IDXChannel - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengumumkan bahwa ekspor ikan tuna dan cakalang ke Jepang kini tidak lagi dikenakan bea masuk. Ini menjadi kabar baik bagi eksportir karena aktivitasnya saat ini bebas dari pajak.

Pembebasan pajak tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian protokol perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership (IJEPA) oleh Menteri Perdagangan RI dengan Menteri Luar Negeri Jepang pada 8 Agustus 2024.

Adapun rincian produk dimaksud meliputi empat pos tarif, yaitu Skipjack and other bonito in airtight containers (HS 1604.14.010), Tunas in airtight containers (HS 1604.14.092), Skipjack and other bonito boiled and dried (HS 1604.14.091), dan Others (HS 1604.14.099).

"Tentu ini jadi kado di bulan kemerdekaan dan semoga bisa meningkatkan ekspor produk tersebut ke Jepang serta menarik minat investasi pada sektor perikanan di Indonesia," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo, Selasa (13/8/2024).

Budi menyebut bahwa untuk dua produk HS 1604.14.091 dan HS 1604.14.099 memiliki persyaratan tambahan, yaitu ukuran panjang bahan baku minimal 30 cm. Terkait hal ini, KKP dan Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) Jepang sedang melakukan finalisasi Operational Procedure melalui sertifikat barang yang disepakati bersama.

"Indonesia mengusulkan menggunakan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) sebagai pemenuhan persyaratan dimaksud. Mengingat SHTI telah dilakukan harmonisasi dengan Japan Catch Documentation Scheme (JCDS)," kata Budi.

Dalam kesempatan ini, Budi menyampaikan selain empat pos tarif produk olahan di atas, Indonesia juga telah mendapatkan pembebasan tarif 0 persen untuk 67 pos tarif produk perikanan ke pasar Jepang, antara lain yellowfin tuna beku, fillet tilapia segar, fillet swordfish beku, kekerangan, olahan lobster, rajungan beku.

Semua kesepakatan ini akan mulai diimplementasikan setelah proses ratifikasi di Parlemen kedua negara.

"Alhamdulillah, sudah dilakukan penandatanganan tingkat menteri kedua negara. Kami berharap perjanjian ini bisa berlaku efektif secepatnya," ujar Budi.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Indonesian Minister of Trade Zulkifli Hasan and Japanese Minister of Foreign Affairs Yoko Kamikawa signed the Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Protocol Amendment in early August 2024.

"We hope that the IJEPA agreement can be utilized promptly by businesses to support the economic groth and prosperity of both countries," the Indonesian minister said in a media release.

This strategic economic agreement encompasses several crucial aspects in the Indonesia-Japan trade relations. One of the highlights of the agreement is the improvement of market access for Indonesian export products to Japan across 112 tariff lines, including processed fishery products. This is expected to enhance the competitiveness of Indonesian businesses against competitors.

In the services trade, the agreement also provides opportunities for closer cooperation in the banking sector and trade through electronic systems, facilitation for SMEs in utilizing digital platforms (marketplaces), capacity building, training, research, and e-commerce utilization.

Both countries are also ready to collaborate in various sectors including automotive, mold and dies, enhancing caregiver competency, developing medical equipment testing facilities, creative economy, and real estate capacity building.

Furthermore, Japan has committed to broader access for employment and facilitating the placement of skilled workers from Indonesia, not limited to caregivers and nurses.

The IJEPA agreement is Indonesia's first bilateral economic agreement implemented since 2008. Following the Comprehensive Review in 2018, both countries agreed to enhance their bilateral economic relations under a more modern framework through the Protocol Amendment.

This signing marks a historic moment after lengthy and intensive negotiations over five years. The substantive conclusion of the IJEPA Protocol Amendment negotiations was announced by Indonesian President Joko Widodo (Jokowi) and Japanese Prime Minister Fumio Kishida in Tokyo last year.

Japan is Indonesia's fourth largest trading partner. The total trade value over the past five years has increased by 9 persen annually from USD31 billion in 2019 to USD37 billion in 2023. Indonesia has experienced a trade surplus with Japan over the past five years, with a 13 percent increase in the 2019-2023 period. Key Indonesian exports to Japan include coal, copper ores, nickel, electrical equipment, natural rubber, agricultural products, plywood, and paper products. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Indonesia dan Jepang resmi menandatangani Protokol Perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau IJEPA pekan ini.

Menurut Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo, kesepakatan ekonomi strategis ini memuat beberapa aspek penting dalam hubungan perdagangan kedua negara.

Salah satu highlight kesepakatan tersebut adalah perbaikan akses pasar produk ekspor Indonesia ke Jepang untuk 112 pos tariff, termasuk untuk produk olahan ikan Indonesia. Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan daya saing pelaku usaha Indonesia dengan negara kompetitor.

Dalam perdagangan jasa, kesepakatan ini juga memberikan peluang kerja sama yang lebih erat di sektor perbankan serta perdagangan melalui sistem elektronik, fasilitasi untuk asistensi UMKM dalam memanfaatkan digital platform (marketplace), pengembangan kapasitas, pelatihan dan penelitian serta pemanfaatan e-commerce.

Kedua negara juga siap bekerja sama di berbagai sektor, antara lain otomotif, mold and dies, peningkatan kompetensi tenaga caregiver, pengembangan sarana uji alat kesehatan, ekonomi kreatif, serta pengembangan kapasitas di bidang real estate.

Di samping itu, Jepang berikan komitmen lebih luas untuk akses ketenagakerjaan dan fasilitasi penempatan tenaga kerja terampil dari Indonesia, tidak terbatas pada profesi caregiver dan perawat.

”Saya harap kesepakatan ini dapat berikan manfaat yang positif bagi peningkatan ekonomi dan perdagangan kedua negara. Perwakilan RI di Jepang siap mengawal implementasinya," kata Duta Besar Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi dalam keterangan persnya, dikutip Sabtu (10/8/2024).

Kesepakatan IJEPA merupakan perjanjian bilateral ekonomi pertama yang dimiliki Indonesia sejak diimplementasikan 1 Juli 2008. Paska Peninjauan Umum yang digelar 2018, kedua negara sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral ekonomi dalam kerangka yang lebih modern melalui protokol perubahan.

?Penandatanganan ini menjadi momen bersejarah setelah melalui perundingan panjang dan intensif selama lima tahun. Penyelesaian substantif perundingan Protokol Perubahan IJEPA telah diumumkan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Desember 2023 di Tokyo.

Jepang merupakan mitra dagang utama ke-4 bagi Indonesia. Nilai total perdagangan selama 5 tahun terakhir meningkat 9 persen per tahun dari USD31,7 milyar menjadi USD37,3 milyar (2023). Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan dengan Jepang dalam 5 tahun terakhir dengan tren peningkatan sebesar 13 persen pada periode 2019-2023. Adapun komoditas utama ekspor Indonesia ke Jepang adalah batubara, copper ores, nikel, peralatan listrik, karet alam, produk pertanian, plywood dan produk kertas. (Wahyu Dwi Anggoro)

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Kamis (8/8), mulai Pemerintah perpanjang pengenaan bea masuk industri tekstil hingga Indonesia dan Jepang menandatangani Protokol Perubahan IJEPA.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini.

1. Pemerintah perpanjang pengenaan bea masuk tambahan industri tekstil

Pemerintah memperpanjang kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor sejumlah produk tekstil untuk memberikan perlindungan dan mendukung daya saing industri tersebut.

Baca selengkapnya di sini.

2. OJK ingatkan BPR di Bali ikut berantas judi online

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mengingatkan insan perbankan termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Pulau Dewata untuk ikut memberantas judi online karena berpotensi menjadi pintu masuk fraud atau penyalahgunaan transaksi keuangan.

Baca selengkapnya di sini.

3. IMF: Pertumbuhan ekonomi RI tetap kuat di tengah ketidakpastian global

Dana Moneter Internasional (IMF) menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah gejolak eksternal dengan inflasi yang terjaga pada kisaran target yang ditetapkan, dan sektor keuangan yang resilien.

Baca selengkapnya di sini.

4. Wapres beri tiga pesan untuk akselerasi pertumbuhan rempah Nusantara

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyampaikan tiga pesan strategis dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan rempah Nusantara.

Baca selengkapnya di sini.

5. Indonesia-Jepang tandatangani kesepakatan Protokol Perubahan IJEPA

Indonesia dan Jepang pada Kamis (8/8) menandatangani kesepakatan Protokol Perubahan Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement atau IJEPA yang diwakilkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Kementeran Perdagangan (Kemendag) menandatangani Protokol Perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dalam rangka memperkuat hubungan perdagangan kedua negara.

Penandatanganan dilakukan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dengan Menteri Luar Negeri Jepang Kamikawa Yoko secara virtual, Selasa (8/8/2024).

"Saya bersama Menlu Jepang menandatangani Protokol Perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Hari ini bersejarah karena Indonesia dan Jepang telah menyempurnakan dan memperbarui Perjanjian IJEPA agar lebih modern," ujar Zulhas.

Dia mengatakan Protokol Perubahan IJEPA tidak hanya mencakup perubahan dan penyempurnaan teks perjanjian, tetapi juga peningkatan komitmen akses pasar yang diharapkan semakin banyak produk Indonesia masuk pasar Jepang.

Lebih lanjut disampaikan, sebagai tindak lanjut penandatanganan Protokol Perubahan IJEPA, kedua negara akan memulai proses ratifikasi yang diharapkan dapat selesai pada 2025.

Berdasarkan hasil kajian Badan Kebijakan Perdagangan, Protokol Perubahan IJEPA diproyeksi akan meningkatkan surplus perdagangan Indonesia terhadap Jepang dengan tren pertumbuhan rata-rata 20,37 persen dalam periode 10 tahun pasca-implementasi.

Di bidang perdagangan jasa, kedua negara menyepakati kerja sama pengembangan kapasitas di bidang real estate dan transportasi, serta berkomitmen untuk memperluas akses pasar di sektor perbankan.

Selain melakukan penandatanganan Protokol Perubahan IJEPA, Indonesia dan Jepang juga menyepakati bab Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce). Ini dilakukan guna memfasilitasi kerangka kerja sama yang lebih spesifik dan modern.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan nilai eksporIndonesia meningkat pesat seiring telah disepakatinya protokol perubahan Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement atau IJEPA.

Adapun, pembaruan IJEPA telah resmi ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dengan Menteri Luar Negeri Jepang Kamikawa Yoko secara virtual pada hari ini.

Dia menyebut, rata-rata pertumbuhan ekspor Indonesia ke Jepang pasca-implementasi IJEPA sejak 2008 mencapai 11,6% per tahun. Adanya pembaruan protokol IJEPA diharapkan dapat mendongkrak nilai ekspor Indonesia ke Negeri Sakura sebesar 58-60% pada 2028.

"Ekspor Indonesia ke Jepang diproyeksi akan mencapai US$36 miliar pada 2028, meningkat kira-kira 58-60% dari nilai ekspor pada 2023 lalu US$20,8 miliar," ujar Zulhas di Kementerian Perdagangan, Kamis (8/8/2024).

Adapun, Zulhas merinci, perubahan IJEPA yang telah disepakati mencakup amandemen serta peningkatan komitmen untuk bab perdagangan barang dan jasa termasuk e-commerce, movement of natural person, kerja sama kekayaan intelektual, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selain itu, pembaruan IJEPA juga menyepakati sektor movement of natural person, penambahan masa kerja perawat (care giver) Indonesia di Jepang, penyempurnaan prosedur imigrasi dan penempatan, serta potensi perluasan pasar tenaga kerja Indonesia di Jepang.

Dia pun membeberkan bahwa pihak Jepang telah menyetujui perbaikan akses pasar untuk 112 pos tarif. Di antaranya, kata dia, yaitu produk segar dan olahan ikan termasuk tuna, cakalang, lobster dan kerang; produk pertanian seperti pisang dan nanas; makanan dan minuman serta bahan kimia organik yang bakal dibebaskan tarif.

Sebaliknya dari hasil kesepakatan protokol perubahan IJEPA tersebut, Zulhas mengatakan bahwa pihak Indonesia memberikan perbaikan akses pasar untuk 25 pos tarif kepada Jepang. Di antaranya yaitu untuk produk besi baja serta otomotif.

Selain itu, Indonesia juga memberikan akses kepada Jepang di sektor perdagangan jasa, perluasan akses pasar, perbankan serta pengembangan kapasitas di bidang real estate dan transportasi.

"Jadi [Jepang] menitikberatkan sebenarnya kepada manufaktur di bidang otomotif," tuturnya.

Zulhas menambahkan, kesepakatan perubahan IJEPA tersebut selanjutnya akan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) untuk kemudian diratifikasi melalui Peraturan Presiden (Perpres). Dia pun menargetkan pembaruan IJEPA itu bisa segera diimplementasikan dalam waktu dekat.

Bisnis.com, JAKARTA - Protokol perubahan Indonesian-Japan Economic Partnersip Agreement atau IJEPA telah resmi disepakati kedua negara. Ekspor produk perikanan dan buah Indonesia bakal bebas tarif masuk ke Jepang.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa pihak Jepang telah menyetujui perbaikan akses pasar untuk 112 pos tarif, di antaranya produk segar dan olahan ikan termasuk tuna, cakalang, lobster dan kerang; produk pertanian seperti pisang dan nanas; makanan dan minuman serta bahan kimia organik.

Menurut Zulhas, dengan adanya kesepakatan protokol perubahan IJEPA tersebut, ekspor produk perikanan dan pertanian Indonesia tidak perlu lagi lewat negara ketiga. Musababnya, selama ini produk-produk tersebut kerap dikirim terlebih dahulu ke Filipina untuk kemudian diekspor ke Jepang.

Indonesia butuh waktu 20 tahun sejak pertama kali IJEPA dirundingkan pada 2003 untuk mendapatkan relaksasi pos tarif produk ikan dan buah-buahan ke Jepang. Sementara itu, Filipina telah lebih dahulu dibebaskan tarif masuk oleh Jepang untuk produk perikanan dan pertanian.

"Tuna ini enggak selesai-selesai, tuna, cakalang, lobster dan kerang, buah-buahan itu kadang kita kirimnya ke Filipina dulu baru ke Jepang, ini [negosiasi] sudah selesai, dan penting sekali," ujar Zulhas di Kemendag, Rabu (7/8/2024).

Sebaliknya, kata Zulhas, dari hasil kesepakatan protokol perubahan IJEPA tersebut, pihak Indonesia memberikan perbaikan akses pasar untuk 25 pos tarif kepada Jepang, di antaranya untuk produk besi baja serta otomotif.

Selain itu, Indonesia juga memberikan akses kepada Jepang di sektor perdagangan jasa, perluasan akses pasar, perbankan serta pengembangan kapasitas di bidang real estate dan transportasi.

"Jadi [Jepang] menitikberatkan sebenarnya kepada manufaktur di bidang otomotif," tuturnya.

Secara keseluruhan, protokol perubahan IJEPA yang telah ditandatangani hari ini oleh Zulhas dan Menteri Luar Negeri Jepang Kamikawa Yoko secara virtual mencakup amendemen serta peningkatan komitmen untuk bab perdagangan barang dan jasa, termasuk e-commerce, movement of natural person, kerja sama kekayaan intelektual, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Indonesia dan Jepang juga menyepakati bab e-commerce untuk memfasilitasi perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik," katanya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Minggu (27/8/2023) Zulhas menjelaskan bahwa sebelumnya Jepang telah melakukan eliminasi tarif untuk pos tarif tuna kaleng Filipina, Thailand dan Vietnam. Oleh karena itu, dia mau agar Jepang memberlakukan hal yang sama kepada Indonesia.

"Eliminasi untuk empat pos tarif tuna kaleng menjadi syarat mutlak yang diajukan Indonesia untuk menyelesaikan perundingan Protokol Perubahan IJEPA," kata Zulhas dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (27/8/2023).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan protokol perubahan Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) selesai pada pekan kedua Juli 2024.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuga mengatakan, perundingan protokol perubahan IJEPA tengah dalam tahap kajian hukum (legal scrubbing) dan finalisasi teks draf. Adapun, perubahan dan peningkatan protokol perubahan IJEPA meliputi bab trade in goods, trade in services, electronic commerce, movement of natural persons, cooperation, intellectual property, dan government procurement.

Menurut Jerry, kedua negara menargetkan penandatanganan IJEPA oleh menteri perdagangan Indonesia dan menteri luar negeri Jepang dilakukan pada September 2024.

"Protokol perubahan IJEPA ditargetkan akan selesai pada minggu kedua Juli 2024, yang dilanjutkan dengan proses administratif di internal pemerintah," ujar Jerry dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (7/7/2024).

Dia menjelaskan, perjanjian bilateral IJEPA adalah sebuah kesepakatan bilateral pertama yang dimiliki Indonesia. IJEPA pertama kali ditandatangani pada 20 Agustus 2007 di Jakarta dan mulai diimplementasikan pada 1 Juli 2008.

Adapun, pada 2023 total nilai perdagangan Indonesia dengan Jepang mencapai US$37,3 miliar. Indonesia mencatatkan surplus terhadap Jepang hingga US$4,2 mliar. Menurutnya, surplus perdagangan dengan Jepang tersebut telah melonjak dari surplus yang terjadi sebelum pandemi Covid-19 yaitu hanya mencapai US$341 juta.

Selain itu, nilai investasi Jepang ke Indonesia pada 2019-2023 mencapai US$18,3 miliar dengan sektor utama meliputi energi, otomotif, dan properti.

"Ini membuktikan Jepang adalah mitra dagang dan investasi yang penting bagi Indonesia," katanya.

Kemudian, perundingan protokol perubahan IJEPA mulai dilakukan pada 2019 hingga saat ini. Lewat perundingan yang panjang itu hingga 5 tahun, Jerry berharap pelaku usaha dapat memanfaatkan IJEPA karena banyak peluang akses pasar dari kedua negara yang bisa ditingkatkan dan dikembangkan.

Jerry menyebut, Indonesia juga tengah mendorong masuknya investasi asing di sektor energi terbarukan sebagai upaya mencapai komitmen emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060. Oleh karena itu, menurutnya, negara dan pelaku usaha harus lebih mempererat kerja sama dan kolaborasi untuk mengatasi krisis global.

"Peluang kerja sama di sektor energi terbarukan cukup dibutuhkan sektor energi di Jepang. Salah satunya, penyediaan produk biomassa, seperti cangkang sawit (palm kernel shell) dan pelet kayu (wood pellet) dari Indonesia," jelasnya.

Adapun, Kemendag mencatat nilai ekspor cangkang sawit Indonesia ke Jepang pada 2023 mencapai US$550,98 juta atau naik 40% dibandingkan 2022. Selain itu, ekspor pelet kayu Indonesia ke Jepang tercatat US$10,2 juta atau naik 45% dibandingkan 2022.

Selain di sektor energi, produk pangan juga berpeluang besar memasuki pasar Jepang. Pasalnya, sebanyak 60% kebutuhan pangan di Jepang masih dipenuhi dari impor.

Indonesia disebut selalu berpartisipasi pada promosi makanan dan minuman terbesar di Jepang Foodex Japan. Pada 2024, partisipasi Indonesia berhasil mencatatkan transaksi dagang US$10,6 juta, untuk pembelian produk ubi, terung, olahan unggas, camilan, bumbu masak, dan rempah.

Diberitakan Bisnis.com, Senin (20/5/2024), pemerintah Indonesia menargetkan Protokol Perubahan Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dapat ditandatangani masing-masing kepala negara sebelum Oktober 2024. Hal itu disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan setelah melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Parlemen Urusan Luar Negeri Jepang Komura Masahiro di Arequipa, Peru pada Jumat, (17/5/2024).

Zulkifli mengatakan, Indonesia mengapresiasi dukungan Jepang dalam penyelesaian perundingan Protokol Perubahan IJEPA. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga mendorong penyelesaian proses legal scrubbing dan penyusunan teks asli protokol dalam bahasa Indonesia dan Jepang.

“Diharapkan Protokol Perubahan IJEPA ditargetkan dapat ditandatangani Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Fumio Kishida sebelum Oktober 2024,” ujar Zulkifli dalam siaran persnya, Minggu (19/5/2024).