisatawan diprediksi mencapai 36 juta orang tahun ini dan meningkat menjadi 39 juta orang pada 2025, mendekati rekor hampir 40 juta wisatawan pada 2019.

Ekspor tahun ini diproyeksikan tumbuh sebesar 2,9%, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya sebesar 2,7%, dan kemudian mencapai 3,1% pada 2025.

Awal pekan ini, Kementerian Keuangan dan Bank of Thailand sepakat untuk mempertahankan target inflasi saat ini sebesar 1% hingga 3% untuk tahun depan.

Jakarta: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyebut pihaknya bakal menggandeng sekolah swasta dalam membangun pendidikan di Indonesia. Dia menilai sekolah swasta merupakan mitra pembangunan negara.

"Kemitraan negeri dengan swasta ini kami di kementerian membangun paradigma bahwa swasta itu adalah mitra kami," kata Mu'ti saat ditemui wartawan di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.

Ia menegaskan sekolah swasta tak boleh dijadikan pesaing dalam membangun pendidikan. Apalagi, sebagian besar lembaga pendidikan di Indonesia merupakan swasta.
"Swasta bukan pesaing bagi kami," tegas dia.

Mu'ti menyebut justru negara akan kesulitan bila tak bermitra dengan sekolah swasta. Sebab, sekolah swasta juga harus turut tumbuh dan berkembang.

"Jadi kalau swasta tidak tumbuh dan berkembang, maka beban negara akan semakin berat," ujar dia.

Namun, Mu'ti belum menjelaskan lebih rinci terkait kemitraan yang dimaksud. Saat ini, pihaknya tengah membuat formula kemitraan tersebut.

"Ini yang coba kita cari formulanya bagaimana negeri dan swasta tumbuh dan berkembang dan sama-sama memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi masyarakat," ujar dia.

Baca juga: Prabowo Soroti Sekolah-Sekolah yang Tidak Terurus Dalam Pidatonya, Begini Kata PGRI

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten produsen rokok PT Gudang Garam Tbk. tetap percaya diri membangun bandara di tanah kelahirannya, Kediri, walaupun kinerja keuangan belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Laporan kinerja keuangan kuartal III/2024 dari emiten berkode saham GGRM itu terpantau masih melanjutkan penurunan, baik dari sisi top maupun bottom line.

Di sisi lain, baru-baru ini Gudang Garam kembali menyuntikkan modal senilai Rp300 miliar kepada anak usaha sekaligus pengelola Bandara Dhoho di Kediri yakni PT Surya Dhoho Investama.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Harum Energy Tbk (HRUM) menjadi salah satu perusahaan yang dikabarkan siap membantu menyukseskan program 3 juta rumah.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat ditemui usai rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (29/10/2024).

"Barusan saya mendapatkan telfon dari Pak Lawrence Barki dari Grup Harum Energy. Dia mengatakan dia juga siap membantu," ungkap Ara.

Jelasnya, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan tersebut akan diarahkan untuk melakukan renovasi rumah susun (rusun) agar menjadi lebih layak.

"Kalau bisa itu nanti karena keterbatasan dana kita akan membuat renovasinya itu dari teman-teman pengusaha. Jadi tidak menggunakan uang negara," lanjut Ara.

Dalam berbagai kesempatan, Ara menegaskan, pelaksanaan program 3 juta rumah menggunakan konsep gotong royong antara pemerintah dan swasta, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbatas.

Bahkan, Ara juga telah mengumpulkan seluruh stakeholders perumahan skala kecil hingga besar dalam forum diskusi program 3 juta rumah yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta pada Senin (28/10/2024).

"Saya tadi malam mengumpulkan 4 perusahaan besar, ada Agung Sedayu, ada Barito Pak Prajogo, ada Boy Thohir Adaro, ada Pak Franky dari Sinar Mas," sebut Ara.

Sementara sebagai percontohan, Ara menyumbangkan 2,5 hektare tanahnya untuk rumah gratis. Pengembang yang akan membangun adalah Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.

"10 November (2024) itu adalah groundbreaking. Di Kabupaten Tangerang. Tanahnya dari perusahaan saya, yang bangun Agung Sedayu," tandas Ara.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Perusahaan Tambang Harum Energy Minat Bangun 3 Juta Rumah", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/properti/read/2024/10/30/070000921/perusahaan-tambang-harum-energy-minat-bangun-3-juta-rumah.

JAKARTA, investor.id - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik kembali Erick Thohir sebagai menteri Kementerian BUMN pada Senin (21/10/2024). Pada periode kedua kepemimpinannya ini, Erick mengaku mengemban sederet amanah untuk menjalankan program presiden dengan baik.

Saat ditemui di Kementerian BUMN selepas pelantikan, Erick bilang, pelantikan merupakan sesuatu yang sudah berjalan seperti biasa. Namun, yang terpenting adalah bersikap loyal kepada presiden dan memastikan program yang dititipkan berjalan baik untuk rakyat sesuai visi presiden.

“Artinya, kami di Kementerian BUMN harus bekerja lebih keras lagi, profesionalisme, dan transparan sebagai pembantu presiden,” ujar dia di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Salah satu tugas atau peran Kementerian BUMN adalah meningkatkan kemitraan antara BUMN dan swasta. Ini sejalan dengan cetak biru (blueprint) untuk merampingkan BUMN menjadi 30 BUMN.

Menurut Erick, dengan konsekuensi pasar yang terbuka, kerja sama antara swasta, UMKM, dan investor baik yang datang dari dalam maupun luar negeri negeri harus diseimbangkan. Tentunya, dengan terus mendorong, keberpihakan kepada UMKM karena hal itu merupakan fondasi.

“Apalagi, kalau kami lihat perbandingan Indonesia dengan negara lain, enterpreneurship kita itu hanya 3,4%. Artinya, Indonesia tertinggal dengan enterpreneurship negara-negara lain yang bisa mencapai 5-8%. Ini saya rasa peran BUMN yang harus terus kita dorong. Bagaimana perusahaan menengah naik kelas dan private sector kami juga buka kerja sama,” ujar Erick.

TerbitkanPermen

Untuk itu, eks presiden Inter Milan itu berencana menerbitkan peraturan menteri (permen) terkait pengadaan di BUMN supaya tidak ada lagi anak BUMN, cucu BUMN, atau mungkin yayasan. Permen ini juga bertujuan untuk memastikan tidak ada lagi konflik antar-direksi perusahaan bersaudara dengan kedok memakai perusahaan-perusahaan tersembunyi.

“Permennya kami akan sediakan secepatnya. Tapi, kami akan laporkan dulu karena inikan kembali mendorong sesuai dengan pidato presiden (terkait kolusi) yang harus kami jaga,” tutur Erick.

Sederet tugas lainnya, lanjut Erick, Kementerian BUMN juga akan membangun ekosistem swasembada pangan untuk mendukung Kementerian Pertanian. Sebab, Kementerian BUMN mempunyai PT Pupuk Indonesia yang dapat menyediakan pupuk secara tepat waktu dan sasaran melalui digitalisasi.

“Lalu, untuk Energi Baru Terbarukan (EBT), saya rasa kami sudah banyak investasi lewat Pertamina dan PLN. Karena kami tahu, arah menuju (EBT) ini tidak terhindarkan. Lalu, (tugas) hilirisasi. Kami sudah lakukan terobosan mengenai nikel dan bauksit. Hal-hal ini yang memang sejalan dengan visi Pak Presiden,” tutur Erick. 

Pada intinya, dia menekankan, Kementerian BUMN siap membantu dan loyal kepada presiden untuk mewujudkan misi presiden sesuai janji (pelantikan). “Kami terus bertransformasi, transparan, termasuk bersih-bersih BUMN-BUMN lagi. Kami juga mendorong percepatan pengusaha baru, mendorong swasta, UMKM, dan bagaimana mengangkat yang tertinggal dengan negara lain,” tandasnya.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Presiden Terpilih Prabowo Subianto disarankan melanjutkan program likuidasi alias pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak mampu berkompetisi dengan swasta.Terutama, perseroan yang punya beban keuangan alias sakit-sakitan.

Associate Director BUMN Research Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto, menilai pembubaran BUMN bakal mengurangi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), lantaran tidak disehatkan menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Jadi kalau BUMN ada dalam kuadran, di mana secara keuangan dia sudah tidak sehat, prospek bisnisnya juga relatif sudah redup, jadi memang kebijakannya mendingan dilikuidasi aja," ujarnya saat dihubungi, Jumat (18/10/2024).

Aksi perampingan perseroan negara sudah dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya. Sehingga, kebijakan serupa patut diteruskan, khususnya perusahaan yang tak lagi beroperasi dan prospek bisnisnya relatif redup.

Toto memandang, tak perlu melakukan penyehatan BUMN sakit dengan menggunakan PMN. Pasalnya, perusahaan-perusahaan kategori ini hanya akan membebani keuangan negara.

"Nah itu kan menjadi suatu hal di mana kita akan bisa bilang APBN juga mulai terbatas, nggak mungkin setiap BUMN sakit dikasih PMN," kata Toto.

Pemanfaatan PMN patut dialokasikan untuk BUMN yang menjalankan public service obligation (PSO) atau penugasan pemerintah. Misalnya, PT Hutama Karya (Persero) yang membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) atau Himbara yang ditugasi menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Toto mencatat, BUMN yang menerima PSO membutuhkan pendanaan yang bersumber dari APBN, lantaran mereka tidak mempunyai kemampuan finansial untuk merealisasikan penugasan yang dimaksud.

"Karena sebagian BUMN itu kan juga banyak yang fungsinya dalam rangka untuk menjalankan fungsi PSO, misalnya ada Jamkrindo, Askrindo, ada yang memberikan KUR. Kalau KUR modalnya mereka nggak ditambah, otomatis mereka juga tidak bisa memberikan kredit KUR besar kan," tutur Toto.

(NIA DEVIYANA)