Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada September 2024, total nilai impor mencapai US$ 18,82 miliar. Angka ini turun sebesar 8,91% dibandingkan bulan Agustus 2024.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan penurunan impor tersebut berasal dari migas sebesar US$ 2,53 miliar atau turun sebesar 4,53% secara bulanan. Untuk impor non migas senilai US$ 16,30 miliar dan mengalami penurunan secara bulanan sebesar 9,55%. Meski begitu, secara tahunan nilai impor September 2024 meningkat sebesar 8,55%

"Penurunan nilai impor secara bulanan ini didorong oleh penurunan nilai impor non migas dan juga penurunan nilai impor migas," kata Amalia dalam Konferensi Pers, Selasa (15/10/2024).

Lebih lanjut, seluruh jenis impor Indonesia menurut penggunaan pada September 2024 mengalami penurunan secara bulanan. Amalia menjelaskan nilai impor barang konsumsi turun US$ 126 juta USD atau minus 6,37%.

Kemudian bahan baku penolong yang menyumbang setidaknya 71% dari total impor bulan September 2024 juga ikut turun sebesar US$ 1,44 miliar atau sebesar minus 9,69%. Hal serupa juga terjadi pada barang modal turun sebesar US$ 272,3 juta atau sebesar 7,15%.

"Secara tahunan nilai impor menurut jenis penggunaan mengalami peningkatan barang konsumsi meningkat 11,30%, bahan baku penolong 5,87%, serta barang modal naik 18,44%," jelasnya.

Simak Video: Banjir Produk Impor China, Jokowi Minta Pasar Domestik Dilindungi

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenkopUKM) Teten Masduki menegaskan bahwa patroli atau penjagaan pintu masuk barang impor perlu diperketat untuk melindungi produk UMKM dalam negeri.

Teten mengatakan UMKM Indonesia memiliki adaptasi yang kuat terhadap berbagai dinamika ekonomi. Hal itu terbukti dari banyaknya UMKM yang bertahan dan pulih pasca-pandemi Covid-19.

Meskipun pemerintah telah menerbitkan peraturan perdagangan untuk menekan arus impor produk jadi (consumer goods), tapi menurutnya penjagaan lebih ketat perlu dilakukan di seluruh titik yang potensial menjadi pintu masuk produk ilegal.

"Jadi harus ada yang ronda. Karena kita ini punya pantai begitu besar. Kita minta terus berusaha bagaimana memprotek produk lokal," ujar Teten saat membuka Indonesia Clothing Summit 2024 di Smesco, Kamis (1/8/2024).

Di sisi lain, Teten mengakui bahwa saat ini adalah era perdagangan bebas. Berbagai produk dari banyak negara diperdagangkan secara lintas batas dan aliran investasi asing terbuka lebar.

Oleh karena itu, dia mendorong agar produk UMKM lokal dapat bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Model bisnis pelaku UMKM, kata Teten, harus efisien dan kompetitif dari produk dari luar negeri.

"Tapi memang kita harus menyiapkan produk kita kompetitif dari segi quality, supply, continuity dan juga segi harga," ucapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Selasa (9/7/2024), Kepala Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan, Satuan Tugas (Satgas) impor ilegal harus menjangkau upaya pelacakan atau penyelidikan terhadap pintu-pintu belakang atau "jalur tikus" yang selama ini menjadi masuknya barang selundupan dari luar negeri.

Pengawasan di jalur-jalur ilegal perlu diperketat, seperti di pelabuhan kecil atau pelabuhan tidak resmi yang selama ini lepas dari pengecekan.

Begitupun, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) juga berharap Satgas impor dapat menelusuri pintu-pintu masuk barang ilegal hingga ke "pelabuhan tikus".

"Dengan adanya digitalisasi di pelabuhan internasional, barang ilegal pasti terpantau, sehingga keberadaan pelabuhan tikus ini perlu dicari di mana tempatnya, mengingat Indonesia memiliki ribuan pulau," ujar Ketua Umum ALFI, Akbar Djohan.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesian National Shipowners' Association (INSA) buka suara terkait dengan rencana pemerintah pindah gerbang impor untuk tujuh komoditas ke wilayah Indonesia Timur.

Tujuh komoditas itu yakni tekstil dan produk tekstil pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menyampaikan, rencana tersebut harus didukung oleh kesiapan infrastruktur baik software maupun hardware.

“Kita tahu, pelabuhan impor yang disinggahi kapal internasional menuntut kinerja 24/7,” kata Carmelita, Selasa (23/7/2024).

Di sisi lain, rencana ini tentu berdampak positif bagi industri pelayaran, mengingat demografi penduduk Indonesia atau para konsumen selama ini terkonsentrasi di wilayah barat.

Hal ini kata dia, akan menyeimbangkan muatan balik dari Timur ke Barat. Pasalnya, selama ini muatan balik dari timur ke barat tidak berimbang.

“Ke timur penuh, pulangnya kurang dari 50%,” ungkapnya.

Kendati begitu, Carmelita menyebut bahwa akan banyak dampak yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya menyangkut kepentingan stakeholder lainnya serta kebutuhan serapan pasar untuk tujuh komoditas barang jadi tersebut.

Menurutnya, untuk impor bahan mentah, yang paling efisien adalah yang dekat dengan industri hilirnya.

Selain itu, kata dia, perlu dilihat pula wilayah konsumen yang paling banyak menggunakan tujuh komoditas ini. Jika konsumen terbesar berada di wilayah Timur, menurutnya hal ini tentu tidak berdampak positif terhadap sektor pelayaran bahkan mengurangi volume industri dari barat ke Timur.

“Karena yang akan terjadi bukan pertumbuhan barang tetapi perpindahan barang,” ujarnya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mengkaji kemungkinan pemindahan pintu masuk impor untuk tujuh komoditas impor ke Indonesia Timur, tepatnya ke Pelabuhan Sorong, Papua Barat dan Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut rencananya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas).

Selain tujuh komoditas, kedua kementerian juga berencana untuk mengusulkan komoditas lain yang akan dipindah pintu masuk impornya ke kawasan Indonesia Timur.

“Ketika [barang impor] masuk ke Indonesia, pintu masuknya, entry point-nya adalah dari daerah di luar Jawa dan kalau bisa ya di Sorong atau Bitung,” kata Agus kepada awak media di Kantor Kemenperin, dikutip Sabtu (20/7/2024).

Politisi Golkar itu menilai, usulan itu akan berdampak positif terhadap perekonomian di sekitar pelabuhan tersebut lantaran ini akan membentuk satu sentra kegiatan ekonomi baru.

Rencana tersebut juga dinilai memberikan efek positif terhadap industri pelayaran nasional. Apalagi, Agus menyebut bahwa Indonesia saat ini tengah menerapkan asas cabotage di mana kegiatan angkatan laut dalam negeri harus dilakukan oleh perusahaan angkutan laut domestik.

“Jadi multiplier effect sekali dengan kita memindahkan entry point dari Tanjung Priok, Tanjung Perak, itu ke timur,” ujarnya.