JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak keluarga Raden Adante Khalif Pramudityo alias Dante (6), anak artis Tamara Tyasmara dan DJ Angger Dimas, kecewa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) menjatuhkan vonis 20 tahun penjara terhadap Yudha Arfandi.

Nenek dari Dante, Ristya Aryuni, menilai, hukuman tersebut terlalu ringan untuk Yudha yang terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Dante.

"20 tahun keringanan, keringanan woy!" seru Ristya kepada Yudha usai sidang di PN Jaktim, Senin (4/10/2024).

Ristya menilai, Yudha mestinya diganjar hukuman seumur hidup atas perbuatannya menghilangkan nyawa sang cucu.

"Harusnya seumur hidup! Jangan senyum-senyum, enggak punya hati kalian!" teriak Ristya tak mampu membendung emosinya.

Sementara, di ruang sidang, Ibu Dante, Tamara Tyasmara, tak kuasa menahan tangis usai hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara terhadap mantan kekasihnya. Berbeda dengan sang ibu yang seketika meluapkan emosi, Tamara tampak tenggelam dalam tangisan.

Sebelumnya diberitakan, Yudha Arfandi divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan anak Dante (6). Oleh Majelis Hakim, Yudha dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Dante.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 20 tahun," ucap Ketua Majelis Hakim Immanuel Tarigan.

Atas vonis tersebut, Yudha memastikan akan mengajukan banding.

Sebelumnya, Yudha dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum (JPU). JPU menilai, Yudha melanggar Pasal Primer 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Tuntutan ini sejalan dengan dakwaan Yudha yang melanggar Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) juncto Pasal 338 dan Pasal 76 C juncto Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam dakwaan disebut, Yudha disebut membenamkan Dante sebanyak 12 kali di kolam sedalam 1,5 meter pada 27 Januari 2024.

Peristiwa tersebut terjadi di kolam renang daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Hal ini mengakibatkan Dante meninggal dunia karena tenggelam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) Immanuel Tarigan menyampaikan hal yang memberatkan hukuman Yudha Arfandi sehingga divonis 20 tahun penjara dalam kasus pembunuhan anak Tamara Tyasmara dan Angger Dimas, Dante (6).

Menurut hakim, sebagai kekasih Tamara Tyasmara, Yudha seharusnya melindungi Dante, bukan malah menghilangkan nyawa bocah tersebut.

"Perlakuan Yudha dianggap menimbulkan kegaduhan dan meresahkan masyarakat. Terdakwa juga tega melakukan perbuatannya pada seorang anak yang seharusnya dilindunginya dengan kedekatan Yudha terhadap Tamara Tyasmara," ucap Immanuel dalam sidang vonis di PN Jaktim, Senin (4/10/2024).

Pada saat bersamaan, hakim juga mempertimbangkan sejumlah hal yang dianggap meringankan hukuman Yudha, sehingga vonis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa.

"Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, usia masih muda, dan sopan selama persidangan," ungkap Immanuel.

Diketahui sebelumnya, Yudha Arfandi divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan anak Tamara Tyasmara dan Angger Dimas, Dante (6).

Oleh Majelis Hakim, Yudha dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Dante.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 20 tahun," ucap Hakim Immanuel Tarigan.

Atas vonis tersebut, Yudha memastikan akan mengajukan banding.

Sebelumnya, Yudha dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum (JPU). JPU menilai, Yudha melanggar Pasal Primer 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Tuntutan ini sejalan dengan dakwaan Yudha yang melanggar Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) juncto Pasal 338 dan Pasal 76 C juncto Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam dakwaan disebut, Yudha disebut membenamkan Dante sebanyak 12 kali di kolam sedalam 1,5 meter pada 27 Januari 2024. Peristiwa tersebut terjadi di kolam renang daerah Duren Sawit, Jakarta Timur.

Hal ini mengakibatkan Dante meninggal dunia karena tenggelam.

JAMBI, iNews.id - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan vonis mati kepada Muhammad Afif (27) oknum sipirLapas Jambi yang menjadi terdakwa kasus narkoba. Dia bersama rekannya Fanny Susanto (46) terbukti bersalah dalam kasus kepemilikan narkotika jenis sabu seberat 52 kilogram.

Vonis tersebut dijatuhkan hakim kepada M Afif warga Jalan Kaca Piring, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi dan Fanny asal Depok. Kedua tersebut terbukti melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Narkoba.

"Menjatuhkan terdakwa dengan pidana mati dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan," ujar Ketua Majelis Hakim Dominggus Silaban sembari mengetok palu saat persidangan, Kamis (31/10/2024).

Dalam amar putusannya, kedua terdakwa dijatuhkan vonis hukuman mati sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam putusan juga tidak ada hal yang meringankan terdakwa.

Diketahui, kedua terdakwa ini ditangkap tim Satresnarkoba Polresta Jambi pada awal tahun lalu. Mulanya, petugas menemukan sebanyak 20 paket besar yang diduga narkotika jenis sabu disimpan dalam satu tas hitam.

Dari hasil pengembangan, petugas harus berangkat ke Jakarta. Tidak sia-sia, petugas berhasil meringkus seorang pria berinisial F. Tidak sampai di situ, dari pengakuan F, petugas kembali lagi ke Jambi. Kemudian berhasil membekuk pria berinisial MA dengan barang bukti 32 kg sabu di kawasan Telanaipura. 

Kepada petugas, pria yang diketahui sebagai oknum sipir Lapas Jambi tersebut mengakui dia yang mengirimkan 20 kilogram sabu ke Jakarta.

Editor: Donald Karouw

BEKASI, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengecam tindakan kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan berbasis pesantren dan asrama.

Dalam pernyataannya, ia mendesak agar pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak di salah satu panti asuhan di Tangerang, Banten, dihukum mati.

“Kita mengecam keras dan harus dihukum mati pelaku kekerasan itu, yang ada di Tangerang, Banten. Jadi bukan hanya pesantren, tapi juga asrama. Kita menuntut hukuman mati,” ujar Muhaimin saat menghadiri Hari Santri Nasional di Pesantren Mahasina Darul Qur'an Wal Hadits, Bekasi, Selasa (22/10/2024).

Cak Imin menekankan, kekerasan telah menjadi ancaman serius bagi dunia pendidikan.

Ia menyatakan, darurat kekerasan terjadi di berbagai lembaga pendidikan, termasuk pesantren dan asrama.

"Hari ini terjadi ancaman darurat kekerasan di lembaga pendidikan. Kita harus jujur mengakui, bukan hanya pesantren, semua pendidikan yang berbasis asrama, pendidikan umum berbasis berbagai agama mengalami darurat kekerasan, dan kita harus hadapi," tuturnya.

Sebagai langkah proaktif, Cak Imin mengajak semua pihak untuk menjadikan Hari Santri sebagai momentum perlawanan terhadap segala bentuk kekerasan di dunia pendidikan.

"Oleh karena itu, Hari Santri Nasional kita teguhkan sebagai hari anti-kekerasan kepada kaum muda Indonesia. Kita lawan seluruh bentuk kekerasan," tegasnya.

Kasus kejahatan seksual di Yayasan Panti Asuhan Darussalam An'nur bermula dari laporan salah satu orangtua asuh.

Pada Mei 2024, para korban melaporkan kepada orang asuh tersebut bahwa mereka telah menjadi korban dugaan pencabulan, salah satunya adalah F yang merupakan seorang sukarelawan yang mengajar bahasa Arab di yayasan tersebut.

Penyidik Polres Metro Tangerang Kota telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut, yaitu pemilik yayasan bernama Sudirman (49), serta pengurus yayasan bernama Yusuf Bachtiar (30) dan Yandi Supriyadi (29).

Sudirman dan Yusuf telah ditahan Polres Metro Tangerang Kota, sedangkan Yandi melarikan diri dan masih buron.

Atas tindakannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 76 E juncto 82 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Para tersangka terancam hukuman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar.

Sumber: Reuters | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - AURORA. Donald Trump menggambarkan migran sebagai penjahat berbahaya selama rapat umum di Aurora, Colorado, pada hari Jumat (12/10). Trump menyerukan hukuman mati bagi migran yang membunuh warga negara AS.

Diapit oleh poster-poster yang diduga anggota geng Venezuela Tren de Aragua, Trump juga mengatakan bahwa jika terpilih ia akan meluncurkan "Operasi Aurora" nasional untuk menargetkan anggota geng tersebut.

Trump, kandidat presiden dari Partai Republik, memperkeras retorika anti-imigrasinya pada minggu-minggu terakhir kampanye pemilihan 5 November, di mana ia bertujuan untuk mengalahkan kandidat Demokrat Kamala Harris.

Imigrasi ilegal merupakan masalah utama pemilih, dan Trump dipandang oleh sebagian besar pemilih sebagai orang yang paling mampu mengatasinya, menurut jajak pendapat.

"Saya dengan ini menyerukan hukuman mati bagi setiap migran yang membunuh warga negara Amerika atau petugas penegak hukum," kata Trump di tengah sorak sorai dari kerumunan pendukungnya.

Trump telah mengusulkan perluasan hukuman mati bagi pelanggar lainnya, termasuk orang-orang yang dihukum karena perdagangan seks terhadap perempuan dan anak-anak.

Hampir setengah dari negara bagian AS melarang hukuman mati.

Meskipun ada hukuman mati federal, hukuman itu jarang digunakan, menurut Death Penalty Information Center, sebuah kelompok nirlaba. Perluasan kejahatan yang memenuhi syarat akan memerlukan tindakan Kongres AS.

Salah satu ciri khas pencalonan presiden ketiga Trump adalah fokusnya pada apa yang disebutnya "kejahatan migran", meskipun studi akademis menunjukkan imigran tidak melakukan kejahatan pada tingkat yang lebih tinggi daripada penduduk asli Amerika.

Tim kampanye Harris tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait usulan hukuman mati.

Wakil Presiden Harris memperkeras pendiriannya tentang keamanan perbatasan setelah menjadi calon dari Partai Demokrat pada bulan Agustus, dan menyalahkan Trump karena membantu menghambat RUU keamanan perbatasan bipartisan di Kongres awal tahun ini.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -BEIJING. Mantan wakil gubernur bank sentral China, Fan Yifei, telah dijatuhi hukuman mati karena menerima suap dengan penangguhan hukuman dua tahun.

Reuters yang mengutip media pemerintah melaporkan, penjatuhan ukuman mati ini dilakukan di tengah gerakan antikorupsi yang meluas di sektor keuangan.

Menurut laporan tersebut, mengutip pengadilan China, Fan dinyatakan bersalah karena menerima properti secara ilegal senilai lebih dari 386 juta yuan (US$ 54,55 juta), memanfaatkan posisi seniornya di bank sentral dan lembaga keuangan lainnya, termasuk China Construction Bank.

Setelah penangguhan hukuman dua tahun, hukuman mati Fan akan diringankan menjadi penjara seumur hidup, tanpa kemungkinan keringanan hukuman atau pembebasan bersyarat.

"Fan Yifei menerima suap dalam jumlah yang sangat besar, keadaan kejahatannya sangat serius, dampak sosialnya sangat buruk, dan kepentingan negara dan rakyat menderita kerugian yang sangat besar," kata Pengadilan Rakyat Menengah Huanggang di provinsi Hubei.

Fan, 60 tahun, adalah pejabat berpangkat tertinggi di People's Bank of China yang ditangkap berdasarkan gerakan antikorupsi Presiden Xi Jinping dalam satu dekade terakhir, dalam sebuah kampanye yang bertujuan untuk menyingkirkan pejabat korup di sektor keuangan.

Fan diselidiki oleh otoritas Tiongkok pada akhir tahun 2022, dan dikeluarkan dari Partai Komunis pada tahun 2023.

Reuters tidak dapat menghubungi Fan untuk dimintai komentar.

Pengawas antikorupsi Tiongkok dalam beberapa bulan terakhir telah meluncurkan tindakan keras terhadap sektor keuangan yang telah menjerat beberapa nama besar negara itu, termasuk Liu Liange, mantan pimpinan People's Bank of China, dan Wang Bin, mantan kepala China Life Insurance milik negara.

Pada bulan April, Liu, yang mengundurkan diri pada bulan Maret 2023, mengaku bersalah menerima suap dengan total lebih dari 121 juta yuan, menurut media pemerintah.

Tang Shuangning, mantan ketua China Everbright Group, juga telah didakwa dengan penyuapan dan korupsi.

Bisnis.com, JAKARTA - Jaksa penuntut umum atau JPU telah menuntut terdakwa di kasus pembunuhan Dante (6), Yudha Arfandi dengan hukuman mati.

Dalam sistem informasi penelusuran perkara PN Jaktim, JPU menyatakan bahwa Yudha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah lantaran dengan sengaja untuk melakukan tindak pembunuhan.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam dakwaan primair terkait Pasal 340 KUHP juncto Pasal 338 dan Pasal Pasal 76 C juncto Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudha Arfandi dengan pidana hukuman mati," dalam SIPP PN Jaktim, dikutip Selasa (24/9/2024).

Dalam dakwaannya, Yudha disebut telah menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali di kolam renang dengan kedalaman 1,5 meter. Peristiwa itu terjadi di kolam renang di Duren Sawit Jakarta Timur.

"Terdakwa menenggelamkan kepala anak korban [Dante] yang belum bisa berenang ke dalam air hingga 12," dalam dakwaan Yudha.

Adapun, berdasarkan Visum Et Repertum, pada jenazah Dante ditemukan organ-organ tubuh kondisi membusuk, dengan kondisi kedua organ paru yang lebih mencair dibandingkan organ-organ tubuh lainnya.

Sementara itu, pemeriksaan laboratorium didapatkan adanya ganggang dalam sumsum tulang dan organ hati, sehingga penyebab kematian Dante terjadi dengan kondisi tenggelam.

JEMBER, iNews.id - SBB, seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbebas dari ancaman hukuman mati di Arab Saudi. PMI perempuan asal Jember itu diserahkan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) secara resmi kepada keluarganya pada Rabu (11/9/2024).

Dikutip dari laman Kemenlu, Kamis (12/9/2024) menyebutkan, SBB terbebas dari hukuman mati setelah melewati perjuangan panjang selama setahun. SBB yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga di Arab Saudi sebelumnya dituduh membunuh dan terancam hukuman mati. 

Namun, melalui upaya gigih Tim Advokasi KBRI Riyadh yang dibentuk khusus untuk menangani kasus ini, SBB berhasil membuktikan tidak bersalah.

Dalam perjalanannya, tim advokasi telah melalui berbagai proses hukum yang panjang dan melelahkan, termasuk menghadiri puluhan sidang serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak di Arab Saudi. 

Pada Maret 2024, SBB dinyatakan bebas dari tuntutan hukuman mati dan vonis tersebut diperkuat oleh Pengadilan Banding pada Mei 2024.

Kembalinya SBB ke Tanah Air menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri. Kemenlu juga telah melakukan berbagai upaya untuk membebaskan WNI lainnya yang terancam hukuman mati di berbagai negara.

Editor: Kurnia Illahi

Jember: Pada 11 September 2024, Kementerian Luar Negeri secara resmi melakukan serah terima PMI-B atas inisial nama SBB kepada keluarga di Jember, Jawa Timur. SBB adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sebelumnya menjadi tersangka utama pembunuhan dan terancam hukuman mati oleh pihak Pengadilan Arab Saudi di wilayah Riyadh.

“Sejak pertama kali menerima informasi kasus tersebut pada September 2023, KBRI Riyadh telah melakukan koordinasi dengan Pihak Kepolisian, Kejaksaan, serta pengadilan di tingkat pertama,” ungkap keterangan Kementerian Luar Negeri RI, seperti dikutip dari Kemlu.go.id, Kamis 12 September 2024.

“Secara internal, KBRI Riyadh membentuk Tim Advokasi yang beranggotakan diplomat, pengacara, serta penerjemah untuk melakukan telaah hukum, pengumpulan bukti, menyusun nota pembelaan, serta melakukan pendampingan sidang,” imbuh keterangan itu.
Dalam kurun waktu sebelas bulan, Tim telah menghadiri sebanyak 23 kali sidang, 11 kali kunjungan ke penjara, 10 kali komunikasi dengan pihak keluarga, termasuk kunjungan ke rumah keluarga SBB di Jember sebanyak dua kali, serta korespondensi diplomatik sebanyak tiga kali.

Melalui serangkaian sidang, Hakim Pengadilan Pertama membebaskan Sdri. SBB dari tuntutan hukuman mati pada 24 Maret 2024. Putusan tersebut kemudian diperkuat oleh Hakim Pengadilan Banding pada 7 Mei 2024. SBB dinyatakan bersalah atas keterangan yang tidak konsisten dengan hukuman selama setahun.

Setelah selesai menjalani sidang, KBRI Riyadh melalui koordinasi dengan Pihak Imigrasi telah memulangkan yang bersangkutan pada 8 September 2024 ke tanah air dan menyerahterimakan secara resmi pada 11 September kepada keluarga.

SBB adalah PMI yang masuk ke Arab Saudi secara ilegal pada tahun 2022 melalui calo dengan visa kunjungan dengan sponsor WN Arab Saudi dan dipekerjakan sebagai penata laksana rumah tangga.

Sepanjang tahun 2024 (per Juli 2024), Kementerian Luar Negeri telah membebaskan 25 orang WNI dari ancaman hukuman mati (bebas murni maupun turun hukuman penjara) yang mayoritas berada di Malaysia, naik dari tahun sebelumnya sebanyak 19 WNI. Saat ini, Pemri sedang menangani 155 WNI terancam hukuman mati.

Pada tahun 2024, Kementerian Luar Negeri juga telah menetapkan Kepmenlu nomor 42/B/PK/04/2024/01 Tahun 2024 mengenai Pedoman Pendampingan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati Di Luar Negeri.

(FJR)

WASHINGTON, investor.id – Donald Trump berencana memberlakukan lagi hukuman mati jika memenangkan Pemilihan Presiden Amerika Serikat (Pilpres AS). Mantan presiden AS dan calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, menyatakan akan kembali memberlakukan hukuman mati pada kejahatan tertentu berdasarkan hukum federal, begitu dirinya terpilih sebagai presiden.

“Tentu saja, iya. Saya akan mengeksekusi para gembong narkoba," sebut Donald Trump dalam wawancara dengan surat kabar Daily Mail, seperti dilaporkan kantor berita Sputnik pada Jumat (30/8/2024). Pernyataan itu disampaikan Trump ketika ditanya apakah dirinya akan memberlakukan kembali hukuman mati pada hari pertama menjabat sebagai presiden AS.

Trump juga mengatakan dirinya berencana melanjutkan kebijakan eksekusi terhadap kejahatan seksual terhadap anak, pembunuh polisi, dan pembunuh kejam lainnya. Ini akan dilakukannya jika terpilih sebagai presiden.

Secara khusus, Trump menilai bahaya terbesar bagi AS ditimbulkan oleh pengedar narkoba, yang dapat membunuh ratusan orang yang kecanduan narkoba. Karena itu, menurut Trump, pengedar narkoba layak dieksekusi.

Pada Juli 2021, Jaksa Agung Merrick Garland melarang hukuman mati pada kejahatan berdasarkan hukum federal setelah Donald Trump saat menjabat presiden pada 2019 melanjutkan penjadwalan hukuman mati.

Pada tahun terakhir masa jabatan Trump, pemerintah AS melaksanakan 13 eksekusi.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

MALANG, iNews.id - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang menuntut terdakwa James Loodewyk Tomatala (61) dengan hukuman mati. Terdakwa secara meyakinkan melakukan pembunuhan berencana dan memutilasi tubuh istrinya Ni Made Sutarini.

James selama ini sudah menjalani serangkaian persidangan di Pengadilan Negeri Malang. Dia dituntut JPU dengan hukuman mati sesuai unsur Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana.

JPU menyebutkan, ada unsur perencanaan dari James saat menghabisi nyawa istrinya di rumah yang ditinggali mereka berdua di Jalan Serayu Selatan Nomor 6, Kelurahan Bunulrejo, Kota Malang.

"Tanggapan kemarin terdakwa penasihat hukumnya perkara ini masuk penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Cuma kami sebagai penuntut umum dilihat dari fakta-fakta itu, kasus ini sudah masuk pembunuhan berencana," ujar Wanto seusai persidangan di Ruang Kartika, PN Malang, Rabu (7/8/2024) siang.

Dari hasil pemeriksaan polisi dikomparasikan dengan jaksa, James pensiunan pegawai PLN ini telah menyiapkan peralatan mulai dari tongkat kayu, linggis dengan diameter panjang 1 meter dan pisau untuk memotong-motong tubuh istrinya.

"Niat dan tujuan awal sengaja membunuh dilihat dari luka-luka yang dialami korban sama alat-alat yang digunakan, termasuk pisau tongkat (kayu)," katanya.

Dia menyangsikan pasal penghapusan KDRT yang diajukan penasihat hukum terdakwa. Apalagi melihat kronologi dan temuan-temuan ketika proses rekonstruksi, menguatkan adanya pembunuhan berencana kepada korban Ni Made Sutarini istri sah James Lodewyk Tomatala.

"Tujuan dari awal memang merampas nyawa istrinya. Kalau pasal KDRT kan tujuannya untuk melakukan kekerasan, tapi (yang dilakukan terdakwa) dampaknya meninggal tidak terkendali bedanya di situ KDRT sama 340," ucapnya.

Rencananya dua pekan lagi, James Lodewyk Tomatala akan menjalani sidang vonis hukuman oleh Majelis Hakim PN Malang. Sidang itu diagendakan digelar pada Rabu 21 Agustus 2024.

Sebelumnya James Lodewyk Tomatala (61) membunh sang istri pada Sabtu siang (30/12/2023). Dia kebingungan untuk menyembunyikan jasad istrinya lalu dengan memakai pisau besar (parang) dan pisau kecil, tersangka memutilasi jenazah korban menjadi 10 bagian. Lalu, potongan tubuh korban dimasukkan ke dalam ember yang ada di halaman rumah. 

Aksi keji itu terungkap setelah tersangka menyerahkan diri ke Polsek Blimbing pada Minggu (31/12/2023) sekitar pukul 08.45 WIB. Pengungkapan ini setelah James meminta tolong tetangganya untuk mengangkut sebuah benda, yang ternyata diketahui ember berisi potongan tubuh istrinya.

Atas perbuatannya tersebut, tersangka James Loodewyk Tomatala dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 351 ayat (3) KUHP subsider Pasal 338 KUHP subsider Pasal 340 KUHP subsider Pasal 44 ayat (3) UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup.

Editor: Donald Karouw

MEDAN, iNews.id- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) telah menuntut hukuman mati sebanyak 44 banditnarkoba. Jumlah tersebut dalam rentang waktu Januari-Juni 2024. 

Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sumut, Idianto mengatakan, dari 44 bandit narkoba yang telah dituntut mati itu, terbanyak kasusnya ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, 18 orang. 

Kemudian, kata dia Kejari Asahan sebanyak 14 orang, Kejari Tanjung Balai 5 orang, Kejari Deliserdang 3 orang, Kejari Belawan 2 orang serta Kejari Langkat dan Kejari Binjai masing-masing 1 orang.  

Dia berharap tuntutan pidana mati kepada para bandit narkoba ini bisa memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana narkotika.

"Termasuk kepada bandar dan penggunanya," kata Yos, Selasa (9/7/2024).

Selain itu, tuntutan hukuman mati ini dinilai bisa membuat para pengedar maupun sindikat lainnya berpikir ulang untuk melakukan tindakan hukum dengan adanya tuntutan mati tersebut. Penetapan tuntutan pidana mati tersebut juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa hukuman setimpal bagi pelanggar berat kejahatan narkoba berupa hukuman mati.

"Tindak pidana narkotika merupakan sebuah persoalan yang tidak mudah dan menjadi jenis kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Di mana, dengan narkoba yang diedarkannya sudah berapa banyak manusia yang korban, sudah berapa banyak generasi muda kita yang kehilangan masa depan," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi