Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) merencanakan beragam kegiatan menarik di Jakarta, usai tak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan, pemerintah akan menggelar lebih banyak kegiatan MICE (Meetings, Incentives, Conferences, dan Exhibitions) untuk menarik lebih banyak wisatawan ke Jakarta.

“Jakarta ini akan bergerak. Bukan setelah pusat pemerintahnya pindah, terus jadi sepi, tapi justru akan lebih banyak kegiatan MICE,” kata Sandi kepada awak media di Kantor Samuel Sekuritas, Rabu (10/7/2024).

Dengan masifnya berbagai kegiatan di Jakarta serta pengelolaan infrastruktur yang semakin baik, Mantan Wakil Gubernur Jakarta itu meyakini bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Jakarta akan meningkat, meski tak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara.

Adapun pernyataan ini sekaligus merespons Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta yang menyebut bahwa okupansi atau tingkat hunian hotel di Jakarta berpotensi anjlok hingga 50% jika pemerintahan resmi dipindahkan ke IKN.

Ketua Badan Pimpinan Daerah PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono, memperkirakan, tingkat okupansi hotel berpotensi turun sebesar 50% dibandingkan kondisi normal. Pasalnya, semua kegiatan bisnis dan pemerintahan akan berpindah ke IKN.

“Kalau sampai betul-betul pindah semuanya, pemerintahan pindah segala macam pindah itu bisa sampai 50% [dibandingkan kondisi normal],” kata Sutrisno kepada Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Saat ini, Sutrisno menyebut bahwa tingkat okupansi di Jakarta belum mengalami perubahan signifikan. Mengingat hingga saat ini belum ada tanda-tanda perpindahan pemerintahan ke IKN.

Kendati begitu, industri perhotelan di Jakarta telah mempersiapkan diri agar bisnisnya tetap bertahan. Misalnya, kata dia, pemasaran hotel diarahkan untuk lebih proaktif menjemput bola dan menyambut berbagai macam kantong-kantong konsumen.

Selain itu, industri perhotelan juga melakukan perbaikan di sisi manajemen internal agar lebih menarik dengan pelayanan yang lebih bagus dan harga yang bersaing.

“Jadi masing-masing anggota punya cara yang berbeda-beda satu sama lain untuk bisa tetap eksis,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta menyebut bahwa okupansi atau tingkat hunian hotel di provinsi Daerah Khusus Jakarta berisiko turun hingga 50% jika pemerintahan resmi dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Ketua Badan Pimpinan Daerah PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono memperkirakan, tingkat okupansi hotel berpotensi turun sebesar 50% dibandingkan kondisi normal. Pasalnya, semua kegiatan bisnis dan pemerintahan akan berpindah ke IKN.

“Kalau sampai betul-betul pindah semuanya, pemerintahan pindah segala macam pindah itu bisa sampai 50% [dibandingkan kondisi normal],” kata Sutrisno, Rabu (10/7/2024).

Saat ini, Sutrisno menyebut bahwa tingkat okupansi hotel di wilayah Jakarta belum mengalami perubahan signifikan mengingat hingga saat ini belum ada tanda-tanda perpindahan pemerintahan ke IKN.

Namun, pihaknya sudah mulai mempersiapkan diri jika nantinya ibukota resmi dipindahkan ke IKN. Sutrisno mengatakan, masing-masing hotel telah memiliki cara untuk dapat mempertahankan bisnisnya di Jakarta.

Misalnya, kata dia, dengan mempertahankan loyalitas konsumen di bidang pemasaran. Sutrisno menuturkan, pemasaran hotel diarahkan untuk lebih proaktif menjemput bola dan menyongsong berbagai macam kantong-kantong konsumen.

Selain itu, memperbaiki manajemen internal agar hotel lebih menarik dengan pelayanan yang lebih bagus dan harga yang bersaing.

“Jadi masing-masing anggota punya cara yang berbeda-beda satu sama lain untuk bisa tetap eksis,” ujarnya.

Di sisi lain, PHRI Jakarta juga telah melakukan pertemuan dengan pemerintah provinsi Jakarta. Hal ini dilakukan agar industri perhotelan juga dapat mengetahui bagaimana pemprov mendefinisikan Jakarta usai tak lagi menyandang status sebagai ibukota.

Menurutnya, status Jakarta harus dirumuskan sebaik-baiknya. Pasalnya, hal ini juga akan berpengaruh terhadap industri perhotelan di wilayah tersebut.

Dia mencontohkan, jika nantinya Jakarta akan menjadi kota industri maka masa depan bisnis perhotelan akan tergantung dari kegiatan ekonomi yang akan dikembangkan di wilayah ini.

“Kegiatannya perdagangan, ya orang datang kesini karena berdagang, karena harus berdagang, maka dia nginap di hotel,” jelasnya.

Lebih lanjut dia menyampaikan, pemerintah saat ini berencana menjadikan Jakarta sebagai kota global. Jika benar demikian, kata dia, pemerintah harus menjadikan kawasan ini sebagai tempat headquarter atau kantor pusat dari perusahaan-perusahaan global.

Dia menilai, akan sulit menjadikan Jakarta sebagai kota global jika tidak ada kegiatan yang bersifat global.

“Tetapi kalau di Jakarta tidak ada kegiatan yang sifatnya global, maka sulit juga menjadikan Jakarta sebagai kota global,” pungkasnya.