Washington: Seorang WNI dengan inisial TTH telah ditangkap petugas Custom and Border Protection (CBP) Amerika Serikat (AS) pada 30 Oktober 2024 di Dulles International Airport, Washington. WNI itu ditangkap karena membawa uang sejumlah USD28.500 atau sekitar Rp448 miliar yang diduga “Black Money Scam”.

“KBRI Washington DC telah berkomunikasi dengan CBP dan diinfokan bahwa CBP telah menyerahkan kasus ini ke Kepolisian Metropolitan Washington Airports Authority (MWAA) untuk investigasi lebih lanjut,” ujar Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu RI, Judha Nugraha, dalam keterangannya, Jumat 1 November 2024.

“Saat ini KBRI masih menunggu informasi hasil investigasi dari MWAA,” imbuh Judha.
‘Black Money Scam” merupakan upaya kriminal untuk menghindari deteksi otoritas bea cukai dengan mewarnai uang kertas menggunakan bahan kimia berwarna hitam/biru.

Jika terbukti bersalah, pelaku dapat dituntut dengan tuduhan kejahatan pemalsuan (VA Code 18.2-171).

Judha menambahkan kejahatan forgery sebagaimana diatur dalam Virginia Code 18.2-171 termasuk dalam felony class 4 sehingga penalti yang dikenakan adalah denda sampai dengan USD100,000 dan 2-10 tahun di penjara.

Sementara KBRI Washington DC akan terus memonitor proses investigasi dan memberikan pendampingan hukum untuk memastikan hak-hak hukum TTH terpenuhi sesuai hukum setempat.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Jakarta: Seorang WNI ditemukan meninggal di daerah Waterfront Bay, Hong Kong pada 28 Oktober lalu. WNI tersebut diketahui berinisial MN.

"KJRI Hong Kong telah menerima informasi ada WNI berinisial MN ditemukan meninggal pada 28 Oktober di daerah Waterfront Bay," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha di Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024.

Judha mengatakan, begitu kabar ini diterima, KJRI Hong Kong langsung menyampaikan berita duka ini kepada keluarga.
"Informasi dari Kepolisian Hong Kong, hingga saat ini masih diselidiki penyebab kematiannya," terang Judha.

Ia menambahkan, kemungkinan MN menjadi korban tindakan kriminal.

"MN diduga korban kriminal dan kami mendapatkan informasi ada pihak yang sudah ditangkap terkait kejadian ini," seru Judha.

KJRI Hong Kong juga sudah memberitahu informasi kematian MN dengan pihak agensi ketenagakerjaan yang membawanya ke Hong Kong.

Menurut Judha, KJRI Hong Kong dan agensi akan membantu proses pemulangan korban. Diketahui MN merupakan WNI asal Cilacap, Jawa Tengah.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Jakarta: Salah satu prioritas utama kebijakan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia adalah melindungi warga negara Indonesia (WNI). Prioritas ini tidak berubah dari satu era kepemimpinan ke kepemimpinan lain.

Sejak 2014 hingga saat ini, selama satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo, melindungi WNI yang berada di luar negeri merupakan prioritas tertinggi perwakilan Indonesia di negara-negara global.

Dalam pidato di Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2024, Menlu Retno Marsudi mengatakan bahwa Kemenlu RI telah berhasil menyelesaikan lebih dari 200.000 kasus yang melibatkan WNI.
Angka tersebut berasal dari upaya keras Kemenlu RI serta lembaga-lembaga lain di Indonesia pada periode 2014 hingga akhir 2023.

Dari total ratusan ribu kasus tersebut, 360 WNI berhasil diselamatkan dari hukuman mati dan 56 lainnya terbesar dari penyanderaan dalam berbagai kasus.

Tidak hanya itu, Pemerintah RI juga telah merepatriasi 18 ribu lebih WNI dalam berbagai situasi konflik maupun bencana di negara-negara tertentu, dan juga sukses mendapatkan kembali hak-hak finansial WNI dengan total nilai mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Selama pandemi Covid-19, Pemerintah RI juga melindungi sekitar 88.000 WNI di luar negeri dari potensi terjangkit Covid-19 melalui vaksinasi massal.

Ada begitu banyak kasus perlindungan WNI, dan ada beberapa yang menjadi sorotan dari 2014 hingga saat ini.

Baca juga: Dalam 9 Tahun, 218.313 Kasus WNI Berhasil Diselesaikan

Kasus WNI di Arab Saudi (2014-Sekarang)

WNI bernama Satinah dijatuhi hukuman mati setelah dituduh membunuh majikannya pada 2007. Pemerintah RI melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan nyawanya, termasuk diplomasi tingkat tinggi dan penggalangan dana untuk membayar diyat (tebusan darah). Akhirnya pada 2014, Pemerintah RI berhasil membayar diyat, dan Satinah tidak dieksekusi.

Tidak seberuntung Satinah, sejumlah WNI lain dieksekusi otoritas Arab Saudi, bahkan beberapa di antaranya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Beberapa WNI yang dieksekusi di Arab Saudi di antaranya adalah Tuti Tursilawati, Zaini Misrin, dan Nani Nurhayani

Evakuasi WNI dari Yaman (2015)

Pada tahun 2015, Pemerintah RI melakukan evakuasi besar-besaran terhadap ribuan WNI di Yaman akibat konflik bersenjata di negara tersebut. Kemenlu RI, bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional, memfasilitasi pemulangan ribuan WNI, termasuk pekerja migran dan pelajar.

WNI Terlibat ISIS (2015–2020)

Sejak 2015, banyak WNI terlibat dalam gerakan kelompok Islamic State (ISIS) di Suriah dan Irak. Pemerintah RI menghadapi tantangan besar dalam melindungi dan menangani WNI yang terjebak di wilayah konflik setelah kekalahan ISIS.

Pada tahun 2019-2020, ada perdebatan besar di Indonesia terkait pemulangan WNI yang menjadi anggota ISIS atau simpatisannya, termasuk perempuan dan anak-anak. Pemerintah memutuskan untuk tidak memulangkan WNI yang terlibat langsung dalam terorisme, namun tetap berusaha melindungi anak-anak yang tidak terlibat.

Siti Aisyah dan Pembunuhan Kim Jong-Nam (2017-2019)

Siti Aisyah, seorang WNI, terlibat kasus pembunuhan Kim Jong-nam, kakak tiri dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, di Malaysia pada 2017. Aisyah dan seorang perempuan asal Vietnam, Doan Thi Huong, dituduh melakukan pembunuhan dengan menggunakan racun VX di bandara Kuala Lumpur.

Aisyah mengeklaim bahwa ia dijebak dan tidak menyadari keterlibatannya dalam pembunuhan. Setelah upaya diplomasi intensif dan bantuan hukum dari Pemerintah RI, Siti Aisyah dibebaskan dari semua tuduhan pada 2019.

ABK WNI di Kapal Penangkap Ikan Tiongkok (2020)

Kasus eksploitasi terhadap Anak Buah Kapal (ABK) WNI di kapal-kapal Tiongkok sempat menjadi sorotan besar. Banyak ABK WNI yang melaporkan kondisi kerja tidak manusiawi, seperti jam kerja berlebihan, tidak diberikan gaji, kekerasan fisik, hingga kematian yang diduga disebabkan perlakuan buruk selama bekerja.

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya diplomatik dan hukum untuk memastikan para ABK WNI mendapatkan perlindungan dan hak-hak finansialnya dibayarkan.

Repatriasi Massal WNI saat Pandemi COVID-19 (2020–2021)

Pandemi Covid-19 menjadi momen penting dalam sejarah perlindungan WNI. Pemerintah Indonesia melakukan repatriasi massal terhadap puluhan ribu WNI, termasuk pekerja migran yang kehilangan pekerjaan dan pelajar yang tidak bisa kembali ke Indonesia karena pembatasan perjalanan global.

Pemerintah RI juga memberikan bantuan berupa logistik dan bantuan kesehatan bagi WNI yang terdampak pandemi di luar negeri.

Kasus-kasus ini menggambarkan tantangan dan komitmen pemerintah Indonesia dalam melindungi WNI, terutama di negara-negara yang memiliki sistem hukum berbeda dan berada di kawasan yang mengalami konflik atau krisis.

Kasus WNI di Ukraina saat Invasi Rusia (2022)

Saat Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, Pemerintah Indonesia segera mengupayakan evakuasi WNI yang berada di Ukraina.

Proses evakuasi dilakukan bertahap, dan pemerintah mengoordinasikan bantuan evakuasi melalui Kedutaan Besar Indonesia di Polandia dan Rusia untuk memastikan keselamatan WNI yang terjebak situasi perang.

Evakuasi WNI dari Sudan (2023)

Pada tahun 2023, Sudan menghadapi konflik internal yang serius, yang membuat pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan evakuasi terhadap ratusan WNI yang berada di negara tersebut.

Proses evakuasi ini dilakukan dalam situasi sulit, mengingat konflik bersenjata berlangsung intens. Operasi evakuasi ini sukses dengan memulangkan sebagian besar WNI, termasuk pekerja migran dan mahasiswa.

WNI Terjerat Online Scam (2020-2024)

Kemenlu RI mencatat ada lebih dari 3.700 kasus penipuan online yang menjerat WNI di periode 2020-2024, dengan kasus terbanyak berada di Kamboja.

Skema online scam ini adalah, para WNI diajak pergi ke luar negeri untuk bekerja dengan gaji tinggi. Setibanya di negara tujuan, para WNI ini justru dipaksa menjadi scammer atau penipu di dunia maya.

Pada Juli 2024, Kemenlu RI berhasil memulangkan total 3.703 WNI yang terjerat online scam dari delapan negara.

Evakuasi WNI dari Palestina dan Lebanon (2023-2024)

Meletusnya perang antara Israel dan kelompok pejuang Palestina Hamas di Jalur Gaza pada Oktober 2023 membuat Pemerintah Ri mengevakuasi sejumlah WNI dari zona konflik.

Perang yang meluas ke Lebanon juga memicu tindakan serupa, di mana Pemerintah RI mengevakuasi sejumlah WNI dari wilayah berbahaya.

Pada 7 Oktober 2024, 40 WNI beserta satu warga negara asing yang merupakan pasangan dari salah satu WNI telah tiba di Indonesia usai dievakuasi dari Lebanon.

Personel TNI di UNIFIL

Ketegangan antara Israel dan Hizbullah meningkat, terutama setelah Israel melancarkan invasi darat ke Lebanon. Operasi militer ini melukai dua personel TNI yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) pada 10 Oktober.

Selang beberapa hari setelahnya, satu personel TNI lagi terluka dalam serangan Israel di Lebanon. Personel UNIFIL dari negara-negara lain juga terluka dalam peristiwa yang sama.

Serangan Israel yang melukai personel UNIFIL ini mendapat kecaman keras dari puluhan negara, termasuk dari Pemerintah Indonesia.

“Indonesia mengutuk keras serangan Israel baik ke Gaza, baik ke Lebanon, dan yang terakhir ke UNIFIL di Lebanon. Mengutuk keras," kata Presiden Joko Widodo di Aceh, Selasa, 15 Oktober 2024.

Jokowi menegaskan bahwa pasukan yang diturunkan oleh PBB di Lebanon adalah pasukan perdamaian. Pasukan tersebut tak boleh diserang.

“Enggak boleh itu, yang namanya pasukan perdamaian kok ikut-ikutan diserang, ada yang luka lagi," ucapnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Beirut: Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon Hajriyanto Y Thohari mengatakan, sudah tiga gelombang warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi keluar dari Lebanon. Evakuasi dilakukan secara low-key atau tidak gaduh.

“Sudah tiga gelombang WNI dievakuasi ke Indonesia. Dimulai Agustus yang lalu. Evakuasi secara low-key,” ujar Dubes Hajriyanto kepada Metrotvnews.com, Sabtu 21 September 2024.

Dubes Harjiyanto mengatakan, setelah evakuasi gelombang tiga bulan Agustus, KBRI Beirut sedang persiapkan evakuasi gelombang keempat bagi lima orang WNI (yaitu dua pelajar dan satu ibu dengan dua anak) dalam waktu dekat.
“Diluar WNI yang akan evakuasi gelombang empat, masih terdapat 147 WNI di Lebanon yang saat ini terus dipantau secara ketat oleh KBRI Beirut,” ucap Dubes Hajriyanto.

Dubes Hajriyanto menambahkan bahwa kondisi saat ini di perbatasan sudah seperti perang Israel-Lebanon. Namun masih ada WNI yang memutuskan tetap bertahan di Lebanon.

Menurut Dubes Hajriyanto, mereka yang memutuskan bertahan sudah mengisi dan Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pribadi. Semua warga negara yang tidak mau evakuasi harus menandatanganinya.

Meskipun kondisi Lebanon terancam serangan Israel, operasional kedutaan masih berjalan seperti biasa. Sejalan dengan aturan Konvensi Wina 1961, Lebanon memberikan perlindungan terhadap fasilitas diplomatik yang berada di wilayahnya.

Fokus Dubes Hajriyanto saat ini melakukan evakuasi terhadap WNI. Evakuasi ini akan tetap dilakukan secara low-key agar tidak terlalu gaduh.

Sejak pecah konflik pada 7 Oktober, KBRI Beirut menetapkan Siaga 1 di Wilayah Lebanon Selatan pada 10 Oktober 2023 dan ditingkatkan Siaga 1 di seluruh Wilayah Lebanon sejak 4 Agustus 2024.

Bagi warga yang ingin mencari tahu mengenai situasi WNI yang terbaru di Lebanon bisa kontak nomor Hotline KBRI Beirut: +961 70 817 310.

(FJR)

Jember: Pada 11 September 2024, Kementerian Luar Negeri secara resmi melakukan serah terima PMI-B atas inisial nama SBB kepada keluarga di Jember, Jawa Timur. SBB adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sebelumnya menjadi tersangka utama pembunuhan dan terancam hukuman mati oleh pihak Pengadilan Arab Saudi di wilayah Riyadh.

“Sejak pertama kali menerima informasi kasus tersebut pada September 2023, KBRI Riyadh telah melakukan koordinasi dengan Pihak Kepolisian, Kejaksaan, serta pengadilan di tingkat pertama,” ungkap keterangan Kementerian Luar Negeri RI, seperti dikutip dari Kemlu.go.id, Kamis 12 September 2024.

“Secara internal, KBRI Riyadh membentuk Tim Advokasi yang beranggotakan diplomat, pengacara, serta penerjemah untuk melakukan telaah hukum, pengumpulan bukti, menyusun nota pembelaan, serta melakukan pendampingan sidang,” imbuh keterangan itu.
Dalam kurun waktu sebelas bulan, Tim telah menghadiri sebanyak 23 kali sidang, 11 kali kunjungan ke penjara, 10 kali komunikasi dengan pihak keluarga, termasuk kunjungan ke rumah keluarga SBB di Jember sebanyak dua kali, serta korespondensi diplomatik sebanyak tiga kali.

Melalui serangkaian sidang, Hakim Pengadilan Pertama membebaskan Sdri. SBB dari tuntutan hukuman mati pada 24 Maret 2024. Putusan tersebut kemudian diperkuat oleh Hakim Pengadilan Banding pada 7 Mei 2024. SBB dinyatakan bersalah atas keterangan yang tidak konsisten dengan hukuman selama setahun.

Setelah selesai menjalani sidang, KBRI Riyadh melalui koordinasi dengan Pihak Imigrasi telah memulangkan yang bersangkutan pada 8 September 2024 ke tanah air dan menyerahterimakan secara resmi pada 11 September kepada keluarga.

SBB adalah PMI yang masuk ke Arab Saudi secara ilegal pada tahun 2022 melalui calo dengan visa kunjungan dengan sponsor WN Arab Saudi dan dipekerjakan sebagai penata laksana rumah tangga.

Sepanjang tahun 2024 (per Juli 2024), Kementerian Luar Negeri telah membebaskan 25 orang WNI dari ancaman hukuman mati (bebas murni maupun turun hukuman penjara) yang mayoritas berada di Malaysia, naik dari tahun sebelumnya sebanyak 19 WNI. Saat ini, Pemri sedang menangani 155 WNI terancam hukuman mati.

Pada tahun 2024, Kementerian Luar Negeri juga telah menetapkan Kepmenlu nomor 42/B/PK/04/2024/01 Tahun 2024 mengenai Pedoman Pendampingan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati Di Luar Negeri.

(FJR)

Jakarta: Insiden penusukan WNI di Philadelphia, Amerika Serikat (AS) mendapat sorotan dari Kementerian Luar Negeri RI. Pasalnya, baik pelaku maupun korban sama-sama warga negara Indonesia (WNI).

“Kementerian Luar Negeri dan KJRI New York akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan bantuan kekonsuleran,” kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kemenlu RI, Judha Nugraha dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024.

Ia mengatakan penikaman menggunakan pisau dapur, dan saat ini pelaku juga dirawat di rumah sakit karena ada luka di kaki.

Korban (RA) dan pelaku (LDF) belum diketahui hubungannya. Begitupun motif pembunuhannya.

“RA adalah perempuan dan LDF laki-laki. Hubungannya masih kita dalami, begitu juga dengan motifnya. Tapi keduanya serumah di sana (AS),” kata Judha.

Ia mengatakan, keduanya berangkat ke Amerika Serikat (AS) pada Agustus 2023 lalu dan memakai visa turis. Kemudian mereka bekerja di AS.

“LDF bekerja di pabrik, sedangkan RA merupakan pengasuh anak,” sambung Judha.

Sebelumnya, beberapa media lokal melaporkan kasus penikaman yang menimpa seorang perempuan berusia 55 tahun di daerah Philadelphia selatan Minggu lalu. Polisi menyatakan bahwa korban yang tidak diungkap identitasnya, ditikam hingga tewas di sebuah rumah. Sementara itu, satu orang telah dibawa polisi untuk diinterogasi terkait peristiwa tersebut.

KJRI New York membenarkan bahwa informasi dalam laporan media tersebut terkait kasus penikaman yang melibatkan kedua WNI.

Kota Philadelphia di negara bagian Pennsylvania sendiri merupakan rumah bagi sekitar 4.000an diaspora Indonesia, salah satu kota dengan populasi WNI terbesar di AS, selain Los Angeles dan New York.

Baca juga: WNI Tewas di Philadelphia AS, Ditikam di Kaki dan Leher

(FJR)

Jakarta: Situasi di Timur Tengah makin mengkhawatirkan, membuat perwakilan Indonesia di kawasan tersebut mempertimbangkan rencana kontigensi (darurat) untuk para WNI.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha mengatakan, saat ini seluruh wilayah Lebanon sudah berstatus siaga 1. Artinya, evakuasi WNI sudah harus dilakukan segera.

"Melihat terdapat potensi eskalasi tinggi terutama di Lebanon, KBRI Beirut sudah meningkatkan status siaga dari 2 ke 1," kata Judha dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024.
Ia menjelaskan, wilayah Lebanon selatan sebenarnya sudah siaga 1 sejak tahun lalu, kala perang pecah di Gaza. Namun, tidak untuk Beirut yang masih siaga satu.

"Tapi karena eskalasi semakin tinggi, kita putuskan naikkan status siaga 1 ke seluruh wilayah Lebanon," lanjut Judha.

Tercatat ada 203 WNI yang tinggal di berbagai wilayah di Lebanon, namun hanya sedikit yang ingin dievakuasi keluar dari wilayah itu. Meski demikian, angka tersebut tidak termasuk kontingen TNI di UNIFIL, yang mencapai 1.392 orang.

Judha mengatakan, komunikasi dengan WNI terus berjalan. Menurutnya, sejauh ini kondisi WNI masih relatif aman.

Namun, hal tersebut menjadi kendala evakuasi WNI. Pasalnya hanya sedikit yang ingin dievakuasi, sementara yang lainnya merasa masih aman-aman saja.

Judha menuturkan, pemerintah Indonesia tidak bisa memaksa para WNI untuk dievakuasi, semua harus berdasarkan kerelaan dari pribadi masing-masing. "Namun, kami mengimbau agar WNI tidak menunggu keadaan memburuk terlebih dahulu untuk dievakuasi, karena pemerintah sangat terbatas dalam bergerak jika konflik sudah pecah," kata Judha.

"Dalam konteks kedaruratan, kami mengimbau WNI di Lebanon meningkatkan kewaspadaan. Kami mengimbau WNI di Lebanon meninggalkan wilayah Lebanon," imbuh Judha.

Sementara itu, biaya evakuasi akan ditanggung pemerintah. Judha mengatakan, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

"Sesuai UUD, negara berkewajiban untuk menyelamatkan warganya dari wilayah konflik dan berbahaya atas beban negara. Karenanya, pemerintah yang akan menanggung biayanya," ujar Judha.

Sementara itu, evakuasi akan dilakukan dalam berbagai opsi, yakni darat, laut dan udara. Untuk udara, akan dilakukan dengan pesawat komersial dan dijadwalkan secepatnya, selama bandar udara masih terbuka.

Baca juga: WNI Diminta Keluar Dari Wilayah Lebanon

(FJR)

Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI mengeluarkan imbauan bagi WNI untuk tidak ke wilayah Timur Tengah. Hal tersebut disebabkan eskalasi yang semakin meningkat di kawasan tersebut.

Termasuk untuk WNI yang berada di Lebanon, diimbau segera meninggalkan negara tersebut. Pasalnya, Lebanon adalah salah satu wilayah konflik yang ‘menjadi sasaran’ dari Israel.

“Khusus bagi WNI di wilayah Lebanon diimbau untuk dapat segera meninggalkan wilayah Lebanon,” demikian dikutip dari pernyataan Kemenlu RI di situs resmi mereka.
Kepada Medcom.id, Duta Besar RI untuk Beirut, Hajriyanto Thohari mengatakan, imbauan yang dikeluarkan sama dengan yang disampaikan Kemenlu RI.

“Seruan dikeluarkan kepada segenap WNI untuk meninggalkan Lebanon dan melarang WNI datang ke Lebanon,” katanya dalam pesan singkat.

Namun, ia tak membalas ketika ditanya terkait evakuasi para WNI.

Situasi di Timur Tengah memanas sejak Israel melakukan serangan balik ke Gaza 10 bulan lalu. Serangan tersebut menewaskan 40 ribu jiwa di Gaza tewas.

Israel berdalih serangan mereka ditujukan kepada anggota Hamas, namun nyatanya korban kebanyakan anak-anak dan perempuan.

Kelompok Hizbullah di Lebanon ‘membantu’ Hamas dengan menyerang Israel agar menghentikan serangannya. Dampaknya, Israel mulai melancarkan serangan ke Lebanon, menjadikan perang di kawasan meluas.

Ditambah pada pekan lalu, Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh tewas dalam serangan di Teheran, Iran. Kematian Haniyeh diperkirakan malah akan meningkatkan eskalasi konflik.

Iran dilaporkan tengah menyusun rencana melakukan serangan ke Israel, yang diduga sebagai pelaku serangan Haniyeh. Mereka marah karena ‘kedaulatan’ negaranya dilanggar.

Baca juga: Situasi Memanas, WNI Dilarang untuk Pergi ke Timur Tengah

(FJR)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI meminta WNI menangguhkan perjalanan ke Lebanon, Iran, dan Israel untuk sementara waktu mengingat situasi keamanan yang semakin tidak kondusif.

Kemenlu juga mengimbau WNI yang menetap di Lebanon untuk segera meninggalkan wilayah negara tersebut hingga kondisi keamanan membaik.

“Kami mengimbau kepada para WNI yang berada di wilayah tersebut untuk terus meningkatkan kewaspadaan,” menurut Kemenlu, berdasarkan pernyataan yang diterima di Jakarta, Ahad (4/8/2024).

Demi keselamatan dan keamanan, Kemenlu turut meminta WNI untuk senantiasa mengikuti langkah-langkah kontingensi yang diarahkan oleh Perwakilan RI di negara tempat mereka menetap.

Perwakilan RI yang dapat dihubungi WNI apabila membutuhkan bantuan di antaranya KBRI Beirut (+961-7-0817-310), KBRI Teheran (+989-0-2466-8889), KBRI Amman (+962-7-7915-0407), serta Direktorat Pelindungan WNI (+62-812-9007-0027), demikian Kemlu RI.

Eskalasi pertempuran antara Israel dengan gerakan Hizbullah meningkat menyusul serangan roket di Dataran Tinggi Golan pada 27 Juli yang menewaskan 12 orang. Israel lantas menuduh Hizbullah sebagai pelakunya meski gerakan tersebut membantahnya.

Serangan tersebut memperparah kondisi keamanan di perbatasan Israel-Lebanon yang sudah buruk seusai Israel melancarkan operasi militer di Jalur Gaza pada Oktober 2023. Baku tembak antara tentara Israel dan pejuang Hizbullah terjadi hampir setiap hari.

Menyusul kejadian 27 Juli tersebut, sejumlah pejabat Israel mengatakan bahwa perang dengan Lebanon sudah dekat. Sementara, pemerintah Lebanon menyatakan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari eskalasi pertempuran tersebut.

Merespons ketegangan yang terjadi, selain Indonesia, pemerintah sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Kanada, Polandia dan Swedia juga meminta warga negaranya untuk segera meninggalkan Lebanon.

KBRI Beirut, dalam pengumumannya pada Senin (29/7), turut meminta WNI untuk mempertimbangkan keluar dari Lebanon untuk sementara waktu secara mandiri selama layanan penerbangan komersial masih tersedia.

Hal tersebut adalah karena sejumlah maskapai penerbangan internasional sudah mulai menangguhkan penerbangannya dari dan ke Lebanon akibat ketegangan yang semakin memuncak.

Beirut: Situasi memanas di Lebanon cukup mengkhawatirkan akan meluasnya perang di Timur Tengah. WNI di Lebanon diimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan.

Dikutip dari edaran imbauan KBRI Beirut, WNI diharapkan untuk bersiap dan mengantisipasi jika terjadi eskalasi konflik.

“Kami menghimbau seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) di Lebanon untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian, serta bersiap dan mengantisipasi apabila terjadi eskalasi konflik,” kata KBRI Beirut dalam surat imbauan mereka.

“Untuk itu, kami mengimbau seluruh WNI di Lebanon untuk memastikan sudah memproses Lapor Diri kepada KBRI Beirut dan mempertimbangkan untuk dapat keluar dari Lebanon untuk sementara waktu secara mandiri selama layanan penerbangan komersial masih tersedia,” lanjut isi surat tersebut.

WNI yang memiliki rencana perjalanan ke Lebanon, juga diimbau untuk menunda perjalanan hingga kondisi keamanan membaik.

Dengan pertimbangan buruknya kondisi keamanan di Lebanon Selatan (Saida, Hasbaya, Nabatiyeh, Marjeyoun, Tyre dan Aitaroun), telah ditetapkan Status Siaga Idi wilayah tersebut sejak Oktober 2023. KBRI Beirut berharap seluruh WNI di Lebanon Selatan untuk berlindung di KBRI Beirut (safe house).

Para WNI diingatkan untuk menghindari kawasan yang rawan, menyimpan barang dan dokumen berharga di tempat yang aman, dan waspada atas perkembangan situasi setempat.

WNI diminta memantau media massa dan sumber informasi resmi otoritas setempat. “Jika sedang bepergian, harap menjaga barang berharga Anda seperti paspor, dompet, dan handphone dengan baik,” ujar KBRI Beirut.

“Jika sedang dalam keadaan darurat dan berbahaya, segera cari tempat berlindung lalu hubungi 112. Jika kehilangan paspor atau mengalami pencurian paspor harap hubungi 112 atau pihak kepolisian terdekat,” tegas mereka.

WNI yang memiliki masalah dianjurkan juga untuk menghubungi Hotline KBRI Beirut melalui telepon maupun whatsapp pada nomor +961 70817310.

Sementara itu, perang di Gaza meluas hingga ke Lebanon, usai kelompok Hizbullah menyerang wilayah Israel. Membuat Israel mengancam akan membalas serangan tersebut.

Baca juga: Bunuh Komandan Hizbullah, Israel Ancam Menyerbu Lebanon

(FJR)

Jakarta: Seorang WNI dilaporkan menyerang dan merampok perempuan di Jepang. KBRI Tokyo telah menerima informasi mengenai WNI yang ditangkap Kepolisian Fukuoka tersebut.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha mengatakan, KBRI Tokyo telah berkoordinasi dengan Kepolisian Fukuoka untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kasus tersebut. Mereka juga meminta izin untuk memberikan layanan pendampingan hukum kepada Rohmat Hidayat.

"Kepolisian Fukuoka menjelaskan bahwa RH tidak bersedia memberikan informasi tentang penangkapannya disampaikan kepada KBRI Tokyo," kata Judha dalam pesan singkat, Rabu, 17 Juli 2024.
Judha menambahkan, hal tersebut sudah sesuaiu norma hukum internasional. "Akses kekonsuleran wajib diberikan otoritas setempat jika warga negara asing bersangkutan memberikan izin," ucap Judha.

Tak hanya menghubungi kepolisian, KBRI Tokyo juga telah berkomunikasi dengan perusahaan tempat RH bekerja. "Pihak perusahaan menyampaikan, RH tidak memiliki catatan permasalahan ketenagakerjaan," lanjut Judha.

Ia menuturkan, perusahaan juga sedang mendalami kasus ini.

"KBRI Tokyo akan terus memonitor kasus ini dan akan memberikan layanan perlindungan dan pendampingan hukum jika RH mengizinkan," tutupnya.

Berdasarkan laporan Kbcnews dan dikutip akun soyanamebana di Instagram pada Selasa, 16 Juli 2024, penganiayaan terjadi di kawasan perumahan Fukuoka, sekitar delapan menit berjalan kaki dari Stasiun Kereta Bawah Tanah Kamo.

"Saat kejadian, pelaku memukul leher korban dari belakang," ujar keterangan reporter Kbcnews.

Menurut kepolisian Fukuoka, perempuan berusia 25 tahun itu beberapa kali dipukul di bagian wajah, diinjak perutnya, dan kemudian dirampok. Korban menderita luka di bagian mulut, dan ada kemungkinan hidungnya patah.

Polisi telah menerima laporan dari perempuan tersebut, dan menemukan seorang laki-laki yang cocok dengan deskripsi korban.

Otoritas Fukuoka mengidentifikasi Rohmat Hidayat sebagai peserta magang teknis asal Indonesia. Ia ditangkap atas dugaan penganiayaan fisik dan perampokan.

Saat dimintai keterangan, Rohmat mengaku tidak mengenal korban. "Saya butuh uang," ucapnya saat diinterogasi polisi.

(FJR)

Jakarta: Sebanyak tujuh nelayan asal Aceh mengalami masalah di Myanmar. Kapal mereka berlabuh di negara tersebut.

"Kementerian Luar Negeri dan KBRI Yangon telah menangni kasus tujuh nelayan asal Aceh yang sedang mengalami permasalahan di Myanmar," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha dalam pernyataannya, Kamis, 11 Juli 2024.

Ia mengatakan, Kapal Aslam Samudera yang membawa tujuh nelayan diinformasikan berangkat pada 24 Juni lalu. Mereka berlayar dari pelabuhan perikanan Nusantara Idi, Aceh.
"KBRI Yangon telah mengirimkan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar untuk membantu penanganan kasus ini, termasuk akses kekonsuleran untuk bertemu dengan para nelayan," ucap Judha.

Saat ini, sambung dia, Kemenlu RI juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Koordinasi dilakukan untuk mendalami informasi dan identitas para nelayan.

Dikutip dari Antara, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi Ermansyah di Aceh Timur, Kamis, mengatakan kapal nelayan tersebut dengan nama KM Aslam Samudera. Kapal motor tersebut masuk ke perairan negara tetangga tersebut diduga kehabisan bahan bakar.

"Kapal motor nelayan Aceh Timur tersebut kehabisan bahan bakar, sehingga terombang-ambing selama tiga hari hingga akhirnya hanyut ke perairan Myanmar," kata Ermansyah.

Kapal motor yang dinakhodai M Nur itu berlayar menuju perairan Selat Malaka guna menangkap ikan. Kapal motor tersebut dengan tujuh orang anak buah kapal (ABK).

Beberapa hari menangkap ikan di perairan Indonesia, Selat Malaka, kata Ermansyah, kapal motor tersebut kehabisan bahan bakar. Kapal yang diawaki seorang nakhoda dengan tujuh nelayan tersebut tidak bisa melanjutkan pelayaran karena terombang-ambing di lautan.

Kapal nelayan Aceh Timur itu dibawa arus hingga masuk perairan Myanmar. Pihak keamanan laut Myanmar menemukan kapal nelayan tersebut dan dan menariknya ke Pelabuhan Kwaitong, Myanmar pada Rabu kemarin.

Baca juga: Hanyut di Laut Lebih dari 10 Jam, Lima Nelayan WNI Berhasil Diselamatkan

(FJR)