BOGOR, KOMPAS.com – Pemerintah menghadapi tantangan besar karena harus menyelesaikan 5 undang-undang pendukung Kitab Undang-UndangHukum Pidana (KUHP) baru, yang mulai berlaku tahun depan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menekankan pentingnya tenggat waktu itu dalam. Dia menjelaskan, penyusunan undang-undang tersebut menjadi krusial demi memuluskan implementasi hukum pidana baru.

“Dalam waktu yang singkat setahun ini, pemerintah harus menyelesaikan lima undang-undang guna melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam kitab undang-undang hukum pidana nasional yang baru,” kata Yusril dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Menurutnya, undang-undang tersebut mendukung pelaksanaan KUHP nasional yang berfokus pada nilai-nilai keadilan restoratif, menggantikan pendekatan aturan hukum yang diberlakukan sejak masa kolonial yang lebih menekankan pembalasan (retributif).

Dengan prinsip keadilan restoratif, KUHP baru mengedepankan pemulihan hak-hak korban dan penciptaan perdamaian di masyarakat.

“Penekanannya sanksi pidana tidak lagi pada pembalasan, pencelaan seperti yang kita kenal dalam hukum kolonial, tapi lebih mengedepankan restorative justice, lebih mendekatkan kepada keadilan restoratif pada pemulihan hak-hak dari korban dan terciptanya kedamaian ketentraman, serta keadilan di tengah-tengah masyarakat,” papar Yusril

Perubahan mendasar ini mendorong Indonesia untuk membangun sistem hukum pidana lebih relevan dengan karakter dan nilai-nilai lokal.

Yusril mengingatkan, prinsip keadilan restoratif sebenarnya bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia, mengingat sistem hukum adat dan Islam telah lama mengedepankan aspek musyawarah serta perdamaian dalam menyelesaikan konflik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli hukum pidana Universitas Indonesia Harkrisuti Harkrisnowo berpandangan, vonis bebas terhadap Ronald Tannur, terdakwa kasus penganiayaan terhadap pacarnya sendiri, telah menghina korban yakni Dini Sera Afriyanti.

Pasalnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Ronald menyatakan Dini Sera tewas karena gaya hidupnya yang kerap mengonsumsi minuman beralkohol.

“Betul sekali (penghinaan) dan sedih sekali ketika ada hakim yang dengan sederhana menyimpulkan bahwa itulah yang terjadi,” ujar Harkristuti dalam program ROSI Kompas TV, Kamis (1/8/2024) malam.

Menurut Harkristuti, majelis hakim gagal memberikan keadilan dalam memutus perkara, karena memiliki pandangan negatif terhadap perempuan yang mengonsumsi alkohol.

“Kan kita sebagai pencari keadilan mencari itu. Ternyata dia dengan mudah berdasarkan ideologinya sendiri bahwa orang yang suka minum-minum itu pastilah orang yang jelek, dan dia deserve to die, seperti itu,” kata dia.

“Yang buat saya sangat menyedihkan, karena apabila itu laki-laki, pasti itu tidak akan dianggap isu minum alkohol itu. Tapi karena dia seorang perempuan, maka itu dianggap,” ujar guru besar hukum pidana UI itu.

Di samping itu, Harkrisuti juga memandang majelis hakim mengabaikan penyebab luka sobek di tubuh Dini karena hantaman benda tumpul.

Padahal, sepengetahuan Harkristuti, tidak ada alkohol yang bisa mengakibatkan seperti itu.

“Luka robek itu disebabkan karena benda tumpul. Apakah bisa diakibatkan oleh minum alkohol? kan tidak bisa. Kalau keracunan alkohol mungkin bisa, tapi keracunan alkohol kan tidak akan menemukan luka robek seperti itu,” kata Harkristuti.

Diberitakan sebelumnya, majelis hakim PN Surabaya menyatakan bahwa Ronald Rannur tidak bersalah atas dugaan penganiayaan terhadap pacarnya, Dini Sera Afriyanti, yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Penganiayaan itu dilakukan oleh Ronald Tannur di sebuah tempat karaoke di Surabaya, Jawa Timur pada 4 Oktober 2023 dini hari.

"Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP atau ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP," ucap Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik.

"Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum di atas," ujar Erintuah menambahkan.

Pihak keluarga almarhum Dini mengaku kecewa dengan putusan itu dan melaporkan hakim yang memutus perkara tersebut ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Harkristuti Harkrisnowo menilai vonis bebas terhadap Ronald Tannur, terdakwa kasus penganiayaan terhadap pacaranya sendiri, sangat menyedihkan.

“Sedih sekali ketika hakim yang dianggap sebagai pemberi keadilan Itu ternyata tidak melakukan tugasnya secara adil,” ujar Harkristuti dalam program ROSI Kompas TV, Kamis (1/8/2024) malam.

Menurut Harkristuti, putusan bebas yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya itu membuat kaget seluruh ahli hukum pidana di Indonesia.

Sebab, ketika peristiwa tersebut menjadi perbincangan dan rekaman videonya beredar di media sosial, semua pihak sangat mudah menilai bahwa tindakan itu adalah penganiayaan hingga mengakibatkan kematian.

“Itu kan videonya viral dan semua orang dengan cepat bisa mengatakan bahwa ini adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian dari si korban. Lalu tiba-tiba bukan, dan dia (hakim) menyimpulkan seperti tadi, karena alkohol,” kata Harkristuti.

“Saya kira saya bukan ahli forensik, tapi dengan sederhana saya bisa mengatakan tidak ada alkohol yang bisa menyebabkan trauma pada tubuh seseorang,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, majelis hakim PN Surabaya menyatakan bahwa Ronald Rannur tidak bersalah atas dugaan penganiayaan terhadap pacarnya, Dini Sera Afriyanti, yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Penganiayaan itu dilakukan oleh Ronald Tannur di sebuah tempat karaoke di Surabaya, Jawa Timur pada 4 Oktober 2023 dini hari.

"Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP atau ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP," ucap Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik.

"Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum di atas," ujar Erintuah menambahkan.

Pihak keluarga almarhum Dini mengaku kecewa dengan putusan itu dan melaporkan hakim yang memutus perkara tersebut ke Komisi Yudisial.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Harkristuti Harkrisnowo menyatakan, kasus kematian Vina Dewi Arsita (16) dan Muhammad Rizki atau EkI (16) di Cirebon, Jawa Barat, sulit dibuktikan sebagai kecelakaan.

Pasalnya, kepolisian tidak pernah menggelar penyidikan terhadap dugaan kecelakaan yang dialami oleh Vina dan Eki.

“Masalahnya adalah waktu itu dianggap kecelakaan tidak ada penyidikan. Harusnya kan kalau memang itu diduga ada kecelakaan ada penyidikan, tapi ternyata tidak ada,” ujar Harkristuti dalam program ROSI Kompas TV, Kamis (1/8/2024) malam.

Persoalan ini, kata Harkristuti, membuat tak ada bukti-bukti yang menguatkan terjadinya kecelakaan hingga membuat Vina dan Eki meninggal dunia.

“Karena pada saat itu walaupun polisi awalnya mengatakan kecelakaan, tapi tidak ada proses penyelidikan. Dan tidak adanya proses penyelidikan itu juga berarti tidak ada alat-alat bukti atau dokumen yang menunjukkan bahwa ini adalah kecelakaan,” ujar dia.

Guru Besar Hukum Pidana UI itu menambahkan, dugaan kecelakaan semakin sulit dibuktikan karena pengadilan telah memutuskan bahwa kematian Vina dan Eki karena pembunuhan.

Ia menyebutkan, putusan itu tentu berawal dari dari hasil penyidikan kepolisian dan temuan-temuan alat bukti, setelah mencurigai adanya tindak pidana pembunuhan terhadap Vina dan Eki.

“Dalam hal ini kan sesuatu yang sudah diputuskan oleh pengadilan sebagai pembunuhan, itu berawal dari kecurigaan polisi,” kata Harkristuti.

“Jadi bagaimana cara mereka (para terpidana) untuk membuktikan bahwa ini adalah kecelakaan. Tentu itu adalah suatu kesulitan yang luar biasa,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Cirebon.

Dalam sidang PK pada Selasa (30/7/2024), Saka menghadirkan saksi bernama Jogi Nainggolan yang merupakan kuasa hukum lima terpidana lain kasus Vina dan Eki.

Jogi Nainggolan meyakini perkara ini adalah kecelakaan, bukan pembunuhan sesuai putusan pengadilan pada 2016.

Sebagai kuasa hukum sejumlah terpidana saat itu, Jogi menilai putusan pengadilan pada 2016 yang menyatakan adanya pembunuhan berencana adalah janggal.

”Itu murni lakalantas (kecelakaan lalu lintas) tunggal. Itu juga disampaikan saksi dari kepolisian,” ungkapnya dalam sidang, dikutip dari Kompas.id.

Menurut dia, sejumlah polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di Jembatan Layang Talun kala itu, menduga kematian Vina dan Rizky karena kecelakaan.

Namun, empat hari setelah peristiwa, polisi menyatakan kasus itu pembunuhan dan menangkap pelakunya.

Jogi mengatakan, pergeseran kasus kecelakaan ke pembunuhan tidak memiliki bukti kuat.

Dia juga tidak pernah melihat adanya sidik jari para terpidana. Itu sebabnya pihaknya menolak rekonstruksi adanya penganiayaan hingga pembunuhan di salah satu TKP saat itu.

Bambu dan batu yang disebut sebagai alat bukti pembunuhan pada persidangan lalu, katanya, tidak ada kaitannya. Sebab, barang itu masih utuh, bersih. Tidak tampak bekas darah korban.

”Terus mau dikait-kaitkan (dengan pembunuhan), enggak nyambung. Terus dipukul di bagian mana?” ujarnya.

Jakarta: Sebanyak tujuh terpidana pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky alias Eky tak bisa hanya bergantung pada laporan kesaksian palsu terhadap Aep dan Dede. Mereka membutuhkan bukti lain jika ingin bebas.

"Ya kalau laporan didukung bukti-bukti lain selain laporan palsu Aep dan putusan praperadilan, maka tidak mustahil hukuman seumur hidup itu bisa berubah, bahkan sangat mungkin juga berpebgaruh terhadap pembebasannya," kata pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar kepada Medcom.id, Minggu, 14 Juli 2024.

Abdul Fickar juga menyampaikan peninjauan kembali (PK) yang diajukan ketujuh terpidana upaya hukum sebagai usaha bebas dari hukuman seumur hidup. Keputusan akhir bakal ditentukan oleh bukti-bukti di persidangan.
"Tapi belum tentu juga dikabulkan. Jadi, polisi harus bejerja keras mengungkap siapa pelaku yang sebenarnya," ujar Abdul Fickar.

Baca juga: Kompolnas Enggan Berspekulasi Pelaporan Aep dan Dede Bebaskan 7 Terpidana Kasus Vina

Untuk diketahui, Aep dan Dede dilaporkan oleh kubu tujuh terpidana atas kasus memberikan keterangan palsu ke Bareskrim Polri pada Rabu, 10 Juli 2024. Pelaporan dilayangkan usai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memutuskan penetapan tersangka Pegi Setiawan tidak sah.

Aep adalah salah satu saksi yang menyebut Pegi berada di lokasi pembunuhan Vina. Kini, penetapan tersangka Pegi dicabut dan dibebaskan dari penjara.

Aep dan Dede juga disebut memberikan keterangan palsu atas keterlibatan tujuh terpidana. Maka itu, para terpidana melaporkan ke Bareskrim Polri dengan harapan bisa bebas seperti Pegi.

"Jadi betul hari ini saya buat laporan atas nama para terpidana dan kegiatan ini adalah rangkaian untuk mencari bukti-bukti yang lain. Mudah-mudahan ke depan kita diperiksa lagi dan diberi kelancaran," kata kuasa hukum ketujuh terpidana Roely Panggabean di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 10 Juli 2024.

Ketujuh terpidana yang melaporkan Aep dan Dede Riswanto adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi
Aditya Wardana. Laporan ini teregister dengan nomor: LP/B/227/VI/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI, Tanggal 10 Juli 2024.

Kedua terlapor diduga melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di Rutan Kelas I Bandung, Lapas Narkotika IIA Bandung dan Polres Kota Cirebon, Jawa Barat pada 2 September 2016-23 November 2016. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP.

(ABK)