Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Kabinet Kerja periode 2014-2016, Bambang Brodjonegoro mengungkap 3 alasan pemerintah mantap memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Dia menceritakan, pada awal penetapan wilayah Kalimantan Timur dipilih lantaran memenuhi 3 aspek pertimbangan. Pertama, Kalimantan menjadi salah satu wilayah yang minim risiko bencana.

“Risiko bencana itu paling kecil di Kalimantan, bencana pasti terjadi tapi kita pilih manajemen risiko, kita pilih daerah yang paling kecil [risiko bencananya],” tuturnya dalam agenda Launching Buku bertajuk 9 Alasan dan 8 Harapan Memindahkan Ibu Kota di Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024).

Kedua, wilayah Kalimantan Timur tepatnya Penajam Paser Utara dipilih karena masih berada dekat dengan laut. Hal itu dilakukan guna merepresentasikan Indonesia sebagai negara kepulauan. Sehingga, pusat pemerintahan didesain agar berada dekat dengan wilayah perairan.

Ketiga, wilayah Penajam Paser Utara dipilih karena telah berdekatan dengan daerah-daerah yang ekonomi dan sarana infrastrukturnya cenderung jauh telah lebih matang seperti Balikpapan dan Samarinda.

“Yang kita ingin bangun adalah suatu Ibu Kota Negara pemerintahan yang merupakan bagian dari sistem perkotaan. Jadi yang dibangun bukan hanya kota IKN, tapi sistem perkotaan seperti aglomerasi baru, ada IKN Nusantara, Balikpapan dan Samarinda,” tegasnya.

Sementara itu, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga baru-baru ini mengungkap sederet keuntungan memindahkan IKN ke Nusantara. Salah satunya, pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar disebut bakal terdongkrak.

“Salah satu alasan kenapa Ibu Kota pindah karena kita ingin pemerataan, karena kita tahu 58% GDP ekonomi itu ada di Jawa sehingga kita ingin memeratakan untuk juga keluar Jawa mendapatkan perputaran ekonominya,” tuturnya saat membuka Sidang Kabinet Paripurna, Senin (12/8/2024).

Kemudian, pemindahan itu juga dilakukan untuk meringankan beban pulau Jawa. Di mana, jumlah populasi Masyarakat Indonesia sebanyak 56% populasi berada di pulau Jawa.

Sehingga, menurut Kepala Negara alasan ini yang menjadi sebuah pertimbangan bagi pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota.