Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, mengatakan pihaknya tengah mengkaji berbagai persoalan yang tengah dihadapi industri pariwisata. Hal itu sebagai tanggapan atas keluhan pengusaha hotel terkait kegiatan bisnis online travel agent (OTA) asing.

Pengusaha hotel sebelumnya mengeluhkan OTA asing yang tidak memiliki badan usaha di Indonesia. Hal itu membuat pengusaha mendapat beban atas pengenaan pajak.

"Ini semua kita masih dalam proses mengkaji, semua isu-isu yang lagi krusial, lagi dikeluhkan juga di teman-teman industri pariwisata, sementara kita semua dalam proses pengkajian semua. Tentu semua akan kita pelajari, semua akan kita diskusikan, dan sementara sedang didiskusikan," ungkapnya di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Dia mengatakan, pihaknya akan mengkaji berbagai masalah terkait industri pariwisata pekan ini. Dia berjanji akan memberikan informasi perkembangan selanjutnya.

"Itu top urgency kami, dan sedang kita bahas, pasti akan kami update secepatnya. Seminggu ini kita sedang mengkaji semua teman-teman," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran mengungkapkan persoalan sektor pariwisata. Dia menyebut salah satunya terkait keberadaan OTA asing yang tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, sehingga tidak membayar pajak dan merugikan industri lokal.

"OTA asing ini tidak memiliki NPWP, jadi industri lokal yang akhirnya harus menanggung pajak sebesar 20%. Ini beban besar," kata dia.

Dia menjelaskan bahwa OTA asing tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% seperti yang diwajibkan pada penyedia jasa di Indonesia. Padahal dalam aturan akomodasi perjalanan, komisi yang diterima OTA asing bisa mencapai 18%. Mereka pun tak dikenakan pajak komisi 1,1%.

Hal ini, kata dia akibat OTA asing tidak memiliki BUT, yang akhirnya membuat mereka tidak membayar pajak tersebut dan membebankan kepada hotel. Selain itu, OTA asing juga kerap melanggar perjanjian kontrak dengan hotel.

Belum lagi soal OTA asing yang menggunakan strategi 'bakar uang' dengan memberikan diskon besar untuk menarik pelanggan. Meskipun ini tampak menguntungkan bagi wisatawan, pada kenyataannya skema ini merusak pendapatan hotel dan penyedia jasa wisata lokal.

Aplikator asing tersebut memaksakan harga sangat rendah di aplikasinya, sehingga hotel terpaksa mengikutinya. Menurutnya, dalam jangka panjang strategi ini akan berdampak pada keberlanjutan usaha lokal di sektor pariwisata.

"Apalagi mereka juga menerapkan parity rate yang memaksa hotel tidak bisa menjual dengan harga lebih rendah dari yang mereka tetapkan. Kami tidak punya pilihan karena mereka menguasai pasar digital," tutur dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengkritisi kebijakan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menetapkan sanksi bagi para pelaku usaha yang tidak memenuhi sertifikasi halal per 18 Oktober 2024.

“Pemerintah sebaiknya tidak menerapkan sanksi dengan banyaknya permasalahan dalam mendapatkan sertifikasi halal,” tutur Hariyadi kepada Tempo melalui aplikasi perpesanan pada Senin, 29 Oktober 2024. Ia menyatakan industri hotel dan restoran tidak siap dalam menjalankan kewajiban sertifikasi halal pada tanggal 17 Oktober 2024

Menurutnya, pemerintah perlu memperhatikan kemampuan pelaku usaha terkait biaya sertifikasi yang terbilang mahal. “Bagaimanapun sertifikasi berbiaya mahal seharusnya tidak dapat dipaksakan untuk dijalankan oleh dunia usaha mengingat kondisi usaha tidak semua mampu,” tuturnya.

Dilansir dari laman kemenag.go.id, tertulis komponen biaya permohonan sertifikat halal untuk barang dan jasa yang dikategorikan menurut jenis usahanya. Untuk usaha mikro dan kecil harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 300 ribu, sebesar Rp 5 juta untuk usaha jenis usaha menengah, dan Rp12,5 juta untuk usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri.

Sedangkan, biaya untuk permohonan perpanjangannya dibedakan. Untuk usaha mikro dan kecil harus mengeluarkan biaya sebesar Rp200 ribu, sebesar Rp2,4 juta untuk usaha jenis usaha menengah, dan Rp 5 juta untuk usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri.

Selain itu, kriteria usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal, kata dia, juga cukup rumit untuk dipenuhi. “Sehingga harus banyak penyesuaian yang tidak mudah dilakukan,” kata dia.

Ia memberikan contoh penjualan minuman alkohol yang juga masih dilakukan hotel. Selain itu, ada pula restoran yang menggunakan bahan baku dari luar negeri melalui jalur impor.

Selanjutnya baca: Pembatasan menu dan bahan dinilai menghambat inovasi bisnis kuliner

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengkritisi kebijakan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menetapkan sanksi bagi para pelaku usaha yang tidak memenuhi sertifikasi halal per 18 Oktober 2024.

“Pemerintah sebaiknya tidak menerapkan sanksi dengan banyaknya permasalahan dalam mendapatkan sertifikasi halal,” tutur Hariyadi kepada Tempo melalui aplikasi perpesanan pada Senin, 29 Oktober 2024. Ia menyatakan industri hotel dan restoran tidak siap dalam menjalankan kewajiban sertifikasi halal pada tanggal 17 Oktober 2024

Menurutnya, pemerintah perlu memperhatikan kemampuan pelaku usaha terkait biaya sertifikasi yang terbilang mahal. “Bagaimanapun sertifikasi berbiaya mahal seharusnya tidak dapat dipaksakan untuk dijalankan oleh dunia usaha mengingat kondisi usaha tidak semua mampu,” tuturnya.

Dilansir dari laman kemenag.go.id, tertulis komponen biaya permohonan sertifikat halal untuk barang dan jasa yang dikategorikan menurut jenis usahanya. Untuk usaha mikro dan kecil harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 300 ribu, sebesar Rp 5 juta untuk usaha jenis usaha menengah, dan Rp12,5 juta untuk usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri.

Sedangkan, biaya untuk permohonan perpanjangannya dibedakan. Untuk usaha mikro dan kecil harus mengeluarkan biaya sebesar Rp200 ribu, sebesar Rp2,4 juta untuk usaha jenis usaha menengah, dan Rp 5 juta untuk usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri.

Selain itu, kriteria usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal, kata dia, juga cukup rumit untuk dipenuhi. “Sehingga harus banyak penyesuaian yang tidak mudah dilakukan,” kata dia.

Ia memberikan contoh penjualan minuman alkohol yang juga masih dilakukan hotel. Selain itu, ada pula restoran yang menggunakan bahan baku dari luar negeri melalui jalur impor.

Selanjutnya baca: Pembatasan menu dan bahan dinilai menghambat inovasi bisnis kuliner

• 1
• 2
• Selanjutnya

Pengusaha di sektor pariwisata tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengeluhkan bisnisnya belum pulih usai pandemi COVID-19. Belum selesai masalah itu, pengusaha dihadapkan pada masalah baru yakni terkait online travel agent (OTA) asing.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menerangkan, OTA asing tidak memiliki izin badan usaha tetap. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Dia menerangkan, karena tidak memiliki badan usaha tetap dan NPWP, akhirnya pajak yang seharusnya ditanggung mereka, dibebankan ke hotel. Menurutnya, hal itu tidak adil.

"Nah itu yang akhirnya menjadi sasaran yang membayar kewajiban pajak ke negara. Ini kan nggak fair," katanya kepada detikcom.

Menurutnya, hal ini memberikan dampak yang luas. Dia mengatakan, seharusnya keberadaan OTA menyerap tenaga kerja.

"Tapi dia tidak menyerap karena dia nggak ada kantor," katanya.

Selain itu, konsumen juga bisa dirugikan. Dia menerangkan, dalam pemesanan kamar hotel, konsumen biasanya berinteraksi dengan OTA. Namun, jika ada permasalahan, konsumen tidak bisa berkomunikasi dengan OTA. Dia mengatakan, lagi-lagi hotel menjadi sasaran.

"Kalau ada permasalahan adalah hotelnya lagi gitu. Hotel itu kena berkali-kali, dari pajak jadi sasaran pajak malah lebih besar lagi karena dia asing kan. Yang kedua juga dari sisi tamu pun kalau tamu lagi komplain dia datangnya ke hotel," terangnya.

Dia melanjutkan, bisnis pengusaha hotel sendiri belum pulih sejak pandemi. Menurutnya, kalaupun ada pemulihan terdapat pada daerah-daerah tertentu.

"Jadi kalau selama ini disampaikan performance dari berbagai pihak bahwa okupansi itu sudah menuju ke arah recovery Itu hanya daerah-daerah tertentu, tidak merata gitu. Jadi contohlah misalnya diambil Bali ya jelas aja karena pemerintah kan setiap kegiatan kan diarahkan ke Bali," terangnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani memandang positif usulan Presiden Prabowo Subianto yang ingin melepas sektor perhotelan di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menjualnya ke pihak swasta.

“Menurut saya bagus, ya. Karena kan masing-masing harus fokus di bidangnya masing-masing,” tuturnya ketika dihubungi Tempo pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Ia mengatakan strategi tersebut dapat berdampak baik untuk bisnis-bisnis inti BUMN karena skema pembiayaan yang digunakan berupa asset recycling yaitu pendekatan inovatif dalam membiayai proyek infrastruktur melalui pemanfaatan kembali aset yang sudah ada. “Artinya dia lepas, dia dapat uang cash. Nah, kan bisa diputerin di core business-nya dia,” kata Hariyadi.

Terlebih, hotel yang akan dijual merupakan hotel yang telah beroperasi selama beberapa waktu. Sehingga telah memiliki nilai tambah yang memberi keuntungan dalam penjualan. “Uangnya bisa dipakai untuk memperbesar korporasi,” ucapnya.

Selain itu, Hariyadi menyebut bahwa perhotelan merupakan bisnis jangka panjang. Dengan margin investasi yang tinggi dan yield yang rendah, menurutnya, penjualan hotel-hotel milik BUMN tidak akan menimbulkan kerugian yang berarti bagi para investor.

“Jadi, menurut saya sih, kalau mau dijual bagus saja,” katanya lagi.

Beberapa waktu lalu, Prabowo yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan sekaligus merupakan calon presiden menyebut bahwa Indonesia tidak perlu memiliki hotel yang dikelola oleh negara atau yang berada di bawah naungan BUMN. Hal itu ia sampaikan saat hadir di acara Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont pada Selasa, 5 Maret 2024.

Ia menyebut nama Erick Thohir selaku Menteri BUMN dalam pernyataannya. “Menurut saya, kita tidak membutuhkan hotel milik negara. Bagaimana menurut Anda, Pak Erick? Saya meminta saran Anda. Saya ingin meminta persetujuan yang rasional dan masuk akal,” kata dia.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan terbuka dengan kerja sama bisnis dan investasi. Sehingga, jika ada pihak-pihak yang ingin bekerja sama dalam hal bisnis, dia menyambut dengan tangan terbuka.

Menanggapi hal tersebut, Erick Thohir mendukung pernyataan Prabowo itu. Usulan yang berkaitan dengan rasionalisasi dan privatisasi BUMN yang tidak memiliki peran strategis, termasuk hotel-hotel BUMN.

Dilansir dari Antara, ia menyatakan mendukung pernyataan Prabowo terkait keberadaan hotel-hotel BUMN yang dianggap tidak strategis. Ia menerangkan dulunya setiap BUMN memang memiliki hotel, tetapi kini sudah dikonsolidasikan di bawah satu payung, yakni PT Hotel Indonesia Natour (HIN). Sehingga, menurutnya keberadaan hotel-hotel tersebut bukan sesuatu yang signifikan.

Desty Luthfiani berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan prioritas kepada industri pariwisata yang selama ini kurang begitu diperhatikan.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan, para pelaku usaha di industri pariwisata berharap, setelah Kementerian Pariwisata terpisah sendiri, bisa lebih fokus dan tidak banyak mengeluarkan regulasi yang justru menghambat kelangsungan usaha di sektor ini.

"Saat ini kami tengah menunggu hasil uji materi soal pajak hiburan yang mana efeknya pada kelangsungan usaha juga sumberdaya manusianya," katanya kepada KONTAN, Senin (21/10/2024).

Menurut Maulana, pajak hiburan yang tinggi pada akhirnya berdampak pada serapan tenaga kerja dan potensi pemutusan hubungan pekerjaan (PHK) karena beban usaha meningkat. Padahal, semenjak pandemi Covid-19, industri hotel dan restoran belum betul-betul pulih. "Kami berharap tidak banyak terbit regulasi yang merugikan pelaku usaha," tandasnya.

PHRI juga memberi catatan agar Kebinet Merah Putih Presiden Prabowo yang berisi banyak kementerian baru hasil pemisahan bisa memperbaiki sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

"Dalam implementasinya justru menyulitkan dan menghambat karena urus perizinan seolah-olah harus pake jas konsultan. Padahal OSS ini dibuat agar lebih cepat dan mudah diakses secara mandiri," kata Maulana .

Sejatinya, sistem OSS ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah pelaku usaha. Namun pada pelaksanaannya bikin repot penguasaha akibat perubahan atau terbit aturan baru dari pemerintah daerah.

Selain itu, PHRI menyoal kebijakan sertifikat halal bagi industri kuliner di hotel dan restoran yang seakan membatasi inovasi produk kuliner. "Selain masalah biaya, kebijakan setifikasi halal seperti membatasi pelaku usaha dalam membuat inovasi-inovasi baru dari produk kuliner yang diminati pasar dan sedang tren," ungkap Maulana.

Tak cuma itu, PHRI meminta pemerintah menegakkan aturan soal perpajakan bagi online travel agent (OTA) atau agen perjalanan asing yang beroperasi di Indonesia. Pasalnya, meski mereka terdaftar penyelenggara sistem elektronik (PSE), tetapi jika tidak mendirikan badan usaha tetap (BUT) akan menyebabkan kerugian bagi pelaku pariwisata domestik.

Ketidakpatuhan OTA asing dalam mendirikan BUT tentunya mengakibatkan kerugian terhadap pelaku usaha hotel dan konsumen, negara juga dirugikan. Ini karena negara kehilangan potensi pendapatan dari pajak komisi dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Diketahui bahwa untuk PPN, nilai potensi pajak dari transaksi OTA asing dapat mencapai sekitar Rp 3,18 triliun. Sementara potensi kerugian dari pembebanan pajak komisi sebesar 1,1% mencapai Rp 318,67 miliar.

JAKARTA, Investor.id – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) berharap pemerintahan baru bisa menindak online travel agents (OTA) asing yang kerap menekan industri pariwisata nasional. Selama ini, praktik bisnis OTA asing membuat industri pariwisata babak belur.  

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menerangkan, OTA asing beroperasi tanpa badan usaha tetap (BUT) di Indonesia. Ini merugikan sektor akomodasi di Indonesia, karena OTA asing tidak membayar pajak dan memberlakukan sistem parity rate yang membatasi harga jual hotel.

"OTA asing ini tidak memiliki NPWP, sehingga industri lokal yang akhirnya harus menanggung pajak sebesar 20%. Ini beban besar,” jelas Alan, dikutip Jumat (18/10/2024).

OTA asing juga tidak membayar PPN 11%, seperti yang diwajibkan pada penyedia jasa di Indonesia. Dalam aturan akomodasi perjalanan, komisi yang diterima OTA asing, misalnya sebesar 18%, itu harus dikenakan PPN. Begitu juga dengan pajak komisi 1,1%. Tetapi, akibat OTA asing tidak memiliki BUT, mereka tidak membayar pajak tersebut dan membebankan kepada hotel.

Tak jarang juga, kata dia, ada kasus hotel yang mengeluh OTA asing yang melanggar perjanjian kontrak. Letika masa kontrak antara hotel dan OTA berakhir, kamar hotel masih dijual melalui platform tanpa persetujuan hotel, yang tentu merugikan hotel dari sisi operasional dan reputasi.

Belum lagi, kata dia, soal OTA asing yang menggunakan strategi ‘bakar uang’ dengan memberikan diskon besar untuk menarik pelanggan. Meskipun ini tampak menguntungkan bagi wisatawan, pada kenyataannya skema ini merusak pendapatan hotel dan penyedia jasa wisata lokal.

"OTA asing ini memaksakan harga sangat rendah di aplikasinya, sehingga hotel terpaksa mengikutinya," tegas dia.

Menurut dia, dalam jangka panjang strategi ini berdampak pada keberlanjutan usaha lokal di sektor pariwisata. Apalagi mereka juga menerapkan parity rate yang memaksa hotel tidak bisa menjual dengan harga lebih rendah dari yang mereka tetapkan. "Kami tidak punya pilihan karena mereka menguasai pasar digital," tutur dia.

Tidak hanya itu, Maulana juga menyoroti mahalnya harga tiket pesawat yang menjadi penghalang bagi mobilitas wisatawan domestik. Dia menyebut, sebagai negara kepulauan dengan 17 ribu lebih pulau, Indonesia sangat bergantung pada transportasi udara untuk mempercepat pergerakan orang dan barang.

Diketahui, pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin tinggal menghitung hari hingga 20 Oktober 2024. Salah satu sektor yang mengalami perkembangan signifikan adalah pariwisata, karena tumbuhnya sejumlah destinasi wisata baru, namun bukannya tanpa persoalan.

Maulana tak memungkiri, selama kepemimpinan Presiden Jokowi, sektor pariwisata Indonesia telah berkembang signifikan. Namun, masih ada sejumlah tantangan penting yang harus diatasi untuk memastikan keberlanjutan industri pariwisata yang kuat dan kompetitif.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, Investor.id – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) berharap pemerintahan baru bisa menindak online travel agents (OTA) asing yang kerap menekan industri pariwisata nasional. Selama ini, praktik bisnis OTA asing membuat industri pariwisata babak belur.  

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menerangkan, OTA asing beroperasi tanpa badan usaha tetap (BUT) di Indonesia. Ini merugikan sektor akomodasi di Indonesia, karena OTA asing tidak membayar pajak dan memberlakukan sistem parity rate yang membatasi harga jual hotel.

"OTA asing ini tidak memiliki NPWP, sehingga industri lokal yang akhirnya harus menanggung pajak sebesar 20%. Ini beban besar,” jelas Alan, dikutip Jumat (18/10/2024).

OTA asing juga tidak membayar PPN 11%, seperti yang diwajibkan pada penyedia jasa di Indonesia. Dalam aturan akomodasi perjalanan, komisi yang diterima OTA asing, misalnya sebesar 18%, itu harus dikenakan PPN. Begitu juga dengan pajak komisi 1,1%. Tetapi, akibat OTA asing tidak memiliki BUT, mereka tidak membayar pajak tersebut dan membebankan kepada hotel.

Tak jarang juga, kata dia, ada kasus hotel yang mengeluh OTA asing yang melanggar perjanjian kontrak. Letika masa kontrak antara hotel dan OTA berakhir, kamar hotel masih dijual melalui platform tanpa persetujuan hotel, yang tentu merugikan hotel dari sisi operasional dan reputasi.

Belum lagi, kata dia, soal OTA asing yang menggunakan strategi ‘bakar uang’ dengan memberikan diskon besar untuk menarik pelanggan. Meskipun ini tampak menguntungkan bagi wisatawan, pada kenyataannya skema ini merusak pendapatan hotel dan penyedia jasa wisata lokal.

"OTA asing ini memaksakan harga sangat rendah di aplikasinya, sehingga hotel terpaksa mengikutinya," tegas dia.

Menurut dia, dalam jangka panjang strategi ini berdampak pada keberlanjutan usaha lokal di sektor pariwisata. Apalagi mereka juga menerapkan parity rate yang memaksa hotel tidak bisa menjual dengan harga lebih rendah dari yang mereka tetapkan. "Kami tidak punya pilihan karena mereka menguasai pasar digital," tutur dia.

Tidak hanya itu, Maulana juga menyoroti mahalnya harga tiket pesawat yang menjadi penghalang bagi mobilitas wisatawan domestik. Dia menyebut, sebagai negara kepulauan dengan 17 ribu lebih pulau, Indonesia sangat bergantung pada transportasi udara untuk mempercepat pergerakan orang dan barang.

Diketahui, pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin tinggal menghitung hari hingga 20 Oktober 2024. Salah satu sektor yang mengalami perkembangan signifikan adalah pariwisata, karena tumbuhnya sejumlah destinasi wisata baru, namun bukannya tanpa persoalan.

Maulana tak memungkiri, selama kepemimpinan Presiden Jokowi, sektor pariwisata Indonesia telah berkembang signifikan. Namun, masih ada sejumlah tantangan penting yang harus diatasi untuk memastikan keberlanjutan industri pariwisata yang kuat dan kompetitif.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, DENPASAR - Pelaku pariwisata di Bali mulai berupaya meminimalisir dampak polusi tembakau atau asap rokok di kawasan pariwisata dan fasilitas umum untuk menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan.

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di berbagai destinasi di Bali terus diperketat, terutama destinasi yang banyak dikunjungi oleh anak-anak atau keluarga. Begitu juga di sebagian hotel yang sudah mulai melarang tamu merokok di dalam kamar.

Direktur Eksekutif BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Ida Bagus Purwa Sidemen menjelaskan banyak hotel juga melarang karyawannya merokok selama bekerja di area hotel untuk menjaga kebersihan udara dan kenyamanan tamu.

Akan tetapi, Purwa menjelaskan perilaku merokok bisa juga datang dari wisatawan sendiri. Hal itu agak sulit dikendalikan karena menyangkut kebiasaan.

Namun jika asap rokok tidak diatur, dikhawatirkan akan berdampak ke tamu lainnya yang tidak merokok.

Menurutnya inovasi yang dapat diimplementasikan pelaku perhotelan di Bali adalah bisa menerapkan area untuk menggunakan produk tembakau alternatif, seperti rokok elektronik.

"Dengan semakin banyaknya wisatawan, muncul berbagai karakter dan kebiasaan, termasuk perilaku merokok yang dapat menyebabkan polusi udara sehingga mengganggu kenyamanan lainnya, baik di tempat umum maupun di sekitar hotel. Salah satu inovasi yang dapat diimplementasikan pelaku perhotelan di Bali adalah bisa menerapkan area untuk menggunakan produk tembakau alternatif, seperti rokok elektronik, sehingga diharapkan dapat tetap ramah terhadap wisatawan," ucap Purwa dalam Forum Group Discussion (FGD) tentang bahaya polusi tembakau dikutip Kamis (10/10/2024).

Purwa juga menjelaskan tingkat hunian kamar hotel di Bali yang sudah mencapai 80% perlu dijaga dengan membangun kesepahaman tentang keamanan dan kenyamanan bagi para pemangku usaha.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan seperti menciptakan lingkungan yang aman dan membuat wisatawan merasa disambut dengan hangat.

Selain itu perlu adanya penyediaan infrastruktur yang memadai, layanan yang ramah dan profesional, menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan, dan menghindari kepadatan serta polusi dari dilakukan wisatawan agar tetap dapat menikmati Bali tanpa gangguan.

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah wisatawan mancanegara di Bali pada Agustus 2024 mencapai 616.641 orang atau meningkat 18,10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sekitar 522.141 kunjungan.

Secara akumulatif, jumlah turis asing pada Januari-Agustus 2024 sudah mencapai 4.155.540 orang. Jumlah tersebut naik 21,55% dibandingkan periode yang sama pada 2023 yang sebesar 3.418.667 orang.

Guru Besar FKG UNPAD, Amaliya menjelaskan pengurangan bahaya tembakau merupakan pendekatan kesehatan publik untuk mengurangi risiko kesehatan dan sosial dari kegiatan maupun penggunaan zat tertentu.

Dalam konteks pariwisata Bali, salah satu implementasi dari konsep ini dengan memanfaatkan rokok elektronik.

Produk tersebut menerapkan sistem pemanasan pada nikotin cair atau tembakau sehingga menghasilkan uap atau aerosol, dan tidak menghasilkan asap seperti rokok. Berkat penerapan sistem pemanasan, potensi risiko kesehatan turun 90% dibandingkan dengan rokok.

Sejumlah negara maju seperti Swedia, Jepang, Inggris, dan Selandia Baru sudah mendukung penggunaan rokok elektronik maupun produk tembakau alternatif lainnya seperti kantong nikotin.

"Uap atau aerosol yang dihasilkan produk tembakau alternatif tidak mengandung TAR. Sedangkan asap dari rokok yang dibakar mengandung TAR, zat yang menimbulkan risiko bagi lingkungan sekitar. Jadi uap atau aerosol berbeda dengan asap rokok. Dengan tidak menghasilkan TAR, produk tembakau alternatif memiliki risiko kesehatan yang jauh lebih rendah daripada rokok," kata Amaliya.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) meminta pemerintah untuk mengkaji kembali wacana moratorium pembangunan hotel baru di wilayah Bali, terutama di Bali Selatan.

Kebijakan yang sedang digodok oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tersebut bertujuan untuk menghentikan pembangunan hotel baru demi mencegah alih fungsi lahan pertanian menjadi properti komersial.

Sekretaris Jenderal PHRI, Maulana Yusran, menilai bahwa meski tujuan kebijakan tersebut baik, pelaksanaannya mungkin tidak efektif mengingat kewenangan perizinan berada di tangan pemerintah daerah.

"Kita berada di era otonomi daerah, di mana perizinan itu merupakan hak prerogatif pemerintah daerah tingkat dua. Pertanyaannya, apakah moratorium ini akan efektif jika kewenangan berada di tangan daerah?" kata Maulana saat dikonfirmasi KONTAN, Rabu (9/10).

Maulana juga menyoroti ketidakadilan dalam persaingan bisnis di sektor akomodasi. Ia menyebut bahwa banyak akomodasi yang tidak berizin atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

"Sebagian besar masalahnya ada pada pengawasan. Pemerintah sebagai regulator harus benar-benar menjalankan fungsi pengawasan ini agar kontrol perizinan lebih mudah dan efektif," tambahnya.

Menurut Maulana, munculnya berbagai jenis properti seperti vila yang beroperasi sebagai akomodasi jangka pendek, padahal izin mereka untuk jangka panjang, turut mempengaruhi persepsi adanya oversupply di Bali.

PHRI, lanjut Maulana, sepakat dengan pembatasan pembangunan, namun pembatasan tersebut harus disertai dengan evaluasi menyeluruh terhadap permasalahan yang ada di lapangan.

Maulana juga menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan sektor pariwisata Bali dalam menghadapi era otonomi daerah ini.

“Bali adalah destinasi wisata yang populer, namun kita jarang membicarakan soal keberlanjutannya. Padahal, pengelolaan yang baik dan pemerataan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata bisa membantu Bali berkembang lebih seimbang,” ujarnya.

Di tengah wacana moratorium, Maulana tetap optimis bahwa Bali masih memiliki prospek besar bagi pengembangan usaha hotel.

“Bali masih sangat prospektif, terutama jika kita berbicara soal quality tourism. Namun, perlu diingat bahwa kita harus menjaga keberlanjutan Bali sebagai destinasi wisata dan tidak menjadikannya kota metropolitan,” tutup Maulana.

PHRI berharap, jika moratorium diberlakukan, kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip otonomi daerah dan tetap memperhatikan pemerataan manfaat ekonomi dari sektor pariwisata di seluruh Bali, bukan hanya di wilayah tertentu.

Pelaku industri pariwisata di DIY melalui Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY, mendukung penguatan aturan legalisasi penjualan minuman keras (miras) untuk memperkuat kontrol pemerintah.

Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, menilai minuman beralkohol sebenarnya penting untuk pariwisata, terutama untuk memberikan pelayanan kepada wisatawan asing, tetapi peredarannya harus diatur ketat. Pemerintah daerah diminta untuk menindak penjual miras yang tidak sesuai aturan.

“Miras sangat dibutuhkan oleh wisatawan asing, karena di negara mereka miras itu seperti kita meminum air mineral, terutama bir,” kata Deddy, Kamis (3/10).

“Namun kami juga menyatakan, kami sangat setuju untuk tindakan tegas terhadap penjualan miras ilegal yang marak. Ini harus ada tindakan dari pemerintah daerah,” sambungnya.

Di PHRI, anggota yang boleh menjual minuman beralkohol kata dia hanyalah hotel bintang tiga ke atas, sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Baik itu izin-izinnya yang harus lengkap, dan juga bea cukai yang harus dipenuhi oleh yang menjual miras tersebut,” kata Deddy.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua GIPI DIY, Bobby Ardyanto. Ia meminta pemerintah menegakkan aturan perizinan bisnis minuman beralkohol.

Perizinan tempat penjualan miras kata dia juga harus jadi perhatian, agar tidak memberikan dampak buruk bagi masyarakat.

“Bagaimana rekomendasi tentang lokalisir dari lokus-lokus ataupun area yang diperbolehkan untuk melakukan bisnis minuman beralkohol ini, sehingga menjadi satu hal yang penting dan diperhatikan, bagaimana dampak bersinggungan langsung dengan masyarakat, tentunya menjadi bagian dari kita menentukan lokus-lokus untuk bisa menjalankan bisnis minuman beralkohol,” ujar Bobby Ardyanto.

TEMPO.CO, Jakarta - Peristiwa pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan menuai perhatian. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan hal semacam itu harusnya tidak terjadi lagi.

Hariyadi Sukamdani meyakini peristiwa yang terjadi di Hotel Grand Kemang menurutnya tidak akan berpengaruh ke hotel-hotel lain. Semua hotel, kata dia, bisa menyewakan gedungnya untuk penyelenggaraan berbagai acara yang sesuai dengan peraturan perundangan.

“Saya rasa kejadian ini, mudah-mudahan jadi yang terakhirlah,” tuturnya saat konferensi pers, Senin, 30 September 2024.

Sebagai informasi, diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air pada Sabtu, 28 September 2024 lalu itu dibubarkan oleh sekitar 25 orang bermasker. Mereka masuk ke hotel dan membubarkan paksa acara tersebut.

Sejauh ini, Hariyadi Sukamdani mengaku memonitor hotel-hotel di seluruh Indonesia. Pada gelaran Pilpres hingga Pilkada tahun ini, menurutnya, tidak ada preseden seperti yang terjadi di Hotel Grand Kemang.

"Padahal kemarin Pilpres lumayan ramai juga ya, keriuhannya, tapi Alhamdulillah aman," terangnya.

Selain itu, Hariyadi Sukamdani yakin kepolisian akan terus memantau dan menjamin keamanan penyelenggaraan acara di hotel. Pasalnya, kata dia, peristiwa di Mampang, Jakarta Selatan itu terjadi karena tidak terantisipasi,

Hariyadi Sukamdani menegaskan hotel bisa menjadi tempat untuk penyelenggaraan berbagai acara selama tidak menyalahi peraturan perundangan. Bahkan, menurutnya ada hotel yang disewa menjadi gereja.

“Karena dia nggak bisa di tempat lain, jadi itu tuh hotel yang dipakai,” kata Hariyadi Sukamdani.

Terkini, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Ary Syam, mengatakan tim gabungan polisi dari Ditreskrimum dan Polres Jakarta Selatan telah menangkap lima orang dari kejadian tersebut. “Sementara dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Ade Ary melalui keterangan tertulis pada Ahad, 29 September 2024.

Polisi menjerat para tersangka dalam kasus ini dengan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur soal pengeroyokan dan perusakan. Pasal tersebut mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Jika tindakan mereka mengakibatkan luka-luka atau luka berat, para pelaku bisa diancam pidana penjara hingga 7 atau 9 tahun.

Hanin Marwah dan Sultan Abdurahman berkontribusi pada artikel ini