Jakarta: Stabilitas politik dan keamanan menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Terlebih di tengah berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan geopolitik yang semakin kompleks.

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas sebagai fondasi penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Pengamat Hukum UI Chudry Sitompul, fokus pemerintah telah tepat pada koordinasi yang kuat antara lembaga-lembaga strategis dalam memastikan keamanan nasional.
“Soal ini saya kira kepemimpinan Budi Gunawan tidak perlu diragukan lagi, karena urusan politik dan keamanan di bawah kendalinya,” ujar Chudry.

Menurutnya Kemenko Polkam memiliki peran vital dalam mengawal kebijakan-kebijakan strategis Presiden Prabowo, termasuk penguatan TNI-Polri dan modernisasi alutsista. Selain itu, kementerian ini juga perlu berfokus pada diplomasi strategis dan penanganan isu-isu krusial, seperti reformasi birokrasi dan keamanan siber.

“Budi Gunawan dan timnya diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memastikan keamanan dan stabilitas politik di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian,” urai Chudry.

Ia menguraikan, Presiden Prabowo Subianto sebenarnya telah menekankan pentingnya reformasi politik dan birokrasi yang efisien, sebagaimana tertuang dalam misi Asta Cita pemerintahan. Dengan adanya pemisahan isu hukum dari politik dan keamanan, Kemenko Polkam seharusnya dapat fokus sepenuhnya pada menjaga ketertiban dan stabilitas nasional.

“Melalui stabilitas politik dan keamanan yang kokoh, agenda pemerintahan dapat terlaksana dengan sukses. Selain itu, seiring penguatan TNI-Polri dan pengembangan diplomasi strategis, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi negara yang berdaulat dan maju, mencapai cita-cita besar Indonesia Emas 2045,” cetus Chudry.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Jakarta -

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyebut 21 kepala negara bakal hadir menyaksikan pelantikan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Proses pelantikan dilakukan hari Minggu pukul 10.00 WIB, 20 Oktober 2024.

"Dalam catatan kami untuk sementara ada 18 bahkan ada 3 kemarin, 21 Kepala Negara, kepala pemerintahan yang akan datang menyaksikan pelantikan Presiden Republik Indonesia tanggal 20 yang akan datang," katanya dalam 15th Kompas 100 CEO Forum, disiarkan virtual di YouTube Harian Kompas, Jumay (11/10/2024).

"Itu artinya sebuah kebahagiaan dan kehormatan bagi kami keluarga bangsa Indonesia dan itu luar biasa," sambung dia.

Oleh karena itu ia menyebut stabilitas di dalam negeri perlu dijaga. Muzani menilai stabilitas cenderung terjaga, meskipun terjadi dinamika saat masa Pilpres lalu.

"Bagaimana misalnya suasana politik dalam proses pemilihan presiden begitu rupa, tetapi menuju tanggal 20 Oktober suasana yang menjadi sangat kondusif," imbuhnya.

Menurutnya menjaga stabilitas menjadi fokus utama banyak pihak. Muzani menyatakan Indonesia memang berupaya menjaga suasana tenang di hadapan internasional demi menyambut kepala negara yang akan hadir langsung pada pelantikan Prabowo.

"Semuanya merasa perlu untuk menjaga suasana itu sebagai sebuah upaya untuk menjaga suasana yang tenang di hadapan internasional karena akan banyak Kepala Negara, Kepala Pemerintahan yang akan datang," tutupnya.

(ily/rrd)

JAKARTA, investor.id - Peneliti Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Muhammad Anwar mengatakan, transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto memiliki sejumlah kelebihan yang membedakannya dari transisi-transisi sebelumnya. 

Salah satu aspek paling mencolok dari transisi pemerintahan kali ini adalah kuatnya konsolidasi kekuasaan di bawah koalisi politik yang hampir tanpa oposisi. Koalisi besar yang terbentuk antara partai-partai pendukung Jokowi dan Prabowo memberikan stabilitas politik yang sangat signifikan. 

“Bahkan, sinyal bahwa PDI-P, partai terbesar yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, kemungkinan akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo, memperkuat dominasi koalisi tersebut,” kata Anwar kepada Investor Daily di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Menurut dia, situasi ini berbeda dari transisi-transisi sebelumnya yang seringkali diwarnai oleh ketegangan antara kubu pemerintah dan oposisi. Dengan hampir seluruh kekuatan politik utama berada di barisan yang sama, potensi konflik politik dalam negeri bisa ditekan, memungkinkan proses transisi berjalan lebih mulus dan efisien.

Selanjutnya, peran kunci “Orang-Orang Prabowo” dalam Pemerintahan Jokowi. Kelebihan lain yang membuat transisi ini unik adalah adanya banyak sosok yang dekat dengan Prabowo yang telah dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam kabinet Jokowi. 

Mereka telah terlibat dalam perumusan dan implementasi kebijakan strategis pemerintah, yang menciptakan kesinambungan antara kebijakan Jokowi dan visi Prabowo.

“Tokoh-tokoh ini memainkan peran penting dalam bidang-bidang seperti pertahanan, ekonomi, dan infrastruktur, sehingga transisi kebijakan tidak akan mengalami disrupsi besar,” katanya.

hal ini memberikan kepercayaan bahwa program-program pro-rakyat, termasuk pembangunan infrastruktur dan kebijakan kesejahteraan sosial, akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan di bawah pemerintahan baru.

Anwar juga menyoroti di masa transisi ini, kondisi keamanan nasional juga terbilang stabil. Tidak ada ketegangan politik yang signifikan atau ancaman besar terhadap keamanan dalam negeri yang dapat mengganggu proses pergantian pemerintahan. 

Keamanan yang  relatif stabil ini sangat berbeda dari beberapa transisi sebelumnya yang diwarnai oleh protes, demonstrasi besar-besaran, atau ketidakpastian politik.

“Stabilitas ini memberikan ruang bagi proses transisi yang lebih terencana dan terkoordinasi, serta memastikan bahwa pemerintah dapat terus berfungsi dengan baik meskipun berada di ambang pergantian kepemimpinan,” katanya.

Kesinambungan Pembangunan Ekonomi

Dia berpendapat proses transisi ini akan menjadi krusial dalam memastikan kelangsungan kebijakan ekonomi yang sudah berjalan, terutama yang berdampak pada rakyat kecil. Pemerintahan Jokowi dikenal dengan proyek infrastruktur besar-besaran dan berbagai program bantuan sosial yang penting bagi masyarakat miskin. 

“Jika Prabowo melanjutkan arah kebijakan tersebut dengan beberapa penyesuaian yang sesuai dengan visi dan misinya, ada potensi positif bagi kesinambungan pembangunan ekonomi,” ujarnya.

Namun, beberapa hal perlu diawasi, seperti bagaimana Prabowo akan menangani masalah ketimpangan ekonomi dan bagaimana ia akan memperlakukan subsidi serta program-program yang bersifat pro-rakyat kecil.

Keberlanjutan dan perluasan program kesejahteraan sosial akan menjadi tanda komitmen pemerintah untuk tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat miskin.

“Jadi, transisi ini bukan hanya soal perubahan pemimpin, tetapi lebih pada arah kebijakan yang akan diambil, terutama apakah bisa memperbaiki keadaan masyarakat bawah atau malah terjadi pergeseran fokus yang bisa mengesampingkan kebutuhan mereka,” jelasnya.

Anwar mengingatkan meskipun transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo tampak berjalan mulus di permukaan, kelancaran proses tersebut tidak serta merta menjamin kesinambungan program-program pro-rakyat tanpa kendala. Tantangan utama yang dihadapi adalah kejatuhan kelas menengah, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

Penurunan daya beli dan ketidakstabilan ekonomi yang menghantam kelompok ini memicu kekhawatiran akan menurunnya dukungan publik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah yang baru. *Tanpa langkah pemulihan yang jelas dan cepat, dampak buruk terhadap konsumsi domestik bisa memperburuk situasi.*

Selain itu, isu-isu kerawanan yang sering muncul menjelang Pilkada juga berpotensi menggoyahkan stabilitas politikdi berbagai daerah. Keretakan sosial dan dinamika politik lokal dapat memperlambat pelaksanaan kebijakan, termasuk program pro-rakyat yang membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah. 

Oleh karena itu, meskipun transisi kekuasaan berjalan tanpa hambatan berarti, faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi kelas menengah dan ketegangan politik lokal menjelang pilkada dapat menjadi hambatan serius dalam menjaga kelanjutan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menyoroti rendahnya porsi investasi asing yang diterima Indonesia di kawasan ASEAN.

Menurut Rosan, Indonesia hanya memperoleh sekitar 15% dari total investasi asing yang masuk ke ASEAN.

Padahal, Indonesia berperan besar dalam perekonomian ASEAN, dengan kontribusi sebesar 40% terhadap total ekonomi kawasan.

Selain itu, populasi dan luas lahan Indonesia juga mencakup 40% dari ASEAN.

"Seharusnya, jika sebanding, 40% investasi juga masuk ke Indonesia," ujar Rosan dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 pada Rabu (9/10).

Dalam 10 tahun terakhir, Singapura menjadi negara dengan Penanaman Modal Asing (PMA) terbesar di Indonesia.

Namun, di sisi lain, Singapura juga menjadi penerima investasi asing terbesar di ASEAN.

Rosan mencatat, total investasi asing yang masuk ke ASEAN berkisar antara US$250 miliar hingga US$300 miliar atau sekitar Rp 4.700 triliun setiap tahunnya.

Meskipun demikian, Indonesia hanya memperoleh sekitar 15% dari total investasi asing di ASEAN.

Pada tahun 2023, realisasi investasi Indonesia mencapai Rp 1.418 triliun, dengan PMA sebesar Rp 744 triliun.

"Investasi yang masuk ke Indonesia sepanjang tahun ini sekitar US$ 40 miliar, atau sekitar 15% dari total investasi yang masuk ke ASEAN," ungkap Rosan.

Rosan menyayangkan bahwa mayoritas investasi asing di ASEAN justru masuk ke Singapura, meskipun Indonesia memiliki banyak keunggulan.

Ia menilai bahwa stabilitas politik dan kepastian hukum adalah faktor utama yang menarik investor ke Singapura.

"Singapura memiliki keunggulan dalam rule of law, kepastian hukum, serta tata kelola usaha yang baik dan benar," jelasnya.

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjamin transisi pemerintahan Prabowo Subianto sebagai penerusnya akan berjalan dengan mulus. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan Jokowi saat baru menjabat di 2014.

Di tahun 2014 lalu, Jokowi bilang dirinya butuh waktu satu sampai satu setengah tahun sendiri untuk melakukan transisi pemerintahan setelah dilantik jadi presiden. Katanya, waktu yang cukup lama itu hilang hanya untuk melakukan transisi.

"Saya di 2014 butuh waktu satu sampai satu setengah tahun untuk mengkonsolidasi. Artinya satu sampai satu setengah tahun waktu kita hilang," ungkap Jokowi saat membuka BNI Investor Daily Summit 2024, di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Jokowi bercerita selama ini Prabowo sudah sangat sering ikut rapat-rapat di Istana Kepresidenan. Baik yang rapat terbatas maupun rapat paripurna. Semua rapat dihadiri Prabowo semenjak menang Pemilu awal tahun ini. Mulai dari yang membicarakan pertahanan, maupun hal lainnya.

Dengan begitu, rencana dan program unggulan yang akan dilaksanakan Prabowo betul-betul disiapkan dengan baik dengan menteri-menteri yang menjabat sekarang.

"Karena itu saya sangat senang sekali proses transisi kepemerintahan ini kita harapkan tinggal 12 hari berjalan baik dan berjalan mulus," beber Jokowi.

Transisi pemerintahan yang berjalan baik, kata Jokowi, dapat memberikan optimisme bagi negara. Baik dari sisi politik maupun ekonomi. Dengan begitu stabilitas bisa terjaga dan Indonesia bisa terus melaju jadi negara maju.

"Karena transisi ke pemerintahan berjalan baik dan mulus itu penting untuk menjaga optimisme kita semua. Untuk menjaga stabilitas, baik itu politik maupun ekonomi," sebut Jokowi.

Simak: Video: Jokowi Bandingkan Transisi Pemerintahan ke Prabowo dengan Saat SBY

[Gambas:Video 20detik]

(hal/das)

JAKARTA, investor.id – Segmen calon kelas menengah dan kelas menengah mengambil peran besar menopang pertumbuhan ekonomi nasional dan mencapai Indonesia Emas 2045. Sebaliknya, mengabaikan segmen ini bisa menimbulkan risiko politik yang signifikan.

Hal tersebut diungkapkan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM FEB UI) dalam Seri Analisis Makroekonomi: Indonesia Economic Outlook Triwulan-III 2024, baru-baru ini.

Gabungan calon kelas menengah dan kelas menengah merupakan 72,2% dari populasi dan berkontribusi terhadap 82,3% konsumsi rumah tangga nasional. Praktis, kelompok-kelompok ini mendominasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga dalam PDB.

“Untuk mencapai tujuan ambisius untuk menjadi negara maju pada tahun 2045, kebijakan harus berfokus membantu calon kelas menengah untuk bertransisi ke status kelas menengah dan mempertahankan daya beli kelas menengah saat ini,” ungkap LPEM FEB UI dalam laporan tersebut, dikutip pada Kamis (8/8/2024).

Oleh karena itu, ada sejumlah rekomendasi kebijakan yang dapat digulirkan pemerintah untuk mendukung calon kelas menengah dan kelas menengah, khususnya untuk menjaga daya beli. Pertama, investasi dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan diperlukan untuk transisi ini.

Membekali individu dengan keahlian yang diperlukan untuk mengakses pekerjaan dengan produktivitas yang lebih tinggi (misalnya, jasa dengan nilai tambah tinggi dan manufaktur) meningkatkan potensi penghasilan mereka yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

Kedua, memastikan keamanan ekonomi bagi calon kelas menengah dan kelas menengah selama masa-masa sulit sangat penting untuk menjaga daya beli mereka, terutama selama periode pengangguran atau transisi pekerjaan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, pemerintah Indonesia perlu memperluas program-program bantuan sosial, termasuk tunjangan pengangguran, cuti berbayar, dan cuti melahirkan.

Ketiga, menangani isu pekerja informal juga merupakan hal yang penting. Lebih dari separuh pekerja calon kelas menengah dan pekerja kelas menengah memiliki pekerjaan informal. Mendorong formalisasi pekerjaan melalui keringanan pajak, subsidi, dan insentif keuangan lainnya dapat membantu bisnis memformalkan tenaga kerja mereka.

Keempat, mengatasi akses rumah layak huni juga penting karena masalah ini semakin memburuk baik bagi calon kelas menengah maupun kelas menengah. Kebijakan harus berfokus pada peningkatan akses terhadap perumahan yang terjangkau melalui subsidi, pinjaman berbunga rendah, dan pengembangan proyek-proyek perumahan yang terjangkau.

“Langkah-langkah kebijakan ini tidak hanya penting bagi pertumbuhan ekonomi tetapi juga bagi stabilitas politik. Mengabaikan calon kelas menengah dan kelas menengah akan menimbulkan risiko politik yang signifikan,” ungkap LPEM FEB UI melalui laporan tersebut.

Contoh di Negara Lain

Kelompok-kelompok ini mewakili sebagian besar pemilih, sehingga ketidakpuasan mereka dapat menyebabkan pergeseran elektoral yang besar. Fenomena ini salah satunya terlihat dalam pemilihan Presiden AS 2020 ketika banyak pemilih kelas menengah yang tidak senang dengan kebijakan ekonomi dan pandemi, yang kemudian mengalihkan dukungan mereka dari Trump ke Biden.

Lebih jauh lagi, kegagalan untuk mengatasi ketimpangan dalam konteks pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat menyebabkan keresahan sosial. Utamanya jika kelas menengah, yang jumlahnya banyak dan berpendidikan, menghadapi kondisi ekonomi yang buruk.

“Tidak seperti kelompok yang lebih miskin dan lebih rentan, kelas menengah lebih cenderung menyuarakan keresahan mereka ketika situasi ekonomi mereka memburuk,” demikian seperti dilaporkan LPEM FEB UI.

Meningkatnya ketimpangan dan frustasi kelas menengah atas stagnasi telah menyebabkan tuntutan untuk reformasi sistemik di Chili. Kerusuhan serupa telah diamati di Perancis, di mana gerakan “Yelllow Vest” muncul sebagai respons terhadap ketimpangan ekonomi yang dirasakan dan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.

Sementara di Brasil, protes tahun 2013 sebagian besar didorong oleh kelas menengah, menuntut layanan publik yang lebih baik dan memprotes korupsi pemerintah serta mismanajemen.

Oleh karena itu, untuk menerapkan kebijakan-kebijakan ini secara efektif, praktik kelembagaan yang kuat sangatlah penting. Berdasarkan survei Bank Dunia tahun 2019, calon kelas menengah dan kelas menengah di Indonesia memandang pemberantasan korupsi sebagai salah satu isu terpenting yang harus diselesaikan.

“Lembaga-lembaga yang kuat dapat memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan dan membantu memerangi korupsi yang dapat merusak efektivitas kebijakan. Praktik-praktik ini menumbuhkan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat yang sangat penting untuk keberhasilan penerapan kebijakan-kebijakan yang mendukung kelas menengah,” demikian jelas LPEM FEB UI dalam laporan tersebut.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News