Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Aparatur Sipil Negara (ASN) bakal semakin yakin pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Pasalnya berbagai fasilitas penunjang di IKN terus dibangun, salah satunya rumah sakit.

"(RS Hermina) dibangun hanya dalam waktu kurang lebih 10 bulan dan sekarang bisa operasional, menerima pasien juga sudah siap karena di dalam tadi sudah ada tiga pasien yang dirawat. Ini akan memberikan kepercayaan, confidence, bagi ASN yang segera akan kita pindahkan ke Ibu Kota Nusantara," kata Jokowi dalam peresmian RS Hermina Nusantara, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (11/10/2024).

Jokowi menambahkan, hunian bagi para ASN juga sudah siap, dan kantor mereka bekerja akan selesai pada bulan November. Oleh karena itu Jokowi menyebut fasilitas yang selama ini ditanyakan ASN, misalnya rumah sakit, kini sudah ada di IKN.

"Karena juga memang apartemennya sudah siap, kantornya sedikit lagi di November ini akan siap, sehingga begitu kami geser dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, fasilitas-fasilitas yang biasanya ditanyakan oleh mereka adalah, pak, kalau anak-anak kami sakit ada rumah sakitnya? Saya sekarang bisa jawab, ada! Yaitu RS Hermina Nusantara," bebernya.

Menurut Mantan Gubernur DKI Jakarta itu, fasilitas lain yang kerap ditanyakan adalah sarana pendidikan. Jokowi memberi catatan untuk poi tersebut dan meminta pembangunan sekolah di IKN segera diselesaikan.

"Yang kedua yang sering ditanyakan, pak, anak-anak kami sekolahnya di mana? Nah ini perlu dipercepat. Agar fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan itu betul-betul ada di Ibu Kota Nusantara," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan realisasi pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN Nusantara sudah terlambat dari target awal yang ditetapkan pemerintah.

Dia menyebutkan bahwa sebelumnya pemerintah berencana untuk memboyong Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke IKN pada kuartal III/2024 atau dimulai sejak Agustus, September, dan Oktober. Namun, belum siapnya infrastruktur pendukung menjadi faktor penghambat perpindahan tersebut.

“Sebenarnya kita sudah terlambat [untuk memindahkan ASN ke IKN] menurut jadwal penyusunan di master schedule pemindahan ASN kita sudah agak sedikit terlambat, untuk mengejar keterlambatan itu apakah memang pada bulan ini atau bulan depan,” kata Suharso kepada wartawan di kompleks Istana Wakil Presiden (Wapres), Jumat (4/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini fokus memastikan agar seluruh fasilitas yang dibutuhkan untuk kepindahan ASN sudah terpenuhi.

Fasilitas yang dimaksud meliputi ketersediaan perumahan untuk ASN, kebutuhan kantor, furniture penunjang, termasuk perangkat bekerja seperti jaringan internet.

Oleh sebab itu, Suharso belum dapat menjanjikan bahwa ASN akan dipindahkan ke IKN pada Oktober ini. Hal ini mengingat, pemerintah perlu untuk melihat secara langsung kondisi pembangunan secara langsung di lapangan.

“Kami saat ini sudah di belakangnya jadwalnya, sudah terlambat. Jadwalnya September, ya nanti kita lihat ya, saya belum berani ngomong kalau belum lihat lapangan. Saya harus lihat lapangan dulu berarti,” pungkas Suharso.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemindahan ASN ke IKN masih membutuhkan kajian mendalam terkait kesiapan infrastruktur. Dia juga belum dapat memutuskan kapan kepindahan ASN ke ibu kota baru.

"Kami mau memindahkan PNS kita, ASN kita ke sini aja, kita harus berhitung," katanya saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking D'Prima Hotel Nusantara, Rabu (25/9/2024).

Menurutnya, pemerintah bakal memprioritaskan fasilitas pendukung agar setiap insan Negara yang berpindah ke IKN dapat hidup dengan layak.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan harus mengkaji secara mendalam terkait dengan keputusan untuk memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa belum dapat memutuskan kapan kepindahan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk bekerja di IKN.

"Kami mau memindahkan PNS kita, ASN kita ke sini aja, kita harus berhitung," katanya saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking D'Prima Hotel Nusantara, Rabu (25/9/2024).

Menurutnya, pemerintah bakal memprioritaskan fasilitas pendukung agar setiap insan Negara yang berpindah ke IKN dapat hidup dengan layak.

Dia mengamini bahwa untuk membangun rumah saja begitu rumit, apalagi menghadirkan sebuah Ibu Kota Negara baru untuk Indonesia yang bukan sesuatu yang mudah.

Salah satu tantangannya, dia melanjutkan bahwa untuk memindahkan PNS dan ASN ke sana membutuhkan kalkulasi yang matang dari pemerintah.

“Tidurnya di mana, anak-anaknya sekolah di mana, kalau sakit rumah sakitnya siap atau tidak, Sabtu Minggu kalau weekend anak-anak diajak bermain ke mana, inilah ekosistem yang ingin kita bangun agar betul-betul nanti berjalan dalam kehidupan sehari-hari seperti ibukota-ibukota negara lainnya,” pungkas Jokowi.

IDXChannel - Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan mendapatkan satu unit apartemen. Hunian tersebut diklaim pemerintah sangat nyaman dengan interior yang ciamik.

Dari keterangan resmi Kementerian PANRB, spesifikasi apartemen yang akan diterima oleh ASN, yaitu setiap unit hunian ASN di IKN memiliki satu kamar mandi dan tiga kamar, di mana satu kamar utama dilengkapi dengan kamar mandi.

Terdapat juga ruang tamu, ruang makan, dapur, dan ruang cuci piring. Hunian menerapkan smart home system, di mana ASN cukup scan barcode untuk masuk ke kamar.

"Hunian bagi ASN tempatnya sangat nyaman menurut saya dan sudah diputuskan Presiden satu keluarga satu unit, tidak lagi sharing," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, Sabtu (14/9).

Azwar menambahkan, hunian ASN yang nyaman dan lokasi yang dekat dengan sumbu kebangsaan IKN dapat dimanfaatkan oleh ASN untuk berolahraga atau berjalan kaki menuju pusat perkantoran.

"Sekarang ada 560 unit yang sudah siap, dan Presiden berharap ini sistemnya terintegrasi dengan sistem digital dan kualitasnya juga baik untuk ASN," kata dia.

Menurut informasi dari Kementerian PUPR, target jumlah tower yang akan tersedia 47 tower hunian yang terdiri atas sekitar 2.820 unit hunian.

Dari 47 tower tersebut, jumlah tower yang akan ditempati untuk pegawai ASN pada tahap awal adalah 29 tower atau sekitar 1.740 unit. Selebihnya akan ditempati oleh prajurit TNI atau anggota Polri.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Pemerintah memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) masing-masing akan mendapatkan satu unit apartemen.

"Hunian bagi ASN tempatnya sangat nyaman menurut saya untuk ASN dan sudah diputuskan Presiden satu keluarga satu unit, tidak lagi sharing," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas dalam keterangan resminya, Sabtu (14/9).

Spesifikasi apartemen yang akan diterima oleh ASN, yaitu setiap unit hunian ASN di IKN memiliki satu kamar mandi dan tiga kamar, di mana satu kamar utama dilengkapi dengan kamar mandi.

Terdapat juga ruang tamu, ruang makan, dapur, dan ruang cuci piring. Hunian menerapkan smart home system, di mana ASN cukup scan barcode untuk masuk ke kamar.

Berdasarkan informasi dari Kementerian PUPR, target jumlah tower yang akan tersedia 47 tower hunian yang terdiri atas sekitar 2.820 unit hunian.

Dari 47 tower tersebut, jumlah tower yang akan ditempati untuk pegawai ASN pada tahap awal adalah 29 tower atau sekitar 1.740 unit. Selebihnya akan ditempati oleh prajurit TNI atau anggota Polri.

Azwar menambahkan, jika hunian ASN yang nyaman dan lokasi yang dekat dengan sumbu kebangsaan IKN, dapat dimanfaatkan oleh ASN untuk berolahraga atau berjalan kaki menuju pusat perkantoran.

"Sekarang ada 560 unit yang sudah siap, dan Presiden berharap ini sistemnya terintegrasi dengan sistem digital dan kualitasnya juga baik untuk ASN," kata dia.

Sebelumnya, Anas meninjau kamar tinggal di salah satu tower hunian ASN yang berada di Kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Peninjauan dilaksanakan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin Presiden Joko Widodo, dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta para menteri dan kepala lembaga dari Kabinet Indonesia Maju.

(Fiki Ariyanti)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan akan pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Rencananya, presiden akan pindah pada September 2024.

"Kalau yang saya tahu programnya Pak Presiden Jokowi, kalau nanti bandaranya (IKN) ini beroperasi pada minggu pertama September, beliau pindah ke sana," ujar Basuki di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Basuki akan melakukan pengecekan progres pembangunan landasan pacu atau runway Bandara IKN pada pekan ini. Saat ini progres konstruksi runway Bandara IKN yang baru terbangun 1.100 meter dari target sementara 2.200 meter.

"(Bandara IKN) ini besok baru kita mau cek. Jadi mungkin kalau 2.200 meter targetnya hitungan ya, kalau tidak ada hujan konstruksi runway sepanjang 2.200 meter tersebut diharapkan dapat selesai pada tanggal 2 September. Jadi kita hitung terus. Nanti ketika runway-nya selesai, kemudian nanti dua hari pasang lampu-lampu semua," katanya.

Basuki mengatakan, Bandara IKN ditargetkan bisa dimanfaatkan pada pekan pertama September. Berdasarkan informasi sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan bahwa kemungkinan gelombang pertama ASN yang pindah ke Nusantara, Kalimantan Timur, pada September 2024.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan bahwa pemindahan ASN ke IKN secara bertahap mulai tahun ini hingga 2029 melalui tiga prioritas. Pemerintah mengutamakan ASN yang menguasai literasi digital untuk dipindahkan ke IKN.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak ingin memaksakan kepindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, seperti yang direncanakan pada bulan September, jika belum siap.

Presiden mengatakan bahwa kepindahan ASN disesuaikan dengan kondisi di lapangan, seperti sudah siapnya rumah susun (rusun) ASN untuk dihuni. Kepala Negara menyatakan kepindahan ASN dapat diundur jika fasilitas memang belum siap.

Setidaknya 1.700 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, mulai bulan Oktober mendatang. Untuk tempat tinggalnya, tengah disiapkan 47 tower apartemen.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas. Anas mengatakan, pihaknya telah melakukan serangkaian diskusi untuk membahas proses pemindahan pemerintahan ke IKN.

"Kami dengan saran Pak Presiden (Jokowi) telah melakukan rapat secara detail dengan para sekjen di kementerian/lembaga (KL). Berbagai skenario by name by address telah kami siapkan, tentu kami menyesuaikan dengan hunian yang disiapkan di IKN. Dari hunian yang disiapkan insyaallah sampai Oktober akan selesai 47 tower," kata Anas, sebelum sidang kabinet di Sumbu Kebangsaan, IKN, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).

Anas menjelaskan, tower apartemen tersebut akan dibagi sebagian untuk ASN dan sebagian lagi untuk TNI/Polri. KemenPAN-RB juga telah menyiapkan skenario untuk penghuni apartemen, di mana ada skema penghuni sharing dan tidak sharing.

Apabila huniannya sharing, maka diperkirakan akan ada sekitar 3.200 ASN yang pindah ke IKN pada periode awal. Sedangkan kalau tidak sharing, akan ada sekitar 1.700 ASN yang pindah.

"Tapi atas arahan Pak Presiden (Jokowi) dari ratas terbaru, bagi mereka yang sudah menikah tidak lagi sharing di apartemennya. Supaya ada fokus dari ASN yang akan pindah, sehingga jangan khawatir temen-temen yang muda yang akan pindah mereka tidak akan sharing, bisa dengan keluarga dan putra putrinya," jelasnya.

Di samping itu, Anas mengatakan, pemerintah juga akan menyiapkan sekolah di sekitar kawasan apartemen ASN. Hal ini menyusul sejumlah pertanyaan ASN tentang lokasi sekolah apabila mereka pindah ke IKN bersama anak-anaknya.

"Ada pertanyaan berikutnya terkait para ASN yang list yang pertama masuk ke kami, bagaimana anak saya kalau TK akan sekolah di mana, SD, SMP. Dalam ratas telah disampaikan akan segera dibangun sekolah di sekitar apartemen terkait kebutuhan para ASN," ujar dia.

Sebagai tambahan informasi, saat ini setidaknya telah ada 12 tower apartemen ASN IKN yang rampung dan siap difungsikan dalam mendukung gelaran peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN. Hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni.

Raja Juli mengatakan, pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan akhir bulan depan. Masing-masing biro kepegawaian dan biro umum kementerian sudah menyetorkan nama-nama ASN yang akan dipindahkan ke IKN. Pada batch pertama akan ada sekitar 600-700 ASN yang pindah.

"Setahu saya masing-masing biro kepegawaian dan biro umum sudah dikumpulkan, sudah pernah setor nama nanti coba ditanyakan ke MenPan-RB. Kalau nggak salah batch pertama itu sekitar 700 atau 600 (ASN). Tapi itu semua sudah siap, sudah ada 12 tower yang jadi," katanya kepada wartawan di Rusun ASN 1, IKN, Kalimantan Timur, Jumat (9/8/2024) dikutip dari detik Properti.

Nantinya, untuk ASN lajang, satu unit akan diisi 3 orang sementara untuk yang sudah berkeluarga, 1 unit akan digunakan untuk 1 keluarga.

"Eselon 1-2 semua ada di sini juga, sama dengan staf, cuma nanti isinya (orangnya), kalau staf belum berkeluarga kan nggak mungkin isi sendiri, nanti kesepian," kata Jubir Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja sembari bergurau.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengutamakan aparatur sipil negara (ASN) yang menguasai literasi digital untuk dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

"Nah, jadi terkait dengan kompetensi ASN yang dipindah. Ini memang diminta bahwa mereka yang menguasai itu di literasi digital," ujar Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Arizal dikutip dari Antaranews.

Menurut dia, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Arizal menyebut, teknologi informasi menjadi penting dalam upaya menyederhanakan birokrasi sekaligus proses transformasi birokrasi.

Selain itu, dalam acara ASN Festival 'Gerakan Bangun Nusantara' di Antara Heritage Center (AHC) Pasar Baru, Jakarta Pusat pada 3 Agustus 2024, dia juga mengatakan bahwa ASN yang muda dan lajang juga diutamakan pindah ke IKN.

Pertimbangan tersebut diambil karena mempertimbangkan kesiapan hunian dan perkantoran di IKN Nusantara.

Dalam kesempatan tersebut, Arizal lantas mengingatkan, untuk membangun kompetensi dan kompetisi sesama ASN diatur dalam Permenpan-RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.

"Jadi ke depan, kalau ASN tidak berkinerja, ya mohon maaf, dia akan ditinggalkan,” ujarnya dikutip dari berita video Antaranews.

Lebih lanjut Arizal mengungkapkan perihal pengurangan jumlah ASN yang bakal dipindahkan ke IKN pada tahun 2024 ini. Dari semula 11.911 orang dari 36 kementerian/lembaga, menjadi 3.246 orang.

Sebagaimana diketahui, pemerintah terus meningkatkan kesediaan ASN pindah ke IKN Nusantara. Salah satunya menggunakan sistem reward bahkan hingga berupa kenaikan jabatan.

Namun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, ketentuan terkait promosi jabatan dan insentif lainnya yang akan diberikan masih dalam penyusunan.

"Memang ada sistem reward di sana, mulai dari insentif sampai terkait yang lain-lain. Nanti akan kita rumuskan," ujarnya saat ditemui di Kantor Peruri, Jakarta pada 8 Juni 2024.

Menurut Anas, sistem pemberian prioritas kenaikan jabatan pada ASN/PNS pada dasarnya sudah diberlakukan untuk mereka yang mau pindah ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Jadi bukan hanya IKN, (tapi juga daerah) 3T," kata Anas.

Berikut link berita Antaranews, https://www.antaranews.com/video/4236675/pemerintah-utamakan-asn-muda-dan-lajang-untuk-pindah-ke-ikn;https://www.antaranews.com/berita/4236415/pemerintah-utamakan-asn-yang-pindah-ke-ikn-kuasai-literasi-digital

Pemerintah tengah merombak komponen insentif untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) pionir yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satunya, ASN yang telah berkeluarga akan mendapatkan fasilitas 1 unit apartemen.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, hunian menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mulanya, ASN direncanakan bisa menghuni apartemen tersebut secara sharing untuk pegawai di sawah status eselon 1. Namun Jokowi meminta sebaliknya.

"Arahan Presiden (Jokowi) yang baru tidak perlu sharing. Meskipun di bawah eselon 1, kalau dia sudah menikah, ya sudah satu kamar. Nah itu kan bagian dari insentif," kata Anas, ditemui di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2024).

imsemtif

Begitu pula dengan bagian dari insentif lainnya, akan Kembali dibahas ulang. Dengan demikian, harapannya ASN yang pindah ke sana bisa hidup tenang. ASN pun tidak perlu sering-sering pulang-pergi ke kampung halaman.

"Karena kalau sharing, nanti dengan keluarga pasti ingin pulang nih, akhir pekan, sebulan sekali. Tapi kalau memang dia sudah berkeluarga, maka satu apartemen, satu ASN dengan keluarganya, dia akan lebih tenang dan dia bisa lebih damai," jelasnya.

Meski Tunjangan Pionir ini tengah dibahas ulang, Anas tetap memastikan bahwa para ASN pionir yang pindah ke IKN akan mendapatkan insentif. Namun memang insentif ini perlu disesuaikan kembali karena ada persepsi berbeda dengan konsep lamanya sehingga akan disesuaikan dengan konsep yang baru.

"Terkait dengan tunjangan ASN yang insentif untuk pindah ke IKN itu masih dirumuskan ulang. Karena ada persepsi yang berbeda dengan konsep yang lama. disesuaikan dengan konsep yang baru," jelasnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Kementerian PAN-RB mengumumkan bahwa ASN pionir yang pindah ke IKN akan dibanjiri insentif. Keuntungan-keuntungan tersebut antara lain fasilitas satu unit apartemen untuk tempat tinggal hingga tunjangan khusus yang disebut dengan Tunjangan Pionir.

Salah satu tunjangan khusus yang sudah disiapkan pemerintah untuk ASN pionir IKN ialah tunjangan untuk biaya kepindahan, mulai dari biaya pengepakan barang, biaya tunggu, hingga biaya transportasi. Komponen yang mendapat hak tanggungan dalam proses kepindahan ini antara lain ASN terkait, pasangan ASN, dua anak, dan juga satu asisten rumah tangga (ART).

Selain itu, Para ASN juga akan mendapatkan fasilitas satu unit apartemen untuk dihuni. Namun hal ini diprioritaskan untuk ASN yang telah berkeluarga. Bagi yang masih single atau belum berkeluarga, di tahap awalnya akan sharing unit.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyelenggarakan kegiatan Market Gathering Pengisian Area Komersil Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) dan Rumah Susun Aparatur Sipil Negara (ASN) Pertahanan Keamanan (Hankam). Acara ini digelar dalam penyiapan sarana prasarana dasar menjelang Upacara HUT RI ke-79 di sana.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan peluang berusaha dalam pengembangan fasilitas umum dan sosial di IKN serta mengajak keterlibatan calon pelaku usaha potensial yang memiliki kualitas dan standar layanan, khususnya para pelaku UMKM.

Deputi bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Silvia Halim mengatakan, kegiatan market gathering ini merupakan tahapan awal dari proses penyeleksian pelaku usaha. Proses penyaringan akan dilakukan secara terbuka dan adil bagi para pelaku usaha potensial.

Kegiatan ini dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar ASN dan personel Hankam sebagai penghuni pionir di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang direncanakan akan beroperasional dan berpindah mulai September 2024.

"Tahapan selanjutnya dari kegiatan ini akan dilanjutkan dengan pendampingan dan pemberdayaan kepada para pelaku usaha terpilih, sehingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada dapat berkembang dan bertumbuh bersama IKN," kata Silvia, dalam keterangan tertulis, Kamis (18/7/2024).

Sementara itu, Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan dan Perkotaan Otorita IKN, Desiderius Viby Indrayana menyampaikan, perkembangan di IKN saat ini telah memasuki tahap pengisian terhadap infrastruktur yang sudah terbangun.

"Kita harus menghidupkan ekosistemnya, bagaimana menyediakan klinik, food and beverages (FnB), dan yang lainnya. Oleh karena itu tugas OIKN adalah membantu pemerintah di dalam menciptakan ekosistem hunian sehingga pada akhirnya IKN sungguh lah menjadi The World Class City for All dengan mengedepankan konsep-konsep smart, green, and sustainability," kata Desiderius.

Lebih lanjut Desiderius menjelaskan, proses penyeleksian akan melalui enam tahapan dan berdasarkan tiga aspek antara lain aspek teknis yang meliputi regulasi Otorita IKN, regulasi gedung, dan regulasi sistem. Kemudian ada aspek legal yang meliputi izin usaha, undang-undang, dan izin Otorita IKN. Lalu juga aspek jenis yang meliputi bidang usaha makanan, bidang usaha jasa, dan bidang usaha minimarket.

Kegiatan market gathering ini turut didukung dan dihadiri langsung oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah V Balikpapan, Perwakilan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR RI, serta Satuan Tugas Perencanaan Infrastruktur IKN.

Acara ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Otorita IKN untuk menarik investasi pelaku UMKM di wilayah IKN dan sekitarnya, serta memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan sesuai rencana. Dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang lengkap, IKN diharapkan menjadi pusat aktivitas yang dinamis dan inklusif untuk para ASN-Hankam dan bagi seluruh masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap progres konstruksi Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, menjelaskan bahwa saat ini progres pembangunan Istana Negara dan Lapangan Upacara mencapai 82,73%.

Progres pembangunan Istana dan Lapangan Upacara di IKN itu jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 74,74%.

"Untuk fungsional 17 Agustus itu tadi Istana dan Lapangan Upacara, Kantor Presiden ini semua harapannya Juli," tuturnya dalam Konferensi Pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, Kamis (11/7/2024).

Sementara itu, progres kantor presiden saat ini dilaporkan telah mencapai 88,54%. Posisinya lebih besar dari rencana yang ditetapkan sebesar 88,18%.

Selanjutnya, konstruksi Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung dilaporkan telah mencapai 92,31%. Angka tersebut mengalami deviasi positif 0,04% dari rencana 92,27%.

"Ini kita mengatakan Juni 2024 itu harusnya semua yang sifatnya infrastruktur yang dipentingkan 17 Agustus 2024 itu selesai. Lalu, kita bicara uji coba di bulan Juli, termasuk Istana akan dilakukan test commissioning," pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilaporkan hendak mulai berkantor di IKN pada Juli 2024.

Namun, baru-baru ini Presiden Jokowi justru berbalik mempertanyakan kesiapan infrastruktur IKN seperti distribusi air bersih dan pasokan aliran listrik di IKN yang dinilai belum siap.

"Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, [tinggal] pindah," katanya.

Menurut Jokowi, dari laporan Menteri PUPR Basuki, pembangunan kantor Presiden di IKN belum sepenuhnya rampung.

"Sudah [terima laporan] dari PUPR tetapi [kantor Presiden] belum [siap]," pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap progres konstruksi Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, menjelaskan bahwa saat ini progres pembangunan Istana Negara dan Lapangan Upacara mencapai 82,73%.

Progres pembangunan Istana dan Lapangan Upacara di IKN itu jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 74,74%.

"Untuk fungsional 17 Agustus itu tadi Istana dan Lapangan Upacara, Kantor Presiden ini semua harapannya Juli," tuturnya dalam Konferensi Pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, Kamis (11/7/2024).

Sementara itu, progres kantor presiden saat ini dilaporkan telah mencapai 88,54%. Posisinya lebih besar dari rencana yang ditetapkan sebesar 88,18%.

Selanjutnya, konstruksi Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung dilaporkan telah mencapai 92,31%. Angka tersebut mengalami deviasi positif 0,04% dari rencana 92,27%.

"Ini kita mengatakan Juni 2024 itu harusnya semua yang sifatnya infrastruktur yang dipentingkan 17 Agustus 2024 itu selesai. Lalu, kita bicara uji coba di bulan Juli, termasuk Istana akan dilakukan test commissioning," pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilaporkan hendak mulai berkantor di IKN pada Juli 2024.

Namun, baru-baru ini Presiden Jokowi justru berbalik mempertanyakan kesiapan infrastruktur IKN seperti distribusi air bersih dan pasokan aliran listrik di IKN yang dinilai belum siap.

"Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, [tinggal] pindah," katanya.

Menurut Jokowi, dari laporan Menteri PUPR Basuki, pembangunan kantor Presiden di IKN belum sepenuhnya rampung.

"Sudah [terima laporan] dari PUPR tetapi [kantor Presiden] belum [siap]," pungkas Jokowi.