Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, mengatakan pihaknya tengah mengkaji berbagai persoalan yang tengah dihadapi industri pariwisata. Hal itu sebagai tanggapan atas keluhan pengusaha hotel terkait kegiatan bisnis online travel agent (OTA) asing.

Pengusaha hotel sebelumnya mengeluhkan OTA asing yang tidak memiliki badan usaha di Indonesia. Hal itu membuat pengusaha mendapat beban atas pengenaan pajak.

"Ini semua kita masih dalam proses mengkaji, semua isu-isu yang lagi krusial, lagi dikeluhkan juga di teman-teman industri pariwisata, sementara kita semua dalam proses pengkajian semua. Tentu semua akan kita pelajari, semua akan kita diskusikan, dan sementara sedang didiskusikan," ungkapnya di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Dia mengatakan, pihaknya akan mengkaji berbagai masalah terkait industri pariwisata pekan ini. Dia berjanji akan memberikan informasi perkembangan selanjutnya.

"Itu top urgency kami, dan sedang kita bahas, pasti akan kami update secepatnya. Seminggu ini kita sedang mengkaji semua teman-teman," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran mengungkapkan persoalan sektor pariwisata. Dia menyebut salah satunya terkait keberadaan OTA asing yang tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, sehingga tidak membayar pajak dan merugikan industri lokal.

"OTA asing ini tidak memiliki NPWP, jadi industri lokal yang akhirnya harus menanggung pajak sebesar 20%. Ini beban besar," kata dia.

Dia menjelaskan bahwa OTA asing tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% seperti yang diwajibkan pada penyedia jasa di Indonesia. Padahal dalam aturan akomodasi perjalanan, komisi yang diterima OTA asing bisa mencapai 18%. Mereka pun tak dikenakan pajak komisi 1,1%.

Hal ini, kata dia akibat OTA asing tidak memiliki BUT, yang akhirnya membuat mereka tidak membayar pajak tersebut dan membebankan kepada hotel. Selain itu, OTA asing juga kerap melanggar perjanjian kontrak dengan hotel.

Belum lagi soal OTA asing yang menggunakan strategi 'bakar uang' dengan memberikan diskon besar untuk menarik pelanggan. Meskipun ini tampak menguntungkan bagi wisatawan, pada kenyataannya skema ini merusak pendapatan hotel dan penyedia jasa wisata lokal.

Aplikator asing tersebut memaksakan harga sangat rendah di aplikasinya, sehingga hotel terpaksa mengikutinya. Menurutnya, dalam jangka panjang strategi ini akan berdampak pada keberlanjutan usaha lokal di sektor pariwisata.

"Apalagi mereka juga menerapkan parity rate yang memaksa hotel tidak bisa menjual dengan harga lebih rendah dari yang mereka tetapkan. Kami tidak punya pilihan karena mereka menguasai pasar digital," tutur dia.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengungkap permasalahan industri pariwisata terkait aktivitas online travel agent (OTA) asing di Indonesia.

Keberadaan OTA asing yang tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia membuat mereka tidak mengikuti regulasi yang ada. Contohnya adalah membebankan pajak pertambahan nilai (PPN) serta pajak komisi kepada pihak hotel, yang tentu merugikan sektor akomodasi lokal.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, dalam transaksi penjualan voucher hotel, OTA asing seharusnya menjadi pihak yang memungut dan menyetor PPN ke pemerintah, bukan hotel.

"Ketika OTA asing membeli (voucher) dari hotel dan menjual kembali kepada konsumen, mereka harus menerbitkan faktur yang mencantumkan PPN. Ini menjadi masalah jika pajak tersebut tidak dipungut oleh OTA," ujar Nailul dalam keterangan pers, Selasa (29/10).

Nailul menambahkan, terkait pajak OTA seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan penegakan aturan yang lebih tegas. Ia juga menggarisbawahi bahwa diskon yang sering ditawarkan OTA asing dapat merugikan hotel.

"Diskon yang diberikan OTA berasal dari keuntungan pajak yang tidak mereka bayar, sementara hotel tetap harus membayar PPN meskipun harga sudah dipotong," jelas Huda.

Hal ini membuat posisi hotel semakin sulit, karena mereka tidak hanya bersaing dengan harga. Akan tetapi juga harus menanggung beban pajak yang seharusnya menjadi tanggung jawab OTA.

Lebih lanjut, Huda menekankan perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai siapa yang memungut, siapa yang dipungut, dan siapa yang membayar pajak.

"Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang memastikan bahwa OTA asing yang beroperasi di Indonesia harus mematuhi aturan pajak yang berlaku," ujarnya.

Dampak dari situasi ini, menurut Huda, bisa bermanfaat bagi industri pariwisata secara keseluruhan karena semakin banyaknya orang yang bepergian.

Namun, di sisi lain, OTA lokal akan mengalami dampak negatif karena pangsa pasar mereka tergerus oleh OTA asing.

Dalam menghadapi tantangan ini, Huda mengingatkan bahwa pengelolaan pajak yang baik akan berkontribusi pada keberlangsungan industri pariwisata di Indonesia.

"Dengan pengaturan yang tepat, industri pariwisata dapat berkembang lebih baik, memberikan manfaat bagi semua pihak, termasuk konsumen dan pelaku usaha lokal," terang dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan, permasalahan regulasi dan birokrasi kerap menjadi penghambat bagi para pelaku usaha pariwisata. Salah satu masalah utama adalah keberadaan OTA asing yang beroperasi tanpa Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Situasi ini merugikan sektor akomodasi, karena OTA asing tersebut tidak membayar pajak dan memberlakukan sistem parity rate yang membatasi harga jual hotel.

"OTA asing ini tidak memiliki NPWP, jadi industri lokal yang akhirnya harus menanggung pajak sebesar 20%. Ini beban besar,” jelas Yusran.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, memberikan pandangannya mengenai potensi dampak dari semakin banyaknya kementerian dan lembaga di pemerintahan baru Presiden terpilih, Prabowo Subianto, terhadap proses perizinan bisnis di sektor perhotelan dan restoran. Menurut Hariyadi, penambahan kementerian bisa berdampak pada kelambatan proses pengambilan keputusan yang krusial bagi pengusaha.

“Pasti ada dampaknya, apalagi jika terjadi pemisahan kementerian atau lembaga yang sebelumnya terintegrasi. Ini akan menciptakan kevakuman sementara karena butuh waktu untuk membentuk institusi baru dan mengatur koordinasi antar lembaga,” kata Hariyadi kepada KONTAN, Kamis (17/10).

Ia mencontohkan pemisahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada periode sebelumnya, yang sempat menyebabkan kelambatan dalam pengambilan keputusan dan koordinasi antara kementerian yang baru terbentuk. Menurutnya, proses penyesuaian ini akan mempengaruhi efisiensi bisnis, terutama dalam hal perizinan dan regulasi.

“Contohnya, industri kreatif dan pariwisata yang sebelumnya digabungkan, sekarang dipisah lagi. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi bagaimana proses perizinan berjalan, karena ada jeda waktu yang diperlukan untuk pembentukan institusi baru serta penyesuaian anggaran,” ujarnya.

Hariyadi menambahkan, selain potensi kelambatan dalam koordinasi, penambahan kementerian juga bisa menyebabkan peningkatan biaya operasional, baik di tingkat pemerintah maupun sektor bisnis.

“Jika kementerian baru tidak memiliki anggaran yang cukup, tentu pelayanan yang diberikan juga akan terhambat. Ini bisa memperlambat proses perizinan dan berujung pada peningkatan biaya operasional bagi pengusaha,” katanya.

Ia menyebutkan bahwa proses perizinan yang sudah berjalan dapat mengalami penundaan karena struktur baru yang membutuhkan waktu untuk konsolidasi.

"Kalau kementerian baru belum siap, jelas ada jeda waktu untuk menyesuaikan diri. Ini berdampak langsung pada kita yang menunggu keputusan dari pemerintah terkait izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan bisnis," ungkapnya.

Ketika ditanya mengenai langkah konkret yang bisa diambil PHRI untuk memastikan perubahan ini tidak memperlambat proses bisnis, Hariyadi menyatakan bahwa peran PHRI terbatas karena kewenangan ada di tangan pemerintah.

"Ini domainnya pemerintah. Kita tidak bisa banyak melakukan intervensi, karena semuanya bergantung pada seberapa cepat mereka bisa menyesuaikan diri dan membentuk institusi baru,” jelasnya.

Namun, Hariyadi menekankan pentingnya konsistensi dari pemerintah agar tidak terlalu banyak perubahan yang berdampak pada proses bisnis.

“Idealnya, perubahan dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya tidak terlalu drastis, karena membutuhkan waktu bagi menteri baru untuk belajar dan mengkonsolidasikan timnya. Ini sudah memakan waktu, apalagi jika kementerian dipecah-pecah, tantangannya jadi lebih besar,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akun Google Bisnis ratusan hotel di berbagai wilayah Indonesia menjadi target peretasan, di mana pelaku mengubah nomor telepon hingga rekening bank dan harga kamar yang mengarah pada penipuan. Menurut Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), ini adalah kasus peretasan pertama yang dilakukan secara masif terhadap ratusan hotel.

“Untuk kejadian seperti sekarang hampir sebagian hotel kena (diretas), ini pertama kali terjadi. Sebelumnya belum pernah terjadi,” kata Sekretaris BPC PHRI Kabupaten Bogor, Boboy Ruswanto, saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (13/8/2024).

Ia menyatakan bahwa mayoritas hotel di kawasan Bogor juga menjadi korban peretasan. Hingga saat ini menurut dia, hotel-hotel tersebut masih berupaya untuk melakukan pemulihan.

“Sampai saat ini anggota kami masih melakukan pemulihan, dan kami masih menunggu progressnya sejauh mana,” jelas Boboy.

Boboy pun mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ingin memesan hotel di kawasan Bogor untuk dapat menghubungi official channel hotel yang bersangkutan guna menghindari penipuan. Pembayaran juga harus dilakukan melalui rekening official hotel.

“Untuk lebih jelasnya mohon agar dapat dikonfirmasi kembali nomor rekening melalui official channel hotel sebelum melakukan pembayaran,” kata Boboy.

Sementara itu, sebelumnya Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menyampaikan bahwa akun Google Bisnis ratusan hotel di berbagai wilayah Indonesia diretas pada Ahad (11/8/2024). Hotel yang diretas tersebar di berbagai daerah seperti Riau, Sumatera Selatan, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur hingga Bali.

“Paling banyak diretas di Jawa Tengah mencapai 156 hotel,” kata Hariyadi.

Menurut PHRI, pelaku mengubah nomor telepon hotel, nomor rekening, mengubah harga dan informasi lainnya yang mengarah pada penipuan. Untuk terhindar dari penipuan, PHRI pun meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati dan memastikan pembayaran dilakukan ke rekening resmi hotel. PHRI juga melaporkan kasus peretasan ini ke Polri untuk ditindaklanjuti.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) membenarkan kejadian peretasan akun Google Bisnis yang menimpa beberapa hotel di Indonesia pada Ahad (11/8/2024). Pihak PHRI segera melaporkan hal tersebut ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

"Peretasan ini tidak hanya terjadi di Surabaya, beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Denpasar, Makassar, itu juga terkena peretasan," kata Ketua Harian Kordinator Wilayah (Korwil) PHRI Surabaya Puguh Sugeng Sutrisno di Surabaya, Senin (12/8/2024).

Sebagai tindak lanjut atas kasus tersebut, Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani segera melapor ke pihak berwajib dalam hal ini ke Polri. "Jadi selanjutnya, hari ini Ketua Umum kami yaitu Bapak Hariyadi Sukamdani akan ke Siber Bareskrim Polri untuk melaporkan terkait hal ini," katanya.

Pihaknya menduga peretasan tersebut dilakukan oleh warga lokal karena nomor WhatsApp (WA) dari beberapa hotel yang tertera di akun Google Bisnis diganti dengan nomor telepon lokal juga. "Kami masih belum mengecek kepastiannya, namun diduga ini dilakukan oleh orang lokal karena nomor yang diubah itu diarahkan ke nomor lokal juga, bahkan akun rekening bank juga di ganti di salah satu jaringan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)," ujarnya.

Menurut laporan, kata Puguh, yang sudah teretas dengan mengganti nomor rekening bank hotel ke pribadi yakni di Indonesia Timur. "Kami dapat info dari salah satu bank BUMN. Ternyata itu ada transaksi dari Indonesia Timur ke nomor rekening pribadi," ujarnya.

Pihaknya berharap agar masalah tersebut tidak berlarut-larut karena dapat mengganggu bisnis dari masing-masing hotel terlebih dilakukan secara masif. "Di Bandung kurang lebih 35 hotel, di Surabaya cukup banyak juga termasuk hotel-hotel besar, untuk jumlahnya saya segera update," kata Puguh.

Selain itu pihaknya juga berencana akan melaporkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Jatim sebagai penguat atas laporan yang dilakukan di pusat. "Menurut saya akan lebih kuat kalau masing-masing daerah melaporkan kejadian ini," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) membenarkan kejadian peretasan akun Google Bisnis yang menimpa beberapa hotel di Indonesia pada Ahad (11/8/2024). Pihak PHRI segera melaporkan hal tersebut ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

"Peretasan ini tidak hanya terjadi di Surabaya, beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Denpasar, Makassar, itu juga terkena peretasan," kata Ketua Harian Kordinator Wilayah (Korwil) PHRI Surabaya Puguh Sugeng Sutrisno di Surabaya, Senin (12/8/2024).

Sebagai tindak lanjut atas kasus tersebut, Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani segera melapor ke pihak berwajib dalam hal ini ke Polri. "Jadi selanjutnya, hari ini Ketua Umum kami yaitu Bapak Hariyadi Sukamdani akan ke Siber Bareskrim Polri untuk melaporkan terkait hal ini," katanya.

Pihaknya menduga peretasan tersebut dilakukan oleh warga lokal karena nomor WhatsApp (WA) dari beberapa hotel yang tertera di akun Google Bisnis diganti dengan nomor telepon lokal juga. "Kami masih belum mengecek kepastiannya, namun diduga ini dilakukan oleh orang lokal karena nomor yang diubah itu diarahkan ke nomor lokal juga, bahkan akun rekening bank juga di ganti di salah satu jaringan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)," ujarnya.

Menurut laporan, kata Puguh, yang sudah teretas dengan mengganti nomor rekening bank hotel ke pribadi yakni di Indonesia Timur. "Kami dapat info dari salah satu bank BUMN. Ternyata itu ada transaksi dari Indonesia Timur ke nomor rekening pribadi," ujarnya.

Pihaknya berharap agar masalah tersebut tidak berlarut-larut karena dapat mengganggu bisnis dari masing-masing hotel terlebih dilakukan secara masif. "Di Bandung kurang lebih 35 hotel, di Surabaya cukup banyak juga termasuk hotel-hotel besar, untuk jumlahnya saya segera update," kata Puguh.

Selain itu pihaknya juga berencana akan melaporkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Jatim sebagai penguat atas laporan yang dilakukan di pusat. "Menurut saya akan lebih kuat kalau masing-masing daerah melaporkan kejadian ini," ucapnya.