JAKARTA, investor.id  – Pengamat Hukum dari Universitas Trisakti , Abdul Fickar Hadjar mengatakan, pemberantasan korupsi harus menjadi fokus bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk pembuktian kepada masyarakat bahwa pemerintahannya jauh lebih baik dalam upaya pemberantasan korupsi.  Hal ini dimulai dengan keberanian membersihkan birokrasi dari aparatur korup yang merugikan rakyat.

“Tantangan kabinet Prabowo-Gibran itu sudah jelas yaitu keberanian membersihkam birokrasi dari aparatur korup yang merugikan rakyat. Karena itu, pesan Presiden Terpilih Prabowo Subianto kepada para menteri sudah benar jangan mengkorupsi APBN,” kata Abdul Fickar kepada Investor Daily di Jakarta, baru-baru ini.

Presiden, kata dia, diharapkan terus menggaungkan semangat antikorupsi di dalam kabinet. Para menteri harus menyadari bahwa kabinet bukan menjadi lahan empuk untuk melakukan korupsi.

Jika di tengah perjalanan para menteri yang telah terpilih justru tersandung kasus korupsi, maka Presiden harus menunjukkan ketegasannya dengan memecat dan mengajukan proses pidananya.

Dengan sikap yang independen dan tegak lurus akan pemberantasan korupsi itu, Abdul Fickar yakin Prabowo dan para menterinya akan membangun pemerintahan yang kuat dan transparan. Disisi lain, KPK, polisi, Kejaksaan Agung hingga pengadilan terus mengoptimalkan penindakan korupsi

.“Pemerintah bisa bekerja sama dengan KPK untuk mengawasi menteri-menterinya secara khusus dalam kegiatan apapun. Karena itu, jika ada indikasi menteri korupsi maka langsung ambil tindakan tegas pemecatan dan ajukan prosess pidananya,” katanya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta menegur dan memberi peringatan keras kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Hal ini karena Polda Metro Jaya tak kunjung menuntaskan kasus penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan oleh Firli Bahuri terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Jadi seharusnya Kapolri menegur dan memberi peringatan keras kepada Kapolda karena dia yang bertanggung jawab," kata Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar kepada Medcom.id, Minggu, 21 Juni 2024.

Menurut Abdul Fickar, teguran dan peringatan keras itu agar Polda Metro Jaya segera menyelesaikan tugasnya. Khususnya, melengkapi berkas perkara yang dikembalikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk dilengkapi.
"Tapi sampai saat ini polisi belum mengembalikan berkas (ke Kejati DKI)," ujar Abdul Fickar.

Baca juga: Kasus Firli Bahuri, Polda Metro: Nanti Kita Update

Polda Metro Jaya diminta serius memproses kasus pemerasan yang menjerat eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. Terlebih, mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah divonis 10 tahun penjara dalam kasus yang ditangani KPK.

"Kasus ini sangat strategis agar tidak terjadi preseden jabatan komisioner KPK digunakan sebagai alat pemerasan," ungkap Abdul Fickar.

Dalam persidangan terdakwa SYL, terungkap eks Mentan itu telah memberikan uang kepada Firli Bahuri senilai total Rp1,3 miliar. SYL menyebut uang tersebut sebagai bentuk persahabatan dirinya dengan Firli.

Uang senilai Rp1,3 miliar itu diserahkan dua kali. Yakni Rp500 juta dalam bentuk valuta asing (valas) di GOR Bulu Tangkis Mangga Besar, Jakarta Barat. Sedangkan, Rp800 juta melalui Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, yang juga merupakan saudara SYL.

Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan mantan Mentan SYL pada Kamis, 23 November 2023. Dia tidak ditahan, namun dicegah dan tangkal (cekal) ke luar negeri.

Firli dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP. Dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.

Polda Metro sebelumnya menyampaikan berkas perkara Filri masih diproses dan akan dilimpahkan ke Kejati DKI Jakarta. Namun, hingga kini belum ada perkembangan.

(ABK)

Jakarta: Penanganan kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky alias Eky yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat (Jabar) pada 2016, disorot. Kasus semakin rumit setelah penetapan tersangka Pegi Setiawan tidak sah.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan kasus ini menjadi serampangan akibat polisi bekerja atas desakan masyarakat. Terlebih, polisi dianggap tak memproses hukum suatu kasus bila belum viral.

"Ini akibat no viral no justice, ketika suatu petistiwa pidana diperhatikan orang, difilmkan baru kasusnya dikerjakan lagi," kata Abdul Fickar kepada Medcom.id, Minggu, 14 Juli 2024.
Kemudian, penyidik Polri dinilai terburu-buru menangani kasus pembunuhan di Cirebon itu. Sikap terburu-buru dan kejar target dalam penanganan kasus ini disebut bisa menjadi kredit poin untuk kenaikan pangkat dan jabatan.

"Sehingga, tidak jarang dilakukan serampangan dan merugikan orang lain," ujar Abdul Fickar.

Baca juga: Tak Hanya Kesaksian Palsu, 7 Terpidana Pembunuhan Vina Butuh Bukti Lain jika Ingin Bebas

Menurut dia, situasi ini sudah diantisipasi oleh hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Maka itu, ada lembaga praperadilan untuk menguji keabsahan penerapan kewenangan upaya paksa seperti menetapkan tersangka, menangkap, menahan, menggeledah, dan menyita oleh negara yakni Kepolisian dalam konteks penyidikan atau Kejaksaan dalam konteks penuntutan.

Abdul Fickar meminta Polri memperbaiki pola rekrutmen dengan mempersiapkan para penyidik yang profesional. Kemudian, memperbaiki kurikulum pendidikan kepolisian, dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas penyidikan dengan ketat, serat memberikan hukuman disiplin yang berat.

"Ini menjadi penting karena polisi adalah garda depan negara berhadapan dengan masyarakat, sehingga harus selalu berwawasan penghormatan terhadap HAM," ungkap Abdul Fickar.

(ABK)

Jakarta: Sebanyak tujuh terpidana pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky alias Eky tak bisa hanya bergantung pada laporan kesaksian palsu terhadap Aep dan Dede. Mereka membutuhkan bukti lain jika ingin bebas.

"Ya kalau laporan didukung bukti-bukti lain selain laporan palsu Aep dan putusan praperadilan, maka tidak mustahil hukuman seumur hidup itu bisa berubah, bahkan sangat mungkin juga berpebgaruh terhadap pembebasannya," kata pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar kepada Medcom.id, Minggu, 14 Juli 2024.

Abdul Fickar juga menyampaikan peninjauan kembali (PK) yang diajukan ketujuh terpidana upaya hukum sebagai usaha bebas dari hukuman seumur hidup. Keputusan akhir bakal ditentukan oleh bukti-bukti di persidangan.
"Tapi belum tentu juga dikabulkan. Jadi, polisi harus bejerja keras mengungkap siapa pelaku yang sebenarnya," ujar Abdul Fickar.

Baca juga: Kompolnas Enggan Berspekulasi Pelaporan Aep dan Dede Bebaskan 7 Terpidana Kasus Vina

Untuk diketahui, Aep dan Dede dilaporkan oleh kubu tujuh terpidana atas kasus memberikan keterangan palsu ke Bareskrim Polri pada Rabu, 10 Juli 2024. Pelaporan dilayangkan usai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memutuskan penetapan tersangka Pegi Setiawan tidak sah.

Aep adalah salah satu saksi yang menyebut Pegi berada di lokasi pembunuhan Vina. Kini, penetapan tersangka Pegi dicabut dan dibebaskan dari penjara.

Aep dan Dede juga disebut memberikan keterangan palsu atas keterlibatan tujuh terpidana. Maka itu, para terpidana melaporkan ke Bareskrim Polri dengan harapan bisa bebas seperti Pegi.

"Jadi betul hari ini saya buat laporan atas nama para terpidana dan kegiatan ini adalah rangkaian untuk mencari bukti-bukti yang lain. Mudah-mudahan ke depan kita diperiksa lagi dan diberi kelancaran," kata kuasa hukum ketujuh terpidana Roely Panggabean di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 10 Juli 2024.

Ketujuh terpidana yang melaporkan Aep dan Dede Riswanto adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi
Aditya Wardana. Laporan ini teregister dengan nomor: LP/B/227/VI/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI, Tanggal 10 Juli 2024.

Kedua terlapor diduga melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di Rutan Kelas I Bandung, Lapas Narkotika IIA Bandung dan Polres Kota Cirebon, Jawa Barat pada 2 September 2016-23 November 2016. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP.

(ABK)