JAKARTA - Delta Electronics , pemimpin global dalam manajemen daya dan solusi smart green berbasis IoT mengumumkan ekspansi bisnis nya di Indonesia. Lewat kolaborasi dengan distributor lokal dan integrator sistem, PT Delta Electronics Indonesia akan terus berkolaborasi dengan para mitra ini sambil memperluas keterlibatannya dengan lembaga pemerintahan dan mitra bisnis.

Delta bertujuan untuk menyediakan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik industri utama Indonesia, termasuk Pusat Data, Manufaktur, dan Energi Terbarukan, dengan fokus pada mendorong inovasi berkelanjutan .

?Di PT Delta Electronics Indonesia, kami berkomitmen untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi dan solusi elektronika daya yang inovatif. Investasi kami yang berkelanjutan dalam penelitian dan pengembangan telah memungkinkan kami untuk secara konsisten memperkenalkan produk-produk canggih yang meningkatkan efisiensi energi dan meminimalkan jejak karbon pelanggan kami. Evolusi ini mencerminkan dedikasi kami untuk tidak hanya menyediakan solusi tetapi juga menjadi mitra yang dapat diandalkan untuk mendorong keberlanjutan di Indonesia,? ujar Country Manager, PT Delta Electronics Indonesia, Johnny Tam.

"Sejak pertama kali masuk ke pasar lebih dari dua puluh tahun yang lalu Delta Electronics telah bertransformasi secara signifikan di Indonesia seebagai pemasok Telekomunikasi menjadi pemain penting di bidang Data Center, Otomasi dan Infrastruktur Energi. Transisi ini mencerminkan visi inovasi dan komitmen kami terhadap pasar lokal, dengan tetap mempertahankan penekanan yang kuat pada efisiensi energi dan teknologi yang berkelanjutan,? kata Vice-President, SEA Business, Delta Electronics, David Leal.

Berfokus pada Solusi Inovatif di bidang Daya Elektronik, Otomasi, dan Infrastruktur Energi untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Dengan mendirikan PT Delta Electronics Indonesia, perusahaan ini memperkuat kehadirannya di Indonesia dan keterlibatannya dengan industri di Indonesia, memberikan solusi yang lebih cepat dan sesuai untuk memenuhi tantangan unik industrialisasi dan urbanisasi.

Delta juga telah membangun ekosistem EV di Indonesia melalui kemitraan strategis dengan para pemain lokal. Sebelumnya, PT Delta Electronics telah mendukung mobilitas elektronik bagi para pemimpin dunia dengan mengimplementasikan pengisi daya kendaraan listrik (EV) pada KTT G20 Bali 2022.



Pada KTT ASEAN ke-43 di Jakarta, Delta Electronics juga menggunakan pengisi daya untuk memfasilitasi transportasi bagi para pemimpin negara Asia Tenggara. Selain itu, PT Delta Indonesia menandatangani MoU dengan pabrik elektronik dari Indonesia untuk meningkatkan aksesibilitas solusi Delta yang andal dan hemat energi kepada pelanggan Indonesia.

Selanjutnya, PT Delta Electronics Indonesia akan mendorong keberlanjutan di smart city, data center, otomasi, dan infrastruktur energi; bekerjasama erat dengan sektor swasta dan pemerintah. Di luar solusi teknologi, perusahaan tetap berkomitmen pada keterlibatan masyarakat, kesadaran lingkungan, dan tujuan pembangunan berkelanjutan jangka panjang Indonesia, menegaskan dedikasinya untuk masa depan yang lebih cerdas dan berkelanjutan.

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga berkolaborasi dengan PT Vale Indonesia Tbk ( PT Vale ) mendorong penggunaan bahan bakar ramah lingkungan di sektor pertambangan. Hal itu diwujudkan melalui penyediaan Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) atau Pertamina Renewable Diesel untuk operasional alat berat di PT Vale.

Langkah ini sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) pada September lalu, di mana PT Vale menjadi pionir dalam mengadopsi HVO untuk operasional alat beratnya guna mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE) 2060. Kolaborasi ini disebut menjadi langkah nyata dalam menuju keberlanjutan industri di Indonesia.

"Penggunaan HVO, Pertamina Renewable Diesel tidak hanya menjadi solusi bahan bakar berkelanjutan, tetapi juga mendukung efisiensi operasional di industri tambang," ungkap Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/11/2024).

Maya menambahkan, hal ini pun sejalan dengan tujuan pemerintah dan komitmen perusahaan dalam mewujudkan swasembada energi, dimana produk HVO memiliki nilai TKDN lebih dari 99%. "Kami berharap kolaborasi ini menginspirasi sektor lain untuk beralih ke energi bersih demi masa depan yang lebih hijau," tambahnya.

Sementar, Direktur & Chief Operation and Infrastructure Officer PT Vale Abu Ashar menegaskan bahwa inisiatif ini sejalan dengan strategi besar perusahaan dalam dekarbonisasi dan pengurangan jejak karbon. Penggunaan HVO, kata dia, merupakan langkah strategis dalam mencapai target dekarbonisasi perusahaan. "Selain mendukung efisiensi operasional, bahan bakar ini membantu mengurangi dampak lingkungan secara signifikan," imbuhnya.

Dalam uji coba, dua unit truk tambang, Komatsu dan Caterpillar menggunakan HVO dengan hasil mengurangi emisi karbon hingga 70% dan emisi gas rumah kaca hingga 80% dibandingkan diesel konvensional. Dalam sambutannya, Director of Product Support PT United Tractors Tbk Idot Supriadi mengatakan bahwa HVO mampu mempertahankan performa mesin sekaligus mendukung keberlanjutan operasional.

"Kami melihat HVO mampu mempertahankan performa mesin truk tambang sekaligus memberikan emisi yang lebih bersih, ini tentunya sangat bermanfaat bagi keberlanjutan operasional alat berat kami di industri pertambangan dan ini pun juga menjadi bagian dari komitmen kami dalam pemanfaatan bahan bakar ramah lingkungan," tegasnya.

Senada, Product Support Manager PT Trakindo Utama Semuel Tikupadang juga menyampaikan pentingnya bahan bakar terbarukan seperti HVO untuk menjaga kualitas lingkungan. "Kami melihat sendiri bagaimana HVO dari Pertamina Patra Niaga mampu meningkatkan efisiensi bahan bakar serta menjaga performa mesin truk Caterpillar yang kami operasikan bahkan dari hasil uji kami produk ini 100% compatible, artinya tidak perlu penambahan sparepart atau modifikasi lain. Ini adalah langkah signifikan untuk mendukung industri yang lebih ramah lingkungan," ujarnya.

Maya menegaskan, Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen menyediakan solusi energi bersih yang dapat diterapkan di berbagai sektor. Melalui kolaborasi, kata dia, diharapkan dapat mendorong transformasi hijau yang lebih luas di Indonesia. "Kami berharap kerja sama ini dapat menginspirasi industri lain untuk bersama-sama mendukung masa depan yang lebih berkelanjutan," tutupnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024 yang mengatur tata cara pelaksanaan penggunaan anggaran dan aset pada masa transisi di lingkungan kementerian dan lembaga.

Peraturan ini diterbitkan sebagai pedoman bagi kementerian dan lembaga dalam mengelola anggaran dan aset negara menyusul perubahan nomenklatur, pemisahan, penggabungan, serta pembentukan kementerian/lembaga baru dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

"Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang (...), perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Linkungan K/L," bunyi pertimbangan dalam beleid tersebut, dikutip Kamis (7/11).

Aturan ini mencakup pengaturan mulai dari penetapan kode anggaran untuk percepatan pelaksanaan anggaran, penyesuaian anggaran tahun 2024, hingga pengelolaan aset dan pelaporan keuangan.

Sri Mulyani juga menetapkan jadwal revisi anggaran, di mana kementerian atau lembaga yang mengalami perubahan harus mengajukan revisi DIPA paling lambat 29 November 2024.

Namun, dalam aturan tersebut, Sri Mulyani juga memerinci, bagi K/L hasil pemisahan yang menyepakati pelaksanaan anggaran TA 2024 mekalui mekanisme pemisahan DIPA TA 2024, maka harus mengajukan revisi paling lambat tanggal 15 November 2024. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 8 beleid tersebut.

Sementara merujuk pada Pasal 12, dalam melakukan penyesuaian dam pelaksanaan DIPA TA 2024 untuk mendanai pelaksanaan tugas dan fungsi K/L hasil pemisahan, K/L tersebut harus tetap memprioritaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencapaian program prioritas nasional

2. Pembayaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang telah dikontrakkan.

3. Pembayaran belanja pegawai pada K/L Pengampu dan K/L hasil pemisahan.

4. Belanja bantuan sosial yang direncanakan disalurkan sampai dengan akhir tahun.

5. Belanja bantuan pemerintah yang termasuk dalam program Prioritas nasional.

6. Penyelesaian sisa uang persediaan/tambahan uang persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran.

Adapun, K/L hasil pemisahan menyepakati tanggal batas akhir untuk kebutuhan administrasi penyesuaian belanja DIPA TA 2024.

"Batas akhir sebagaimana dimaksud (..) paling lambat tanggal 11 November 2024," bunyi Pasal 12 ayat (3).

Selain itu, PMK ini juga mengatur bahwa aset seperti Barang Milik Negara (BMN) akan dialihkan atau digunakan bersama sesuai kebutuhan masing-masing kementerian dan lembaga.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerbitkan aturan penggunaan anggaran kementerian baru di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset Pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga yang diteken Sri Mulyani pada 4 November kemarin.

"Peraturan menteri ini mengatur pelaksanaan penggunaan anggaran dan Aset dalam masa transisi untuk TA 2024 dan TA 2025 pada Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan meliputi: Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur; Kementerian/Lembaga yang mengalami pemisahan; Kementerian/Lembaga yang mengalami penggabungan; dan Kementerian/Lembaga yang baru dibentuk," bunyi pasal 2 beleid itu, dikutip Kamis (7/11).

Pasal 3 menyebut untuk percepatan pelaksanaan anggaran dan penggunaan Aset TA 2024 dan TA 2025 K/L yang mengalami perubahan nomenklatur, pemisahan, penggabungan, dan yang baru dibentuk, Menteri Keuangan menetapkan kode Bagian Anggaran K/L.

Kemudian, dalam pasal 5 diatur K/L yang mengalami perubahan nomenklatur tetap melaksanakan program/kegiatan pada Bagian Anggaran yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2024.

Dalam hal terdapat kebutuhan penyesuaian program atau kegiatan, K/L dapat melakukan revisi DIPA TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Revisi diajukan oleh K/L yang mengalami perubahan nomenklatur kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat 29 November 2024.

Sementara itu, bagi K/L yang mengalami pemisahan menyepakati pelaksanaan anggaran TA 2024 melalui dua mekanisme yakini penggunaan DIPA TA 2024 atau pemisahan DIPA TA 2024.

Apabila K/L yang mengalami pemisahan menggunakan mekanisme penggunaan DIPA TA 2024 maka perlu dilakukan revisi dengan sejumlah ketentuan, diantaranya Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penunjukan K/L Pengampu yang berasal dari salah satu K/L hasil pemisahan paling lama sehari setelah PMK 90/2024 diundangkan.

Kemudian, K/L Pengampu menggunakan Bagian Anggaran K/L TA 2024; alokasi anggaran pada Bagian Anggaran K/L Pengampu juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan tugas dan fungsi K/L hasil pemisahan; dan K.L Pengampu melakukan revisi DIPA TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk untuk mendanai: operasional menteri/pimpinan lembaga dan wakil menteri/pimpinan lembaga untuk K/L hasil pemisahan; dan program/kegiatan yang relevan dan/atau sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi K/L hasil pemisahan.

Sementara bagi K/L yang mengalami pemisahan menggunakan mekanisme pemisahan DIPA TA 2024, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:a. Menteri Keuangan menetapkan Bagian Anggaran K/L hasil pemisahan yang salah satunya merupakan K/L Pengampu menggunakan Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024;b. Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan PerencanaanPembangunan Nasional dan Kementerian/Lembaga yang mengalami pemisahan, melakukan pembahasan bersama untuk memetakan dan menyesuaikan program/kegiatan yang relevan bagi K/L hasil pemisahan mengacu pada Renja K/L, RKA K/L, SOTK, dan Prioritas Nasional;

c. Penentuan besaran alokasi anggaran TA 2024 K/L Pengampu dan K/L lainnya hasil pemisahan dengan memprioritaskan:1. pembayaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang telah dikontrakkan;2. pembayaran belanja pegawai;3. belanja bantuan sosial yang akan disalurkan sampai dengan akhir tahun;4. belanja bantuan pemerintah yang termasuk dalam program Prioritas Nasional; dan5. penyelesaian sisa uang persediaan/tambahan uang persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran;

Kemudian pasal 9 mengatur K/L yang mengalami penggabungan tetap melaksanakan DIPA TA 2024 sampai 31 Desember 2024. Jika terdapat kebutuhan penyesuaian program/kegiatan pada Bagian Anggaran yang lama dan/atau kebutuhan untuk mengintegrasikan program/kegiatan, K/L yang mengalami penggabungan melakukan revisi DIPA TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 29 November 2024.

"Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran menyelesaikan revisi DIPA TA 2024 Kementerian/Lembaga hasil penggabungan paling lambat dua hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar," bunyi pasal 9.

Sementara itu, K/L yang baru dibentuk diampu oleh Kementerian Sekretariat Negara atau Kementerian/Lembaga lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama menteri keuangan.

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) optimistis target penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) bakal tercapai.

PGEO mengusung strategi ekspansi di aset eksisting, eksplorasi dan mencari potensi akuisisi secara selektif.

Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Julfi Hadi yakin PGEO bisa mencapai total kapasitas terpasang sebesar 1 Gigawatt (GW) pada tahun 2027 - 2028.

Ini merupakan target jangka pendek untuk mencapai kapasitas terpasang di level 1,5 GW pada tahun 2030 dan 1,7 GW - 1,8 GW pada 2033.

Julfi percaya diri pengembangan panas bumi (geothermal) akan sejalan dengan misi pemerintahan baru.

Mengingat Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya menyoroti panas bumi sebagai salah satu aset penting untuk mencapai swasembada energi.

Apalagi, panas bumi merupakan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan yang punya karakteristik pemikul beban dasar alias baseload. "Geothermal adalah kunci dari energi transisi," kata Julfi dalam paparan publik, Rabu (6/11).

Dengan penyesuaian model bisnis dan perkembangan teknologi, waktu pengembangan panas bumi pun sudah lebih singkat. Dari semula mencapai 10 tahun, kini bisa hanya tiga hingga lima tahun.

"Risiko eksplorasi pun bisa diturunkan, peluang sukses sumur naik. Jadi geothermal bukan high risk lagi," terang Julfi.

Menyambut peluang tersebut, PGEO fokus untuk menambah kapasitas terpasang dari 672,5 Megawatt (MW) saat ini menjadi 1 GW dalam dua hingga tiga tahun ke depan. PGEO mengandalkan tiga proyek untuk mencapai target tersebut.

Pertama, proyek Hululais unit 1 & 2 sebesar 110 MW. Julfi bilang, PT PLN (Persero) berkomitmen untuk mempercepat proses pengadaan dan konstruksi.

Pembangunan dijadwalkan rampung dalam waktu 25 bulan, sehingga bisa beroperasi komersial atau Commercial Operation Date (COD) pada tahun 2027.

Kedua, proyek Lumut Balai unit 2 berkapasitas 55 MW. Progres mencapai 88,92% dengan jadwal mechanical completion pada bulan Desember 2024, dan ditargetkan COD pada kuartal I-2025.

Ketiga, proyek Co-Generation yang akan menambah kapasitas 45 MW lewat proyek Ulubelu Binary Unit (30 MW) dan Lahendong (15 MW).

Direktur Eksplorasi dan Pengembangan Pertamina Geothermal Energy Edwil Suzandi mengatakan, ketiga proyek tersebut menjadi bagian dari rencana ekspansi PGEO yang berlanjut pada tahun depan.

Kemudian, PGEO akan melakukan eksplorasi lapangan baru dengan mengantongi Final Investment Decision (FID) salah satu lapangan di Sumatra.

"PGEO juga mengkaji peluang untuk bisa ikut bidding (lelang) dari pemerintah. Tim sedang mencari lapangan mana saja yang bisa menambah aset eksplorasi PGEO di Indonesia," imbuh Edwil.

Selain itu, ekspansi dilakukan melalui kolaborasi dengan mitra strategis, maupun lewat merger dan akuisisi (M&A). Salah satunya, PGEO akan menindaklanjuti nota kesepahaman yang sudah diteken dengan perusahaan pengembang panas bumi Kenya, Geothermal Development Company Ltd. (GDC) dan Africa Geothermal International Ltd. (AGIL) untuk pengembangan lapangan panas bumi di Afrika.

"Saat ini tim sedang bekerja. Harapannya pada tahun 2025 kami bisa menyelesaikan kajian dan due diligence (uji tuntas) terhadap pengembangan usaha panas bumi di Afrika," terang Edwil.

Sedangkan untuk ekspansi di Turki, PGEO masih mencari aset yang sesuai dari sisi kalkulasi sumber daya dan komersialisasi. "Apabila dua hal itu tercapai, tentu kami akan go untuk pengembangan usaha di sana," tambah Edwil.

Alokasi Capex PGEO

Yang pasti, berdasarkan due diligence yang dilakukan PGEO, aksi M&A tidak akan terjadi pada tahun ini. Padahal, PGEO telah mengalokasikan belanja modal (capex) sebesar US$ 300 juta untuk membiayai aktivitas inorganik pada tahun 2024.

"Karena setelah kami melakukan peninjauan ulang atas aktivitas inorganik, ada di Turki dan di local company, setelah due diligence kami menyepakati untuk tidak melanjutkan pada tahun 2024," terang Direktur Keuangan Pertamina Geothermal Energy, Yurizki Rio.

Dus, PGEO fokus untuk merealisasikan capex pada aktivitas organik, dengan anggaran sebesar US$ 247 juta. Sampai dengan kuartal III-2024, serapan capex PGEO masih mini, yakni baru sebesar US$ 84,06 juta.

Terdiri dari development expenditure US$ 47,85 juta dan maintenance expenditure US$ 36,21 juta. Yurizki bilang, penyerapan yang masih mini ini karena ada kendala administrasi dan keterlambatan pengadaan. "Kami yakin di 2024 capex organik sebesar US$ 247 juta akan terserap," tegas Yurizki.

Kinerja Hingga Kuartal III-2024

Dalam sederet agenda ekspansi tersebut, kinerja PGEO hingga kuartal III-2024 nyaris stagnan. Pendapatan PGEO turun tipis 0,70% secara tahunan (year on year/yoy) dari US$ 308,19 juta menjadi US$ 306,02 juta.

Sedangkan laba bersih tumbuh dengan level yang mini sebanyak 0,36% (yoy) dari US$ 133,50 juta menjadi US$ 133,99 juta sampai September 2024. Meski begitu, Yurizki mengatakan bahwa kinerja keuangan PGEO berada di atas ekspektasi manajemen.

Dia mengatakan, pada awal tahun 2024 manajemen PGEO telah mengantisipasi adanya perlambatan kinerja. Seiring dengan proyeksi penurunan output produksi karena ada sejumlah aktivitas perawatan aset pembangkit.

Namun, secara operasional tingkat produksi listrik dan uap PGEO masih bisa tumbuh 0,31% (yoy) menjadi 3.597 Gigawatt hour (GWh). Hasil ini lebih baik 3,96% dari estimasi manajemen PGEO di angka 3.460 GWh hingga kuartal III-2024.

Hasil ini terjadi karena ada percepatan kegiatan maintenance di beberapa unit, penundaan maintenance di sejumlah unit serta optimalisasi pembangkitan.

Dengan begitu, meski ada penurunan secara tahunan, tapi realisasi pendapatan PGEO per September 2024 masih lebih baik dari estimasi awal di level US$ 295,87 juta.

Begitu juga dari sisi laba bersih yang sebelumnya diestimasikan hanya menyentuh US$ 88,08 juta. Adapun, kenaikan laba bersih PGEO juga ditopang oleh pendapatan bunga yang kuat dari optimalisasi pengelolaan dana, serta pengelolaan mata uang asing yang optimal.

Jakarta -

Bocoran! Perum Bulog akan menjadi badan sendiri langsung di bawah Presiden. Hal ini disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparno dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (5/11/2024).

Wahyu mengatakan pihaknya tengah menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog. Selama ini, Bulog mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum Bulog.

Dalam aturan tersebut, Bulog yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan diperbolehkan melakukan pelayanan publik dan bisnis sekaligus.

Oleh sebab itu, menurut Wahyu, Presiden Prabowo Subianto memintanya menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden.

"Saya diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, kalau konkretnya persiapan transisi secara khusus, saya diperintahkan 'Mas Wahyu, ubah transformasi kelembagaan Bulog. Kita akan kembali lagi 52 tahun seperti dulu.' Makanya di awal dilaporkan, saat ini Keppres sedang disusun oleh tim," kata Wahyu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Ketika ditanya mengenai lebih lanjut terkait rencana tersebut, Wahyu menekankan Bulog ke depan tidak lagi menjadi bagian BUMN Pangan, dan langsung di bawah Presiden.

"Bulog nanti kita menjadi lembaga pemerintah lainnya lah ya. (Nggak masuk BUMN?) Nggak dong. Fungsinya coba dipelajari di sejarah gitu ya. Kita lihat sejarah, 50 tahun yang lalu namanya apa? Badan Urusan Logistik. Ini kan kita kembali mirip seperti itu ya. (Di bawah siapa?) Langsung di bawah Presiden dong," jelas Wahyu saat ditemui usai rapat.

Terkait usulan Kementerian Pertanian (Kementan) yang ingin menaungi Bulog, Wahyu menyebut tidak tahu-menahu perihal itu. Dia menekankan perintah Prabowo langsung kepadanya hanya menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog.

"Saya tidak tahu, tapi perintah Pak Presiden kepada saya untuk menyiapkan transformasi kelembagaan. Urgensinya supaya kuat," jelas Wahyu.

Sebagai informasi, usulan menarik Bulog ke bawah Kementan sebelumnya berawal dari Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono. Selain Bulog, Sudaryono juga mengusulkan PT Pupuk Indonesia (Persero) masuk dalam koordinasi Kementan. Tujuannya agar memudahkan komunikasi di sektor pangan dari hulu ke hilir.

"Kita ingin bagaimana, ini kita tidak mengubah organisasi. Intinya organisasi tetap ada di situ semua tapi 'Ketua Kelasnya' adalah Menteri Pertanian. Karena selama ini pupuknya yang ngurus Menteri BUMN, perdagangan pupuknya Menteri Perdagangan. Kemudian si petani yang ngurus pertanian. Begitu panen Bulog punya BUMN lagi. Kita tidak bisa perintah Bulog untuk menyerap hasil panen petani," kata Sudaryono dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9/2024) lalu.

(hns/hns)

Jakarta -

Transisi energi di sektor transportasi dari internal combustion engine ke battery electric vehicles menjadi sebuah keniscayaan. Namun pakar dan akademisi mewanti-wanti supaya peralihan transisi energi ini jangan sampai menimbulkan masalah pengangguran.

Seperti diketahui, banyak suku cadang untuk kendaraan bensin yang tidak digunakan pada kendaraan listrik khususnya battery electric vehicle (BEV). Transisi energi dari ICE ke BEV menjadi hal yang menantang.

"Industri otomotif sudah cukup terbangun dengan mobil konvensional atau kita sebut internal combustion engine, bagaimana kita bisa transisi mobil listrik secara industri, ekonomi, dan dampaknya pada pengurangan gas rumah kaca, itu suatu tantangan besar," kata Dr. Alloysius Joko Purwanto, Energy Economist dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) di Jakarta Selatan, dalam perbincangan dengan detikOto belum lama ini.

Alternatif teknologi lain seperti bioetanol, biofuel, dan hidrogen sedang diteliti untuk memperkuat transisi energi, namun tantangan terkait biaya, teknologi, dan ketersediaan bahan baku masih menjadi kendala.

"Sekali lagi kalau kita berhasil menangkap peluang, kita perlu kebijakan yang bisa diarahkan menangkap peluang. Dari sisi otomotif, kendaraan listrik itu industri akan memerlukan lebih sedikit tenaga pekerja dibandingkan sektor otomotif ICE," tambahnya lagi.

"Jadi yang ICE ini lebih padat karya dibandingkan EV," sambungnya lagi.

"Jadi mungkin secara industri vertikal dan lebih simple, jadi akan ada banyak surplus human resources yang kita miliki di masa mendatang. Itu saya pikir pemerintah harus menangkap kelebihan tenaga kerja itu istilahnya dialirkan ke sektor lain yang produktif," jelasnya lagi.

Dia berharap pemerintah bisa mendorong penggunaan alternatif lain.

"Ini harus diidentifikasikan pemerintah. Maksudnya pertanian, atau sektor industri lainnya, jasa dan lain-lain. Itu dipetakan dan didukung oleh pendidikan, pendidikan kita harus mengarah ke sana, tidak bisa kita melepaskan ke mekanisme pasar saja, percaya saya akan banyak pengangguran," tambahnya lagi.

Prof. Dr. Ir. Deendarlianto, S.T., M. Eng lebih lanjut mengungkapkan saat mendorong penggunaan energi terbarukan harus membangun industri dalam negeri.

"Ketika pengurangan emisi Co2 mendorong energi terbarukan ya. Tapi jangan sampai ketika mendorong energi terbarukan. Impor malah menjadi-jadi," ujar Deen.

Green jobs merujuk pada pekerjaan yang mendukung dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan pengurangan dampak negatif terhadap ekosistem.

Pekerjaan ini bertujuan untuk meminimalkan jejak karbon, mengurangi polusi, dan mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Green jobs melibatkan bidang-bidang seperti energi terbarukan, efisiensi energi, manajemen limbah, transportasi berkelanjutan, dan pertanian berkelanjutan.

"Bisa saja ketika bicara biodiesel, dimulai dari resources, kemudian juga cleaning, kemudian pressing, sampai kepada menghasilkan sumber daya energinya, standarisasi, testing kalau kita bisa membuat pohon industrinya. Banyak sekali bisa dibangun," tambahnya lagi.

"Green job, green economy bisa bangun," sambung dia.

"Kita bisa mendomestikan rantai pasok dari segala hal energi bersih tadi. Kita beruntung punya nikel yang banyak tapi jangan lupa juga. Kendaraan listrik, semi konduktor, sudah diambil duluan sama Malaysia, Vietnam dan Singapura. Hati-hati," jelasnya lagi.

(riar/din)

Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggandeng Agence Francaise de Development (AFD) melaksanakan penandatanganan Letter of Inten (LoI) dan Implementing Agreement (IA). Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dengan AFD Country Director, Yann Martress, terkait kerja sama dalam bidang transisi energi.

Dadan mengatakan kerja sama ini menandai tonggak penting dalam upaya kolektif Indonesia-Prancis, yang telah menjadi mitra dalam mengatasi tantangan perubahan iklim dan transisi menuju masa depan energi yang berkelanjutan.

"Sebagai negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia menyadari kebutuhan mendesak untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, melakukan diversifikasi energi, dan mempercepat transisi energi. Untuk mencapai tujuan-tujuan ambisius ini, diharapkan kolaborasi dengan mitra global akan memungkinkan Indonesia untuk mengakses teknologi energi mutakhir, sumber daya keuangan dalam Pembiayaan transisi energi, dan peningkatan dalam keahlian teknis," kata Dadan dalam keterangan resmi, Sabtu (2/11/2024).

Dadan turut mengapresiasi AFD yang memiliki keahlian dalam pembangunan berkelanjutan, dan pembiayaan hijau dalam inisiasi AFD mendukung Indonesia mencapai transisi energi yang berkelanjutan.

Selain itu, Uni Eropa yang telah mendukung upaya Indonesia dalam transisi energi dan pemberian dukungan teknis untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE).

AFD Country Director, Yann Martress, mengatakan program kerja sama ini memiliki tujuan untuk mengarusutamakan konsep transisi energi dalam berbagai inisiatif kebijakan, serta memastikan keselarasan dengan prioritas transisi energi di Indonesia.

"Penandatanganan perjanjian ini menandai kemitraan jangka panjang dalam mendukung ambisi Indonesia mencapai NZE, serta menegaskan kembali komitmen untuk bekerja sama menuju sektor energi yang lebih ramah lingkungan dan lebih tangguh di Indonesia, serta menjawab tantangan sosial, lingkungan, dan ekonomi," katanya.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei, Denis Chaibi, menuturkan Uni Eropa dengan senang hati memberikan hibah melalui AFD kepada Kementerian ESDM untuk melakukan transisi hijau dan bersih di Indonesia, yang memiliki sumber daya alam yang besar, seperti cadangan nikel dan potensi panas bumi yang besar.

"Dengan potensi tersebut, Indonesia menjadi pemain kunci dalam transisi hijau dunia. Kami sangat senang dapat bermitra dengan Indonesia dan AFD dalam upaya ini," ungkap Denis.

Sementara itu, Deputi Ambassador Perancis untuk Indonesia, Laurent Legodec,mengungkapkan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Perancis ini dapat memanfaatkan kelebihan masing-masing negara untuk menuju masa depan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

"Dengan meningkatkan kerja sama dalam transisi energi, kita tidak hanya dapat mendorong kemajuan teknologi tetapi juga pertumbuhan ekonomi yang signifikan, penciptaan lapangan kerja, dan keamanan energi," ujar Laurent.

Untuk diketahui, LoI dan IA antara Kementerian ESDM dengan AFD meliputi kerja sama berupa reformasi transisi energi dalam kerangka Policy Based Loan Affordable and Sustainable Energy Transition (PBL ASET) Programme dan peta jalan menuju NZE; Studi dan pelatihan untuk mineral kritis; Penerapan kerangka Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) di Kementerian ESDM; Serta bidang kerja sama lain yang disetujui bersama secara tertulis antara kedua belah pihak.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Transisi energi jadi tren di berbagai negara. Indonesia sendiri berkomitmen untuk mencapai emisi nol bersih atau net zero emission di 2060. Semua pemangku kepentingan terus bergerak demi mencapai target besar tersebut, salah satunya PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina.

Demi mencapainya, PGN bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk sektor akademisi, yakni Universitas Udayana dalam rangka mengembangkan kapabilitas pengelolaan energi untuk mencari solusi sekaligus terobosan energi.

Direktur Program Pembinaan Ditjen Migas Kementerian ESDM, Mirza Mahendra, menerangkan bahwa tantangan penggunaan EBT di masa depan adalah keekonomian dan mensinergikan pengaturan hulu dan hilir.

"Kami mendapat tugas dari Presiden untuk melaksanakan swasembada energi. Karena energi impor akan menggerus ekonomi Indonesia dan tugas kita bersama untuk menjaga pengelolaan energi melalui program diversifikasi energi," ujar Mirza dalam keterangan resmi, Kamis (31/10/2024).

Mirza melanjutkan, untuk menuju Net Zero Emission 2060, point paling penting adalah transisi energi. Key pointnya adalah adalah gas bumi sebagai energi fosil paling ramah lingkungan. "Itu lah kenapa, PGN mendeliver energi yang lebih baik dari sisi lingkungan," ujar Mirza.

Kemudian dari sisi cadangan, saat ini dan beberapa waktu ke depan, cadangan gas mencukupi. Namun memiliki tantangan yaitu infrastruktur untuk menyalurkan gas sampai ke masyarakat menuju NZE 2060.

"Pengelolaan energi di masa depan bagi PGN perlu kolaborasi dengan civitas akademika untuk mengembangkan riset yang inovatif. Kolaborasi PGN dengan Universitas Udayana juga untuk menyiapkan SDM yang unggul untuk pengelolaan energi ke depan. Maka ini pada kesempatan juga dapat meningkatkan kerjasama korporasi dengan calon-calon masa depan pengelola energi nasional," ujar Direktur Utama PGN, Arief Setiawan Handoko.

"Kerjasama di berbagai aspek, secara khusus dibidang riset energi baru terbarukan menjadi komitmen bersama dalam mengurangi jejak karbon dan bumi yang lebih baik. Universitas Udayana sebagai bagian dari masyarakat akademik dalam lembaga pendidikan, bersama dengan PGN, bersinergi, saling melengkapi atau satu sama lain agar edukasi, kesadaran dan peningkatan wacana concern transisi energi yang tengah kita hadapi saat ini dapat bergulir dengan lancar," ujar Rektor Universitas Udayana Prof. I Ketut Sudarsana.

PGN dan Universitas Udayana sepakat bahwa gas bumi sebagai energi transisi yang dapat membawa perubahan nyata, menyongsong energi baru terbarukan di masa depan. Kerja sama ini juga diharapkan dapat membawa generasi ke depan untuk concern terhadap isu energi dan siap memasuki dunia kerja di tengah arus digitalisasi.

"Semoga kerja sama dapat menjadi awal energi baik bagi kita semua," ujar Sudarsana.

Arief berharap, PGN dan Unversitas Udayana dapat membuahkan kerja sama yang konstruktif untuk mendukung upaya PGN dalam pengembangan pemanfaatan gas bumi. Selain itu, dapat menjadi untuk memperluas sosialisasi pemanfaatn gas bumi di kalangan anak-anak muda khususnya mahasiswa Universitas Udayan. Khusus di Bali, PGN melakukan introduksi produk gas bumi beyond pipeline yaitu CNG dan LNG. Mengingat, belum adanya infrastruktur pipa dan sumber gas di Pulau Bali.

"Dalam rangka menyiapkan solusi energi menuju energi baru terbarukan, salah satu peluang untuk dikolaborasikan adalah energi hydrogen. PGN juga akan mengarah ke sana sebagai bagian dari strategi step out atau inisiatif untuk low carbon business untuk mendukung Net Zero Emission 2060," tutup Arief.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Kementerian Perhubungan berencana menambah direktorat jenderal baru untuk mengurus persoalan integrasi transportasi. Hal ini diharapkan dapat membantu mendorong konektivitas antar moda transportasi massa.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, pihaknya berencana untuk membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Integrasi Transportasi dan Multimoda dalam awal masa jabatannya. Hal ini merupakan usulan dari pemerintahan sebelumnya.

"Ada usulan dari pemerintahan sebelumnya untuk adanya penambahan Diten Integrasi Transportasi dan Multimoda. Ditjen ini akan bertugas untuk mengintegrasikan transportasi," kata Dudy, dalam Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Dudy menjelaskan, dulunya persoalan integrasi ini menjadi bagian dari tanggung jawab Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan.

"Diharapkan ke depannya konektivitas akan menjadi bagian dari fokus Kementerian Perhubungan yang sebelumnya belum tertangani maksimal," ujarnya.

BPTJ sendiri didirikan pada tahun 2015 melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 103 tahun 2015 tentang BPTJ. Berdasarkan bahan paparan Dudy, nantinya badan ini akan melebur ke dalam direktorat teknis baru tersebut.

Dudy mengatakan, penghapusan dan peleburan BPTJ ini menjadi bagian dari transisi penyesuaian dalam Kemenhub. Hal ini selaras dengan Surat Menteri Sesneg Nomor B-948/M/D-1/H.03.00/10/2023 terkait penghapusan BPTJ.

"Saat ini Kemenhub belum memiliki 1 unit kerja setingkat eselon 1 yang fokus menangani konektivitas tau integrasi," ujarnya.

(shc/kil)

BEKASI - Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) bekerja sama dengan Jababeka Net Zero Industrial Cluster Community (Jababeka NZICC) sukses menggelar workshop bertajuk Peningkatan Kapasitas Perusahaan untuk Efisiensi Energi dan Dekarbonisasi Sumber Energi di Hotel Sunerra Antero, Jababeka, Bekasi, Kamis (3/10/2024) lalu.

Tujuan workshop ini digelar untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan perusahaan di Kawasan Jababeka mengenai transisi energi serta strategi dekarbonisasi yang diperlukan untuk mencapai komitmen emisi nol bersih. Workshop ini dihadiri 20-25 perusahaan industri.

Head of Industrial & Public Engagement PT Jababeka Infrastruktur dan Executive Committee Jababeka NZICC, Beta Safitri menekankan pentingnya kolaborasi antar perusahaan untuk mencapai keberlanjutan yang lebih baik. Ia berharap agar perusahaan-perusahaan yang hadir dapat mengambil langkah nyata dalam transisi energi.

Sementara Direktur Eksekutif IBCSD Indah Budiani menyoroti pentingnya sinergi dalam mempercepat langkah menuju keberlanjutan. ?Transisi energi merupakan elemen kunci dalam perjalanan menuju net zero. Dengan adanya sesi berbagi pengetahuan dan sumber daya terkait transisi energi untuk bisnis seperti ini, kita bisa mempercepat langkah menuju masa depan rendah karbon,? ujarnya.

Dalam workshop ini peserta juga diajak berinteraksi melalui sesi pengenalan IBCSD dan KADIN Net Zero Hub (NZH). ?IBCSD berkomitmen untuk mendorong praktik bisnis berkelanjutan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memastikan keberlanjutan untuk generasi mendatang,? kata Program & Engagement Manager IBCSD Aloysius Wiratmo.

?Dengan bergabung dalam Kadin NZH, perusahaan tidak hanya mendapatkan akses ke sumber daya dan pengetahuan, tetapi juga kesempatan untuk berkolaborasi dalam inisiatif yang mendukung dekarbonisasi dan efisiensi energi,? lanjutnya.

Dalam sesi workshop transisi energi bisnis, peserta mendapatkan kesempatan untuk mendiskusikan makna transisi energi bisnis. Mereka juga mendapatkan wawasan tentang enam elemen kunci transisi energi, penerapan energi efisien, serta sumber energi rendah karbon yang relevan dengan regulasi dekarbonisasi di Indonesia.

Ditambah dengan adanya sesi interaktif berupa kuis dan tanya jawab, pihak IBCSD dan Jababeka NZICC meyakini hal itu dapat lebih membuat peserta workshop memahami langkah-langkah konkret yang bisa diambil untuk mendukung dekarbonisasi dan efisiensi energi di perusahaan masing-masing.

Salah satu cara yang paling mudah perusahaan dalam menerapkan transisi energi atau dekarbonisasi ialah berkolaborasi dengan pengelola kawasan industri, seperti Jababeka Infrastruktur selaku pengelola Kawasan Jababeka. Kepala seksi Public-Infra Regi Risman Sandi menjelaskan, Jababeka berkomitmen untuk mencapai target SDGs dan net zero melalui Core Decarbonization.

Jakarta -

Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) buka-bukaan tentang nasib 453 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Kemenko Marves sendiri dihilangkan dari Kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Secara keseluruhan, total ada sebanyak 229.901 pegawai ASN yang terdampak perubahan struktur Kabinet Merah Putih. Adapun 453 di antaranya merupakan pegawai eks kementerian yang dulunya dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan itu.

Menteri PAN-RB Rini Widiyantini mengatakan, para ASN ini dipindahkan ke kementerian lain disesuaikan dengan fungsinya. Salah satunya ada yang dialihkan ke Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah (IPK).

Meski begitu, tidak serta-merta seluruh eks pegawai Kemenko Marves dialihkan ke Kemenko IPK yang kini menempati eks kantor Luhut tersebut. Rini mengatakan, sebagian pegawai juga dialihkan ke kementerian lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

"Disesuaikan dengan fungsinya tadi. Ada yang ikut juga ke (Kemenko) Pangan, kan di sana ada juga yang mengikuti pangan. Ada yang ikut juga ke Kemenko yang lain. Jadi kita sudah bedah dari awal, fungsi mana yang dipindahkan," kata Rini, ditemui usai Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Sementara itu, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menambahkan, para ASN ini ditempati di sektor yang sama dengan pekerjaan mereka saat sebelum pindah.

"Kita sudah memetakan. Assisting itu sudah kita petakan, kita sudah punya jumlah pegawai yang ada di dalam instansi yang terdampak itu kita sudah punya semua. Tinggal nanti untuk pengalihannya tentu atas usul dari instansi sendiri yang akan ditempatkan," terang Haryomo, dalam kesempatan yang sama.

Saat ini sebagian ASN terkait sudah mulai bekerja di kementerian baru. Informasi menyangkut pengalihan sumber daya aparatur ini juga telah disampaikan oleh Kementerian PAN-RB dan BKN kepada para Sekretaris Jenderal (Sekjen) dari kementerian terkait.

Transisi ini berjalan secara bertahap sembari menunggu peraturan presiden (Perpres) dari seluruh kementerian/Lembaga (KL) yang akan menjadi acuannya diterbitkan. Karena itulah, saat ini masih ada beberapa kementerian yang belum mendapatkan kantor dan ada juga ASN yang belum benar-benar pindah ke kementerian baru.

"Kan SK-nya juga masih SK yang lama. Belum ada Perpres organisasi juga belum turun. Jadi memang ini Perpres organisasi kami harapkan sebenarnya bisa segera ditandatangan di Presiden (Prabowo) supaya nanti pergerakannya bisa lebih cepat," imbuh Rini.

(kil/kil)