JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas ekspor perdana tiga kontainer ikan tuna kaleng dari Banyuwangi, Jawa Timur menuju Kanada pada Senin (30/9/2024) kemarin.

Tiga kontainer tuna kaleng hasil produksi perusahaan perikanan Pasific Harvest Group yang berbasis di Banyuwangi.

Ekspor ikan tuna kaleng tersebut akan berlangsung sampai enam bulan ke depan dengan nilai total mencapai 10 juta dollar AS.

KOMPAS.com/RACHMAWATI Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono saa berada di kawasan pabrik PT Pasific Masami Indonesia, Banyuwangi, Senin (30/9/2024).

“Kami all out bekerja supaya industri hilir ini bisa terus sustain (berlanjut), karena pasar perikanan ini market-nya besar sekali mencapai 170 dollar AS per tahun,” ujar Trenggono dalam siaran pers di laman resmi KKP, Selasa (1/10/2024).

Ia melanjutkan, ekspor produk tuna kaleng ke Kanada ini merupakan hasil penjaringan KKP bersama mitra potensial pada event Seafood Expo Global 2024 di Barcelona, Spanyol, beberapa waktu lalu.

Selain pasar Amerika, Pasific Harvest Group juga juga mengirim produk perikanannya ke sejumlah negara di Timur Tengah, Eropa, hingga Afrika.

Per bulannya, perusahaan mampu mengirimkan 100 sampai 200 kontainer produk perikanan seperti tuna kaleng dan tuna loin ke luar negeri.

Menteri Trenggono menjelaskan, hilirisasi produk perikanan masih akan terus ditingkatkan oleh pemerintah.

Untuk mendukung program tersebut, KKP meningkatkan kualitas pengelolaan di sektor hulu, serta menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan melalui program-program berbasis ekonomi biru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas ekspor perdana tiga kontainer ikan tuna kaleng dari Banyuwangi, Jawa Timur menuju Kanada pada Senin (30/9/2024) kemarin.

Tiga kontainer tuna kaleng hasil produksi perusahaan perikanan Pasific Harvest Group yang berbasis di Banyuwangi.

Ekspor ikan tuna kaleng tersebut akan berlangsung sampai enam bulan ke depan dengan nilai total mencapai 10 juta dollar AS.

KOMPAS.com/RACHMAWATI Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono saa berada di kawasan pabrik PT Pasific Masami Indonesia, Banyuwangi, Senin (30/9/2024).

“Kami all out bekerja supaya industri hilir ini bisa terus sustain (berlanjut), karena pasar perikanan ini market-nya besar sekali mencapai 170 dollar AS per tahun,” ujar Trenggono dalam siaran pers di laman resmi KKP, Selasa (1/10/2024).

Ia melanjutkan, ekspor produk tuna kaleng ke Kanada ini merupakan hasil penjaringan KKP bersama mitra potensial pada event Seafood Expo Global 2024 di Barcelona, Spanyol, beberapa waktu lalu.

Selain pasar Amerika, Pasific Harvest Group juga juga mengirim produk perikanannya ke sejumlah negara di Timur Tengah, Eropa, hingga Afrika.

Per bulannya, perusahaan mampu mengirimkan 100 sampai 200 kontainer produk perikanan seperti tuna kaleng dan tuna loin ke luar negeri.

Menteri Trenggono menjelaskan, hilirisasi produk perikanan masih akan terus ditingkatkan oleh pemerintah.

Untuk mendukung program tersebut, KKP meningkatkan kualitas pengelolaan di sektor hulu, serta menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan melalui program-program berbasis ekonomi biru.

SHUTTERSTOCK/MR.SURAT MATCHA Ilustrasi ikan tuna, penangkapan ikan tuna.

“Hilirisasi akan berhasil dengan baik apabila hulunya berjalan dengan baik,” kata Trenggono.

Selain itu, perluasan akses pasar terus dilakukan. Antara lain dengan terus mempromosikan hasil perikanan Indonesia di pameran-pameran skala internasional.

Sementara itu, Direktur Pemasaran Pasific Harvest Group, Sherly Kho, mengakui besarnya peluang pasar perikanan di benua Amerika.

Untuk itu, pihaknya berupaya meningkatkan produksi dengan menambah jumlah unit pengolahan ikan yang dikelola, serta memastikan kualitas produk perikanan yang dihasilkan.

“Selain siap bersaing, kami juga mengutamakan kualitas sehingga produk perikanan kita bisa diterima oleh pasar. Di sisi lain, kami juga menerapkan harga yang kompetitif,” kata Shelly.

Adapun selain melepas ekspor, Menteri Trenggono juga meresmikan unit pengolahan ikan (UPI) PT Pasifik Masami Indonesia.

Kapasitas produksinya mencapai 70 ton tuna kaleng dan precooked tuna loin per hari.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah Indonesia menandatangani naskah perjanjian protokol perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership (IJEPA) oleh Menteri Perdagangan RI dengan Menteri Luar Negeri Jepang pada tanggal 8 Agustus 2024 secara virtual.

Salah satu isi dari perjanjian itu adalah pembebasan tarif bea masuk ke Jepang untuk produk olahan tuna dan cakalang asal Indonesia.

Hal ini menunjukkan perkembangan positif atas upaya yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama ini.

Mengutip Infopublik.id, adapun rincian produk dimaksud meliputi 4 pos tarif, yaitu Skipjack and other bonito in airtight containers (HS 1604.14.010), Tunas in airtight containers (HS 1604.14.092), Skipjack and other bonito boiled and dried (HS 1604.14.091), dan Others (HS 1604.14.099).

"Tentu ini jadi kado di bulan kemerdekaan dan semoga bisa meningkatkan ekspor produk tersebut ke Jepang serta menarik minat investasi pada sektor perikanan di Indonesia," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya, Selasa (13/8/2024).

Budi menyebut bahwa untuk 2 produk HS 1604.14.091 dan HS 1604.14.099 memiliki persyaratan tambahan, yaitu ukuran panjang bahan baku minimal 30 cm.

Terkait hal ini, KKP dan Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) Jepang sedang melakukan finalisasi Operational Procedure melalui sertifikat barang yang disepakati bersama.

"Indonesia mengusulkan menggunakan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) sebagai pemenuhan persyaratan dimaksud. Mengingat SHTI telah dilakukan harmonisasi dengan Japan Catch Documentation Scheme (JCDS)," urai Budi.

Dalam kesempatan ini, Budi menyampaikan selain 4 pos tarif produk olahan di atas, Indonesia juga telah mendapatkan pembebasan tarif 0% untuk 67 pos tarif produk perikanan ke pasar Jepang, antara lain yellowfin tuna beku, fillet tilapia segar, fillet swordfish beku, kekerangan, olahan lobster, rajungan beku.

Semua kesepakatan ini akan mulai diimplementasikan setelah proses ratifikasi di Parlemen kedua negara.

"Alhamdulillah, sudah dilakukan penandatanganan tingkat menteri kedua negara. Kami berharap perjanjian ini bisa berlaku efektif secepatnya," tutur Budi.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono telah mencanangkan 2024 sebagai tahun Tuna.

Pencanangan tersebut, melalui branding seafood Indonesia yang safe, eco-friendly, dan sustainable diharapkan sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholders dapat semakin memperkuat akses pasar dan manfaatnya, baik bagi masyarakat Indonesia khususnya maupun masyarakat global pada umumnya.

IDXChannel - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengumumkan bahwa ekspor ikan tuna dan cakalang ke Jepang kini tidak lagi dikenakan bea masuk. Ini menjadi kabar baik bagi eksportir karena aktivitasnya saat ini bebas dari pajak.

Pembebasan pajak tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian protokol perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership (IJEPA) oleh Menteri Perdagangan RI dengan Menteri Luar Negeri Jepang pada 8 Agustus 2024.

Adapun rincian produk dimaksud meliputi empat pos tarif, yaitu Skipjack and other bonito in airtight containers (HS 1604.14.010), Tunas in airtight containers (HS 1604.14.092), Skipjack and other bonito boiled and dried (HS 1604.14.091), dan Others (HS 1604.14.099).

"Tentu ini jadi kado di bulan kemerdekaan dan semoga bisa meningkatkan ekspor produk tersebut ke Jepang serta menarik minat investasi pada sektor perikanan di Indonesia," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo, Selasa (13/8/2024).

Budi menyebut bahwa untuk dua produk HS 1604.14.091 dan HS 1604.14.099 memiliki persyaratan tambahan, yaitu ukuran panjang bahan baku minimal 30 cm. Terkait hal ini, KKP dan Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) Jepang sedang melakukan finalisasi Operational Procedure melalui sertifikat barang yang disepakati bersama.

"Indonesia mengusulkan menggunakan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) sebagai pemenuhan persyaratan dimaksud. Mengingat SHTI telah dilakukan harmonisasi dengan Japan Catch Documentation Scheme (JCDS)," kata Budi.

Dalam kesempatan ini, Budi menyampaikan selain empat pos tarif produk olahan di atas, Indonesia juga telah mendapatkan pembebasan tarif 0 persen untuk 67 pos tarif produk perikanan ke pasar Jepang, antara lain yellowfin tuna beku, fillet tilapia segar, fillet swordfish beku, kekerangan, olahan lobster, rajungan beku.

Semua kesepakatan ini akan mulai diimplementasikan setelah proses ratifikasi di Parlemen kedua negara.

"Alhamdulillah, sudah dilakukan penandatanganan tingkat menteri kedua negara. Kami berharap perjanjian ini bisa berlaku efektif secepatnya," ujar Budi.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Produksi ikan tuna, cakalang, dan tongkol Indonesia tembus Rp39 triliun di 2023. Hal ini menandakan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut dengan nilai ekonomis tinggi.

"Total nilai produksi ikan tuna, cakalang, dan tongkol pada tahun 2023 mencapai Rp39 triliun,” kata Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dalam peluncuran Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045 di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Wapres melanjutkan, seluruh keanekaragaman hayati ini menjadi masa depan Indonesia dan modal pembangunan berkelanjutan.

"Potensi besar ini harus dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang ramah lingkungan, seimbang, berkeadilan, sistematis, terukur, dan partisipatif," kata dia.

Dengan demikian, kata Wapres, keanekaragaman hayati Indonesia tidak hanya dapat mendukung ketahanan pangan dan energi, tetapi juga sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan ekonomi hijau dan biru.

Lebih lanjut, Wapres melanjutkan, sebagai bagian dari upaya global dalam menjaga kelestarian bumi dan lingkungan, Indonesia sangat berkomitmen menjalankan pembangunan berkelanjutan, salah satunya dengan meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Keanekaragaman Hayati.

Kemudian, pada Desember 2022 Indonesia juga turut mengadopsi kerangka kerja global biodiversitas Kunming-Montreal yang disepakati dalam Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB ke-15.

“Langkah nyata atas komitmen yang kuat selanjutnya diejawantahkan dengan penyelarasan kerangka global tersebut dalam penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati periode 2025-2045,” kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyatakan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut yang bernilai tinggi. Dari produksi ikan tuna, cakalang dan tongkol saja nilainya disebut mencapai Rp 39 triliun di 2023.

"Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut yang memiliki nilai ekonomis tinggi, seperti total nilai produksi ikan tuna, cakalang dan tongkol pada 2023 mencapai Rp 39 triliun," kata Ma'ruf Amin dalam Peluncuran Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan/IBSAP) 2025-2045, Kamis (8/8/2024).

Ma'ruf Amin meminta agar potensi besar itu dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang ramah lingkungan dan terukur. Pasalnya keanekaragaman hayati sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia

"Dengan demikian keanekaragaman hayati Indonesia tidak hanya dapat mendukung ketahanan pangan dan energi, tapi juga sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan ekonomi hijau dan biru," ucapnya.

Sebagai negara dengan kekayaan alam dan laut yang melimpah, Indonesia disebut sebagai negara dengan jumlah keanekaragaman hayati terbesar di dunia, dengan 22 tipe ekosistem alami yang tersebar pada 7 wilayah ekoregion dengan kekhasan masing-masing. Indonesia juga diakui sebagai salah satu negara dengan jumlah spesies endemik burung mamalia dan reptil terbesar di dunia.

Ironisnya, krisis keanekaragaman hayati berada di depan mata dan menjadi ancaman semua. Melalui peluncuran IBSAP 2025-2045, diharapkan bisa menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia.

Melalui IBSAP 2025-2045, semua pihak diminta turut berpartisipasi dalam menjaga keanekaragaman hayati dengan ikut memantau dan mengelola berbagai langkah-langkah pelestarian lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

"Dampak krisis ini harus segera ditangani secara komprehensif dan progresif agar sumber pangan kita dan generasi mendatang tetap tersedia dan turut mengakselerasi pembangunan," ucap Ma'ruf Amin.