JAKARTA, investor.id - Peneliti Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Muhammad Anwar mengatakan, transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto memiliki sejumlah kelebihan yang membedakannya dari transisi-transisi sebelumnya. 

Salah satu aspek paling mencolok dari transisi pemerintahan kali ini adalah kuatnya konsolidasi kekuasaan di bawah koalisi politik yang hampir tanpa oposisi. Koalisi besar yang terbentuk antara partai-partai pendukung Jokowi dan Prabowo memberikan stabilitas politik yang sangat signifikan. 

“Bahkan, sinyal bahwa PDI-P, partai terbesar yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, kemungkinan akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo, memperkuat dominasi koalisi tersebut,” kata Anwar kepada Investor Daily di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Menurut dia, situasi ini berbeda dari transisi-transisi sebelumnya yang seringkali diwarnai oleh ketegangan antara kubu pemerintah dan oposisi. Dengan hampir seluruh kekuatan politik utama berada di barisan yang sama, potensi konflik politik dalam negeri bisa ditekan, memungkinkan proses transisi berjalan lebih mulus dan efisien.

Selanjutnya, peran kunci “Orang-Orang Prabowo” dalam Pemerintahan Jokowi. Kelebihan lain yang membuat transisi ini unik adalah adanya banyak sosok yang dekat dengan Prabowo yang telah dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam kabinet Jokowi. 

Mereka telah terlibat dalam perumusan dan implementasi kebijakan strategis pemerintah, yang menciptakan kesinambungan antara kebijakan Jokowi dan visi Prabowo.

“Tokoh-tokoh ini memainkan peran penting dalam bidang-bidang seperti pertahanan, ekonomi, dan infrastruktur, sehingga transisi kebijakan tidak akan mengalami disrupsi besar,” katanya.

hal ini memberikan kepercayaan bahwa program-program pro-rakyat, termasuk pembangunan infrastruktur dan kebijakan kesejahteraan sosial, akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan di bawah pemerintahan baru.

Anwar juga menyoroti di masa transisi ini, kondisi keamanan nasional juga terbilang stabil. Tidak ada ketegangan politik yang signifikan atau ancaman besar terhadap keamanan dalam negeri yang dapat mengganggu proses pergantian pemerintahan. 

Keamanan yang  relatif stabil ini sangat berbeda dari beberapa transisi sebelumnya yang diwarnai oleh protes, demonstrasi besar-besaran, atau ketidakpastian politik.

“Stabilitas ini memberikan ruang bagi proses transisi yang lebih terencana dan terkoordinasi, serta memastikan bahwa pemerintah dapat terus berfungsi dengan baik meskipun berada di ambang pergantian kepemimpinan,” katanya.

Kesinambungan Pembangunan Ekonomi

Dia berpendapat proses transisi ini akan menjadi krusial dalam memastikan kelangsungan kebijakan ekonomi yang sudah berjalan, terutama yang berdampak pada rakyat kecil. Pemerintahan Jokowi dikenal dengan proyek infrastruktur besar-besaran dan berbagai program bantuan sosial yang penting bagi masyarakat miskin. 

“Jika Prabowo melanjutkan arah kebijakan tersebut dengan beberapa penyesuaian yang sesuai dengan visi dan misinya, ada potensi positif bagi kesinambungan pembangunan ekonomi,” ujarnya.

Namun, beberapa hal perlu diawasi, seperti bagaimana Prabowo akan menangani masalah ketimpangan ekonomi dan bagaimana ia akan memperlakukan subsidi serta program-program yang bersifat pro-rakyat kecil.

Keberlanjutan dan perluasan program kesejahteraan sosial akan menjadi tanda komitmen pemerintah untuk tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat miskin.

“Jadi, transisi ini bukan hanya soal perubahan pemimpin, tetapi lebih pada arah kebijakan yang akan diambil, terutama apakah bisa memperbaiki keadaan masyarakat bawah atau malah terjadi pergeseran fokus yang bisa mengesampingkan kebutuhan mereka,” jelasnya.

Anwar mengingatkan meskipun transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo tampak berjalan mulus di permukaan, kelancaran proses tersebut tidak serta merta menjamin kesinambungan program-program pro-rakyat tanpa kendala. Tantangan utama yang dihadapi adalah kejatuhan kelas menengah, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

Penurunan daya beli dan ketidakstabilan ekonomi yang menghantam kelompok ini memicu kekhawatiran akan menurunnya dukungan publik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah yang baru. *Tanpa langkah pemulihan yang jelas dan cepat, dampak buruk terhadap konsumsi domestik bisa memperburuk situasi.*

Selain itu, isu-isu kerawanan yang sering muncul menjelang Pilkada juga berpotensi menggoyahkan stabilitas politikdi berbagai daerah. Keretakan sosial dan dinamika politik lokal dapat memperlambat pelaksanaan kebijakan, termasuk program pro-rakyat yang membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah. 

Oleh karena itu, meskipun transisi kekuasaan berjalan tanpa hambatan berarti, faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi kelas menengah dan ketegangan politik lokal menjelang pilkada dapat menjadi hambatan serius dalam menjaga kelanjutan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Peneliti dari IDEAS, Muhammad Anwar mengatakan, ada beberapa negara yang dapat dijadikan role model dalam memanfaatkan jembatan udara untuk meningkatkan konektivitas dan perekonomian di wilayah terpencil.

Kanada memiliki sistem transportasi udara yang sangat berkembang untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil, terutama di wilayah utara yang sulit diakses.

Program Air Canada dan First Air menyediakan layanan penerbangan reguler ke komunitas-komunitas kecil yang tidak memiliki akses jalan darat. 

Pemerintah Kanada juga mendukung penerbangan ke daerah terpencil dengan memberikan subsidi untuk rute-rute yang tidak menguntungkan secara komersial. Hal ini memastikan bahwa masyarakat di daerah terpencil dapat mengakses barang-barang kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan pendidikan dengan lebih mudah. 

“Keberhasilan sistem jembatan udara di Kanada tidak hanya meningkatkan konektivitas tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sosial di komunitas-komunitas yang terisolasi,” kata Anwar kepada Investor Daily di Jakarta, baru-baru ini.

Australia, kata dia juga memiliki program yang sukses dalam menghubungkan daerah-daerah terpencil melalui transportasi udara. Melalui Remote Air Services Subsidy Scheme, pemerintah Australia memberikan subsidi kepada maskapai penerbangan yang menyediakan layanan ke wilayah-wilayah terpencil.

Program ini memastikan bahwa komunitas di pedalaman Australia mendapatkan akses reguler ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh, maskapai seperti Skytrans dan QantasLink melayani rute-rute yang penting bagi masyarakat di daerah terpencil, memungkinkan pengiriman barang dan mobilitas penduduk yang lebih efisien. 

“Keberhasilan Australia dalam memanfaatkan jembatan udara sebagai solusi transportasi mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil,” ujarnya.

Keberadaan infrastruktur yang mendukung jembatan udara sangatlah penting dan krusial, terutama untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas di wilayah-wilayah yang secara geografis terisolasi seperti pulau-pulau terpencil atau daerah pegunungan.

Tanpa akses transportasi yang memadai, masyarakat di daerah-daerah tersebut sering kali terhambat dalam hal akses terhadap pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan distribusi barang kebutuhan pokok.

Infrastruktur jembatan udara membuka peluang baru bagi wilayah-wilayah ini dengan memfasilitasi pengiriman barang dan mobilitas penduduk, sehingga mengurangi ketergantungan pada jalur darat atau laut yang sering kali lambat dan tidak efisien.

Jembatan udara dapat meningkatkan konektivitas. Hal ini berarti membuka jaringan yang lebih luas antara wilayah-wilayah yang terisolasi dengan pusat-pusat ekonomi, sosial, dan administrasi.

Konektivitas udara memungkinkan transportasi yang lebih cepat dan efisien, memungkinkan masyarakat untuk terhubung dengan lebih baik ke kota-kota besar.

Konektivitas ini memiliki dampak langsung pada distribusi barang dan jasa, serta mempermudah perpindahan orang. Misalnya, wilayah-wilayah terpencil di Papua yang sulit diakses melalui jalur darat dapat mengandalkan jembatan udara untuk mengirimkan barang-barang kebutuhan pokok dan layanan penting lainnya, seperti obat-obatan dan bahan pangan.

Selain itu, konektivitas juga mempercepat pengiriman layanan pemerintah dan penanganan situasi darurat. Dalam banyak kasus di wilayah terpencil, akses udara menjadi satu-satunya solusi untuk memberikan bantuan cepat dalam keadaan bencana alam atau krisis kesehatan.

Adanya infrastruktur udara, lanjut dia, produk-produk lokal dari daerah terpencil, seperti hasil bumi, kerajinan tangan, atau perikanan, bisa lebih mudah didistribukan ke luar daerah, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi

Infrastruktur transportasi udara memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan berbagai dampak positif. Setidaknya ada tiga dampak dari pembangunan jembatan udara, yaitu:

Pertama, penurunan biaya logistik dan stabilitas harga barang. Jembatan udara secara langsung menurunkan biaya logistik dengan mempercepat distribusi barang ke daerah-daerah terpencil yang sulit diakses melalui jalur darat atau laut.

Sebelum adanya jembatan udara, daerah seperti pedalaman Papua atau wilayah pegunungan di Sulawesi sering menghadapi harga barang yang sangat tinggi karena biaya transportasi yang mahal. 

Misalnya, harga bahan pangan seperti beras atau gula bisa jauh lebih mahal dibandingkan di kota-kota besar. Dengan adanya jembatan udara, barang-barang kebutuhan pokok dapat diangkut lebih cepat dan efisien, yang pada akhirnya menstabilkan harga di pasar lokal. 

Sebagai contoh, program jembatan udara di Papua memungkinkan penurunan harga bahan pokok, Beras ukuran 25 kilogram yang semula harganya Rp 800 ribu kini bisa didapat dengan harga Rp 500 ribu. 

Begitu pun kebutuhan pokok lain seperti minyak, garam, gula, tepung terigu, daging sapi, daging ayam, kopi, mie instan, sampai ikan sarden, sabun mandi, dan pampers.

Kedua, peningkatan aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi lokal. Jembatan udara membuka akses wilayah terpencil ke pusat-pusat ekonomi nasional. Sebelum adanya jembatan udara, banyak wilayah terpencil yang terisolasi dari pasar nasional, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi lokal terhambat.

Jembatan udara membantu membuka akses bagi produk-produk lokal, seperti hasil pertanian, perikanan, atau kerajinan tangan, untuk dijual ke pasar yang lebih luas. Akses yang lebih baik ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah terpencil.

Ketiga, pengembangan infrastruktur dan investasi. Adanya jembatan udara mendorong pengembangan infrastruktur lainnya di daerah-daerah terpencil. Ketika jembatan udara beroperasi, kebutuhan akan infrastruktur pendukung, seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan layanan pendidikan, juga meningkat. 

“Pemerintah dan investor swasta cenderung lebih tertarik untuk berinvestasi di daerah yang memiliki akses transportasi udara yang baik, karena hal ini menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih besar,” ujarnya.

Sebagai contoh, setelah dibangunnya jembatan udara di daerah terpencil di Kalimantan, beberapa investor mulai berinvestasi dalam pengembangan fasilitas pertambangan dan agribisnis, yang menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan ekonomi lokal. 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memberikan pemberdayaan seluas-luasnya bagi pelaku usaha ultra mikro. Salah satunya adalah kelompok perempuan disabilitas.

Optimalisasi pemberdayaan nasabah disabilitas yang digalakkan oleh PNM dikemas dalam program Disabilitas Tanpa Batas.

Program ini mendapatkan apresiasi Bronze Winner dalam ajang The 3rd Indonesia DEI & ESG Awards (IDEAS) 2024 kategori DEI, Sub kategori Keberpihakan terhadap Disabilitas yang digelar oleh PR Indonesia.

Sekretaris Perusahaan PNM L. Dodot Patria Ary menjelaskan program ini bertujuan untuk membantu nasabah untuk menggali potensinya, memiliki usaha yang lebih variatif hingga mampu mandiri secara finansial.

Klasterisasi Batik Tulis adalah contoh nasabah yang PNM tampilkan untuk penjurian IDEAS 2024 dimana PNM bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mendesain kain batik hasil karya nasabah tuli yang dibina PNM dan dijadikan busana untuk peragaan busana.

“Potensi mereka kami kenalkan kepada publik, lewat bazar dan pameran bahkan fashion show untuk memberi pesan kepada masyarakat bahwa mereka juga mampu berkarya dan bersaing di pasar yang lebih luas,” kata Dodot dalam keterangan resmi, Jumat (26/7/2024).

Dodot menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh nasabah disabilitas PNM dan Account Officer yang turut berperan besar dalam memberikan pendampingan dan pemberdayaan.

Ia meyakini bahwa komitmen keberpihakan terhadap disabilitas yang telah dilakukan oleh PNM inilah yang membawa PNM sukses mendapatkan penghargaan dan apresiasi bergengsi tersebut. Apalagi dengan karakteristik nasabah ultra mikro yaitu ibu-ibu prasejahtera yang memiliki keterbatasan.

“Keterbatasan tidak akan membatasi siapapun untuk terus berkarya jika didukung dengan semangat juang. Itu lah filosofi kami membawa program Disabilitas Tanpa Batas,” kata Dodot.

(SLF)

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Anggaran DPR dan pemerintah menyepakati tingkat pertumbuhan ekonomi dalam asumsi dasar makro Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) tahun 2025 sebesar 5,1 hingga 5,5 persen.

Menurut Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono, target tersebut cukup moderat, namun menimbulkan sejumlah konsekuensi. "Target yang ditetapkan dalam asumsi dasar makro ini cukup realistis di tengah ketidakpastian perekonomian global," kata Yusuf kepada Tempo, Selasa, 9 Juli 2024.

Menurut Yusuf, target pertumbuhan ekonomi pada 2025 tidak akan jauh dari kisaran 5 persen. Namun demikian, ia melihat pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun terakhir stagnan dan tidak bisa lepas dari jebakan angka 5 persen.

"Tren ini menunjukkan bahwa visi menuju Indonesia Emas 2045 semakin sulit diraih," katanya. Pada 2045, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menyentuh angka 7 persen.

Dia mengatakan dengan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen itu, maka penerimaan negara diprediksi stagnan, terutama penerimaan dari sektor pajak. Ia melandasi penilaian tersebut dari besaran tax ratio yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2024 di kisaran 10 persen dari PDB. Hal itu akan berdampak pada kesenjangan pendapatan dan belanja negara.

Ia mengatakan secara keseluruhan pendapatan negara hanya diproyeksikan 12,30 - 12,36% dari PDB. Namun di sisi lain, kata dia, belanja negara ditetapkan ekspansif demi mengakomodasi janji politik presiden terpilih. Terutama program makan siang gratis sekaligus melanjutkan program warisan Presiden Jokowi, terutama IKN dan PSN yang belum selesai.

"Dengan ambisi tersebut maka kebutuhan belanja negara mencapai 14,59 - 15,18% dari PDB," kata dia.

Ia menilai konsekuensi lainnya terlihat dari target defisit anggaran mencapai 2,29 - 2,82% dari PDB. Target defisit ini secara jelas tidak mencerminkan kehati-hatian fiskal karena batas atas target defisit ini sangat dekat dengan batas atas defisit anggaran yang ditetapkan UU yaitu maksimal 3,0 persen dari PDB. "Sedikit guncangan ekonomi akan menaikkan defisit melebihi batas 3 persen dari PDB," ujarnya.

Ia mengatakan kemungkinan tersebut sudah terjadi sepanjang semester I 2024. Tahun ini pemerintah menargetkan defisit anggaran 2,29 persen dari PDB. Namun, kata Yusuf, diproyeksikan menembus 2,80 persen dari PDB pada akhir tahun.

"Ini terjadi karena tambahan belanja yang signifikan untuk bansos dan subsidi di awal tahun 2024. Target defisit 2024 adalah 2,29 persen dari PDB, namun proyeksi realisasinya diperkirakan akan menembus 2,80 persen dari PDB pada akhir 2024. Karena itu jika defisit 2025 ditetapkan hingga 2,82 persen dari PDB maka hal ini berpotensi besar akan melanggar batas atas defisit 3 persen dari PDB," kata dia.