Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satgas Barang Impor Ilegal kembali membongkar gudang barang impor ilegal, untuk kali ini berada di wilayah Cikarang, Jawa Barat.

Menteri Perdagangan sekaligus Nahkoda Satgas Barang Impor Ilegal, Zulkifli Hasan mengatakan diamankannya barang-barang tersebut dikarenakan tak memenuhi persyaratan importasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Dari hasil tindakan tersebut keseluruhan diperkirakan nilai barang sebesar Rp 46.188.205.400," ujarnya saat konferensi pers di Cikarang, Selasa (6/8).

Zulhas menyebutkan, produk yang diamankan ini terdiri dari 1.883 bal pakaian bekas (balpres) hasil temuan Bareskrim Polri, 3.444 balpres temuan Ditjen Bea Cukai lewat kantor pelayanan utama pelabuhan Tanjung Priok.

Berikutnya, kantor Bea Cukai Cikarang mengamankan 695 produk jadi yang terdiri dari karpet handuk dan lain-lain (dll). Lalu 332 pak tekstil nylon, polyester leather sintetik, 371 alas kaki, 6.578 pcs elektornik seperti laptop, hp, mesin fotokopi dll. Kemudian 5.896 pcs garmen berbagai jenis pakaian jadi dan aksesoris.

Sementara itu, lanjut Zulhas, Kemendag telah mengamankan kain gulungan tekstil dan produk tekstil (TPT) sebanyak 20.000 roll. TPT tersebut diduga tidak dilengkapi dokumen impor, perizinan impor dan laporan surveyor.

"Artinya barang tuh masuk gak jelas isinya. Serta dokumen lainnya terkait dengan asal barang sebanyak 20.000 roll," terang dia.

Zulhas mengungkapkan, sejak dua tahun dirinya menjabat sebagai Menteri Perdagangan ia menemukan maraknya produk impor ilegal. Untuk itu, dia meminta semua pihak bekerjasama dalam memberantas habis peredaran produk impor ilegal di Tanah Air.

Hal ini, kata dia, juga demi mendukung tumbuhnya perekonomian hingga 8% yang disasar oleh pemerintahan Prabowo - Gibran mendatang.

"Kalau ini kita tidak bereskan tidak mudah mencapai 8%, tapi kalau kita bereskan maka industri tumbuh, UMKM tumbuh, pusat perdagangan tumbuh," tandasnya.

Reporter: Arif Budianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, atau Satgas produk impor ilegal, resmi terbentuk sejak pekan lalu dan akan mulai efektif bekerja pada pekan ini.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Hasibuan, mengungkapkan bahwa Satgas impor telah mengadakan pertemuan untuk membentuk standar operasional prosedur (SOP) bersama 11 anggota dari berbagai kementerian dan lembaga.

"Dari hasil pertemuan tersebut, Satgas yang diketuai oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mulai mengumpulkan data terkait lokasi barang impor ilegal yang akan ditindak," ujar Bara saat ditemui di Menara Kompas, Jakarta, Selasa (23/7).

Bara memastikan bahwa Satgas barang impor ilegal ini tidak akan menyasar pedagang di toko-toko atau ritel, melainkan akan memeriksa gudang-gudang tempat penyimpanan barang impor ilegal.

“Diharapkan akan ada tindakan konkret minggu ini, dimulai dari wilayah Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek),” terang Bara.

Satgas ini akan bertugas selama enam bulan ke depan, sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 932 Tahun 2024, mulai 18 Juli hingga 31 Desember 2024.

Bara juga menambahkan, “Jika diperlukan, masa tugas Satgas ini bisa diperpanjang. Kami harus menunjukkan hasil nyata untuk melawan pesimisme masyarakat.”

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa ada tujuh jenis barang impor yang akan diawasi, yaitu produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, serta barang tekstil jadi lainnya.

“Pengawasan akan dilakukan secara berkala, khusus, dan terpadu, fokus pada grosir besar dan importir, terutama di pelabuhan-pelabuhan,” jelas Zulkifli.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah bakal membentuk satuan tugas pemberantasan impor ilegal guna melindungi produk lokal.

Merespon hal ini, Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak menilai satgas ini bisa berjalan tidak maksimal bila pembentukanya hanya menindak importir sekala kecil, dan gagal menyasar pemain besar.

Padahal, praktik ni juga melibatkan banyak oknum pejabat hingga oknum aparat negaa yang bertugas sebagai tameng.

"Satgas harus berani menindak impor-impor ilegal besar, bukan hanya yang kecil-kecil saja tapi juga yang kelas kakap. Berani memproses hukum jika ada oknum pejabat yang terlibat atau oknum yang menjadi backing," jelas Amin pada Kontan.co.id, Senin (15/7).

Menurutnya, pemerintah perlu membuat program yang berkelanjutan jika satgas ini terbentuk. Selain itu, kerjasama antar pemerintah juga penting termasuk menggandeng organsasi internasional dalam mencegah dari sisi hulunya.

"Perjanjian kerjasama dagang dengan banyak negara juga harus dioptimalkan untuk pencegahan impor ilegal," kata Amin.

Lebih dari itu, Amin menilai, pembentukan satgas ini sebetulnya menunjukan upaya pemerintah dalam impor ilegal selama ini tidak berjalan maksimal. Padahal, tanpa satgas, pemerintah memilki sumber daya maupun kekuasaan besar untuk mengatasi polemik ini.

Apalagi, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga memiliki struktur organisasi, sistem dan mekanisme pengawasan aktivitas perdagangan di seluruh negeri, luar negeri dan perdagangan lintas batas seperti e-commerce.

Kemendag juga bisa melakukan audit bekerja sama dengan instansi terkait mulai dari Kementerian Perhubungan, Bea Cukai, hingga Polri untuk memastikan kepatuhan dan transparansi dari pelaku usaha.

"Mengapa itu tidak dioptimalkan? Bukankah ini menunjukkan sistem tidak berjalan di pemerintahan kita, sehingga diperlukan satgas untuk menangani masalah ini?," kata Amin.

Terpisah, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai efektif tidaknya satgas yang dibentuk ini bergantung pada program kerja yang akan dilakukanya.

Selain pembentukan satgas, menurutnya, kunci dari pemberantasan impor ilegal adalah pengetatan impor yang masuk melalui pelabuhan dengan mengubah aturan pengawasan barang-barang yang dilarang atau dibatasi (lartas) menjadi border atau diawasi dalam kawasan pabean.

"Pengalihan dari post border ke border untuk pelabuhan memang menjadi kunci, namun implementasinya harus diawasi," jelas Nailul.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Perdagangan Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Krishna mengatkan proses pembentukan satgas tinggal menunggu persetujuan resmi dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Menurutnya dalam minggu ini satgas ini sudah bisa mulai bekerja.

"Ya mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini sudah dibentuk, ini tinggal persetujuan Menteri Perdagangan tanda tangan, nanti langsung bisa kerja," kata Bara.

Adapun satgas ini nantinya akan melibatkan banyak pihak diantaranya Kementerian Perindustrian, Bea Cukai, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), termasuk aparat dan penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

"Kami sedang koordinasi dengan mereka karena tanpa ada unsur penegakan hukum, satgat ini tidak bisa bekerja efektif," jelas Bara.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah segera membentuk satgas pembrantasan impor ilegal guna melindungi industri dalam negeri.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Krishna mengatakan satgas ini akan melibatkan banyak pihak termasuk penegak hukum seperti Kepolisan dan Kejaksaan Agung.

"Kami sedang koordinasi dengan mereka karena tanpa ada unsur penegakan hukum, satgat ini tidak bisa bekerja efektif," jelas Bara dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Senin (15/8).

Menurutnya unsur penegak hukum sangat penting dalam pembentukan satgas ini. Penegak hukum ini nantinya yang akan melakukan identifikasi dan investigasi awal barang ilegal ini masuk ke Indonesia.

Selain penegak hukum, beberapa instansi lain juga dilibatkan termasuk Kementerian Perindustrian sebagai Kementerian yang bertugas melindungi industri dalam negeri hingga asosiasi yang diwakilkan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Bara mengatakan saat ini proses pembentukan satgas tinggal menunggu persetujuan resmi dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Menurutnya dalam minggu ini satgas ini sudah bisa mulai bekerja.

"Ya mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini sudah dibentuk, ini tinggal persetujuan Menteri Perdagangan tanda tangan, nanti langsung bisa kerja," urai Bara.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meyebut pembentukan satgas ini juga menjadi usulan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), lantaran mendapatkan banyaknya keluhan dari pelaku industri terkait banjirnya produk impor ilegal.

Menurutnya maraknya impor ilegal menjadi isu serius yang harus dituntaskan. Pasalnya, ia menemukan adanya perbedaan data impor dalam negeri dengan data ekspor dari negara asal. Artinya, memang ada indikasi terjadinya impor yang tidak tercatat atau tidak resmi.

"Data impor milik kita dengan data milik luar (negara asal) ternyata jomplang. Misalnya di BPS tercatat impor kita US$ 100 juta dolar, tapi bunyi data di luar ekspor mereka (ke Indonesia) tercatat US$ 300 juta dolar," jelas Zulkifli, Selasa (9/7).

Reporter: Leni Wandira | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan pemerintah bakal membentuk satuan tugas (satgas) khusus mengatasi impor ilegal.

Menanggapi itu, Reni Yanita, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyambut baik gagasan tersebut.

Namun, dirinya meminta agar satgas impor bisa benar-benar serius dalam menjalankan kewajibannya dan segera diimplementasikan.

"Kalau kami sih mendukung, setuju banget. Tapi harus segera diimplementasikan. Inginnya kita efektif, sungguh-sungguh," kata Reni saat ditemui usai rapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Selasa (9/7).

Reni menegaskan pentingnya melaksanakan rencana tersebut dengan sungguh-sungguh agar tidak berakhir begitu saja seperti satgas thrifting yang diselenggarakan bersama Kementerian Koperasi dan UKM tahun lalu.

"Dulu kami pernah bersama Pak Hanung dari Kemenkop UKM mengundang pedagang dari Pasar Senen. Namun, tidak ada kelanjutan yang jelas," ujarnya.

Satgas thrifting tahun lalu juga merupakan inisiatif dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang bertujuan untuk mengatasi peredaran baju bekas ilegal yang bisa berujung pada ancaman pidana.

"Harapan kami, implementasinya harus benar-benar dilakukan dengan serius dan terus-menerus dengan laporan setiap minggunya," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan pemerintah bakal membentuk satuan tugas (satgas) khusus mengatasi impor ilegal.

Zulkifli menyebut pembentukan satgas ini juga menjadi usulan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), lantaran mendapatkan banyaknya keluhan dari pelaku industri terkait banjirnya produk impor ilegal.

"Oleh karena itu kami sudah sepakat akan bikin satgas, Kadin sama Kemendag nanti tentu ada siapa lagi, akan dirumuskan," jelas Zulhas dijumpai di Kantor Kemendag, Selasa (9/7).